Yogyakarta, ERANASIONAL.COM – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berkeyakinan pada Pemilu 2024 rakyat tidak akan memilih calon pemimpin hasil manipulasi konstitusi. Maksudnya Prabowo-Gibran?

Awalnya Hasto menjelaskan status Gibran Rakabuming Raka yang sudah tidak lagi sebagai kader PDIP.

katanya, status keanggotaan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dicabut setelah menjadi cawapres mendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Baca Juga
Ridwan Kamil Mengaku Ingin Menang Satu Putaran di Pilkada DKI Jakarta, Ini Kata Rano Karno
Strategi RK Atasi Masalah Polusi Udara di Jakarta
Demokrat Singgung Kabinet Prabowo-Gibran Banyak Pakai Profesional Non Parpol

“Mas Gibran bukan kader PDIP lagi,” tegas Hasto di sela-sela acara konsolidasi internal partai di Kantor DPD PDIP DI Yogyakarta, Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kota Yogyakarta, Sabtu, 13 Januari 2024.

Lalu dia menjelaskan dasar dari pernyataannya itu. Katanya, UUD 45 menyebutkan bahwa setiap partai politik yang memiliki legalitas konstitusional hanya diperbolehkan mengusung satu pasang calon Presiden dan Wakil Presiden.

Lanjutnya, pada Pilpres 2024 ini PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres.

“Makanya, ketika Mas Gibran dicalonkan menjadi cawapres maka otomatis keanggotannya berakhir,” ucapnya.

“Apalagi dengan cara mengingkari kebenaran dengan melanggar konstitusi, memanipulasi konstitusi, demokrasi dikebiri,” sambung Hasto.

Tak hanya itu, Hasto menyebut majunya Gibran sebagai cawapresnya Prabowo ada pelanggaran etik.

“Rakyat Indonesia tidak akan memilih pemimpin yang lahir melalui pelanggaran konstitusi, pelanggaran etik berat, rekayasa hukum. Jangan karena anak penguasa lalu bisa melakukan segalanya,” ujar Hasto.

Ketika ditanya statusnya Jokowi apakah masih kader PDIP, Hasto mengatakan bahwa partainya saat ini sedang berusaha menjaga kestabilan Republik.

Menurut dia, sebagai presiden, Jokowi berkewajiban memayungi seluruh rakyat Indonesia.

“Presiden tidak boleh berpihak. Presiden Jokowi telah mengeluarkan instruksi bahwa aparatur TNI, Polri dan aparatur sipil negara (ASN) semua harus netral,” imbuhnya.

“Maka, presiden yang mengeluarkan instruksi memilki tanggung jawab moral untuk menyelaraskan perkataan dan perbuatannya,” tambahnya.

Hasto memastikan, jika Jokowi berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya, maka PDIP memiliki tugas menjaga kestabilan politik sehingga Pemilu 2024 dapat dijalankan dengan baik dan benar.

“Berdasarkan konstitusi nilai-nilai moral etika keagamaan yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan dan Ganjar-Mahfud,” pungkasnya. (*)