Jakarta, ERANASIONAL.COM – Tim Hukum Nasional AMIN melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) ke Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI). Pelaporan dilakukan dikarenakan Bawaslu dinilai tidak transparan dan netral dalam memproses dugaan Pelanggaran oleh KPU RI dalam Situs Rekapitulasi Suara (Sirekap).
Reza Isfadhilla Zen selaku Kuasa Hukum Pelapor atau Pengadu yang juga merupakan Tim Hukum Nasional Amin menjelaskan, ada 2 laporan dari THN Amin yang tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.
“Dalam surat pemberitahuan status laporan yang diterima oleh pengadu tidak dijelaskan syarat materiil mana yang tidak memenuhi syarat. Dalam Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6 Ayat (3) Huruf d berbunyi: “Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas – luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 27 Februari 2024.
Padahal, sambung Reza, jelas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 24 Ayat 1 disebutkan Bawaslu RI harus memberitahu kepada pelapor terkait syarat materiil mana yang kurang untuk kemudian dilengkapi.
“Pada Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa pemberitahuan itu waktunya paling lama satu hari setelah kajian awal selesai. Dalam Surat Pemberitahuan Status Laporan tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait syarat materiil mana yang tidak terpenuhi dan tidak di berikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi apa yang diperlukan. Hal tersebut menjadi “aneh”,” ujar Reza.
Senada dengan Reza, Wakil Ketua Bidang Pelanggaran Kode Etik Tim Hukum Nasional Amin, Muhammad Akhiri mengatakan, terkait dengan Situs Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU terdapat banyak kesalahan maupun keanehan. Hal tersebut perlu untuk dilaporkan kepada Bawaslu RI selaku Lembaga Negara yang berwenang mengawasi proses pemilu maupun mengawasi KPU RI dan Sistem IT yang dikendalikan oleh KPU RI.
“Maka dengan tidak diprosesnya 2 laporan kami oleh Bawaslu, patut diduga Bawaslu RI tidak profesional dan terkesan tidak transparan. Maka dari itu kami Meminta DKPP RI untuk memeriksa seluruh Komisioner Bawaslu RI serta jika terdapat dan terbukti adannya Pelanggaran Kode Etik Oleh Komisioner Bawaslu RI sudah sepantasnya seluruh Komisioner Bawaslu RI di Berhentikan atau dipecat,” ujar Akhiri.
Tinggalkan Balasan