Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menyatakan siap bila diajak bergabung oleh pemerintahan setelah Joko Widodo (Jokowi) lengser dari kursi Presiden RI.
Seperti diketahui, hasil hitungan cepat (quick count) berbagai lembaga survei hingga saat ini menunjukkan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih hasil signifikan, yakni 57-58 persen. Artinya, akan memenangi Pilpres 2024 satu putaran.
Di sisi lain, dalam Pilpres 2024, PPP mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD bersama PDIP.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) ini menuturkan, kesiapan untuk bergabung dengan pemerintah baru sesuai dengan posisi partainya yang setia berada di barisan pendukung pemerintah.
“Pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat jika diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, ‘Partai Persatuan’ untuk persatuan Indonesia, dan ‘Pembangunan’, harus ikut aktif dalam membangun bangsa,” kata Sandiaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
Meski begitu, lanjut Sandi, posisi PPP pasca Pemilu 2024 akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).
Saat ini, katanya, belum ada pertemuan atau pembicaraan tertentu untuk membahas hal tersebut di internal PPP. Dia menyatakan, saat ini masih fokus kerja sebagai Menparekraf.
“Sebagai menteri, saya sedang fokus tuntaskan beberapa program andalam, karena ada tantangan global, juga bagaimana kita bisa meningkatkan agar ekonomi kreatif bisa mencapai total nilai tambah Rp1.700 triliun,” tutur Sandi.
Menurut dia, target nilai tambah ekonomi kreatif ribuan triliun itu perlu diwariskan kepada Menteri baru, agar ekonomi pariwisata Indonesia semakin bagus ke depannya.
“Kita harapkan dunia pariwisata dan ekonomi kreatif nanti dipimpin oleh menteri baru bisa menjadi penyumbang terhadap peningkatan output eknonomi kita,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Sandiaga Uno, pemilihan Menteri adalah hak prerogatif presiden. Dia tidak ingin mencampuri lebih jauh urusan pembagian kursi di kabinet mendatang.
“Bukan prerogatif saya. Itu prerogatif presiden terpilih,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan