Jakarta, ERANASIONAL.COM – Hari ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil 4 menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang Perselihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden 2024.

Salah satu menteri yang hadi dan memberikan keterangan adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga memberikan penjelasan soal pemberian bantan sosial (bansos) jelang Pemilu, yang sering dituding sebagai kunci kemenangan pasangan calon (paslon) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu bansos yang diberikan pemerintah jelang Pemilu adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengantisipasi dampak El Nino. Menurut Airlangga, dikhawatirkan El Nino akan menggangu produksi pangan yang kemudian mengancam daya beli rakyat.

“BMKG (Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika) dan beberapa pusat iklim dunia memprediksi El Nino terus bertahan hingga periode Desember 2023, bahkan Januari 2024. Ini berdampak pada penurunan produksi beras. Kita lihat produksi beras sampai mulai Juli hingga Februari turun sebesar 5,88 juta ton. Pada saat bersamaan terjadi kenaikan harga beras dunia di mana harga beras Thailand mencapai US$ 624 per ton atau naik 28% dan beras Vietnam US$ 614 dolar per ton, naiknya 41,95%,” papar Airlangga di hadapan sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Saat produksi berkurang dan harga naik, lanjut Airlangga, berbagai negara memutuskan untuk membatasi impor beras demi menjaga pasokan dalam negeri. Negara-negara tersebut di antaranya India, Bangladesh, Rusia, Myanmar.

“Sebesar 10,33% beras berkontribusi kepada inflasi pada Maret. Dari berbagai latar di atas, maka dibutuhkan bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan ini adalah amanat konstitusi pasal 34 UUD 1945 di mana bansos untuk mengisi dan memitigasi peningkatan kemiskinan potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi,” tegas Airlangga.