Saat memberikan keterangan pers di Banda Aceh pada Rabu (4/11), Yusril mengungkapkan bahwa kepolisian kini telah memegang bukti awal yang mengarah pada indikasi tindak pidana makar atau kejahatan terhadap keamanan negara.

“Hari ini sudah dapat kita pastikan bahwa ada indikasi serta bukti permulaan yang menunjukkan keterkaitan dengan pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,” ujar Yusril.

Ia merinci bahwa dugaan perbuatan tersebut berpotensi melanggar ketentuan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional.

Meski demikian, temuan awal ini masih memerlukan pendalaman mendalam, baik dari aspek hukum materiil maupun hukum acara pidana.

Pemerintah berkomitmen mengusut tuntas perkara ini secara transparan agar penanganannya tuntas dan tidak setengah-setengah.

“Kami ingin kasus ini terungkap secara utuh. Perkembangan detailnya tentu akan disampaikan secara berkala oleh pihak Mabes Polri dari hari ke hari,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam skandal penyadapan ilegal ini.

Ketiganya meliputi mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, Listyo Sigit Prabowo (LSP); Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN); serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Sementara itu, satu jenderal lainnya berinisial SU (Irjen Slamet Uliandi) masih berstatus sebagai saksi.

]]> https://eranasional.com/107876/pemerintah-kantongi-bukti-permulaan-makar-di-kasus-dugaan-penyadapan-prabowo/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/105152/yusril-jaga-ketenangan-dan-bersama-sama-benahi-kekurangan-di-aceh https://eranasional.com/105152/yusril-jaga-ketenangan-dan-bersama-sama-benahi-kekurangan-di-aceh#respond Mon, 17 Aug 2026 05:58:19 +0000 https://eranasional.com/105152/yusril-jaga-ketenangan-dan-bersama-sama-benahi-kekurangan-di-aceh Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meminta seluruh lapisan masyarakat di Aceh untuk tetap menjaga ketenangan dan keharmonisan, menyusul terjadinya kericuhan saat peringatan Hari Damai Aceh yang ke-21.

“Semoga keadaan di Aceh kini sudah kembali aman dan terkendali, serta seluruh pihak terus menjaga kedamaian dan ketertiban bersama,” ujar Yusril saat ditemui di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/8).

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sangat menghargai seluruh elemen masyarakat Aceh yang memiliki rasa cinta dan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, Yusril menyampaikan bahwa pemerintah dan masyarakat perlu bergandengan tangan untuk menyelesaikan berbagai tantangan serta memperbaiki kekurangan yang masih ada.

“Kami menghormati segenap unsur masyarakat Aceh yang tetap berdiri bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah tentu pula, kita akan bergerak bersama-sama guna mengatasi berbagai hal yang masih perlu dibenahi, karena kemajuan daerah ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegasnya. []

Yusril menegaskan proses penegakan hukum tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui tahapan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia meminta masyarakat memberikan waktu kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan proses tersebut.

“Jadi itu sabar saja, perkembangannya itu kan tahap demi tahap,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut Yusril, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru membawa sejumlah perubahan, termasuk dalam mekanisme penetapan dan penahanan tersangka.

Salah satu perubahan penting adalah terbukanya ruang bagi tersangka untuk mengajukan praperadilan terhadap setiap keputusan penyidik.

“Dan berdasarkan KUHAP baru, tiap satu keputusan penyidik itu dapat di-challenge ke pengadilan. Beda dengan dulu, kalau KUHAP lama kan nggak bisa,” katanya.

Ia menjelaskan, penahanan kini tidak lagi menjadi langkah yang otomatis dilakukan setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik harus memiliki dasar yang kuat, seperti adanya potensi tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

“Kalau misalnya ditetapkan ya orang yang ditetapkan ditahan kan bisa melakukan perlawanan ke praperadilan. Jadi KUHAP baru ini sudah begitu, tidak begitu menekankan lagi pada penahanan, kecuali memang dirasakan perlu,” ujarnya.

Yusril menilai pendekatan dalam KUHAP baru lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Karena itu, penyidik dituntut lebih cermat sebelum memutuskan untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka.

“Sekarang ini KUHAP baru agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan,” kata Yusril.

Ia menambahkan, mekanisme praperadilan yang lebih luas merupakan perkembangan positif dalam sistem peradilan pidana karena memberikan ruang bagi tersangka untuk menguji keabsahan tindakan penyidik.

“Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah, sekarang ditahan bisa dilawan di praperadilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP,” tuturnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung belum menahan Febrie Adriansyah meski status hukumnya telah menjadi tersangka.

Sementara itu, tersangka lain dalam perkara yang sama, Don Ritto, telah ditahan dan diserahkan bersama barang bukti kepada Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7/2026) untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. []

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pengungkapan kasus dugaan korupsi yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Yusril, berbagai laporan masyarakat menunjukkan masih adanya penyimpangan birokrasi yang harus segera dibenahi.

“Ini merupakan satu masukan penting, apalagi setelah KPK mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi, baik yang terjadi pada tahun 2023-2024 maupun yang berlangsung saat ini,” kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Yusril mengungkapkan informasi yang diterimanya dari KPK menunjukkan bahwa kasus tersebut terjadi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Dugaan praktik korupsi itu disebut tidak hanya berlangsung pada periode 2023-2024, tetapi juga berlanjut hingga sekarang.

Kasus tersebut diduga melibatkan sejumlah pihak di Kantor Imigrasi Jakarta Barat beserta jajaran birokrasi terkait. Karena itu, Yusril meminta seluruh pihak bersikap terbuka dan mendukung proses hukum yang tengah berjalan.

“Saya terus memonitor perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di jajaran Imigrasi, khususnya di Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang sedang ditangani KPK,” ujarnya.

Ia juga memerintahkan seluruh jajaran Imigrasi untuk kooperatif dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penyidik.

Sementara itu, KPK mengungkap nilai dugaan korupsi yang berasal dari praktik pemerasan terhadap warga negara asing (WNA), biro jasa, hingga sponsor pengurusan izin tinggal mencapai Rp145,5 miliar.

“Sekurang-kurangnya nilai atau nominalnya adalah Rp145,5 miliar,” ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

Yusril berharap pengungkapan kasus tersebut menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan Imigrasi, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. []

Salah satunya soal mekanisme pemilihan dan pengangkatan Kapolri.

“Terhadap hal alternatif tadi apakah pengangkatan Kapolri itu langsung diangkat oleh presiden atau kah presiden mengajukan satu atau dua atau lebih nama kepada DPR dan DPR diminta persetujuan lalu presiden mengangkatnya, ada dua pendapat dan pak Presiden sudah memilih,” kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026) petang.

Pilihan Presiden adalah tetap sama seperti saat ini, di mana Presiden akan mengajukan nama-nama untuk menjadi Kapolri kepada DPR RI dalam rangka meminta persetujuannya.

“Bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang, yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan baru kemudian beliau akan mengangkat calon yang diajukan itu sebagai Kapolri,” jelasnya.

Kemudian soal kedudukan Polri yang ternyata menjadi bagian dari materi diskusi antara Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan Presiden Prabowo Subianto.

Hasilnya, Presiden lebih memilih jika jabatan Kapolri akan tetap berada di bawah komando Presiden secara langsung.

“Mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang, Polri langsung berada di bawah presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah Kementerian yang ada sekarang, tapi Polri tetap langsung berada di bawah presiden,” tegasnya.

Masih dalam aspek kontrol dan pengawasan, Yusril menyebut bahwa kinerja Kepolisian akan tetap diawasi oleh lembaga adhoc, yakni Kompolnas.

Apalagi kata dia, Komisi Kepolisian Nasional tersebut pun akan mendapatkan perluasan kewenangan yang bisa membuat Kepolisian semakin baik lagi ke depannya.

“Poin penting adalah keberadaan Kompolnas yang kewenangannya diperluas ya, dan keputusan-keputusan Kompolnas itu mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh Kapolri,” terang Yusril.

Oleh karena itu, dampak dari perluasan kewenangan Kompolnas tersebut akan berimplikasi pada regulasi Kepolisian saat ini, di mana Komisi Percepatan Reformasi Polri pun mengusulkan adanya revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

“Mengenai Kompolnas ini karena diperluas kewenangannya juga dipertegas, maka implikasinya adalah perubahan terhadap undang-undang Polri, dan itu tadi sudah disampaikan juga tugas pak Menkum pak Supratman dan tugas kami semua lah untuk men-draft itu, dan nanti akan disampaikan kepada DPR sebagai amandemen undang-undang kepolisian yang ada sekarang,” tuturnya.

“Beberapa pasal khususnya terkait dengan Kompolnas dan juga penempatan polisi dalam di luar tugas-tugas kepolisian itu yang nanti akan ditegaskan dalam undang-undang,” sambung Yusril. []

Pernyataan ini disampaikan Yusril usai menghadiri kegiatan Rakernis Divisi Hukum Polri 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (16/4/2026). Dalam keterangannya kepada awak media, ia menjelaskan bahwa mekanisme koneksitas telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terbaru, Undang-Undang Peradilan Militer, serta Undang-Undang TNI.

Menurut Yusril, perkembangan kasus ini masih sangat bergantung pada hasil penyelidikan yang dilakukan aparat penegak hukum, khususnya Polri. Ia menekankan bahwa laporan yang diajukan oleh tim hukum Andrie Yunus terkait dugaan keterlibatan pihak sipil harus terlebih dahulu dikaji secara mendalam oleh penyidik sebelum dapat disimpulkan adanya unsur koneksitas.

Kasus ini sebelumnya telah memasuki tahap berbeda ketika berkas perkara yang melibatkan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dilimpahkan ke pengadilan militer. Keputusan tersebut diambil karena pada tahap awal penyidikan tidak ditemukan adanya keterlibatan pelaku dari kalangan sipil. Oleh karena itu, kewenangan penanganan perkara dialihkan dari kepolisian kepada Polisi Militer TNI.

Namun, Yusril membuka kemungkinan bahwa arah penanganan hukum dapat berubah apabila ditemukan bukti baru. Ia menjelaskan bahwa apabila penyelidikan lanjutan mengungkap adanya pelaku dari unsur sipil, maka kasus ini tidak bisa lagi ditangani secara terpisah. Dalam kondisi tersebut, mekanisme peradilan koneksitas akan menjadi opsi yang harus ditempuh.

Peradilan koneksitas sendiri merupakan sistem hukum yang digunakan ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku dari unsur militer dan sipil. Dalam praktiknya, sistem ini memungkinkan adanya koordinasi antara lembaga peradilan umum dan militer, baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan.

]]> https://eranasional.com/100674/yusril-ihza-mahendra-buka-suara-soal-arah-peradilan-kasus-andrie-yunus/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100509/yusril-buka-suara-soal-upaya-kasasi-jaksa-atas-vonis-bebas-aktivis-delpedro https://eranasional.com/100509/yusril-buka-suara-soal-upaya-kasasi-jaksa-atas-vonis-bebas-aktivis-delpedro#respond Wed, 08 Apr 2026 18:51:27 +0000 https://eranasional.com/100509/yusril-buka-suara-soal-upaya-kasasi-jaksa-atas-vonis-bebas-aktivis-delpedro Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa keputusan terkait pengajuan kasasi oleh jaksa dalam perkara yang melibatkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Pemerintah, menurutnya, akan menghormati apa pun hasil akhir dari proses hukum tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Yusril sebagai respons atas langkah Kejaksaan yang mengajukan kasasi terhadap putusan bebas yang sebelumnya dijatuhkan kepada Delpedro dan sejumlah pihak lain dalam kasus dugaan penghasutan terkait demonstrasi pada Agustus 2025 yang berujung kericuhan. Ia menegaskan bahwa meskipun Kejaksaan berada dalam rumpun eksekutif, para jaksa tetap memiliki independensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Menurut Yusril, sejak awal ia telah menekankan pentingnya menghormati putusan pengadilan sebagai bagian dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dalam sistem hukum Indonesia, kata dia, setiap putusan hakim harus dipandang sebagai hasil dari proses peradilan yang sah dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan lain. Namun demikian, ia juga mengakui bahwa upaya hukum lanjutan seperti kasasi merupakan hak yang dimiliki oleh aparat penegak hukum sepanjang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia menjelaskan bahwa perkara Delpedro dan kawan-kawan memiliki dimensi hukum yang cukup kompleks, terutama karena terjadi dalam masa transisi antara penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama dan KUHAP yang baru. Proses penyelidikan hingga persidangan awal masih menggunakan aturan lama, sementara putusan dijatuhkan setelah KUHAP baru mulai berlaku pada awal 2026.

Dalam konteks tersebut, Yusril menyebut adanya ketentuan peralihan yang mengatur bahwa perkara yang sudah berjalan tetap menggunakan aturan lama hingga selesai. Namun di sisi lain, terdapat pula asas hukum yang menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan regulasi, maka ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa seharusnya yang diterapkan. Perbedaan interpretasi inilah yang, menurutnya, membuka ruang perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

]]> https://eranasional.com/100509/yusril-buka-suara-soal-upaya-kasasi-jaksa-atas-vonis-bebas-aktivis-delpedro/feed 0 Fyan Hadi https://lifestyle.eranasional.com/97310/isu-pemerasan-di-lapas-mencuat-menko-yusril-buka-suara-soal-ammar-zoni https://lifestyle.eranasional.com/97310/isu-pemerasan-di-lapas-mencuat-menko-yusril-buka-suara-soal-ammar-zoni#respond Thu, 29 Jan 2026 14:13:49 +0000 https://lifestyle.eranasional.com/97310/isu-pemerasan-di-lapas-mencuat-menko-yusril-buka-suara-soal-ammar-zoni Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi pengakuan aktor Ammar Zoni terkait dugaan praktik pemerasan atau pemalakan yang disebut terjadi di lembaga pemasyarakatan tempat ia ditahan.

Yusril menegaskan, pemerintah tidak menutup mata terhadap setiap laporan yang berkaitan dengan kondisi lapas dan rutan. Namun, ia menekankan bahwa setiap informasi tetap harus diverifikasi secara menyeluruh sebelum diambil langkah lebih lanjut.

“Setiap laporan itu kami terima, kami analisis, kami dalami, dan kami cross-check kebenarannya. Jadi, saya pikir laporan dari mana pun kami simak dan kami pelajari,” kata Yusril, Rabu (28/1/2026), seperti dikutip dari Antara.

Yusril menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berani menyampaikan laporan terkait kondisi lapas, baik secara langsung kepada aparat penegak hukum maupun melalui media sosial dan pemberitaan media massa. Menurutnya, laporan tersebut penting sebagai bahan evaluasi.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebenaran informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maupun tindakan hukum.

“Kami tentu berkewajiban untuk melakukan verifikasi dan pengecekan kembali agar tidak salah langkah. Semua harus berdasarkan fakta dan data,” ujar Yusril.

Sebagai Menko yang membawahi sektor hukum dan pemasyarakatan, Yusril mengatakan isu tata kelola lapas memang menjadi perhatian serius pemerintah, terutama menyangkut integritas petugas dan perlindungan hak-hak warga binaan.

]]> https://lifestyle.eranasional.com/97310/isu-pemerasan-di-lapas-mencuat-menko-yusril-buka-suara-soal-ammar-zoni/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97282/yusril-sebut-aparat-tuding-penjual-es-gabus-bisa-ditindak https://eranasional.com/97282/yusril-sebut-aparat-tuding-penjual-es-gabus-bisa-ditindak#respond Thu, 29 Jan 2026 07:38:14 +0000 https://eranasional.com/97282/yusril-sebut-aparat-tuding-penjual-es-gabus-bisa-ditindak Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan aparat yang menuduh pedagang es gabus berbahan spons bisa ditindak sesuai kesalahan aparat yang bersangkutan.

Akan hal itu, Yusril meminta masyarakat agar tidak khawatir terkait tindak lanjut dari tudingan tanpa pengecekan medis terlebih dahulu itu

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya, anggota kepolisian bisa saja melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas. Dan kalau mereka melakukan kesalahan, tentu akan diambil satu tindakan,” kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Di sisi lain, Yusril meminta masyarakat tetap menghormati tugas dan fungsi aparat keamanan yang sedang menjalankan aturan.

Dia mengatakan, tindakan prosedural secara internal itu bisa berupa tindakan disiplin, etik, hingga pidana dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Yusril meminta masyarakat untuk juga menghormati tugas dan fungsi aparat keamanan khususnya kepolisian yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum itu.

Sebelumnya, video yang menampilkan Aiptu Ikhwan dan Serda Heri Purnomo viral di media sosial.

Keduanya terlihat memberikan keterangan mengenai es gabus yang dijual Suderajat tanpa didahului hasil verifikasi laboratorium. Dalam video yang diunggah akun Instagram @feedgramindo, Aiptu Ikhwan sempat menunjukkan es gabus yang dimaksud.

“Nah sekarang ada pelaku yang menyamarkan nih. Intina ini enggak boleh dimakan. Karena tadi kita coba kok rasanya beda, bukan kue. Ternyata nih bahannya dari spons Spons dikasih sirup-sirup,” tandas Ikhwan dalam video tersebut.

Penegasan itu disampaikan Yusril menanggapi kabar dua WNI yang disebut bergabung dengan militer asing, yakni Kezia Syifa dan Muhammad Rio. Pemerintah, kata Yusril, hingga kini masih melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Undang-undang memang mengatur bahwa WNI bisa kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dinas militer asing tanpa izin Presiden. Namun kehilangan itu tidak bersifat otomatis,” ujar Yusril di Jakarta, Senin.

Yusril menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal itu disebutkan, salah satu alasan kehilangan kewarganegaraan adalah masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden.

Namun demikian, ia menekankan bahwa norma hukum dalam undang-undang tidak dapat langsung diterapkan tanpa adanya keputusan konkret dari pejabat berwenang. Ketentuan tersebut, lanjut Yusril, harus dilaksanakan melalui mekanisme administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU 12/2006, serta diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022.

“Hukum itu norma yang mengatur, bukan keputusan konkret tentang nasib seseorang,” jelasnya.

Untuk memudahkan pemahaman, Yusril memberikan analogi dengan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurutnya, meskipun tindak pidana pencurian diatur dengan ancaman hukuman tertentu, seseorang yang tertangkap mencuri tidak serta-merta dijatuhi hukuman tanpa melalui proses hukum.

“Norma undang-undang itu harus dituangkan dalam keputusan atau putusan pengadilan untuk kasus konkret. Begitu juga dengan kehilangan kewarganegaraan,” ujar Yusril.

Dengan kata lain, meskipun undang-undang menyebutkan syarat kehilangan status WNI, akibat hukum tersebut baru berlaku setelah adanya keputusan resmi dari Menteri Hukum.

Yusril menjelaskan bahwa kehilangan kewarganegaraan terjadi setelah adanya permohonan dari yang bersangkutan atau laporan dari pihak lain, yang kemudian diteliti kebenarannya oleh Kementerian Hukum.

Apabila dari hasil penelitian terbukti bahwa seorang WNI benar masuk dinas militer asing tanpa izin Presiden, maka Menteri Hukum akan menerbitkan Keputusan Menteri tentang kehilangan kewarganegaraan.

“Keputusan itu harus diumumkan dalam Berita Negara agar mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sejak saat itulah akibat hukumnya berlaku,” tegas Yusril.

Selama keputusan tersebut belum diterbitkan dan belum diumumkan secara resmi, maka yang bersangkutan secara hukum masih berstatus sebagai WNI.

Pernyataan Yusril ini turut menanggapi kabar mengenai Kezia Syifa, yang disebut bergabung dengan National Guard Army Maryland di Amerika Serikat pada 2025. Orang tua Kezia sebelumnya menyampaikan bahwa putrinya mengikuti pendidikan militer dengan spesialisasi MOS 92A (Automated Logistical Specialist) dan mendaftar karena memiliki status penduduk tetap (permanent resident) di AS.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berspekulasi dan tetap berpegang pada mekanisme hukum yang berlaku. Setiap informasi harus diverifikasi secara cermat sebelum diambil langkah hukum apa pun.

Menurut Yusril, prinsip utama dalam hukum kewarganegaraan adalah kepastian hukum. Sama halnya dengan kelahiran dan naturalisasi yang harus dituangkan dalam dokumen resmi negara, pencabutan kewarganegaraan pun harus dilakukan melalui prosedur formal.

“Bayi yang lahir dari orang tua WNI menjadi WNI dan dicantumkan dalam akta kelahirannya. Orang asing yang menjadi WNI dituangkan dalam keputusan menteri hukum. Maka kehilangan kewarganegaraan pun harus melalui keputusan menteri,” tuturnya.

Dengan demikian, Yusril menegaskan bahwa selama belum ada keputusan menteri yang sah dan diumumkan dalam Berita Negara, maka seseorang yang dikabarkan bergabung dengan militer asing masih tetap berstatus WNI secara hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menyusul resmi dimulainya masa kepemimpinan Indonesia di lembaga HAM tertinggi di bawah naungan PBB tersebut. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak akan berpihak dalam menangani isu-isu HAM global, melainkan akan bertindak berdasarkan prinsip universal dan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

“Indonesia akan menangani berbagai isu HAM dengan serius, tanpa pemihakan, dan benar-benar bertindak secara objektif serta berlandaskan instrumen HAM internasional dan ketentuan hukum internasional lainnya,” ujar Yusril di Jakarta, Rabu (14/1).

Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB berdasarkan usulan dan dukungan dari kelompok Asia-Pasifik. Menurut Yusril, kepercayaan tersebut tidak lepas dari rekam jejak Indonesia yang dinilai aktif dan konstruktif dalam isu hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ia menyebut, berbagai pihak di komunitas internasional mengakui peran Indonesia dalam membangun dan memperkuat mekanisme HAM di dalam negeri, sekaligus berkontribusi dalam dialog HAM global.

“Partisipasi Indonesia dalam penanganan persoalan HAM di tingkat nasional telah mendapat pengakuan dan penghormatan dari banyak negara,” katanya.

]]> https://eranasional.com/96641/indonesia-resmi-pimpin-dewan-ham-pbb-yusril-soroti-peran-objektif-dan-seimbang/feed 0 Aditya https://eranasional.com/83690/pemerintah-berniat-pulangkan-hambali-dari-penjara-militer-as-di-guantanamo https://eranasional.com/83690/pemerintah-berniat-pulangkan-hambali-dari-penjara-militer-as-di-guantanamo#respond Sat, 18 Jan 2025 07:14:34 +0000 https://eranasional.com/83690/pemerintah-berniat-pulangkan-hambali-dari-penjara-militer-as-di-guantanamo Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Indonesia mewacanakan pemulangan anggota Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Kata Yusril, Hambali adalah warga negara Indonesia.

“Betapa pun salah warga negara kita di luar negeri, tetap kita harus berikan perhatian,” ucap Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1).

Diketahui, Hambali merupakan teroris yang diduga kuat terlibat dalam kasus Bom Bali 2002. Hambali sempat melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga berhasil ditangkap.

Hambali kemudian ditahan di Guantanamo atas permintaan Amerika Serikat. Akan tetapi, perkara Hambali belum mendapat kepastian hukum karena belum diadili penegak hukum setempat.

Selain itu, kata Yusril, kasus Hambali telah kedaluwarsa jika diadili berdasarkan hukum Indonesia. Pasalnya, kasus terorisme yang melibatkan Hambali terjadi sekitar 23 tahun lalu.

Berdasarkan hukum Indonesia, jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, itu ada kedaluwarsanya.

“Kalau lebih 18 tahun, perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi,” ujar dia.

Yusril menyampaikan akan berdiskusi lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai hal itu. Pemerintah Indonesia nantinya juga akan membicarakan wacana pemulangan Hambali dengan Pemerintah Amerika Serikat.

“Sekarang kan juga kami masih belum tahu kewenangan siapa, Amerika Serikat atau Kuba? Karena wilayahnya (Guantanamo) ada di Kuba; dan sampai hari ini dia sudah ditahan cukup lama di Guantanamo, tanpa diadili,” kataYusril. []

Pendiri sekaligus komisaris PT MEI Stanislav Sadovnikov dan Igor Maksimov (kedua warga Rusia), serta Parade Sitorus, perwakilan manajemen PT MEI memaparkan masalah bisnis yang dialami dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Turut hadir memberi penjelasan Prof. Yusril Ihza Mahendra selaku founder Ihza & Ihza Law Firm dan Deputy Legal Director Ihza & Ihza Law Firm SCBD-Bali Office Adnial Roemza.

Sadovnikov dan Maksimov dalam penjelasannya menegaskan pihaknya sejauh ini berkomitmen untuk terus berinvestasi di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Yusril usai bertemu dengan Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

“Saya tetap membantu Pak Prabowo di bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang saya sendiri sebenarnya, di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM),” kata Yusril kepada wartawan di Kertanegara.

“Jadi sekarang ini ditarik ke atas jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu,” imbuhnya.

Yusril mengatakan dia dan Prabowo sudah saling lama kenal. Dia juga mengatakan Prabowo berterima kasih karena dia bersedia membantu di pemerintahan mendatang.

Keinginan Yusril untuk mundur itu diterima oleh Musyawarah Dewan Partai, yang dilanjutkan dengan pemilihan penjabat (Pj.) ketua umum, yang dimenangkan oleh Fahri Bachmid.

Fahri Bachmid, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Mahkamah Partai, terpilih sebagai penjabat ketua umum dalam pemungutan suara (voting) dari para jajaran pimpinan pusat dan daerah dalam MDP Partai Bulan Bintang yang berjumlah 49 orang.

Dalam pemungutan suara itu, Fahri Bachmid memperoleh suara terbanyak 29 suara, kemudian kandidat penjabat lainnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor 20 suara.

Musyawarah Dewan Partai, yang merupakan forum pengambil keputusan kedua tertinggi setelah muktamar, juga menyepakati Muktamar Ke-VI Partai Bulan Bintang paling lambat digelar pada akhir Januari 2025.

Dalam Muktamar Ke-VI Partai Bulan Bintang itu, salah satu agendanya ialah memilih dan menetapkan ketua umum definitif partai.

“Perubahan terbatas AD/ART Partai Bulan Bintang dan terpilihnya penjabat ketua umum ini akan dituangkan dalam akta notaris untuk selanjutnya sesegera mungkin dimohonkan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai ketentuan Undang-Undang Partai Politik,” demikian siaran resmi Partai Bulan Bintang selepas Musyawarah Dewan Partai di Jakarta, Sabtu (18/5/2024) malam.

Yusril, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan alasannya mundur sebagai ketua umum karena ingin beristirahat dari kepengurusan partai politik. Yusril menyampaikan bahwa dirinya telah memimpin Partai Bulan Bintang sejak partai itu berdiri pada awal Reformasi pada 1998.

Yusril melanjutkan meskipun mundur sebagai ketua umum, dia tetap aktif di dunia politik dalam kapasitasnya sebagai akademisi dan politikus senior. Dia menambahkan aktivitas politiknya ke depan bakal di luar partai, yang artinya dia bertindak atas nama pribadi.

Yusril yakin dengan berada di luar partai dia bakal lebih leluasa menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk memecahkan persoalan bangsa, termasuk membangun hukum dan demokrasi di Indonesia.