Program bagi-bagi bansos pada masa kampanye Pemilu 2024 memang menjadi tema yang paling sering dipersoalkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Kebijakan tersebut dituduh menjadi cara Jokowi mengarahkan pemilik hak suara untuk memilih Prabowo-Gibran.

Salah satu perlawanan diberikan anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra dengan mempersoalkan kebijakan dan dana desa yang dikelola Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian tersebut dipimpin kakak kandung cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar yaitu Abdul Halim Muhaimin.

“Kalau dikontekskan Jokowi dengan gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Mendes yang menguasai penyaluran dana desa ini. Mengapa hal ini luput dari perhatian?” kata Yusril di Sidang PHPU, Mahkamah Konstitusi, Selasa (2/4/2024).

Hal ini diungkap saat majelis hakim MK tengah mendengarkan keterangan salah satu ahli yang dihadirkan tim hukum paslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yaitu Dosen Universitas Indonesia, Hamdi Muluk.

Menurut Yusril, agar fair, seharusnya ahli juga menyoal seluruh potensi pengerahkan sumber daya negara oleh pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki hubungan dengan kontestan Pilpres 2024.

Dia menilai, pembagian dan pengelolaan dana hingga saat ini juga tak transparan, janggal, dan berpotensi diselewengkan.

“Dana desa itu Rp1 miliar per desa. Jumlah desa ini di negara kita 83.971 desa. Dan ada pendamping desa yg langsung itu di bawah kontrol Mendes [Menteri Desa Abdul Halim Muhaimin],” ujar Yusril.

Hamdi Muluk pun memberikan respon, fenomena potensi pemberian bantuan dari eksekutif kepada kontestan yang memiliki ikatan dapat diterapkan pada seluruh peristiwa; tak terbatas pada Jokowi dan Gibran. Akan tetapi, menurut dia, tingkat pengaruhnya berbeda.

Meski demikian, Hamdi juga mengatakan, belum melakukan penelitian secara detail soal pengaruh kebijakan kementerian desa dengan perolehan suara paslon nomor urut 01.

“Memang kalau kita mau studinya detail betul kita bisa meng konsiderasi data yang lebih lokal. Saya tidak punya data itu saya punya data yg lebih universal menggambarkan fenomena ini.” kata Hamdi.

“NKRI segogyanya memeriksa pemohon permohonan a quo mempermasalahkan pelanggaran TSM nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena satu alasan danya kekosongan hukum dalam undang-undang pemilu,” kata Yusril di ruang sudang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Sebelumnya, MK telah menerima gugatan PHPU dari pasangan capres dan cawapres, Anies-Muhaimin (AMIN), serta Ganjar-Mahfud MD. Gugatan diajukan karena kedua kubu tidak puas dengan hasil Pilpres 2024 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Anies-Muhaimin menyampaikan sembilan permohonan atau petitum dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu, 27 Maret 2024.

Dalam permintaan ke majelis hakim MK, antara lain agar hasil pemilihan presiden (pilpres) 2024 dibatalkan dan Pilpres digelar ulang tanpa Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo tetap ikut tapi mengganti calon wakil presidennya.

Hal serupa juga disampaikan pasangan Ganjar-Mahfud. Kubu Ganjar-Mahfud meminta MK mendiskualifikasikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kedua, MK juga diminta memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS.

Tim yang berjumlah 45 orang ini dipimpin langsung oleh Yusril Ihza Mahendra dan dampingi sejumlah pengacara kondang OC Kaligis, Otto Hasibuan hingga Hotman Paris Hutapea.

“Ada 45 orang tim pembela Prabowo-Gibran pada malam hari ini telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dalam dua perkara yang diajukan ke MK,” ujar Yusril di Gedung MK, Jakarta, Senin (25/3/2024) malam.

Dua perkara yang dimaksud Yusril adalah sengketa hasil Pilpres 2024 yang sudah diajukan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Yusril juga mengakui seluruh kelengkapan persyaratan untuk menjadi Pihak Terkait dari gugatan dua sengketa Pilpres 2024 sudah didaftarkan dan diserahkan ke pihak panitera MK.

“Seluruh kelengkapan yang diminta MK telah kami serahkan malam ini. Sudah lengkap semuanya tidak ada satu pun yang kurang. Juga surat kuasa lengkap ditandatangani Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan sudah sah,” tandas Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, pihaknya hanya tinggal menunggu jadwal persidangan dari majelis hakim MK. Pihaknya juga akan mempersiapkan pernyataan jawaban atas gugatan dari kubu Anies-Cak Imin dan kubu Ganjar-Mahfud.

“Kami akan mempersiapkan jawaban atas permohonan yang diajukan oleh kedua pemohon dan itu harus sudah diserahkan ke MK pada tanggal 27 Maret yang akan datang, dan pada tanggal 28 sesuai yang sudah disusun Peraturan MK, kami diberikan kesempatan untuk membacakan jawaban terhadap yang diajukan pemohon. Jadi kami harus kerja maraton dan insyaallah satu suara,” pungkas Yusril.

Menurut Yusril, MK bakal sulit mengabulkan isi permohonan kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud yang meminta agar Prabowo-Gibran didiskualifikasi dari kontestasi demokrasi dan pilpres diulang.

“Kedua Pemohon (kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud) sama-sama memohon agar dilakukan pilpres ulang setelah Pak Gibran didiskualifikasi, hemat kami petitum seperti itu sulit untuk dikabulkan MK. Sebab, kalau Pak Gibran didiskualifikasi, maka pilpres ulang akan bersifat menyeluruh, yakni mulai dari tahap awal pencalonan presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan pilpres juga tidak mungkin parsial, tetapi diulang di seluruh Tanah Air,” ujar Yusril kepada wartawan, Minggu (24/3/2024).

Yusril menegaskan, bahwa pencawapresan Gibran berdasarkan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membolehkan seseorang dicalonkan sebagai presiden dan/atau wakil presiden di bawah usia 40 tahun sepanjang ia pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas dukungannya agar dirinya maju di Pilpres 2024 mendatang. Yusril mengaku dirinya sudah berpengalaman sebagai kandidat capres.

“Saya terima kasihlah kepada Pak Jokowi mendukung saya jadi calon presiden tahun 2024, tetapi kata beliau harus dapat dukungan 20 persen,” ujar Yusril usai acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) di eL Hotel Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (11/1/2023).

Yusril menuturkan, pada tahun 1999 lalu, dirinya menjadi salah satu calon presiden yang saat itu akan dipilih Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selain Yusril, terdapat dua kandidat lain saat itu, yakni Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri.

“Pada waktu itu ada sebab-sebab tertentu, saya diminta mundur. Dua-duanya kan sudah menjadi presiden,” tutur dia.

Dalam kontestasi itu, Gus Dur yang dipilih oleh MPR sebagai presiden menggantikan BJ Habibie. Namun, 2 tahun berselang, Gus Dur dimakzulkan lalu digantikan oleh wakilnya, Megawati.

“Gus Dur sudah (jadi presiden), Bu Mega sudah, tinggal saya yang belum. Siapa tahu saya yang jadi presiden nanti,” pungkas Yusril dengan nada bercanda.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan mendukung Yusril Ihza Mahendra sebagai kandidat capres atau cawapres di Pilpres 2024. Yang terpenting, kata Presiden Jokowi, PBB bisa mendapatkan 20 persen kursi di DPR sebagai kendaraan untuk maju Pilpres.

“Saya mendukung loh, kalau Prof Yusril di Tahun 2024 nanti mencalonkan menjadi capres atau cawapres,” ujar Presiden saat menyampaikan pidato di acara pembukaan Rakornas dan MDP di eL Hotel Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (11/1/2023).

Jokowi mengakui serius mendukung Yusril. Pasalnya, kapasitas dan pengalaman Yusril tidak diragukan untuk menjadi pemimpin nasional.

“Yang terpenting mencarikan kendaraan 20 persen. Serius, begitu mendapatkan kendaraan, saya dukung,” tutur Jokowi yang disambut para kader PBB.

Pada acara yang sama, Sekjen PBB Afriansyah Noor mengatakan, partainya siap mendorong Yusril menjadi cawapres dengan satu syarat, yakni mendapatkan restu dari Jokowi. Menurut dia, restu Jokowi penting karena saat ini Jokowi adalah king maker dalam Pilpres 2024.

“Enggak usah ngambil presiden lah, wakil saja cukup asal direstui oleh Bapak Jokowi. Karena penting, karena king maker saat ini presiden Jokowi, beliau tidak menentukan ke mana-mana, karena beliau meyakini beliau bukan pemimpin partai politik,” pungkas Afriansyah.