Said menuturkan, pengembangan koperasi desa merupakan bagian dari agenda pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berbasis komunitas. Desa dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru apabila dikelola melalui model usaha kolektif yang sehat dan profesional. Karena itu, muncul gagasan agar ekosistem usaha di desa lebih memberi ruang bagi pelaku usaha lokal agar mampu berkembang dan bersaing.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penguatan koperasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya mematikan usaha lain yang telah lebih dulu beroperasi. Menurutnya, pendekatan pembangunan ekonomi harus bersifat kolaboratif, bukan konfrontatif.
“Kita membangun ekonomi desa secara kolaboratif, bukan konfrontatif. Koperasi harus diperkuat, UMKM harus didorong naik kelas, tetapi pada saat yang sama kepastian hukum dan iklim investasi tetap harus dijaga. Ekonomi Pancasila mengajarkan keseimbangan, bukan pertentangan,” tegasnya.
Said juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas usaha dan kepastian hukum agar iklim investasi tetap kondusif.
Ia mengingatkan bahwa sektor ritel modern juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi bagian dari rantai distribusi nasional. Oleh sebab itu, kebijakan apa pun yang diambil pemerintah perlu mempertimbangkan dampak luas terhadap pekerja, konsumen, dan pelaku usaha lainnya.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lanjut dia, DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan. DPR tidak memiliki kewenangan teknis untuk mencabut izin usaha atau menutup perusahaan swasta. Tindakan administratif semacam itu berada dalam domain pemerintah sebagai pelaksana regulasi.
Ia menegaskan bahwa selama ini DPR justru mendorong harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar pengembangan koperasi desa berjalan sehat dan berkelanjutan. Harmonisasi tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum maupun keresahan di tengah masyarakat.
Tinggalkan Balasan