JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih tidak menanggapi perkataan Ketua Umum PDIP megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa mirip Orde Baru.

“Saya tidak ingin memberi tanggapan,” kata Presiden Jokowi di Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu, 29 November 2023.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana juga enggan mengomentari pernyataan Megawati. Menurut Ari, hal itu merupakan ranah partai politik.

“Saya enggak mau komentari. Itu domain ibu Megawati untuk partai politik,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut pihak yang baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru.

Presiden RI ke-5 itu mengatakannya saat berpidato di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2023. Megawati mengatakan itu untuk menyemangati para relawan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

“Mestinya Ibu (dirinya) enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?” kata Megawati berapi-api.

“Benar tidak? Merdeka, merdeka, merdeka. Menang kita. Ganjar-Mahfud satu putaran,” sambung Mega disambut riuh oleh para relawan.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud pernyataan Megawati tersebut tidak terlepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batasan usia capres dan cawapres yang memuluskan pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi.

“Ya kita lihat sederhana saja bahwa lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) saja bisa diintervensi oleh kekuasaan, sehingga ada proses yang tidak tepat karena melalui rekayasa hukum melalui campur tangan dari paman Gibran,” kata Hasto di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa, 28 November 2023.

Dia menilai, kejadian itulah yang dimaksud oleh Megawati dan menyebut peristiwa itu sebagai ‘kekuasaan yang menindas’ dan hanya karena ambisi kekuasaan.

“Inilah yang kemudian dikoreksi. Jangan lagi kekuasaan yang menindas itu dilakukan hanya karena ambisi kekuasaan. Itu yang dimaksud oleh Bu Mega,” ujarnya.

Menurut Hasto, dalam berpolitik haruslah membangun peradaban dan dimulai dari proses yang baik serta taat hukum.

“Karena berpolitik itu membangun peradaban, berpolitik dimulai dengan proses yang baik, dan kemudian semua harus menaati hukum dan peraturan perundang-undangan,” tegasnya. (*)