Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (19/1) di Ruang Sidang MK, Jakarta, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers yang selama ini dinilai multitafsir dan rawan disalahgunakan.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam pertimbangan hukumnya menyoroti posisi wartawan yang dinilai sangat rentan mengalami kriminalisasi ketika menjalankan tugas jurnalistik. Menurut Mahkamah, ketidakjelasan makna perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU Pers telah membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk langsung menggunakan instrumen pidana maupun perdata tanpa melalui mekanisme khusus yang diatur dalam UU Pers.

“Ketentuan norma a quo tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perlindungan yang hanya bersifat administratif atau insidental saja,” ujar Guntur.

Mahkamah menegaskan bahwa karya jurnalistik merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Produk jurnalistik pers adalah bagian dari implementasi terhadap hak konstitusional warga negara,” lanjutnya.

Dalam putusannya, MK menekankan bahwa UU Pers merupakan lex specialis, atau undang-undang yang bersifat khusus, sehingga harus didahulukan dibandingkan ketentuan hukum umum lainnya seperti KUHP atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

]]> https://daerah.eranasional.com/96819/uji-materi-uu-pers-dikabulkan-mk-perkuat-perlindungan-wartawan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/91345/kongres-pwi-2025-tetapkan-ahmad-munir-jadi-ketum https://eranasional.com/91345/kongres-pwi-2025-tetapkan-ahmad-munir-jadi-ketum#respond Sat, 30 Aug 2025 13:32:49 +0000 https://eranasional.com/91345/kongres-pwi-2025-tetapkan-ahmad-munir-jadi-ketum Bekasi, ERANASIONAL.COM – Kongres Persatuan PWI 2025 diharapkan menjadi momentum Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) usai terjadi kemelut dalam tubuh organisasi kewartawanan tertua tersebut.

Kongres PWI dilangsungkan di Gedung BPPTIK Komdigi, Jababeka, Kabupaten Bekasi, 29 sampai 30 Agustus 2025.

Dalam Kongres Persatuan PWI memunculkan 2 calon yakni Ketua Umum (Ketum) versi Kongres Bandung, Hendri Ch Bangun dan Ahmad Munir yang merupakan Direktur Kantor Berita Antara.

Selain pemilihan Ketum juga dilakukan pemilihan Ketua Dewan Kehormatan (DK) yakni Atal S Depari dan Sihono

Adapun jumlah pemilih dari 38 priovinsi dan sari dari Kota Solo dengan umlah 87 suara.

Akhirnya terpilih Ketum PWI Pusat untuk periode 2025-2030 yakni Ahmad Munir dengan meraih suara 52 dan Hendri Ch Bangun dengan hanya meraih 35 suara. (***)

Dengan bergabungnya dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud, Aiman menyatakan dirinya sudah tidak aktif lagi sebagai jurnalis.

“Benar, saya nonaktif dari segala kegiatan jurnalistik, baik sebagai Pemimpin Redaksi SindonewsTV, Wakil Pemimpin Redaksi iNews, maupun sebagai Pembawa Acara The Prime Show with Aiman yang tayang rutin di iNews”, ujar Aiman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/11/2023).

Dia memilih tidak aktif lagi sebagai jurnalis lagi demi menjaga independensi dan etika sebagai jurnalis.

Selain itu, lanjut Aiman, salah satu klausul kode etik maupun pasal dalam Undang-Undang Pers mewajibkan seorang jurnalis untuk berlaku independen. Menurut dia, meski kata independen tidak memiliki ukuran yang pasti, tetapi menjadi juru bicara paslon capres-cawapres jelas sulit untuk dipersepsikan independen.

Selain menjadi juru bicara Ganjar-Mahfud, Aiman juga merupakan caleg DPR RI dari Partai Perindo. Dan, Sabtu (4/11) ini KPU RI merilis Daftar Calon Tetap (DCT) caleg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Nama Aiman tercatat dalam DCT.

“Sesuai janji saya dulu saat pertama kali mendaftar di partai, bahwa ketika DCT muncul dan ada nama saya di situ, maka seketika itu saya mundur dari profesi wartawan” pungkas Aiman. (*)

Di kegiatan itu, Ketua DPD KNPI Kota Depok Army Mulyanto dan Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah membacakan teks Sumpah Pemuda. Serta pernyataan sikap Pemilu Damai 2024 yang dibacakan Ketua Bidang Hukum Advokasi Kota Depok, Joko Warihnyo, dan penanaman pohon Alpukat di Taman PWI Kota Depok.

Dalam sambutannya, Army Mulyanto mengajak para pemuda, khususnya di Kota Depok untuk tetap bersemangat turut kontribusi membangun dan negara.

“Jangan patah semangat, tetap berjuang membangun bangsa dan negara ini. Yang paling utama adalah menyelamatkan dan meningkatkan taraf hidup,” kata Army.

Dia menegaskan, pemuda Indonesia memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Karena itu, harus memiliki semangat yang tinggi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

“Pemuda harus menjadi agen perubahan,” tegas dia.

Di era sekarang ini, lanjut Army, kemajuan teknologi agar dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Dan, pemuda harus menjadi pelopornya.

Terkhusus pemuda di Kota Depok, dia berharap dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, berprestasi, dan berdaya saing.

Di kesempatan itu, Army mengungkapkan bahwa sebenarnya hubungan KNPI dengan kalangan wartawan tercatat dalam sejarah dan ikrar Sumpah Pemuda 1928.

Menurutnya, tidak banyak yang tahu, salah satu yang ikut mengikrarkan Sumpah Pemuda yaitu bernama Tabrani yang berprofesi sebagai wartawan.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah menyambut baik kunjungan silaturahmi pengurus DPD KNPI Kota Depok. Dia berharap silaturahmi ini akan terua terjaga dan tercipta sinergisitas antara PWI Kota Depok dengan DPD KNPI Kota Depok.

“Sinergisitas ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, khususnya masyarakat Kota Depok,” ucap Rusdy. (Fyan)

JAKARTA, Eranasional.com – Petugas keamaan (sekuriti) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga melakukan pelecehan secara verbal kepada sejumlah jurnalis perempuan yang sedang meliputi pemeriksaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Senin (19/6/2023).

Peristiwa itu terjadi ketika Yasin Limpo keluar untuk meninggalkan Gedung ACLC atau Gedung KPK lama di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu para awak media berupaya mewawancarai Syahrul Yasin Limpo.

Sambil berjalan menuju mobilnya, sang Menteri Pertanian melayani sejumlah pertanyaan dari wartawan. Sementara ajudan dan petugas KPK berusaha memberikan jalan kepada Yasin Limpo.

Kondisi desak-desakan merupakan hal yang biasa terjadi ketika awak media meliputi sosok atau orang yang dipanggil KPK. Dan, Yasin Limpo berhasil masuk ke dalam mobilnya.

Namun, seorang pria yang diketahui sebagai petugas keamanan di KPK melontarkan kalimat yang tidak pantas. “Oh cewek semua, enak e,” ujar pria tersebut.

Ucapan petugas keamanan tersebut didengar oleh sejumlah awak media di lokasi. Ucapan tersebut juga terekam video. Tak terima dengan perilaku petugas keamanan KPK itu, jurnalis perempuan dari kompas.com protes.

“Enggak boleh begitu dong bang,” ucap seorang jurnalis tersebut dengan nada tinggi.

DEPOK, Eranasional.com – Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP3) Cimanggis, Kota Depok melakukan sosialisasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi dan Perusahaan ke wartawan di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Selasa (06/06/2023). Sosialisasi tersebut disampaikan langsung Kepala Kantor KPPP Cimanggis, Kota Depok, Eko Wisnu Pandoyo.

“Pentingnya dilakukan laporan tahunan atau SPT bagi wajib pajak untuk dapat mengetahui potensi penerimaan pajak,” ujar Kepala Kantor KPPP Cimanggis, Kota Depok, Eko Wisnu Pandoyo.

Menurut Wisnu, dengan melakukan laporan SPT menegaskan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

“Fungsi DJP, tidak saja sebagai institusi yang diberi mandat mengawasi kepatuhan wajib pajak, namun juga menjalankan fungsi pelayanan, yakni melayani kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, khususnya kewajiban pelaporan SPT (e-Filling) dan PPh Pasal 21/26 (e-SPT),” jelasnya.

Ia mengimbau para wartawan wajib kepatuhan perpajakan yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pelaporan pajak SPT pribadi maupun jika memiliki perusahaan.

“Kami punya tenaga penyuluhan. Kita melakukan pendidikan dan pemberitahuan terhadap wajib pajak melalui Kelas Pajak. Dan, yang paling efektif juga kita melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, yang intens dengan Universitas Gunadarma dengan Tax Center terbaik di seluruh Indonesia. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pajak ke masyakarat,” jelas Wisnu.

Diungkapkan Wisnu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT di Kota Depok yakni di KPPP Cimamggis terbaik di Kanwil Jawa Barat (Jabar) III yang memiliki 15 KPP.

“Alhamdulillah kita nomor satu dengan tingkat capaiannya kinerja kepatuhan wajib pajak menyampaikan SPT melebihi target yakni 180 persen dari target maksimal yang ditentukan 120 persen. Dari sisi penerimaan pajak, Alhamdulilah sampai akhir Mei mencapai 43,36 persen. Idealnya kalau di rata-rata kan setiap bulannya itu 8,34 persen. Sampai Juni ini kita dapat diatas 50 persen,” ungkapnya.

Untuk wajib pajak yang ingin melaporkan SPT bisa mengakses layanan e-Filling yang harus diawali dengan mendapatkan e-Fin, yang fungsinya kurang lebih mirip dengan nomor PIN pada ATM. Cara mendapatkan e-Fin yang paling mudah adalah dengan cara mendatangi dan menyampaikan permohonan memperoleh e-Fin ke KPPP tempat wajib pajak terdaftar. 

Setelah e-Fin diperoleh, wajib pajak tinggal membuka website efiling.pajak.go.id kemudian memilih melakukan registrasi e-Filing dan mengikuti langkah-langkah sesuai petunjuk.

DEPOK, Eranasional.com – Dianggap telah menghalangi tugas wartawan, seorang pejabat di Pemkot Depok, Jawa Barat, dilaporkan ke polisi.

Dua aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Depok yang dilaporkan itu masing-masing berinisial A dan P. Mereka dilaporkan ke Polres Metro Depok dengan tuduhan telah menghalang-halangi tugas jurnalistik.

Pemicunya adalah ketika wartawan yang hendak meliput masuk ke ruang acara forum Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2024 Kota Depok, Kamis (23/2/2023), dilarang masuk oleh A, dengan alasan diperintahkan oleh atasannya, yakni P.

“Padahal, acara forum Renja itu, baik dinas apapun di Kota Depok harusnya transparan terhadap wartawan, agar kegiatan tersebut dipublikasikan ke masyarakat,” kata Sutoyo, pelapor yang mewakili wartawan, Senin (27/2/2023).

Sutoyo menyebut, laporannya ini tercatat dengan nomor registrasi STTLP/B/564/II/2023/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA, Senin, 27 Februari 2023.

“A diperintahkan oleh P yang merupakan atasannya sudah melanggar UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat (1),” jelasnya.

Dijelaskannya lebih detail, siapa pun yang menghalang-halang tugas wartawan atau jurnalis, bisa dipidanakan secara hukum. “Oknum A atas perintah atasannya, P, diduga sudah melawan hukum, yaitu dengan sengaja melakukan tindakan menghambat atau menghalangi kerja wartawan atau jurnalis sehingga melanggar Pasal 18 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan ayat (3) yang hukumannya paling lama 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta,” terang Sutoyo.

Sutoyo menegaskan, oknum ASN Pemkot Depok itu tidak pantas menjadi pejabat publik. Dia mengungkapkan betapa sulitnya wartawan ketika ingin mengkonfirmasi sesuatu hal kepada oknum pejabat tersebut.

“Pejabat pemerintah seharusnya melayani konfirmasi wartawan. Karena ada kode etik jurnalistik yang harus dipenuhi, yaitu berimbang ketika menampilkan suatu berita,” tuturnya.

Dirinya berharap kepolisian segera memproses pengaduannya itu, sehingga ke depannya tidak ada lagi yang sengaja menghalang-halangi kerja wartawan, khususnya di lingkungan Pemkot Depok.

Eranasional.com – Hari Pers Nasional (HPN) diperingati tanggal 9 Februari setiap tahunnya. HPN ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1985 oleh Presiden RI ke-2, Soeharto.

Hari Pers Nasional memiliki sejarah yang erat hubungannya dengan sejarah pers nasional, yakni dengan berdirinya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Berikut ulasan lengkap Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari.

Berawal dari Sejarah Pers Indonesia

Sejarah Hari Pers Nasional berawal dari sejarah pers nasional sejak masa pergerakan menuju kemerdekaan. Melansir situs Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), kala itu wartawan memiliki dua peran sekaligus dalam rangka mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Pertama, wartawan sebagai aktivis pers yang melaksanakan tugas-tugas pemberitaan dan penerangan demi membangkitkan kesadaran nasional.

Kedua, wartawan sebagai aktivis politik yang melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan membangun perlawanan rakyat terhadap penjajah.

Sejarah Pers Nasional di Awal Kemerdekaan RI

Setelah masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, wartawan Indonesia masih melakukan peran ganda mereka sebagai aktivis pers sekaligus aktivis politik. Di masa kemerdekaan Indonesia, kedudukan dan peranan wartawan khususnya, dan pers pada umumnya, mempunyai arti strategik sendiri dalam upaya lanjutan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

JAKARTA, Eranasional.com – Dewan Pers meminta agar produk jurnalistik tidak memihak kepada kepentingan politik pada kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Yadi Hendriana mengatakan bahwa selama ini sudah menjadi hal umum beberapa pemilik media di dunia dimiliki oleh elit atau ketua partai politik.

Menurut dia, meskipun diperbolehkan, jurnalis maupun newsroom perlu memiliki sikap kuat dalam menjaga etika jurnalistik dengan menampilkan pemberitaan yang berimbang.

“Boleh saja (elit partai memiliki media). Tetapi, dalam produk pers tidak boleh kemudian tidak berimbang, tidak boleh memihak. Karena produk pers dan sikap editorial kan berbeda,” ujar Yadi di seminar bertajuk “Pers dan Pemilu Serentak” di Hotel Pasifik, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Lanjut Yadi, dalam produk pers tetap harus sesuai dengan kode etik jurnalis baik itu pemberitaan yang berimbang maupun independen.

“Jadi sekarang kita melihat kekuatan teman-teman jurnalis di newsroom ini sangat dinantikan sekali. Bagaimana menghadang arus ini supaya tidak terjadi seperti tahun 2019,” ungkapnya.

Kata Yadi, Dewan Pers mencatat terdapat kepentingan politik yang kerap merangsek masuk ke dalam arus pemberitaan pada Pemilu 2019 silam.

“Fakta di 2019 media terbelah. Ada kepentingan newsroom di situ yang kemudian masuk ke kepentingan politik,” ucap Yadi.

“Karena itu, Dewan Pers jauh-jauh haru mengeluarkan surat edaran, bahwa salah satu proyek yaitu jika seorang jurnalis terjun ke partai politik menjadi caleg, kemudian menjadi calon kepala daerah, tim sukses dan lain-lain, dia otomatis harus mundur atau menonaktifkan diri,” pungkasnya.

MADIUN, Eranasional.com- Kapolres Madiun Kota Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Suryono meminta maaf terkait permasalahan yang terjadi antara Kasat Lantas AKP Dwi Jatmiko dengan sejumlah wartawan di depan ruang SPKT Mapolres Madiun Kota, Jawa Timur.

Diketahui, AKP Dwi Jatmiko bersitegang dengan seorang wartawan bernama Jumali disebabkan Dwi menuduh Jumali telah melecehkan istrinya.

“Saya minta maaf atas kesalahpahaman dan ketidaknyamanan yang telah terjadi,” kata AKBP Suryono kepada sejumlah wartawan, Rabu (17/8/2022).

Selain meminta maaf, dia megatakan akan memanggil AKP Dwi atas peristiwa yang ia sebut hanya kesalahpahaman itu.

“Saya akan panggil khusus yang bersangkutan,” kata dia.

Adapun peristiwa cekcok itu bermula saat Jumali melakukan peliputan upacara HUT ke-77 RI di Alun-alun Kota Madiun.

Saat itu, ia bersama wartawan lain baru saja menyelesaikan sesi wawancara dengan Wali Kota Madiun, Maidi.

Mereka kemudian hendak bergeser ke lokasi selanjutnya. Namun, Jumali tersandung karena tak melihat ada undakan di dekat podium inspektur upacara.

Ketika itu, Jumali hendak berpegang vas bunga. Akan tetapi, dia tak sengaja mengenai bokong istri Kasat Lantas.

Ia pun tak mengetahui saat terjatuh tangannya memegang tubuh istri Kasat Lantas.

“Saya refleks mencari pegangan ada dekorasi hiasan tapi tidak permanen begitu saya sentuh mau jatuh.”

“Saya sentuh lagi di sebelahnya ternyata ada ibu (istri Kasat Lantas Polres Madiun Kota) itu tadi,” kata Jumali, Rabu.

Jumali yang kaget kemudian meminta maaf.

“Saya langsung minta maaf lalu beliaunya (istri kasatlantas) mengatakan ‘nanti ketemu suami saya’,” ujarnya.

Tak berselang lama, Jumali dihubungi oleh Dwi untuk menjelaskan kronologi kejadian. Jumali pun memenuhi permintaan tersebut.

Dia mengaku tak sengaja menyentuh bagian tubuh istri Kasat Lantas.

“Saya jelaskan kronologisnya, tapi sebelum menjelaskan itu saya sudah memohon maaf kepada Pak Kasat Lantas,” ujarnya.

Namun, Dwi tidak terima dan meminta Jumali mengaku perbuatannya dan kembali meminta maaf. Bahkan, dia membuka baju seragam dinasnya sambil bersuara keras membela istrinya.

“Dia (Jumali) tinggal ngakui saya pegang pantatnya, ini istri dan saya jaga, ini tanggung jawab saya.”

“Istri saya dipegang, tinggal dia minta maaf sama saya kok susah sekali,” imbuhnya.

JAKARTA– Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menolak usulan agar wartawan yang telah dinyatakan kompeten mendapat gaji atau tunjangan dari pemerintah.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari dan Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang seusai mengadakan rapat di Kantor PWI Pusat Jumat (1/7/2022) siang.

Tanggapan PWI Pusat terkait wacana dan usulan pemberian tunjangan bagi wartawan menurut Ilham Bintang, perlu segera disampaikan agar usulan keliru tersebut tidak berkembang menjadi isu liar di dalam masyarakat.

“UU Pers No 40/1999 jelas jelas menyebutkan fungsi pers dan wartawan melakukan kontrol sosial. Kode Etik Jurnalistik pun tegas-tegas melarang wartawan menerima sesuatu apapun dari sumber berita. Jadi wartawan yang menerima tunjangan pemerintah merupakan pelanggaran berat dalam KEJ. Bagaimana fungsi kontrol bisa jalan kalau wartawan menerima gaji atau tunjangan dari pihak yang mau dikontrolnya?” tegas Ilham Bintang.

Rapat DK-PWI menilai usulan wartawan yang telah lulus ujian kompetensi mendapat tunjangan pemerintah terlontar dari segelintir wartawan yang sesat pikir. Usulan itu jelas bertentangan dengan tuntutan dasar profesi wartawan yang harus bersikap independen.

Namun Atal S. Depari mengatakan bantuan pemerintah baik di Pusat maupun di daerah dapat terus dilanjutkan dalam upaya pengembangan institusi pers secara keseluruhan. Namun bantuan itu hendaknya diwujudkan dalam bentuk program seperti uji kompetensi wartawan, pendidikan wartawan dan sebagainya.

“Jadi yang dibantu institusi bukan personal wartawannya,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut memang terungkap beban berat lembaga pers akhir-akhir ini, terutama dampak pandemi Covid-19 lebih dua tahun terakhir.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memang menegaskan pers juga lembaga ekonomi yang harus mampu menghidupi dan menjaga kesejahteraan wartawan. Namun dalam pelaksanaan fungsi ekonomi itu, fungsi pers yang pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen demokrasi harus terus dijaga independensinya.

Ruh profesi ada di sana. Bantuan kepada Pers bisa dalam bentuk pengurangan pajak atau program kemitraan lain.

Terkait dengan usulan gaji atau tunjangan bagi wartawan kompeten, Tri Agung Kristanto yang juga anggota Dewan Pers menyatakan sikap pihaknya pada posisi menolak terhadap semua hal yang berpotensi mengurangi independensi profesi wartawan. Meskipun tugas pengembangan lembaga Pers tetap harus dilakukan bersama oleh seluruh komponen bangsa.

Rapat yang dihadiri Sekretaris DK Sasongko Tedjo, anggota Tri Agung Kristanto yang juga anggota Dewan Pers, Asro Kamal Rokan, Rajapane dan Nasihin itu juga menyoroti program program internal organisasi PWI yang belum terlaksana karena kendala pandemi seperti sosialisasi PD PRT, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.

” Kalau ada hal yang perlu diperbaiki atau direvisi nanti dibahas pada Kongres PWI tahun 2023,” kata Atal.

Hari itu rapat juga memutuskan mengangkat wartawan senior Dimam Abror sebagai anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat menggantikan posisi Suryopratomo yang mengundurkan diri karena mendapatkan tugas negara sebagai Duta Besar RI untuk Singapura beberapa waktu lalu. (Fjr)

Pekalongan – Walikota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid dan Wakil Walikota Salahudin menggelar pertemuan untuk bersilaturahmi dengan wartawan online, cetak maupun TV di Rumah Dinas Walikota, Jalan Bahagia Kota Pekalongan, Senin (25/4/2022) malam.

Dalam sambutannya, Aaf sapaan akrab Afzan Arslan Djunaid mengatakan, acara pertemuan dengan wartawan tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara wartawan dengan pemerintah Kota Pekalongan.

“Kami ucapkan terimakasih kepada para insan media yang sudah hadir pada malam hari ini. Kegiatan ngobrol bareng ini sebagai wadah mempererat silaturahmi  dan sinergitas kami dengan wartawan,” katanya.

Ia juga menyinggung peran penting media massa dalam menyampaikan informasi yang faktual, profesional, terpercaya, dan bukan hoaks untuk pembangunan Kota Pekalongan.

“Peran media ini sangat besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Pekalongan. Untuk itu kami rangkul supaya bisa memberikan informasi kepada masyarakat, agar masyarakat tahu apa yang saat ini sedang dikerjakan oleh Pemkot untuk kemajuan kota tercinta ini,” ujarnya.

Walikota Aaf juga menekankan, bahwa sebagai negara demokrasi Pemerintah Kota Pekalongan terbuka terhadap kritik, terutama dari insan pers sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah yang dijalankan.

“Kami sebagai pemerintah tidak anti kritik. Masukan atau saran silahkan sampaikan saja kalau memang diperlukan, asal tetap menjaga kondusifitas bersama-sama untuk Kota Pekalongan,” tegasnya.

“Kami berharap, kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan supaya kerjasama kita bisa tetap solid dan sinergitas pun terus terjaga,” pungkasnya.

Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antara wartawan dengan Aaf, Salahudin, Kepala Dinkominfo  maupun Prokompim dan beberapa wartawan pun melontarkan pertanyaan. (em-aha)

Jakarta – Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Agung Budi Maryoto menyentil kapolres yang enggan mengangkat telepon wartawan yang sedang mencari informasi mengenai sesuatu yang viral. Seharusnya para kapolres meminta waktu untuk mengumpulkan data, bukan mengabaikan panggilan telepon wartawan.

“Pak Wakapolri juga tadi menyampaikan bahwa belum maksimal mengelola media. Saya sependapat dengan beliau. Apabila ada media ataupun katakan wartawan yang ingin menanyakan, kalau memang pimpinan kapolres belum siap datanya, bisa saja tunggu sebentar atau kasih waktu 10-30 menit sambil cari data,” ujar Agung dalam sambutannya saat Apel Kasatwil Polri tahun anggaran 2021 di Bali, Jumat (3/12/2021).

“Jangan terus malah teleponnya tidak dijawab. Kemudian pasti (wartawan) akan telepon ke kapolda. Nah, kapolda kalau belum diberi laporan, jawabnya susah, akhirnya kepada pimpinan Polri. Ini tolong menjadi atensi kita semua,” sambungnya

Agung menjelaskan para kapolres harus mampu meredam berita viral yang ada di daerah masing-masing. Agung mewanti-wanti jangan sampai berita viral di daerah menjadi isu nasional.

“Pemimpin diharapkan mampu meredam isu ketika ada permasalahan di wilayahnya, sehingga tidak menjadi isu nasional atau viral. Tadi Pak Wakapolri sudah menyinggung hal ini, jadi segera diredam, segera diklarifikasi. Kalau perlu minta maaf, minta maaf, sehingga tidak viral,” kata Agung.

Agung menjelaskan para kasatwil dan kapolres harus langsung memberi klarifikasi mengenai pemberitaan yang viral. Agung juga menyampaikan pesan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, di mana para kapolres harus melakukan visit media.

“Kami menyarankan untuk para kasatwil, kapolres, segera mengklarifikasi secepatnya apabila ada pemberitaan di media. Jadi cepat segera dijawab, segera diklarifikasi, sehingga tidak viral. Kemudian Wakapolri juga tadi menyampaikan silakan visit media, bisa datangi silaturahmi untuk menjalani hubungan emosional yang baik,” tuturnya.

Selain itu, Agung menyarankan jajaran kewilayahan supaya menggandeng tokoh-tokoh yang terkenal untuk membantu meredam isu viral. Dia juga menegaskan masalah-masalah yang sudah selesai tidak perlu diungkit kembali, sehingga tidak menjadi besar lagi di pemberitaan atau media sosial.

“Kemudian tentu kami menyarankan mungkin ada tokoh-tokoh yang punya followers yang banyak, segera disilaturahmi untuk membantu klarifikasi apabila ada kesatuannya ada yang viral. Sehingga dengan adanya tokoh-tokoh daerah, banyak followers-nya bisa meredam,” kata Agung.

“Kemudian tidak perlu mempublikasikan apabila masalah tersebut sudah cooling down. Artinya, kalau masalah sudah (selesai), diberitakan lagi malah dibesarkan lagi oleh media mainstream maupun media sosial. Ini tolong,” sambungnya.

DEPOK – Furkan seorang wartawan dari media lokal Depok mengaku mendapat perlakuan arogansi Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Imran Edwin Siregar, yang dianggap telah melakukan tindakan melanggar undang-undang pers dengan mengusir wartawan yang sedang melakukan peliputan.

Kejadian bermula pada Minggu (1/8/2021), di bekas kandang sapi di Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Furkan selaku wartawan melakukan peliputan bersama dua wartawan lainnya terkait kejadian penipuan yang dialami sekelompok peternak sapi yang berjualan di lokasi tersebut. Hasil peliputan berita tersebut sudah dikirim ke kantor redaksi DepokNews untuk ditayangkan.

Namun pada Senin (2/8/2021) pukul 06.30 sekelompok peternak sapi yang sempat mereka liput hari Minggu, mengabarkan ingin melengkapi berkas ke Polres Metro Depok karena, pada Minggu malam mereka sudah melaporkan kejadian penipuan yang mereka alami, ke pihak Polres Metro Depok.

“Saya pada pukul 08:25 WIB berangkat dari rumah untuk ke Polres. Tiba pukul 09:10 di Polres. Saya langsung masuk ke Polres Metro Depok dan menunggu para korban,” kata Furkan, Senin (2/8/2021).

Mereka sempat meliput kegiatan vaksinasi Covid-19 di kampus almamater hijau tersebut.

Namun, usai meliput kegiatan vaksinasi Covid-19, orang-orang yang mengaku wartawan itu membawa bingkisan sembako.

Padahal, bingkisan sembako itu disiapkan untuk warga yang menjalani vaksinasi Covid-19 di sana.

“Itu sembako untuk warga yang sudah vaksin,” kata salah satu panitia vaksin.

Ada lebih dari delapan orang yang mengaku wartawan, dan mengambil sembako untuk peserta vaksin.

Mereka sempat mewawancarai panitia vaksinasi Covid-19 mengenai kegiatan tersebut.

Namun, usai mewawancarai, mereka memepet panitia vaksinasi Covid-19, dan tidak lama kemudian membawa bingkisan sembako.

Usai kloter pertama membawa bingkisan, sekelompok orang berbeda yang mengaku wartawan, datang lagi.

Mereka lagi-lagi mewawancarai panitia vaksinasi Covid-19.

Namun, panitia kali ini mengabaikan kehadiran mereka, sehingga mereka belum menerima bingkisan sembako dari panita.

Sebelumnya, Universitas Ibnu Chaldun bersama TNI dan Polri, menggelar vaksinasi Covid-19 di halaman kampus di Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Sabtu (24/7/2021). (wartakota)