Persoalan tersebut dilaporkan Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa) karena diduga terdapat penyalahgunaan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) serta dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemanfaatannya.

Ketua Jari Pandawa, Gita Kurniawan, mengatakan pihaknya untuk ketiga kalinya dipanggil Kejari Depok guna memberikan keterangan dan menyerahkan bukti-bukti terkait polemik aset tersebut.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kejari Depok, Senin (21/9/2026). Gita diterima Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Berkah Dwi Hatmoko, yang mewakili Kepala Kejari Depok Arif.

“Ini pemanggilan ketiga kami ke Kejari Depok. Kami kembali memberikan keterangan sekaligus menyerahkan bukti-bukti materiil untuk mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan tindak pidana korupsi dalam persoalan aset fasos fasum,” kata Gita.

Menurut Gita, salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah status dan pemanfaatan lahan yang berkaitan dengan Yayasan Ar-Ridho Jatimulya.

Ia menduga terdapat persoalan dalam proses pengadaan atau transaksi lahan yang kemudian dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban fasos fasum kepada Pemkot Depok.

Setelah menjadi bagian dari aset fasos fasum, kata Gita, lahan tersebut diduga kembali dimanfaatkan atau disewa oleh pihak yang berkaitan dengan yayasan untuk pengembangan bangunan sekolah.

“Kami menemukan indikasi adanya permainan dalam proses lahan. Lahan yang diduga sebelumnya berkaitan dengan yayasan kemudian dijadikan bagian dari kewajiban fasos fasum, tetapi setelah itu diduga disewa kembali oleh pihak yang sama untuk perluasan bangunan sekolah,” ujarnya.

Jari Pandawa, lanjut Gita, telah menyerahkan sejumlah bukti kepada Kejari Depok. Di antaranya berupa dokumen transaksi, kuitansi jual-beli tanah, serta rekam jejak pembayaran yang menurutnya dapat membantu aparat penegak hukum menelusuri asal-usul dan status aset tersebut.

“Ada rekam jejak pembayaran tanah yang dijadikan fasos fasum. Kami menyerahkan kuitansi dan dokumen transaksi karena ini penting untuk melihat bagaimana proses peralihan dan pemanfaatan aset tersebut,” katanya.

Gita menilai persoalan tersebut perlu dilihat bukan hanya dari sisi administrasi maupun besaran retribusi sewa aset.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang disampaikan pihaknya, nilai retribusi sewa yang tercatat hanya sekitar Rp1,4 juta.

“Jangan hanya melihat nominal Rp1,4 juta. Yang harus didalami adalah bagaimana status tanah tersebut, bagaimana prosesnya bisa menjadi aset fasos fasum Pemkot, kemudian bagaimana bisa dimanfaatkan kembali oleh pihak yang berkaitan dengan yayasan,” tegasnya.

Ia menduga persoalan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian apabila aset yang telah menjadi bagian dari aset pemerintah kemudian dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, Jari Pandawa juga menyoroti dugaan pembangunan di atas lahan tersebut tanpa kelengkapan perizinan yang dipersyaratkan.

“Di sini ada dua persoalan yang kami minta didalami, yakni dugaan penyalahgunaan aset dan dugaan penyalahgunaan wewenang. Karena itu kami menyerahkan bukti-bukti ini kepada Kejari Depok,” katanya.

Gita juga menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan sejumlah pihak yang memiliki hubungan dengan Yayasan Ar-Ridho Jatimulya, termasuk nama Supian Suri yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok.

Namun, keterkaitan tersebut merupakan bagian dari informasi yang disampaikan pelapor dan masih memerlukan verifikasi serta pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Jari Pandawa berharap Kejari Depok dapat mengusut secara menyeluruh polemik aset tersebut, termasuk menelusuri proses peralihan, status kepemilikan, pemanfaatan, hingga pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset.

“Kami mendesak setelah dilakukan gelar perkara, apabila bukti-bukti memenuhi unsur, agar perkara ini dapat dilimpahkan ke Pidsus untuk proses penyidikan dan menentukan siapa pihak yang paling bertanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Berkah Dwi Hatmoko, membenarkan pihaknya tengah menangani laporan tersebut.

“Memang sedang kami tangani dan terus kami usahakan. Jadi sabar dan tunggu saja,” kata Berkah singkat.

Sebelumnya, Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa) mengungkap dugaan penyalahgunaan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam pemanfaatan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) di wilayah Jatimulya, Kecamatan Cilodong.

Dugaan tersebut berkaitan dengan perjanjian sewa lahan milik Pemkot Depok kepada Yayasan Arridho Jatimulya (YAJ). Dalam dokumen yang ditunjukkan Jari Pandawa, perjanjian tersebut ditandatangani pada 4 Oktober 2021 oleh Mulyadi, S.H. selaku Ketua Yayasan Arridho Jatimulya dan Supian Suri yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah Kota Depok sekaligus selaku Pengelola Barang.

Dugaan tersebut berkaitan dengan perjanjian sewa lahan milik Pemkot Depok kepada Yayasan Arridho Jatimulya (YAJ). Dalam dokumen yang ditunjukkan Jari Pandawa, perjanjian tersebut ditandatangani pada 4 Oktober 2021 oleh Mulyadi, S.H. selaku Ketua Yayasan Arridho Jatimulya dan Supian Suri yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah Kota Depok sekaligus selaku Pengelola Barang.

Ketua Jari Pandawa Gita Kurniawan mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut, mulai dari penggunaan lahan, administrasi aset hingga dugaan konflik kepentingan.

“Dalam hal ini sangat jelas adanya konspirasi dan kolusi,” ujar Gita saat jumpa pers di Sekretariat PWI Kota Depok, Senin (14/9/2026) kemarin.

Menurut Gita, lahan yang menjadi objek perjanjian memiliki luas 473 meter persegi dan diperuntukkan sebagai sarana parkir dan olahraga di SDIT Uswatun Hasanah, Jalan Arridho, Kampung Sawah, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong.

Perjanjian tersebut tercantum dalam Surat Nomor 593/2898/BKD/X/2021 tentang Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kota Depok untuk Sarana Parkir dan Olahraga di SDIT Uswatun Hasanah.

Jari Pandawa kemudian mempersoalkan hubungan antara pihak yang menandatangani perjanjian dari Pemkot Depok dengan pihak yang disebut sebagai pengelola lembaga pendidikan di lokasi tersebut.

Gita menyebut Kepala SDIT Uswatun Hasanah merupakan Siti Barkah Hasanah alias Cing Ikah, yang disebutnya sebagai istri Supian Suri.

Selain itu, Gita mengklaim Supian Suri juga memiliki keterkaitan dengan Yayasan Arridho Jatimulya. Namun, saat ditanya mengenai akta pendirian yayasan sebagai bukti, Gita mengakui pihaknya belum memiliki dokumentasi pendirian YAJ.

“Kami belum memiliki dokumentasi pendirian YAJ. Namun, di website dan bukti digital lainnya menunjukkan bahwa Supian Suri dan anggota keluarganya berada di belakang Yayasan Arridho Jatimulya,” kata Gita.

Soroti Bangungan Tiga Lantai

Jari Pandawa juga menyoroti penggunaan sebagian lahan yang menjadi objek perjanjian.

Gita menyebut sekitar 110 meter persegi lahan tersebut digunakan untuk bangunan sekolah dan kantor yayasan dengan konstruksi tiga lantai.

Menurut dia, bangunan tersebut didirikan tanpa izin sebagaimana yang dipersyaratkan dan terjadi perubahan fungsi ruang terbuka hijau yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

Selain persoalan bangunan, Jari Pandawa menyebut Yayasan Arridho Jatimulya baru satu kali menyetorkan uang retribusi kepada Pemkot Depok dengan nilai Rp1,4 juta.

Jari Pandawa juga mempertanyakan status pencatatan lahan tersebut dalam data aset tetap Pemkot Depok.

“Fasos-fasum seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas, bukan dikomersialkan secara sepihak tanpa transparansi,” ujar Gita.

Atas sejumlah temuan tersebut, Jari Pandawa mendesak Pemkot Depok melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses sewa-menyewa aset tersebut.

Gita juga meminta Pemkot Depok membatalkan perjanjian apabila terbukti terdapat pelanggaran prosedur maupun ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

Selain itu, Jari Pandawa meminta bangunan yang disebut berdiri tanpa izin untuk ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dilaporkan ke Kejari Depok

Persoalan tersebut telah dilaporkan Jari Pandawa kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok untuk ditindaklanjuti.

Saat dikonfirmasi Wakil Kepala SDN Mekarsari 5, Ahmad mengungkapkan bahwa kondisi terbengkalai pembangunan rehabilitasi gedung sekolah tersebut sudah berlangsung cukup lama. Meski pembangunan sarana sekolahnya itu sudah lama terbengkalai, namun pihaknya memilih untuk mengikuti prosedur Pemerintah

“Kurang lebih sih sudah lima tahun. Saat setelah dibangun, terbengkalainya,” ujar Ahmad dalam keterangannya kepada wartawan.

Sebagaimana diketahui belum rampungnya pembangunan gedung lantai dua dan tiga di sekolah tersebut berdampak hingga pada manajemen kelas. Dengan total 17 Rombongan Belajar (Rombel), maka sekolah kekurangan ruang kelas sehingga harus memberlakukan sistem waktu belajar pagi dan siang.

“Mengganggu sih tidak, cuma ini doang, cuma istilahnya cuma kebagian siang. Kalau misalkan rampung kan pagi semua, sekarang kan kurang ruang, jadi ada dibagi dua shift antara pagi dan siang,” ungkap Ahmad.

Selain masalah efisiensi waktu kelas, orang tua siswa juga mulai mengeluhkan aspek keamanan bangunan tersebut. Menanggapi kekhawatiran orang tua siswa, Kepsek Ahmad berharap pembangunan segera dituntaskan agar standar keamanan bagi siswa dapat terpenuhi.

“Ya kalau saya mah biar sekolah ya rampung aja sih, biar pembelajaran KBM-nya berjalan lancar,” harapnya.

Lebih lanjut, dia mengaku bahwa pihak sekolah melalui Kepala Sekolah telah mengajukan permohonan lanjutan pembangunan ke dinas terkait pada tahun anggaran sebelumnya. Namun, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian anggaran dari pemerintah agar pembangunan dapat dilanjutkan.

Menanggapi hal itu, MT selaku orangtua murid yang meminta namanya tak disebutkan menyatakan bahwa kondisi ini menimbulkan kekhawatiran baginya. Menurutnya, bangunan yang belum rampung tersebut dapat membahayakan para murid.

“Iya takut lah, karena bangunan belum selesai gitu, kan jadi membahayakan murid-murid. Lihat saja tuh bangunan ruangan kelas dan besi yang menonjol gitu, bahaya banget kan,” cetusnya.

Orangtua murid yang tiap hari mengantarkan anaknya ini berharap, agar pembangunan gedung sekolah segera selesai, sehingga para murid dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan waktu normal pagi semua.

“Ya kalau sekolah rapih kan, anak-anak tidak ada yang masuk siang, jadi masuk pagi semua. Siang atau sorenya bisa buat les-les gitu,” harapnya.

Sementara itu terpisah, Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) Dinas Pendidikan Kota Depok, Zakky Fauzan menjelaskan, berdasarkan aturan sebelumnya bahwa pembangunan sekolah yang dikerjakan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disrumkim), dan Disdik adalah hanya untuk penerima manfaat saja.

“Tadi saya sudah konfirmasikan ke Sarpras, untuk tahun ini, memang rencananya kan pemeliharaan SD itu akan dikembalikan ke Disdik, di bidang Sarpras (Sarana Prasarana-red). Yang kondisinya hampir sama seperti Mekarsari 5 itu memang ada beberapa, ada beberapa sekolah yang tidak selesai sampai dengan lantai tiganya. Jadi cuma diselesaikan lantai satu, lantai dua gitu. Jadi 100 persen yang dari Disrumkim itu, dari konsultan, kontraktor pekerjaan, itu memang sebatas sampai lantai dua. Jadi di atas itu dak, tapak untuk persiapan lantai 3,” kata Zakky saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (2/2/2026).

Lebih lanjut Zakky menerangkan, kondisi serupa juga dialami di SDN Depok 1 dan sekolah yang terletak di wilayah Duren Seribu. Namun kondisinya, tidak menganggu KBM karena masih ada bangunan ruangan yang sudah rapih. Disamping itu, dia juga meminta sekolah untuk bertindak preventif melakukan pengamanan serta pengawasan kepada siswa agar tidak bermain di sekitaran lokasi yang membahayakan.

“Nah, kalau untuk Mekarsari 5, tahun ini akan direncanakan nanti di Anggaran Belanja Tambahan (ABT), akan dikaji ulang, bisa DED (Detail Engineering Design) yang semula ada di Disrumkim oleh Sarpras. Baru DED-nya doang tapi, rencananya tahun ini. Insya Allah tahun depan mudah-mudahan bisa diintervensi lagi untuk pembangunan sisanya,” terang Zakky.

Selain itu, Zakky beralasan bahwa ada skema lain untuk pembangunan lanjutan SDN Mekarsari 5 melalui Refit atau penyesuaian APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2026.

“Misalnya nanti diusulkan nanti melalui Refit APBN. Tapi kalau untuk tahun ini dari Refit, belum ada, belum ada yang untuk tahun 2026 ini. Baru sebatas rencana akan dikaji ulang DED nya. Lalu soal pekerjaannya nanti di ABT, baru direncanakan Sarpras, gitu,” pungkas Zakky. (**)

Sidang ini sekaligus menjadi pengantar menuju perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Ketua DPRD Depok, Ade Supriyatna, membuka rapat dengan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dan Hari Pramuka ke-64.

Ia menggarisbawahi tema nasional tahun ini, “Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Negara”, sebagai ajakan agar seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan dan gotong royong.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Sejumlah capaian yang dipaparkannya antara lain:

Pengalihan anggaran Rp300 triliun untuk program yang lebih produktif dan pro-rakyat.

Surplus beras lebih dari 4 juta ton, menjaga stabilitas harga sekaligus membuka kembali peluang ekspor beras dan jagung.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 20 juta penerima manfaat hanya dalam 8 bulan, membuka 290 ribu lapangan kerja baru, serta menggerakkan jutaan pelaku pangan dan UMKM.

Investasi semester I 2025 menembus Rp942 triliun.

Peresmian 100 Sekolah Rakyat dan renovasi 13.800 sekolah.

Kenaikan gaji guru ASN serta tambahan tunjangan bagi guru non-ASN.

Pembentukan 80.000 koperasi desa sebagai penggerak ekonomi lokal.

Penguatan pertahanan dengan hadirnya komando-operasi TNI baru.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri menilai capaian yang dipaparkan Presiden bukan sekadar janji, melainkan sudah mulai dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan layanan sosial.

Ia menegaskan bahwa makna kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni peringatan, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan rakyat.

“Sejatinya, hakikat merdeka adalah rakyat sejahtera,” ucap Supian dengan penuh keyakinan.

Dengan refleksi tersebut, rapat paripurna istimewa di Depok tidak hanya menjadi forum mendengar pidato kenegaraan, tetapi juga momentum untuk menyatukan semangat pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

“Kami mohon doanya juga buat kami yang ada di Depok, yang ada di Indonesia. Doakan kami semua yang belum berangkat bisa dikasih kesempatan untuk menyusul, dan yang sudah pernah berangkat bisa diberi kesempatan lagi,” ujar Supian, saat melepas calhaj Depok kloter 12, di Masjid Agung Baitul Kamal, Kompleks Balai Kota Depok, Selasa (6/5/2025).

Dia juga menitipkan harapan besar bagi kemajuan Kota Depok agar menjadi kota yang membanggakan dan mampu melahirkan generasi unggul.

“Mohon doanya, mudah-mudahan Kota Depok menjadi kota kebanggaan kita semua. Kota yang bisa melahirkan anak-anak hebat, generasi penerus pembangunan yang membawa kebaikan untuk Depok dan juga untuk Indonesia,” ujarnya penuh semangat.

Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (PU RI) membahas rencana pembangunan Flyover Jalan Ir. Juanda.

Rencananya flyover dibangun sepanjang lebih dari 200 meter persegi dari Double U Steak hingga tempat cucian mobil Washmee. Flyover dibangun empat jalur, ke arah Jakarta-Bogor dan Margonda.

Wali Kota Depok Supian Suri menyebut, flyover ini sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan di Jalan Ir. Juanda. Terutama di akses keluar masuk Tol Cijago ke arah Jalan Raya Jakarta-Bogor atau sebaliknya ke arah Margonda.

Wali Kota Depok Supian Suri mengimbau warga yang hendak melakukan mudik untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Persiapan ini dilakukan agar perjalanan mudik berjalan lancar dan sampai tujuan dengan selamat.

“Selamat melaksanakan mudik lebaran untuk seluruh warga Depok yang tahun ini laksanakan mudik. Jaga kesehatan dan istirahat yang cukup,” kata dia dikutip dari beritadepok.go.id, Rabu (27/3/2025).

Supian Suri mengatakan, kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Keselamatan menjadi prioritas utama agar dapat kembali ke Kota Depok dengan sehat dan selamat.

Pasangan yang didukung 12 partai politik ini memberi bukti bahwa kejayaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Depok akhirnya bisa tumbang. Diketahui bahwa selama empat periode atau 20 tahun PKS memimpin Kota Depok.

Hasil rekapitulasi di 11 kecamatan, Supian-Chandra memperoleh suara sebanyak 53,21%. Sedangkan, pasangan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi memperoleh 46,79%.

Pengumuman itu dilangsungkan KPU Kota Depok di Hotel The Margo, Jalan Margonda Raya, Kecamatan Beji, Senin (2/12/2024).

Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin mengatakan, pasangan Supian-Chandra berhasil unggul atas lawannya Imam-Ririn.

“Pasangan calon nomor urut satu (Imam-Ririn) memperoleh 396.863 suara, pasangan nomor urut 2 memperoleh 451.785 suara,” kata Willi Sumarlin.

Kedua Ranperda tersebut diantaranya, Ranperda Kota Depok tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, dan Ranperda Kota Depok tentang Rumah Potong Hewan (RPH).

“Dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah, telah dilakukan pembulatan, pemantapan, penajaman serta harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sederajat, baik berkaitan dengan legal drafting maupun materi muatan,” kata Idris, Wali Kota Depok, dalam keterangan tertulisnya, diterima oleh Eranasional.com Jumat (28/6/2024).

“Adapun Rancangan Peraturan Daerah dimaksud adalah pertama Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045, kedua Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rumah Potong Hewan,” jelas dia.

Dia menambahkan, dengan memperhatikan dinamika pembahasan di tingkat Panitia Khusus bersama dengan Tim Pembahasan Rancangan Perda Pemerintah Daerah, telah disepakati bersama terhadap materi muatan yang diatur sebagaimana tertuang dalam Raperda.

“Serta telah mendapat pembinaan melalui fasilitasi oleh Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah,” ucapnya.

Menurut politisi PKS ini, berdasarkan penyampaian laporan Pansus 3 dan Pansus 4, pembacaan Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok. Untuk itu idris menyetujui dua Raperda Kota Depok itu untuk ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda.

“Besar harapan kami, agar Rancangan Peraturan Daerah ini segera dapat menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kota Depok,” pungkas dia.

Ketua DPRD Kota Depok TM. Yusufsyah Putra menjelaskan menyebut penyampaian Raperda Kota Depok tentang RPJPD Kota Depok Tahun 2025-2045 akan di bahas dalam rapat kerja panitia khusus.

Wali Kota Depok Mohammad Idris yang juga hadir menyebut rapat paripurna menjadi langkah awal yang baik dalam rangka membina hubungan yang baik antara eksekutif dengan legislatif.

“Sebagai bentuk perwujudan peningkatan kualitas produktifitas dan kinerja anggota lembaga perwakilan daerah,” ucapnya.

Saat menyerahkan dokumen RPJPD, Idris mengatakan, seluruh isi dokumen mulai dari visi, misi, sampai dengan target indikator utama pembangunan merujuk pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat.

“Serta dalam penyusunannya di astitensi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, kami dapat memastikan bahwa RPJPD Kota Depok sangat selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan,” jelasnya.

Menurut Dede, anak buahnya mencopot spanduk Supian Suri karena ada event Lebaran Depok di Kecamatan Cilodong. Pemerintah ingin suasana di sana kondusif.

“Dasarnya itu panitia Lebaran Depok, saya ketua panitia pelaksananya. Jadi di situ yang hadir bukan hanya pendukung Pak SS (sebutan Supian Suri), tapi ada pendukung lainnya, jadi untuk suasana kondusif saja, jadi panitia acara ini adalah Kood (kumpulan orang-orang Depok), yang tidak terlibat dalam politik,” tutur Dede, di Kecamatan Cilodong, Minggu (19/5/2024).

Dia mengatakan tidak ada indikasi politik dan pesanan dalam pencopotan spanduk tersebut. “Karena tahu situasinya kemarin itu kita gitu aja, tidak ada indikasi pesanan, nggak ada,” tukasnya.

Satpol PP, kata dia, tidak bakal tebang pilih untuk menertibkan spandung yang dianggap melanggar peraturan ketertiban umum. “Kalau nanti Pak SS sudah ditetapkan bakal calon silakan saja, tapi kan saat ini kondisinya kan masih sebagai ASN dan kami juga menjaga beliau sebagai pimpinan saya,” terang Dede.

Disinggung spanduk Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, yang beredar di sejumlah wilayah di Depok, Dede mengaku akan menertibkan juga jika tidak sesuai aturan.

“Kalau Pak wakil wali kota kan memang calon diusung oleh PKS, tapi kan kalau Pak SS sampai saat ini dari sana sini belum mendapat dukungan, sebagai pemimpin daerah dan juga sebagai ASN, kami lindungi sebagai pimpinan kita,” ucap Dede.

Sementara itu, Supian Suri mengaku tidak masalah dengan pencopotan spanduknya oleh Satpol PP Depok. “Kami tidak tahu latarbelakangnya, mungkin ada hal-hal yang menjadi pertimbangan, ya enggak ada masalah, yang penting kami bisa pasang lagi di tempat yang lain,” kata Supian Suri.

DEPOK, Eranasional.com- Melalui program D’SabR atau Depok Sedekah Bersama, Wali Kota Depok, Mohammad Idris meminta semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok ikut berkontribusi dalam membantu masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Cianjur yang terjadi pada Senin (21/11/22) siang.

“Lewat Pak Wakil, saya minta kepada seluruh ASN diarahkan melalui program D’SabR untuk melakukan distribusi ke sana (Cianjur),” tutur Mohammad Idris di Balai Kota Depok, Selasa (22/11/22) pagi.

Tak hanya itu, ungkapnya, Pemkot Depok juga sudah membentuk tim satgas khusus untuk melakukan penggalangan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Depok. Langkah ini dinilai dapat membantu percepatan penanganan bencana gempa bumi di Cianjur.

“Kami juga membuat tim satgas khusus untuk melakukan penggalangan dari masyarakat untuk bencana di sana,” katanya.

Lanjut Mohammad Idris, tim Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok sudah dikerahkan ke Cianjur. Terdapat enam personel PMI yang sudah dikirim ke Cianjur sejak kemarin.

“Dan sebanyak 15 personel Tagana Depok juga telah dikerahkan untuk membantu korban gempa Cianjur,” kata Mohammad Idris.

Seperti diketahui, D’SabR merupakan program Depok Sedekah Bersama yang diinisiasi oleh Pemkot Depok dengan mengumpulkan donasi atau sedekah secara sukarela dari para ASN Kota Depok.

Program D’SabR telah diluncurkan Pemkot Depok sejak tahun 2021, yang awalnya bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

ERANASIONAL.COM- Aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) Mohamad Guntur Romli ‘semprot’ Wali Kota Depok Mohammad Idris soal gedung SDN Pondok Cina 1 mau dibangun masjid dengan bilang pola pikir kadrun.

Guntur Romli menyampaikan opininya pada sebuah unggahan video melalui channel YouTube bernama Cokto TV yang telah terverifikasi.

Aktivis Jaringan Islam Liberal itu memang terpantau aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan pendapat pribadinya.

Kini Guntur Romli turut angkat bicara terhadap insiden gedung SDN Pondok Cina 1 mau dirobohkan dan dibangun masjid oleh Pemkot Depok.

Channel YouTube yang mendapat 1.98 juta subscribers itu mengunggah video judul “Guntur Romli: BERAGAMA ALA KADRUN, WALIKOTA DEPOK GUSUR SEKOLAH UNTUK MASJID | Fatwa Guntur Romli”.

Video berdurasi 11 menit 36 detik tersebut diunggah pada 29 November 2022 dan sudah mendulang 69 ribu lebih penonton saat ini.

Diawal video memperlihatkan suasana siswa-siswi SDN Pondok Cina 1 Depok masih bertahan datang ke gedung sekolah.

Bahkan Guntur Romli menjelaskan kalau ada 200 siswa-siswi kini terlantar tanpa ada guru yang mengajar para murid.

Pasalnya para guru sudah dilarang oleh Pemkot Depok mengajar di SDN Pondok Cina 1 sejak 7 November 2022 lalu.

Aktivis JIL ini juga tanpa ragu untuk ‘menyemprot’ Wali Kota Depok Mohammad Idris terhadap insiden tersebut.

“Mempertentangkan antara sekolah dan bangunan masjid adalah pola pikir kadrun,” sindir Guntur Romli.

“Wali Kota Depok beragama ala kadrun,” sambungnya dengan tegas.

ERANASIONAL.COM- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluruskan pernyataan Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait rencana pembangunan masjid agung yang akan berdiri di atas tanah SDN 1 Pondok Cina, Depok.

Ridwan Kamil menyampaikan klarifikasinya melalui akun Instagramnya, Kamis (17/11/2022), dengan mengunggah artikel yang memuat pernyataan Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

Wali Kota Depok dalam pemberitaan yang beredar menyebutkan perencanaan alih fungsi lahan SDN 1 Pondok Cina untuk pembangunan masjid agung bermula dari permintaan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Atas pernyataan Wali Kota Depok itu, Ridwan Kamil pun mengklarifikasinya.

“Klarifikasi. Terkait berita termaksud. Ini perlu diluruskan agar tidak terjadi mispersepsi. Dalam kasus ini sebenarnya sederhana. Pemerintah Provinsi Jabar kapasitasnya hanya menampung aspirasi daerah. Mau alun-alun silakan, mau pariwisata, gedung kesenian maupun masjid/rumah ibadah, silakan,” ujar Ridwan Kamil mengawali klarifikasinya, dikutip eranasional.com Kamis (17/11/2022).

“Dan rumusnya sederhana saja, JIKA anggaran bantuan datang dari provinsi, MAKA tugas kota/kabupaten lah menyediakan lahannya dengan baik dan aman,” tegasnya.

Ridwan melanjutkan, itulah yang terjadi dalam situasi rencana pembangunan masjid di lahan SDN 1 Pondok Cina.

Menurut Ridwan, selama ini pihak Pemprov Jabar dilapori oleh pihak Pemkot Depok bahwa lahan sudah aman terkendali dan sudah akan ada rencana relokasi untuk sekolah dasar tersebut.

“Saya sempat tanya, kenapa harus direlokasi? Dijawab oleh tim Pemkot Depok bahwa situasi lalu lintas sudah sangat padat dan rawan kecelakaan bagi anak-anak SD bersekolah di sana,” tuturnya.

Saran Ridwan Kamil, jika lahan memang belum clean and clear untuk alih fungsi sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sampai semua pihak menerima.

“Jika tidak, maka niat membangun masjid bisa pindah lokasi atau bisa juga tidak jadi dibangun atau dibatalkan. Demikian klarifikasinya. Terima kasih,” kata Ridwan Kamil.

DEPOK, Eranasional.com– Wali Kota Depok, Mohammad Idris memberikan bantuan dana hibah senilai Rp 50 juta ke karang taruna (katar) di 41 kelurahan Kota Depok. Total anggaran stimulus yang dialokasikan untuk 41 katar kelurahan tersebut total senilai Rp 2,05 miliar.

“Hibah ini sebagai stimulasi bantuan untuk anak-anak muda kita yang tergabung dalam karang taruna di kelurahan. Karena nomenklatur karang taruna keberadaan di kelurahan yang dikomandani oleh Kementerian Sosial,” kata Idris usai menyerahkan bantuan dana hibah senilai Rp 50 juta ke katar di Aula Teratai Balai Kota Depok, Rabu (27/07).

Dikatakan Idris, dana hibah ini merupakan bantuan pertama dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk katar di kelurahan. Stimulus ini diberikan oleh dirinya agar katar di kelurahan dapat semakin berdaya dan berkarya membangun wilayahnya.

“Kami berikan hibah ke karang taruna agar mereka bisa lebih leluasa melakukan berbagai kegiatan kepemudaan dan urusan kemasyarakatan,” ucap Idris.

“Tapi keleluasaan mereka (katar) terbatas dengan aturan dan ketentuan birokrasi, dari mulai pengajuan sampai pelaporan. Maka yang 22 karang taruna di kelurahan yang belum ada atau tercatat, karena memang tidak memasukkan proposal di e-berbagi. Kita ini sudah sistemik, makanya kami minta untuk 22 karang taruna yang belum agar memasukkan proposal ke e-berbagi,” jelas Idris.

Selanjutnya Idris berharap hibah ini bisa dimanfaatkan oleh katar untuk mengadakan berbagai kegiatan kepemudaan maupun kemasyarakatan. Yang terpenting, ujar Idris, para pemuda dapat lebih kreatif dalam merancang kegiatan yang ada di wilayahnya.

“Ini (dana hibah) ada monitoring, pengawasannya. Kami amanatkan ke kelurahan untuk pengawasannya,” Pungkasnya.