PADANG, Eranasional.com – Mahfud MD mengungkapkan alasan dirinya memilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo daripada Anies Baswedan.
Menko Polhukam ini membeberkan alasannya saat sesi tanya jawab dalam acara kuliah umum di Universitas Bung Hatta, Kota Padang, Sumatra Barat, Senin, 18 Desember 2023.
Mahfud mengakui bahwa dirinya pernah diminta menjadi cawapres Anies Baswedan. Namun, pinangan itu dia tolak.
“Betul, saya pernah ditawari untuk menjadi cawapresnya Pak Anies. Tetapi bukan oleh Koalisi Perubahan, melainkan oleh PKS. Mereka datang ke rumah saya,” kata Mahfud.
Lanjut Mahfud, saat itu PKS menyodori beberapa nama bakal cawapres Anies salah satunya adalah dirinya.
Mendapat tawaran itu, Mahfud dengan tegas menolak. Dia beralasan Koalisi Perubahan tidak solid, dan Partai Demokrat akan hengkang jika ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak dipasangkan dengan Anies.
“Saya bilang waktu itu tidak. Kenapa? Karena koalisi Anda (Koalisi Perubahan) saat itu, ketika itu mau pecah. Itu Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY bilang, kalau tidak mencalonkan AHY, Demokrat akan keluar dari koalisi,” ungkap Mahfud.
Selain itu, Mahfud menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari pemerintah. Dia khawatir jika menerima pinangan Anies maka bisa berimbas pada pemerintah.
“Jangan sampai ada yang menuduh Pak Jokowi menyusupkan orang ke situ untuk memecah belah,” ujarnya.
“Saya yang menjamin pada publik bahwa pemilu ini akan jadi, dan Pak Anies tidak boleh ada yang menghalang-halanginya. Agar Pak Anies tidak terhalang mencalonkan diri, saya tidak mau jadi wakilnya agar tidak dituduh membuat koalisi itu tidak solid,” sambung Mahfud.
Alasan kedua, kata Mahfud, antara dirinya dengan Anies dan Partai NasDem belum ada pembicaraan tentang visi dan misi.
“Apa yang mau diperjuangkan oleh Anies dan NasDem, belum pernah dibicarakan ke saya. Sehingga saya tolak,” ujarnya.
Mahfud menilai Anies beruntung karena Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bergabung menjadi cawapresnya, maka Koalisi Perubahan tetap bisa memenuhi presedential threshold syarat mengajukan capres. Dan, apa yang dia prediksi benar, Partai Demokrat keluar Koalisi Perubahan.
Kemudian Mahfud menjelaskan kenapa dirinya bersedia dipinangkan dengan capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo. Alasannya, karena koalisi sudah memenuhi syarat.
“Itu alasan ke satu. Alasan kedua, bapak tahu engak? Perhatikan sebelum saya diumumkan sebagai cawapres, apakah pernah saya menyodorkan diri? Tolong dong saya dijadikan calon wakil, tolong dong buatkan baliho, enggak ada itu,” tegas Mahfud.
“Saya enggak ada baliho dan enggak pernah menyatakan ingin jadi cawapres. Padahal waktu itu sudah banyak yang datang, ingin ada yang mengumumkan minggu depan saya cawapresnya,” tambahnya.
Sedangkan alasan subyektif yaitu Mahfud mengakui bahwa dirinya tidak memiliki logistik untuk berkampanye.
Sebab, yang dia dengar bahwa biaya untuk menjadi cawapres tidaklah murah.
“Beritanya kalo mau menjadi cawapres itu biaya saksinya saja Rp1,6 triliun, biaya saksinya saja setiap TPS Rp500.000 dengan jumlah TPS 330.000. Kalikan saja jadi berapa. Lalu, belum saksinya bisa satu atau dua, saya bilang saya enggak punya uang. Saya enggak akan mendekat-dekat untuk menyodorkan diri,” imbuhnya.
Alasan berikutnya adalah terkait dengan ajaran agama yang dianutnya. Mahfud menjalankan ajaran agamanya dalam mempertimbangkan menerima pinangan Ganjar.
“Saya orang Islam, ada ajaran agama mengatakan jangan engkau buru jabatan itu, jangan engkau minta jabatan itu. Lalu, nabi pernah bersabda jangan pernah kamu suka minta jabatan, jangan memburu jabatan, enggak boleh. Kenapa? Karena jika engkau meminta dan berburu, apalagi sampai berbohong, membayar tukang survei dan sebagainya, kamu tidak akan dibantu, kamu dibiarkan sendiri bekerja oleh Allah,” imbuhnya.
Dia pun menceritakan dirinya dipanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan pimpinan koalisi partai lainnya. Mereka meminta dirinya untuk mendampingi Ganjar sebagai cawapres di Pilpres 2024.
“Enggak usah pakai biaya, nanti itu ada panitia sendiri yang namanya TPN (Tim Pemenangan Nasional) akan mengurus soal kampanye. Pak Mahfud tugasnya menegakkan hukum, memberantas korupsi, menegakkan hak asasi, membangun demokrasi, itu clear. Kalau dengan PDIP kami diberitahu visi misinya, oke saya tandatangan, itu alasannya,” pungkas Mahfud. (*)
Tinggalkan Balasan