Said juga memastikan bahwa pimpinan DPR menjalankan fungsi kelembagaan secara konstitusional dan tidak pernah mengambil langkah sepihak di luar kewenangan. Menurutnya, seluruh kebijakan yang dibahas di DPR melalui mekanisme resmi, transparan, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Kita semua berkepentingan menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan publik. Karena itu, setiap informasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk melihat isu penguatan koperasi desa secara proporsional. Menurutnya, pembangunan ekonomi nasional memerlukan sinergi antara usaha besar, menengah, kecil, hingga koperasi. Tidak ada satu sektor pun yang bisa berdiri sendiri tanpa dukungan ekosistem yang sehat.
Dalam pandangannya, desa memiliki potensi luar biasa sebagai pusat produksi sekaligus pasar yang dinamis. Dengan pengelolaan koperasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, desa dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Namun upaya tersebut harus dibangun melalui kebijakan yang terukur dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha.
Said kembali menegaskan bahwa isu DPR mendukung penutupan gerai ritel modern tidak memiliki dasar keputusan resmi. Ia berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan tetap mencermati sumber berita secara kritis.
“Penguatan koperasi desa adalah agenda bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi itu bukan berarti harus meniadakan pelaku usaha lain. Prinsipnya adalah gotong royong dan keseimbangan dalam sistem ekonomi nasional,” kata dia menutup pernyataannya.
Tinggalkan Balasan