Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait surat keputusan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP masa bakti 2024-2025.

Dari laman resmi PTUN Jakarta, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara: 311/G/2024/PTUN.JKT tertanggal 9 September 2024.

Para penggugat yakni Djupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko.

Baca Juga
Ridwan Kamil Mengaku Ingin Menang Satu Putaran di Pilkada DKI Jakarta, Ini Kata Rano Karno
Strategi RK Atasi Masalah Polusi Udara di Jakarta
Demokrat Singgung Kabinet Prabowo-Gibran Banyak Pakai Profesional Non Parpol
Para penggugat meminta Kemenkumham membatalkan keputusan Menkumham RI Nomor: M.HH-05.AH.11.02.Tahun 2024 Tentang Pengesahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat PDIP Masa Bakti 2024-2025.
Kemenkumham diminta untuk mencabut surat keputusan tersebut.
Pengambilan sumpah perpanjang masa jabatan pengurus DPP PDIP itu sebelumnya dihadiri oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Jumat (5/7).
Perpanjangan dilakukan karena Kongres PDIP untuk membahas struktur DPP periode 2025-2030 baru akan digelar pada April 2025 mendatang.