Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel memberikan palu sidang ke Maman Abdurrahman sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI menggantikan Alex Noerdin di ruang rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (28/6/2021).

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel memimpin rapat pergantian pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman ditetapkan menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR menggantikan rekan separtainya, Alex Noerdin.

Maman ditetapkan sebagai wakil ketua Komisi VII DPR melalui rapat pergantian pimpinan Komisi VII DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Senin (28/6/2021).

“Kami menawarkan kepada anggota Komisi VII DPR RI apakah (pergantian pimpinan) dapat disetujui?” kata Gobel kepada para anggota Komisi VII melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (28/6/2021).

“Setuju,” jawab para anggota Komisi VII DPR yang hadir secara fisik maupun virtual.

Setelah resmi disetujui, dilakukan prosesi simbolis dengan serah terima palu sidang.

Gobel pun menyampaikan selamat kepada Maman dan berharap para pimpinan Komisi VII dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian, khususnya kepada Pimpinan Komisi dalam melaksanakan tugas bangsa dan negara dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” kata Gobel.

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti yang bertugas sebagai Juru Bicara Fraksi Partai Golkar membacakan lampiran perihal pergantian Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar DPR RI.

“Kami menyampaikan penggantian pimpinan komisi VII DPR RI dari F-PG DPR RI terhitung mulai tanggal 28 Juni 2021, yaitu semula H Alex Noerdin menjadi Maman Abdurrahman,” ujar Roro.

Sementara itu, Maman menyampaikan, pergantian pimpinan Komisi VII merupakan rotasi yang rutin dilakukan oleh Fraksi Golkar dalam rangka penyegaran.

Ia pun menyebut ada banyak kebutuhan dan urgensi fraksinya yang akan didorong melalui Komisi VII DPR, salah satunya mendorong peningkatan pendapatan negara melalui fungsi pengawasan yang dimiliki DPR.

“Kami berharap melalui pimpinan Komisi VII ini bisa mendorong optimalisasi pendapatan negara dari sektor pertambangan dan energi,” tukas dia.

Reporter: Agung Nugroho