Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meluruskan isu yang berkembang di ruang publik terkait kabar bahwa DPR mendukung langkah penutupan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret demi memperkuat Koperasi Desa. Ia memastikan informasi tersebut tidak benar dan menegaskan bahwa DPR tidak memiliki kewenangan untuk menutup ataupun mencabut izin usaha perusahaan ritel.
Menurut Said, kewenangan perizinan dan operasional usaha sepenuhnya berada di tangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini, kementerian teknis seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki peran sesuai tugas dan fungsinya.
“Perlu kami tegaskan bahwa DPR RI tidak pernah mengambil keputusan untuk menutup usaha ritel modern mana pun. DPR bekerja sesuai fungsi konstitusional, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Urusan izin usaha dan operasional perusahaan merupakan kewenangan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang,” ujar Said Abdullah di Jakarta, Senin (23/02/2026).
Ia menjelaskan, wacana yang beredar kemungkinan muncul dari diskusi mengenai penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang tengah menjadi perhatian dalam strategi pembangunan ekonomi berbasis desa. Dalam sejumlah rapat kerja dan forum resmi, terdapat aspirasi agar koperasi desa mendapatkan ruang tumbuh yang lebih besar di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif.
Namun demikian, Said menekankan bahwa diskursus tersebut tidak pernah menjadi keputusan formal DPR untuk membatasi atau bahkan menutup usaha ritel modern. Ia menyebut pembahasan yang berkembang sebatas upaya mencari formulasi kebijakan yang mampu memperkuat ekonomi kerakyatan tanpa menimbulkan gejolak di sektor usaha.
Menurutnya, penguatan koperasi desa harus ditempatkan dalam kerangka besar pembangunan nasional yang inklusif. Pemerintah selama ini terus mendorong pengembangan koperasi dan UMKM sebagai fondasi utama ekonomi rakyat.
Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sektor UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia. Angka tersebut menggambarkan betapa strategisnya posisi ekonomi kerakyatan dalam menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi nasional.
Tinggalkan Balasan