Kata Azwar, momentum hari HAM Internasional tahun ini sejalan dengan proses kontestasi Pilpres 2024. Dia mengingatkan rakyat agar tidak salah memilih pemimpin.
Dia menuturkan, rekam jejak seorang calon pemimpin bangsa sangat penting diketahui oleh rakyat untuk menentukan pilihannya secara sadar.
“Sebagai aktivis 98, kami dihadapkan oleh panggilan kesejarahan saat masa transisi (reformasi) dan membangun masa depan. Tentu saja kami semua tidak ingin kembali ke masa Soeharto (Orde Baru) silam,” tegas Azwar.
“Dan ini penting untuk diketahui oleh semua pihak, serta tidak lupa untuk turut mengawal penuntasan 12 kasus HAM berat lainnya,” sambungnya.
Dia menjelaskan keterlibatan Prabowo dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti penculikan aktivis, kerap dituding sebagai isapan jempol semata atau “kaset rusak” yang diputar kembali menjelang Pilpres.
Kata dia, klaim seperti itu muncul oleh sebab belum adanya proses hukum kepada Prabowo, kendati bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatannya sangat jelas.
“Selain keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang merekomendasikan pemberhentiannya, Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mei 1998 juga mendesak agar dia dibawa ke Peradilan Militer. Bahkan, yang sulit terbantahkan adalah pengakuan Prabowo sendiri bahwa dia memang menculik para aktivis,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan