Dikutip melalui akun IG DigitalNews menuliskan, Menteri yang pernah viral usai menggotong beras itu sedang menikmati kuliner legendaris Sate Tubaka Matang di Bireuen. Belum ada tanggapan resmi dari Menko Zulhas terkait hal ini.

Akun medsos netizen @jimmylepar turut berkomentar, Jadi ingat Robert De Niro..waktu syuting kadang berperan sbg buruh yg lagi mikul karung,.. kadang spt mafia yg lagi ngisap cerutu. Yah mgkn saja ini lagi waktu syuting 😄😄,” tulis akun @jimmylepar.

“Syuting nya udahan, waktunya kembali ke stelan pabrik,” tulis akun @aryosmokeewijanarko. Lebih lanjut akun sosmed lainnya ikut komentar @ agussalmansinaga “Kemarin sandiwara Nya ..ini episode seterusnya”.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Desa Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Bireuen, Aceh. Peninjauan itu untuk melihat langsung dampak kerusakan yang diakibatkan oleh bencana banjir.

Dalam peninjauan yang dilakukan pada Minggu (14/12/2025), Zulhas melakukan dialog dengan para warga serta petani yang terdampak bencana banjir pada 26 November 2025 yang lalu.

Lahan pertanian seluas 530 hektar di Desa Cot Ara rusak total dan tidak dapat ditanami lagi. Area persawahan ditutupi lumpur yang sangat dalam. Infrastruktur pertanian seperti irigasi rusak disapu dengan banjir.

“Ini dulu lahan sawah semua. Tapi sekarang rusak total. Di tanggul sana sampai 2 meter airnya,” ujar Amirullah, seorang petani di Desa Cot Ara.

Zulhas menambahkan bahwa pemerintah akan hadir untuk membantu para petani yang terdampak bencana. Sesuai dengan Intruksi dari Presiden Prabowo, bahwa perbaikan infrastruktur pertanian pascabencana menjadi perhatian khusus pemerintah.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau SPPG yang beralih fungsi menjadi dapur umum bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh.

SPPG Kejuruan Muda Bukit Rata saat ini beralih fungsi menjadi dapur umum untuk melayani kebutuhan makanan masyarakat terdampak bencana. Dalam kunjungannya, Zulhas melihat langsung aktivitas dapur serta memastikan operasional berjalan dengan baik meski dalam situasi darurat.

Di samping meninjau fasilitas, ia juga memberikan semangat kepada para petugas SPPG yang tetap bekerja di tengah keterbatasan.

Kehadirannya disambut hangat oleh para petugas dapur yang setiap hari menyiapkan makanan bagi warga terdampak. Salah satu petugas masak SPPG Kejuruan Muda Aceh Tamiang, Armiana, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut.

“Alhamdulillah bisa datangi Pak Zul, saya senang dapur kami kunjungi. Kami sudah tidak punya rumah lagi, tapi masih tetap semangat bekerja di dapur,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12).

Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah kepada petugas lapangan yang tetap menjalankan tugas menyediakan pangan bagi masyarakat di daerah bencana, sekaligus memastikan layanan dapur umum terus beroperasi membantu warga yang membutuhkan.

Penandatanganan dilakukan bersama Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria. Penandatanganan SKB tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Ia mengatakan, penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memperkuat rantai pasok pangan nasional, khususnya dalam penyediaan sarana pascapanen seperti gudang penyimpanan gabah, beras, dan jagung.

“Soal pangan tidak ada tawar-menawar, dan ini kerja keras tim,” ujar Zulkifli di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Zulkifli menjelaskan, kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap keluhan para petani yang selama ini menghadapi hambatan dalam penyerapan hasil panen akibat keterbatasan fasilitas penyimpanan.

Ia menyebutkan bahwa produksi pangan nasional, khususnya gabah, mengalami peningkatan signifikan.

Namun, peningkatan produksi tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan gudang penyimpanan. Melalui SKB tersebut, pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan 100 gudang baru di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah tidak ingin ada hambatan dalam penyerapan gabah maupun jagung. Tidak boleh masyarakat, petani dirugikan karena ketidakmampuan kita menyerap gabah maupun jagung. Apa masalahnya? Rupanya gudang. Karena dari dulu gudang Bulog itu bukan bertambah, tapi berkurang,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang BUMN yang baru, setiap penugasan pembangunan infrastruktur harus diawali dengan penerbitan SKB dengan kementerian terkait. SKB tersebut kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

“Nah ini (Inpres atau Perpres) sedang kita urus, jadi bersamaan. Jadi setelah SKB harus ada Perpres, seperti juga Kopdes,” tandasnya.

Kenaikan ini jauh di atas target inflasi nasional 2,5±1%, dan dipicu oleh percepatan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan bahwa permintaan bahan pangan seperti telur, ayam, dan ikan meningkat tajam seiring implementasi program tersebut. Kondisi itu menyebabkan harga naik signifikan dalam waktu singkat.

“Kenaikan inflasi pangan ini karena percepatan makan bergizi gratis di berbagai daerah. Permintaan meningkat cepat, sementara suplai belum siap,” ujar Zulhas usai menghadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan solusi jangka menengah, salah satunya mempercepat program swasembada pangan untuk menyeimbangkan permintaan dan pasokan.

“Tahun depan swasembada pangan harus dipercepat, baik telur, ayam, ikan, dan seterusnya. Membangun kapasitas ini memang butuh waktu,” tambah Zulhas.

Meski inflasi pangan meningkat, Deputi I Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan bahwa inflasi umum masih terkendali di level 2,65% YoY pada September 2025.

Ia mengatakan, koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) berjalan efektif menjaga stabilitas harga.

Namun, pemerintah tetap menyoroti tingginya inflasi pada komponen volatile foods.

Ferry menyebut pemerintah menargetkan penurunan inflasi pangan di bawah 5% melalui serangkaian kebijakan yang sedang disiapkan.

“Dengan berbagai langkah yang dilakukan, kami optimistis inflasi pangan bisa dijaga di bawah 5% sesuai arahan high level meeting TPIP,” ujarnya.

Dampak ke Masyarakat Miskin

Peneliti senior LPEM FEB UI Vid Adrison mengingatkan bahwa program makan bergizi gratis berpotensi menekan pasokan pangan di pasar umum.

Menurutnya, lonjakan permintaan dari dapur MBG dapat mendorong harga pangan naik signifikan, dan dampaknya paling berat dirasakan kelompok miskin.

“Kenaikan harga akan dirasakan semua pihak, tapi paling berat bagi masyarakat miskin. Ketika harga makanan naik, biaya hidup mereka melonjak,” jelas Vid.

Nusron menyatakan, akan segera menandatangani Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Papua Selatan untuk mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Hari ini kita rapat lintas sektoral dalam pembahasan konsep persetujuan RTRW Provinsi Papua Selatan. Insyaallah dalam waktu 1-2 hari mendatang, Persetujuan Substansi RTRW Provinsi Papua Selatan akan kami teken persetujuannya,” kata Menteri Nusron usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Lintas Sektor di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (01/10/2025).

Persetujuan substansi tersebut jadi syarat awal dan bentuk tertib hukum dalam penyusunan RTRW. Karena, setiap RTRW Kabupaten ataupun RTRW Provinsi di seluruh Indonesia harus mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri Nusron menjelaskan, persetujuan itu merupakan hasil sinkronisasi lintas sektor dan kesepahaman antar pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah, baik dari daerah, empat kabupaten, termasuk provinsi, Ketua DPRD, kemudian dari semua kementerian yang terlibat, semua setuju, dan tidak ada pertentangan,” ungkapnya.

Landasan Percepatan 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau sering disapa Zulhas menegaskan bahwa landasan percepatan penyusunan RTRW tersebut berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 yang sudah direvisi menjadi Inpres Nomor 16 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 19 Tahun 2025.

“Inpres itu diberikan oleh Bapak Presiden kepada Kemenko Pangan untuk percepatan pembangunan swasembada pangan, air, dan energi di mana pun, termasuk di Papua Selatan,” ucapnya.

Ia menyebut, langkah percepatan mutlak diperlukan agar kebijakan yang sudah ditetapkan Presiden Prabowo dapat segera diimplementasikan tanpa hambatan. “Jadi kita ingin cepat, agar swasembada cepat tercapai. Baik pangan, air, dan energi, sudah kita selesaikan di sini, berdasarkan Inpres dan Kepres,” pungkas Zulhas.

Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Wilayah Wanam Papua Selatan, Senin (29/09/2025).

“Berdasarkan surat Pak Menteri Kehutanan, (kawasan hutan) yang dilepas itu sekitar 451.000 hektare. (Kemudian dilakukan pengukuran) karena ini masalah presisi sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Menteri Nusron di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.

Menteri Nusron menjelaskan, dari total 451.000 hektare tanah tersebut digunakan untuk berbagai peruntukan. “Untuk di Wanam, Papua Selatan sendiri, terdapat 266.000 hektare. Namun, yang kita setujui adalah 263.984 hektare karena ada unsur sungai dan rawa,” jelas Menteri Nusron.

Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan mengenai percepatan pembangunan swasembada pangan di Wanam, Papua Selatan, pemerintah terus memperkuat tata kelola kawasan swasembada pangan dengan memastikan setiap langkah yang dijalankan memprioritaskan keamanan aspek lingkungan.

“Mulai dari penataan tata ruang, itu memang banyak pekerjaannya, pengaturan Hak Guna Usaha, hingga kelengkapan administrasi lainnya agar ini berkelanjutan. Semua disiapkan agar kawasan ini berdiri di atas langkah-langkah yang berprinsip pada pemberdayaan, kearifan, dan keberlanjutan,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia berharap, kawasan Wanam dapat menjadi penopang kemandirian bidang pangan karena tidak hanya akan menghasilkan komoditas pangan utama saja. “Tidak hanya beras, nanti di sini juga akan ada untuk etanol. Etanol itu dihasilkan dari tebu dan singkong. Kemudian, juga B-50 itu dihasilkan dari sawit,” jelas Zulkifli Hasan.

Permohonan ini disampaikan Zulkifli ketika Presiden Prabowo bertakziah ke kediamannya di Jalan Tayu, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam (29/8/2025)

Zulkifli Hasan, Setkab Letkol Teddy Indra Wijaya turut dan sejumlah menteri turut mendampingi Prabowo Subianto  bertakziah dan menyambangi rumahnya di untuk menyampaikan bela sungkawa.

“Cuma saya minta agar (Presiden) menegakkan hukum yang seadil-adilnya,” kata Zulkifli saat ditanya awak media setelah Presiden mengunjungi rumahnya.

Saat Presiden Takziah ke rumahnya selama sekitar 10-20 menit, Zulkifli mengatakan kepada Prabowo menanyakan beberapa hal, seperti berapa jumlah anak yang tinggal di rumah tersebut, sudah berapa lama tinggal di rumah itu, hingga berapa biaya kontrakan yang dibayar Zulkifli.

Zulkifli dan sang istri pun menyampaikan terima kasih karena Presiden Prabowo telah mengunjungi kediaman mereka yang merupakan kontrak seluas 3×11 meter persegi.

Dalam kesempatan itu, seperti dikutip dari Antara , Prabowo tidak hanya menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Affan, sebagai tulang punggung keluarga tersebut. Dia juga disebut berjanji akan memberikan orang tua Affan sebuah rumah.

“Bapak datang langsung ke rumah. Bapak mengunjungi rumah kediaman almarhum, dan juga tadi Bapak memberikan bantuan. Bantuan, semua yang menjadi harapan, keinginan keluarga, Bapak penuhi, termasuk rumah,” kata Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria saat ditemui di depan rumah duka, Jakarta, Jumat malam, selepas Presiden bertakziah. []

“Sudah boleh. Karena peraturannya sudah jadi untuk relaksasi sampai 2027,” kata Zulhas usai Rapat Koordinasi Perubahan Neraca Perdagangan di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Dia menerangkan jika pemerintah menargetkan swasembada garam pada 2027. Untuk itu, importasi untuk garam industri diperbolehkan kembali lantaran Indonesia belum mampu membuatnya.

Sebelumnya, dalam revisi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional disebutkan bahwa impor garam untuk dihentikan pada Januari 2025 guna mencapai swasembada garam.

Jika itu tercapai artinya bisa lebih cepat dari yang ditetapkan sebelumnya, yakni 2029.

Proyeksi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Dia mengaku, swasembada pangan bisa diimplementasikan di 2029, namun dipercepat di 2028, dan terakhir dimajukan pada 2027.

“Yang tadinya di 2029 maju di 2028, maju lagi 2027, tapi Insya Allah karena Presiden sudah menyampaikan di G20, APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), dan di depan MPR/DPR, ini tim semua ini siap, mudah-mudahan kita 2027 itu bisa swasembada,” ujar Zulhas, Jumat 29 November 2024, dikutip dari Kompas TV.

Berbagai inisiatif ditempuh pemerintah untuk mempercepat implementasi program unggulan Presiden.

Salah satunya mengubah sistem kelembagaan Perum Bulog dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi badan khusus di bawah naungan Presiden.

“Semua ini dalam rangka untuk mencapai program unggulan atau program prioritas yang disampaikan Bapak Presiden,” paparnya.

Swasembada juga merupakan syarat agar Indonesia menjadi negara maju, lantaran punya kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya, di samping dapat menjaga ketahanan pangan.

“Kita harus swasembada pangan, sebagian negara besar harus mampu berdaulat di bidang pangan ini,” ucap dia. []

Kabar ini dibenarkan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Dia mengatakan Zulhas nantinya akan dipilih secara aklamasi dalam Kongres PAN.

Proses penandatanganan maju sebagai Ketum PAN itu dilakukan di rumah dinas Zulhas di kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat (23/8/2024), yang dihadiri oleh Steering Committee Kongres PAN. Zulhas akan dipilih secara aklamasi karena telah mengantongi dukungan dari 38 DPW dan 514 DPD.

“Bang Zulhas telah tanda tangan di atas meterai. Dengan demikian, sah sebagai calon ketum yang nanti akan dipilih secara aklamasi, secara mufakat, bulat, tidak lonjong,” kata Viva Yoga.

“Karena 38 DPW dan 514 DPD sepakat bulat, meminta agar saudaraku Bang Zulhas menghibahkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memimpin kami, kader-kader PAN seluruh Indonesia periode 2024-2029,” tambahnya.

Viva mengatakan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi Zulhas, yakni persyaratan umum dan syarat khusus. Dirinya menyebut Zulhas telah memenuhi kedua syarat tersebut.

“Seluruh persyaratan dapat disimpulkan Zulhas memenuhi persyaratan untuk dicalonkan caketum 2024-2029,” sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas mengatakan menjadi ketum adalah tugas yang berat. Terutama di tengah situasi politik saat ini.

“Tentu ini tugas berat ya, satu amanah yang besar di tengah situasi partai politik yang sekarang seperti ini, tapi saya meyakini tugas berat tapi tujuan kita mulia,” kata Zulhas.

Zulhas meyakini tugas berat itu akan bisa dilalui dengan kerja sama. Dirinya juga meminta struktur PAN agar tetap kompak.

“Dan ini bisa saya yakin, hakulyakin, kalau kita bareng-bareng. Kebebasan itu kan cara untuk mencapai tujuan, jadi tujuan sebetulnya itu keadilan, kesetaraan, kemajuan,” katanya.

Namun, kata dia, nama RK belum dibicarakan dengan partai-partai luar KIM yang hendak bergabung.

“Kalau di Jakarta, kita sudah sepakat, ya. KIM plus, yang plus-nya belum bicara sih. Tapi yang KIM sudah sepakat, RK,” kata Zulhas di DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

Zulhas menyebut ada yang mengusulkan RK dipasangkan dengan kader PKS Suswono. Ia mengatakan nama Suswono belum dibicarakan di internal KIM.

“Ada yang sudah mengusulkan Suswono, ya. Suswono…teman saya waktu dulu saya Menteri Kehutanan, beliau Mentan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membocorkan bakal calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta 2024.

Airlangga cuma memberi inisial nama dari sosok itu. Dia enggan membeberkan siapa sosok tersebut.

“Sudah ada. Sementara inisialnya S,” kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Wartawan lalu melontarkan sejumlah nama politikus berinisial S, seperti Presiden PKS Akhmad Syaikhu dan politikus PKS Sohibul Iman. Menurut Airlangga, tebakan para wartawan itu salah.

“Kami mendukung Bobby dari awal, mudah-mudahan nanti semua lancar,” ujar Zulhas di Medan, dikutip dari Tempo, Jumat (9/8/2024).

Sejauh ini, partai politik yang mendukung menantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu adalah Gerindra, Demokrat, PAN, Golkar, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Ya, kalau dukungan banyak, artinya populer, karena kalau takut kalah, ya dukung,” kata Zulhas, yang juga Menteri Perdagangan itu.

Sebagai informasi, PKS resmi mengusung Bobby maju sebagai bacagub di Pilgub Sumut 2024. Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri membenarkan hal tersebut. Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberikan langsung surat rekomendasi itu kepada Bobby.

“Tadi acara sekitar jam 17.00 WIB di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS,” kata Mabruri saat mengonfirmasi kabar tersebut pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Acara pemberian surat rekomendasi itu dilaksanakan tertutup di kantor pusat PKS di Jakarta Selatan. Saat kegiatan itu, Bobby Nasution diterima sejumlah pengurus DPP PKS, termasuk Syaikhu.

Mendag mengatakan pembentukan satgas sebagai tindak lanjut pertemuan dengan sejumlah asosiasi seperti Hippindo yang rata-rata mengeluhkan banyaknya barang-barang ilegal.

“Jadi, keluhannya rata-rata banyak barang-barang yang ilegal, tentu tindak lanjutnya kita akan bikin bareng-bareng sama asosiasi untuk buat satgas,” ujar dia, Senin (8/7/2024).

Ketua umum PAN ini mengatakan pembentukan satgas nantinya untuk mengecek pemasaran barang-barang impor ilegal di pasaran.

“Kita cek nanti di market barang-barang ilegal itu dijualnya seperti apa, dipasarkan seperti apa,” jelas dia.
Melibatkan lembaga perlindungan konsumen.

Dia juga mengatakan pembentukan Satgas akan melibatkan lembaga perlindungan konsumen, sejumlah asosiasi hingga penegakan hukum.

“Tadi satgas dengan lembaga perlindungan konsumen, asosiasi-asosiasi, satu lagi tentu satgas penegakan hukum, itu aja,” ungkap dia.

Meski begitu, Zulhas tidak menyebutkan secara rinci kapan waktu pembentukan satgas tersebut karena masih akan dilakukan rapat lanjutan dengan akan mengundang pemangku kepentingan terkait mengenai hal tersebut.

“Baru tadi kita rapat, besok masih ada lanjutan lagi, saya juga mengundang Kadin, mengundang Hipmi, asosiasi-asosiasi lainnya kita undang dulu. Tapi benang merah kesepakatan mereka sebetulnya yang menghancurkan itu barang-barang ilegal,” tutur Zulhas.

Dukungan tersebut diserahkan pada acara rapat kerja nasional (Rakernas) PAN ke-4 pada Sabtu (29/6/2024).

“21 DPW sudah menyerahkan, sekarang 17 DPW,” kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto kepada wartawan di sela cara Rakernas PAN.

“Para-para ketua DPW yang waktu Rakornas belum sempat menyerahkan dukungan secara bulat, waktu itu bukan belum membawa surat dukungan, tapi karena Ketua (Zulhas) mau ke Peru, ini kita tunda sebagian,” sambungnya.

Surat dukungan dari DPW tersebut langsung diterima oleh Zulhas secara simbolik dengan menerima map berlogo PAN.

“Mohon Ketum langsung menerima dukungan tertulis dari seluruh DPW, dukungan tertulis untuk meminta Ketum kembali memimpin PAN, lanjutkan,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekjen PAN, Eddy Soeparno menyatakan bahwa seluruh pengurus PAN setuju untuk Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan maju kembali menjadi Ketua Umum di periode selanjutnya.

“Mungkin saudaraku teman-teman sekalian sudah mengetahui, karena sudah menjadi konsumsi publik dan sudah diberitakan ramai di publik, bahwa agenda kongres kita alhamdulillah itu sudah sepakat menyatu bulat agenda kongresnya, yaitu untuk menetapkan Pak Zulkifli Hasan Ketua Umum kita untuk menjabat periode berikutnya untuk 5 tahun,” ujar Eddy dalam konferensi pers, Kamis (27/6/2024).

Menurut Eddy, penetapan ini sudah melalui persetujuan serta aspirasi dari para kader PAN tingkat cabang, provinsi hingga ke pusat, untuk selanjutnya dapat dijadikan agenda Kongres ke-6 PAN.

“Jadi inilah bentuk dari demokrasi PAN yang kita mendengarkan, menyerap, dan melaksanakan aspirasi dan keinginan akar rumput sampai dengan di pusat untuk kita kemudian putuskan melalui mekanisme demokrasi juga, yaitu kongres,” pungkas Eddy.

Mendag saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menunggu revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait kenaikan HET MinyaKita sebesar Rp1.700 dari harga sebelumnya Rp14.000 per liter.

“Ya kita lagi nunggu Permendag, sementara saya minta Dirjen Kemendag untuk relaksasi harga Rp15.700 per liter,” kata Mendag.

Menurut dia, kenaikan harga itu kemungkinan akan naik dalam waktu yang tidak lama ini, setelah hasil Permendag yang diusulkan pihaknya selesai.

Zulhas menyampaikan alasan relaksasi HET MinyaKita menjadi Rp15.700 karena HET Rp14.000 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan harga biaya pokok produksi yang terus mengalami perubahan.

“Harga MinyaKita ke Rp15.700 penyesuaian saja, tidak naik,” kata dia.

Dengan naiknya harga MinyaKita dari Rp14.000 menjadi Rp15.700, dinilai tetap akan lebih murah dari minyak goreng kemasan premium. Namun, Zulhas tidak merinci lebih jelas harga minyak goreng premium.

“Ya tentu MinyaKita masih menjadi yang termurah,” katanya.

Saat ini, HET MinyaKita masih ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter. Aturan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.