Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Dia mengaku optimistis partainya dapat meraih target yang telah ditetapkan tersebut.

“Target kemenangan nasional untuk kepala daerah sekitar 60—65 persen,” kata Bahlil, pada Rapat Konsolidasi Pemenangan Pilkada Provinsi, Kota, Kabupaten se-Jawa Tengah di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu 5 Oktober 2024, dikutip Antara.

“Kami optimistis, insya Allah bisa, 100 persen optimistis,” sambungnya.

Kata dia, Partai Golkar tidak boleh hanya kuat di Jawa Barat, Jawa Timur, dan luar Jawa, tetapi juga harus kuat di Jawa Tengah.

Bahlil menyebut, kekuatan Partai Golkar sudah terlihat secara nasional, bahkan dalam Pemilu 2024 lalu perolehan kursi Golkar di parlemen hanya selisih delapan kursi dari perolehan PDI Perjuangan.

“Partai Golkar dapat 102 kursi, PDI Perjuangan 110 kursi DPR RI, hanya beda delapan kursi. Itu secara nasional,”jelasnya.

“Di Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan Pak Panggah kami berhasil dapat kursi dari 12 menjadi 17 kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah,” ucapnya menambahkan.

Saat ini, kata dia, salah satu tugas Partai Golkar memenangkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng.

Ia juga mengingatkan kepada kader Partai Golkar agar tidak lemah di depan partai-partai lain.

Partai Golkar adalah bagian yang harus diperhitungkan dalam kontestasi untuk merebut kemenangan.

“Saya meminta dan membuat kebijakan partai untuk memenangkan Luthfi. Kami harus kompak bangkit bekerja keras dan menghadapi kompetisi dari partai mana pun,” kata Bahlil.

Sementara, Ahmad Luthfi mengakui pentingnya dukungan Partai Golkar untuk memenangi Pilkada Jateng.

Mantan Kapolda Jateng itu juga berkomitmen untuk membawa Jawa Tengah lebih maju ke depannya untuk menyambut Indonesia Emas 2045.

“Kami akan berkolaborasi dengan pusat dan bupati sampai desa. Dukungan Partai Golkar sangat bermanfaat,” katanya. []

Kapolda Sulsel, Irjen Yudhiawan mengatakan, kekuatan penuh dikerahkan karena seluruh wilayah di Sulsel masuk dalam wilayah rawan konflik Pilkada.

“Kebetulan semua wilayah di Sulsel rawan konflik Pilkada. Saya dapat informasi dari Bawaslu pusat bahwa Sulawesi Selatan ini menduduki posisi keempat daerah rawan konflik Pilkada dari 27 provinsi di Indonesia,” jelas Yudhiawan, di Mapolda Sulsel, Kamis 3 Oktober 2024.

“Untuk itu kita harus cibtakan agar wilayah Sulsel naik rangking 37 dari seluruh provinsi di Indonesia,” tambahnya.

Dia juga mengajak masyarakat untuk menjaga Kamtibmas jelang Pilkada serentak di Sulsel agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Yudhiawan juga pastikan anggotanya netral di Pilkada serentak 2024. Karena ada landasan hukumnya UU nomor 2 tahun 2002 tentang netralitas Polri, juga di Propol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik Polri pasal 4 bahwa Polri harus netral.

“Tolong masyarakat saling menjaga termasuk anggota saya yang bertugas mengamankan para Paslon,”pungkasnya. []

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara terkait fenomena lawan kotak kosong tersebut.

Menurut dia, itu merupakan sesuatu yang lumrah dari sebuah pelaksanaan pesta demokrasi.

“Saya kira dari 500-an pilkada, yang lawan kotak kosong 40-an. Saya kira ya itu kenyataan demokrasi di bawah seperti itu, baik di kabupaten, di kota maupun di provinsi,” kata Jokowi usai meninjau Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 6 September 2024.

Selain itu, kata Jokowi, meski melawan kotak kosong, proses pemilihannya tetap berjalan.

“Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu kotak kosong pun juga ada proses demokrasinya,”ucap Jokowi.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka perpanjangan pendaftaran pencalonan kepala daerah Pilkada Serentak 2024 khusus bagi daerah yang memiliki calon tunggal, pada tanggal 2-4 September 2024.

Perpanjangan pendaftaran pencalonan tersebut telah ditutup pada Rabu 4 September 2024 pukul 23.59 waktu setempat.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan, 41 daerah itu terdiri atas satu provinsi, 35 kabupaten dan lima kota.

Berdasarkan data KPU, Kamis 5 September 2024, tersisa 41 wilayah dengan calon tunggal, dari yang sebelumnya sebanyak 43 wilayah. []

Dimana baru-baru ini Kaesang menggelar pertemuan dengan elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait Pilkada Serentak 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Politisi PDI Perjuangan Chico Hakim dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu 10 Juli 2024.

“PDI Perjuangan juga tidak ada masalah, seperti Mbak Puan beberapa waktu lalu menyampaikan, kalau memang Mas Kaesang mau ketemu, ya boleh saja,” kata Chico.

“Kita terbuka dan kita sudah menegaskan, sejak awal dari mulai ramainya terkait Pilkada, kita tidak menutup jalur komunikasi dengan partai politik mana pun dan tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan partai politik maupun tokoh manapun,” tambahnya.

Namun, kata Chico, PDI Perjuangan akan lebih mengedepankan kriteria tokoh dalam kemungkinan kerja sama terkait Pilkada serentak.

“Kita mengedepankan kriteria dari tokoh yang akan kami usung. Kenapa kita lebih percaya mengusung kriteria, karena ini kepentingan untuk rakyat, Pilkada ini bukan untuk partai saja,” jelas Chico.

“Artinya di tiap daerah mengusung orang-orang yang kemampuannya disesuaikan dengan daerahnya,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua PSI Kaesang Pangarep menggelar pertemuan dengan elit PKS.

Pada pertemuan tersebut, PKS meminta Kaesang untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta 2024.

Hingga saat ini, untuk Pilkada Jakarta baru muncul satu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yakni Anies Baswedan dan Sohibul Iman. []

Hal itu disampaikan Mahfud MD usai melihat Podcast Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ‘SPEAK UP’ yang menghadirkan Pakar Tata Negara Ferry Amsari sebagai narasumber.

“Secara umum KPU ini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia,” ucap Mahfud MD dikutip dar media sosial X, Senin 8 Juli 2024.

Kata Mahfud, pergantian Komisioner KPU perlu menjadi pertimbangan tanpa harus menunda pelaksanaan Pilkada Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada November 2024 mendatang.

“Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi,” jelas Mahfud MD.

“Pilpres dan Pilek 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat,”tambahnya.

Apalagi, bunyi putusan Mahkamah Konstitusi No 80/PUU-IX/2011 tentang komisioner KPU yang mengundurkan diri sudah jelas.

“Ada vonis MK No 80/PUU-IX/2011 yang isinya ‘jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu, harus diterima oleh lembaga lain’. Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud MD mengaku terkaget-kaget usai mendengar pernyataan Abraham Samad pasca-diberhentikannya Hasyim Asy’ari.

Sebab menurut Samad, setiap komisioner KPU periode ini memakai tiga mobil dinas yang mewah.

“Pasca-putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy’ari, kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya. Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap Komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam,” tegas Mahfud. []

Doli menjelaskan, DPR RI sempat meminta penjelasan soal pengaplikasian Sirekap di Pileg dan Pilpres, namun KPU beralasan sistemnya belum siap.

“Kemarin di Pileg dan Pilpres, kami ini sebetulnya mengundang beberapa kali teman-teman KPU untuk mempresentasikan (Sirekap), tapi waktu itu mepet. Karena mereka waktu itu alasannya sistemnya belum siap, belum lengkap,” kata Doli dikutip dari YouTube NETGRIT, Sabtu 6 Juli 2024.

Kata Doli, pihaknya kini akan lebih keras kepada KPU mengenai pengoperasian Sirekap dalam pilkada mendatang.

“Untuk Pilkada 2024 ini kami agak bersikeras. Kalau misalnya Minggu depan enggak siap presentasi, mending batalin aja. Karena nanti pada akhirnya kita menerima sistem yang kayak kemarin lagi,” tegasnya.

Sebelumnya, Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tetap digunakan di Pilkada serentak 2024.

“Sirekap tetap perlu digunakan untuk Pilkada 2024, dengan perbaikan dan persiapan yang matang,” kata Hadar, dikutip dari Okezone.

Hadar meminta Direktur NETGRIT harus diperbaiki Sirekap untuk digunakan dalam Pilkada, bukan malah ditutup.

“Sirekap ini seharusnya diperbaiki bukan malah ditutup, karena semua ini ada manfaatnya dan merupakan tugas dari KPU. Dicek dalam PKPU-nya, bahwa Sirekap itu ya digunakan bukan ditutup, Sirekap itu alat yang membantu untuk proses rekap berjenjang Jadi untuk mengevek apakah rekap manual sudah sesuai atau tidak, kalau ada kekeliruan ya dikoreksi,” pungkasnya. []

Hal itu diucapkan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di Jakarta, Kamis 16 Mei 2024.

“Kita bukan hanya mencium cawe-cawe, tapi melihat dengan jelas cawe-cawe itu gamblang banget, kelihatan banget gitu lho,” kata Djarot.

Djarot menyebut, distribusi Bansos yang mungkin akan berlanjut hingga Desember 2024, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membuat aturan untuk mencegah penyalahgunaan pembagian Bansos.

Djarot mengatakan apa yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres 2024, terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi tidak terulang kembali pada Pilkada Serentak 2024.

“Kita minta betul penyelenggara Pemilu, ini benar-benar mengawasi. Termasuk media, termasuk anak-anak muda. Apalagi tadi Bansos akan diperpanjang sampai bulan Desember,” tegas Djarot.

Dia mengaku pihaknya akan membahas indikasi penyalahgunaan kekuasaan di Pilkada 2024 dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP pada 24-26 Mei mendatang.

“Inilah yang akan diumbar dalam bahasan kita nanti di Rakernas, bagaimana supaya kita bisa mengawasi dan mengawal Pilkada 2024,” tegas Djarot. []

Namun dana sebesar itu belum termasuk untuk aparat keamanan.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Kamis 2 Mei 2024.

“Total usulan anggaran semua lebih kurang Rp2 0 Triliun lebih untuk jajaran KPUD, untuk bawaslu Rp 6,3 Triliun. Jadi totalnya kurang lebih ada Rp 27 Triliun untuk KPUD dan Bawaslu, belum termasuk aparat keamanan,” kata Tito.

Kata Tito anggaran Rp 27 Triliun untuk Pilkada Serentak 2024 bukan berasal dari APBN, melainkan APBD.

Oleh karena itu, Tito mengatakan Kemendagri sejak 2022 mengejar semua daerah untuk memberikan hibah terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Anggarannya kan bukan dari APBN, tapi dari APBD jadi tugas saya sebagai kemendagri sejak 2022, mengejar semua daerah untuk segera melakukan koordinasi pemberian Hibah kepada KPUD, Bawaslu daerah, dan aparat keamanan,” ujarnya dikutip dari Kompas TV.

Tito menargetkan, anggaran untuk Pilkada Serentak 2024 sudah selesai selambatnya Juni 2024.

Sebab, kata Tito, KPUD dan Bawaslu memerlukan biaya untuk melaksanakan persiapan Pilkada Serentak.

“Kita targetkan realisasi anggaran Mei hingga Juni sudah selesai, karena KPUD perlu biaya untuk melaksanakan program-programnya, Bawaslu juga demikian, TNI-Polri juga memerlukan persiapan. Enggak bisa dideliver sebulan sebelumnya untuk pengadaan, lelang,” pungkas Tito. []

Padahal sebelumnya, ketua PSI, yang juga anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep berharap ayahnya bisa ikut membantu PSI dalam Pilkada 2024.

Hal itu sampaikan Kaesang saat mengadakan acara pembekalan anggota legislatif terpilih PSI di Hotel Aryaduta, Menteng, Jumat 26 April 2024 lalu.

Kaesang menyampaikan hal itu, mengingat saat Pilkada serentak bulan November mendatang ayahnya sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi.

Menanggapi harapan sang anak, Jokowi menegaskan masalah kampanye dalam Pilkada 2024 merupakan urusan PSI sebagai partai politik.

“Oh itu urusannya PSI-lah,” tegas Jokowi usai meninjau panen jagung di Kelurahan Brang Biji, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Kamis 1 Mei 2024, yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Kabinet.

Presiden Jokowi juga kembali menegaskan tidak memiliki urusan dengan PSI.

Dia tidak mau campur tangan untuk daerah mana PSI harus mendorong kadernya di Pilkada 2024.

Begitu juga saat ditanya mengenai pesan untuk PSI akan mengutamakan daerah mana saja di Pilkada serentak.

Hal tersebut merupakan urusan dan kewenangan dari partai dan Kaesang selaku ketua umum PSI.

“Itu urusannya PSI-lah, tanya ke Ketua PSI,” tegas Jokowi. []

Kata dia, hal tersebut berdasarkan hasil kajian Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

Agus menyampaikan hal itu saat menggelar rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024.

“Bais TNI secara khusus telah membuat indeks kerawanan pada Pilkada serentak tahun 2024 berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini secara singkat dapat saya sampaikan bahwa terdapat 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” ujar Agus.

15 provinsi yang dimaksud yakni Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

Kemudian enam provinsi yang berada di Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya.

“Enam provinsi di Papua, masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan macam kerawanan yang berbeda-beda,” kata Agus.

Jenis dan macam kerawanan yang dimaksud mulai dari konflik SARA, konflik di antara paslon, bentrok antar pendukung fanatik.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, potensi perubahan jadwal itu bisa terjadi karena pemerintah telah mengirimkan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengubah jadwal Pilkada Serentak 2024 dari November 2024 menjadi September 2024 ke DPR RI.

Menurut Hasyim, jika memang terjadi perubahan UU Pilkada, maka KPU aan melakukan sejumlah penyesuaian.

“Misalkan jadwal dimajukan menjadi September 2024, nanti kita akan melakukan penyesuaian-penyesuaian,” kata Hasyim Asy’ari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rau, 17 Januari 2024.

Saat ini, lanjut Hasyim, pihaknya masih mengacu pada UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dijelaskannya, Pasal 201 Ayat (8) UU No 10 Tahun 2016 menyebutkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan pada November 2024.

“Karena sekali lagi, KPU semata-mata pelaksana Undang-Undang,” tegasnya.

“UU Pilkada yang mengatur tentang kapan pemungutan suara untuk Pilkada tahun 2024 itu adalah UU No. 10 tahun 2016. Di pasal 210 itu ditentukan bahwa pemungutan suara serentak untuk Pilkada 2024 itu diselenggarakan pada bulan November 2024,” sambung Hasyim.

Kata Hasyim, ketentuan ini masih berlaku, karena hingga saat ini masih belum ada perubahan.

“KPU sebagai pelaksana UU tentu saja dalam merumuskan tahapan Pilkada menggunakan ketentuan yang masih existing atau masih berlaku dalam UU Nno. 10 Tahun 2016,” ujarnya. (*)

Pilkada akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia untuk memilih calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

“Untuk Pilkada akan dilakukan pemungutan suara secara serentak pada 27 November 2024,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Januari 2024.

Hasyim menjelaskan, ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024. Pertama, waktu yang dipilih tidak bersinggungan dengan tahapan Pilpres 2024.

“Sehingga beban kerja penyelenggara Pemilu tidak menumpuk,” jelas Hasyim.

Alasan kedua, jika pencoblosan dilakukan pada 27 November 2024, maka partai politik memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan syarat pencalonan kepala daerah.

Selain itu, KPU juga mempertimbangan hari-hari libur keagamaan dan hari libur nasional.

Rekomendasi itu langsung diserahkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Khofifah di Sidoarjo, Sabtu, 23 Desember 2023 kemarin.

Penyerahan dilakukan berbarengan dengan acara konsolidasi calon anggota legislatif (caleg) Partai Golkar di Jawa Timur.

Selain menerima surat rekomendasi, Khofifah juga mendapatkan jaket motif kuning yang langsung dipakai Khofifah di atas panggung.

Ketua DPD Partai Golkar Jatim Sarmuji berharap surat rekomendasi yang diberikan Golkar kepada Khofifah akan menambah target kursi yang didapat Golkar di Pileg 2024.

“Semoga semakin mendongkrak perolehan suara Golkar di Jawa Timur,” ucapnya.

Surat rekomendasi dari Partai Golkar ini merupakan yang keempat dari partai politik yang diterima Khofifah.

Sebelumnya, pada 4 Desember 2023 di Surabaya, PAN memberikan rekomendasi lebih dahulu kepada Khofifah.

Rekomendasi diberikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.  Dilanjutkan oleh Partai Gerindra yang diberikan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pada 10 Desember 2023.

Berikutnya, dari Partai Demokrat yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 12 Desember 2023.

Rekomendasi itu juga berisi dukungan kepada Emil Elistianto Dardak sebagai calon Wakil Gubernur Jawa Timur yang mendampingi Khofifah.

Emil Dardak sendiri merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur. (*)

Kaesang mengatakan itu di atas panggung saat ditanya oleh MC di hadapan warga di Alun-alun Kota Jepara, Jawa Tengah, Minggu, 17 Desember 2023.

Dengan tegas dia mengatakan tidak masalah jika diusung menjadi cagub sebuah provinsi.

“Ujug-ujug Mas Kaesang didapuk kon dadi gubernur piye, Mas?” tanya MC kepada Kaesang.

“Nggih, mboten nopo-nopo (Iya, tidak apa-apa),” jawab Kaesang.

Mendengar pertanyaannya itu, istri Kaesang, Erina Gudono, menyatakan akan mendukung suaminya tersebut jika menjadi cagub. Dia menyebutkan dukungan itu dari segala aspek.

“Seandainya Mas Kaesang dipilih, dikehendaki oleh rakyat untuk memimpin sebuah provinsi, taruhlah misalnya Provinsi Jawa Tengah misalnya, jadi gubernur. Ini umpamane lho ya, umpamane, kira-kira Mbak Erina apa bentuk dukungannya?” tanya MC.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan beberapa nama yaitu Ridwan Kamil yang akan kembali dicalonkan sebagai Cagub Jawa Barat periode kedua,  Airin Rachmi Diany sebagai Cagub Banten, dan Khofifah Indar Parawansa yang kembali dicalonkan untuk periode kedua sebagai Cagub Jawa Timur.

Nama-nama beken lainnya yaitu mantan bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar sebagai Cagub DKI Jakarta, dan mantan Kabaintelkam Polri Komjen (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Cagub Papua Barat.

“Di antaranya yang akan kita dukung adalah Pak Paulus sebagai Cagub Papua Barat, Ibu Airin sebagai Cagub Banten, dan Pak Ridwan Kamil sebagai Cagub Jawa Barat,” kata Airlangga di kantor DPP partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa, 21 November 2023.

Namun, Airlangga enggan menyebutkan nama bakal Cagub Jawa Tengah. Dia hanya menyebutkan kandidatnya adalah anak muda yang merupakan kader Golkar.

Airlangga menyebutkan, total calon kepala daerah yang didukung Partai Golkar sebanyak 1.117 orang yang terdiri dari bakal Cagub/Cawagub, Wali Kota/Wakil Wali Kota, dan Bupati/Wakil Bupati. Mereka dikumpulkan untuk diberi pengarahan agar berkontribusi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) yang digelar Februari 2024, lebih dulu dari Pilkada Serentak. (*)