Kedatangannya disebut untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden secara langsung kepada pimpinan MPR.

Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul.

Ia membenarkan bahwa rencana kedatangan Gibran telah diterima oleh pimpinan MPR.

“Iya bener sudah terinfo,” kata Bambang Pacul saat dikonfirmasi.

Meski demikian, Bambang mengaku belum mengetahui secara pasti jam kedatangan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Ia memastikan jajaran pimpinan MPR telah bersiap untuk menerima kedatangan Gibran.

“Ya pimpinan MPR standby menerima kedatangan Mas Wapres,” ujarnya.

Kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran sebelumnya mencuat setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan bahwa Gibran telah menyatakan mundur dari jabatan Wakil Presiden pada Rabu (11/11/2026).

Budi Arie juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

“Betul (Gibran mundur),” kata Budi saat dikonfirmasi Liputan6.com.

Ia turut membenarkan bahwa penyerahan surat tersebut berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma.

“(Diserahkan di Halim) betul,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya mengaku belum mengetahui adanya surat pengunduran diri dari Gibran.

“Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Muzani di Jakarta, Rabu (11/11/2026). []

Menurut pandangannya, polemik seputar suket tersebut telah bergeser menjadi diskursus politik hukum sekaligus bentuk politisasi hukum.

Ade menilai langkah DPR untuk menggunakan hak angket dalam merespons isu ini sama sekali tidak mendesak. Terlebih lagi, mekanisme pemakzulan pejabat negara mensyaratkan persetujuan minimal dua pertiga dari total anggota dewan.

“Karena begini, tidak ada urgensi bagi DPR, selaku anggota dewan ya, kalau kita berbicara anggota dewannya ya, karena kan kalau kita berbicara pemakzulan atau impeach, itu kan dua per tiga,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam dialog Sapa Indonesia Pagi KompasTV, Selasa (27/10/2026).

Ia lantas mengimbau para legislator untuk mengkaji ulang urgensi pengguliran hak angket maupun hak menyatakan pendapat terkait masalah tersebut.

“Kalau urgensinya ada untuk bangsa ini, tentunya MPR wajib, ya kan, melakukan yang namanya sidang umum, ya kan,” imbuh Ade.

“Nah, ini kan akan ada anggaran besar juga di situ, kalau kita berbicara hak angket. Nah, kemudian, apa urgensi untuk bangsa ini? Pertanyaannya di situ,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan efisiensi anggaran negara jika wacana tersebut terus diproses di parlemen, mengingat isu itu dinilai tidak memiliki urgensi bagi kepentingan publik yang lebih luas.

“Terus kalau ini dibahas ke DPR, tentunya rakyat juga akan melihat, apakah bangsa ini mau melakukan pemborosan anggaran lagi, hanya karena hal-hal yang tidak urgensi,” tuturnya.

Ketika dikonfirmasi perihal ketidakurgenan polemik suket Gibran untuk dibahas di parlemen, Ade dengan tegas membenarkannya.

“Ya, hal politik, politik kenegaraan teman-teman di DPR ini berbeda, beliau ini yang ada di DPR ini kan harusnya berbicara, legislator membuat satu aturan harusnya yang dibahas di DPR kalau memang mau dikatakan bahwa ini penting, tentunya bagaimana kira-kira rancangan Undang-Undang Pemilu nantinya,” pungkas Ade. []

Dalam pernyataan resminya, Gibran menegaskan bahwa pemerintah pada prinsipnya terbuka terhadap berbagai masukan dari tokoh nasional, termasuk dari Jusuf Kalla yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan. Menurutnya, setiap pandangan yang disampaikan bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa dan karenanya patut diperhatikan secara serius.

Namun demikian, Gibran menekankan bahwa kebijakan pemerintah saat ini tetap berpegang pada arahan Presiden Prabowo Subianto, yang berkomitmen menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini dinilai penting untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap fluktuasi harga energi.

Menurut Gibran, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak langsung pada biaya transportasi, tetapi juga memicu efek berantai yang luas terhadap perekonomian. Harga bahan pokok, ongkos distribusi, hingga biaya produksi di berbagai sektor dapat ikut terdorong naik jika harga energi mengalami penyesuaian signifikan.

Dalam konteks tersebut, pemerintah memilih untuk melakukan efisiensi dan refocusing anggaran sebagai alternatif dalam menjaga keseimbangan fiskal tanpa harus membebani masyarakat. Langkah ini mencakup pengalihan belanja negara ke sektor yang lebih prioritas serta penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong percepatan transisi menuju energi baru terbarukan sebagai solusi jangka panjang. Gibran menyebut bahwa upaya ini tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga untuk menciptakan sistem energi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Gibran juga memastikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses pelaporan terhadap pendiri komunitas The Founders tersebut.

“Saya enggak tahu yang melaporkan. Itu juga enggak ada hubungannya sama saya,” kata Gibran, dikutip dari kanal YouTube Tretan Universe, Minggu (18/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gibran sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menjelaskan bahwa laporan polisi yang masuk bukan berkaitan dengan isu fisik atau materi komedi soal “mata ngantuk” yang sempat viral dan dikaitkan dengan dirinya.

Menurut Gibran, laporan yang tercatat justru menyangkut dugaan penistaan agama, bukan penghinaan terhadap fisik seseorang.

“Itu laporannya penistaan agama. Yang soal fisik enggak ada yang dilaporkan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa namanya ikut terseret karena materi tersebut menjadi perbincangan publik dan ramai di media sosial, meski substansi laporan tidak secara langsung berkaitan dengannya.

Gibran kembali menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan inisiatif murni dari pihak pelapor dan tidak memiliki kaitan dengan dirinya, baik secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden.

“Enggak ada hubungannya dengan saya,” tegas Gibran.

Lebih lanjut, Gibran mengajak masyarakat untuk menyikapi materi komedi dengan lebih santai. Menurutnya, budaya saling melaporkan atas dasar perbedaan pandangan justru berpotensi memperkeruh suasana.

“Enggak usah saling membuli, saling melaporkan,” ujarnya.

Sebagai pejabat publik yang kerap menjadi objek kritik dan roasting, Gibran mengaku tidak merasa perlu ada pembelaan berlebihan dari pihak lain. Ia justru memandang kritik yang disampaikan lewat komedi sebagai bentuk masukan.

“Enggak lah. Apa pun itu yang disampaikan di Mens Rea, itu kan masukan, kritikan,” katanya.

Gibran menilai kritik, termasuk yang disampaikan melalui seni dan humor, merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang seharusnya diterima dengan kepala dingin, selama tidak mengarah pada kekerasan atau kebencian.

Sebelumnya, Pandji Pragiwaksono diketahui dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (AMNU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Laporan tersebut terkait dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama dalam materi pertunjukan stand-up comedy bertajuk Mens Rea.

Hingga saat ini, proses hukum masih berjalan dan belum ada pernyataan lanjutan dari pihak kepolisian terkait perkembangan laporan tersebut.

Pengusulan pengunduran diri Gibran disampaikan dalam rapat peripurna, Rabu 17 Juli 2024.

“Kami minta persetujuan pada seluruh anggota dewan yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh saudara sekretaris dewan dapat disetujui untuk diterapkan menjadi keputusan DPRD, setuju?,” tanya Pimpinan Rapat Budi Prasetyo.

“Setuju,” jawab Anggota DPRD Surakarta bersamaan.

Sebelumnya dalam Surat Keputusan (SK) yang dibacakan oleh Sekretraris DPRD Surakarta Kinkin Sultanul Hakim, disebutkan DPRD Surakarta menyetujui pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wali kota Surakarta.

“Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan memutuskan menetapkan, kesatu, menyetujui pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wali Kota Surakarta hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah,” ucap Kinkin, dikutip dari Kompas TV.

“Kedua menyampaikan usulan pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada provinsi Jawa Tengah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur,”sambungnya.

Selanjutnya DPRD Surakarta mengeluarkan SK mengangkat
Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa sebagai Wali Kota menggantikan Gibran.

“Menyampaikan usulan pengangkatan wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa sebagai Wali Kota Surakarta sisa masa jabatan dari hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten kota pada Provinsi Jawa Tengah,” kata Kinkin.

Sebelumnya dalam rapat paripurna, Gibran membacakan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan Wali Kota Surakarta.

Gibran menyebut, pengunduran dirinya merupakan tindak lanjut dari keputusan KPU yang menetapkan dirinya sebagai wakil presiden terpilih 2024-2029.

“Menindaklanjuti keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini nama Gibran Rakabuming Raka jabatan Wali Kota Surakarta, bersama ini mengajukan pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta masa jabatan 2021-2026 sehubungan dengan telah ditetapkannya sebagai calon wakil presiden terpilih dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Demikian, untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,” tutur Gibran. []

“Kita harapkan ke depannya dapat mengurangi impor daging sapi dan domba. Kita kan punya wilayah-wilayah yang cukup besar,” kata Ma’ruf Amin saat meninjau rumah pemotongan hewan berstandar halal milik Perusahaan Taylor Preston di Wellington, Selandia Baru, Kamis, 29 Februari 2024

Menurut dia, Indonesia punya banyak padang rumput yang bisa menjadi tempat pengembangan sapi seperti di Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat ini, Ma’ruf menyebutkan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) sedang mengembangkan peternakan sapi jenis ‘Belgian blue’ dari Belgia yang berukuran besar.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengakui bahwa saat ini Indonesia banyak mengimpor daging sapi dan domba halal dari Selandia Baru.

Kata dia, ekspor-impor daging sapi dan domba halal bisa meningkatkan neraca perdagangan antara Indonesia dengan Selandia Baru.

“Selain sapi, kita juga impor keju dan susu. Sedangkan dari Indonesia mengekspor rempah-rempah dan produk-produk kita lainnya. Jadi ada timbal baliknya,” tuturnya. (*)

“Saya akan datang. Kan Pak Presiden (Jokowi) ke luar negeri,” kata Ma’ruf Amin di Yogyakarta, Selasa, 9 Januari 2024.

Dia menegaskan, kehadiran dirinya ke acara HUT PDIP mewakili pemerintah.

“Saya mewakili pemerintah harus hadir,” ucap Ma’ruf.

Sebagai informasi, Jokowi dipastikan tidak akan hadir di acara HUT PDIP ke-51 karena melakukan lawatan ke tiga negara yakni Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam pada 9-14 Januari 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan persiapan kunjungan Presiden Jokowi ke tiga sudah dipersiapkan sejak beberapa bulan lalu. Namun dia belum mengetahui pasti agenda Jokowi ke tiga negara tersebut.

“Persiapan kunjungan ke tiga negara tersebut sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu,” jelasnya.

Menurut dia, untuk detailnya akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

“Nanti akan disampaikan secara detail oleh Ibu Menlu,” ujar Ari. (*)

Menurut Ma’ruf, justru memberikan bansos secara terus menerus sama saja melestarikan kemiskinan.

“Kalau memberikan bansos terus-terusan namanya melestarikan kemiskinan. Jadi, seharusnya dikurangi sedikit-sedikit,” kata Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 5 Januari 2024.

Dia pun berharap anggaran pemerintah di 2024 tidak berfokus untuk bansos.

Katanya, anggaran pemerintah juga bisa dilakukan pemberdayaan sosial sebagai upaya menghilangkan kemiskinan.

Ma’ruf Amin pun menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas pengusaha agar tidak hanya berada pada tingkat UMKM. Oleh karena itu, dia menyatakan pemerintah akan mendorong pemberdayaan pengusaha UMKM agar menjadi pengusaha menengah dan besar.

“Pengusaha UMKM itu jangan stunting terus. Jadi supaya tidak kena stunting, dinaikkan kapasitasnya,” pungkasnya. (*)

“Saya akan kembali ke habitat saya. Saya dipinjem saja kok, saya ini pinjeman kalau pemain pinjaman itu apa namanya. Nanti saya balik lagi ke tempat saya sebagai kiai, pesantren, pendidikan,” kata Wapres kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat 5 Januari 2023.

Wapres mengatakan dia sedang menyiapkan universitas di Tanara, Banten, yang sebelumnya hanya khusus mempunyai kurikulum ilmu fikih.

“Saya lagi mempersiapkan di Tanara sana, universitas, sekarang baru Sekolah Tinggi Ilmu Fikih, jadi pesantren, tsanawiyah, aliyah,”jelasnya.

“Nanti kita akan kembangkan Universitas dan berbagai pendidikan vokasi, menyiapkan tenaga kerja,” sambungnya.

Wapres juga mengungkapkan bahwa dia akan membuat Pesantren selain di Tanara.

“Nanti saya buat pesantren di mana gitu, jadi pusat pendidikan, jadi saya ingin membangun pusat peradaban, nanti di daerah-daerah. Tapi bukan di Tanara,” ujarnya.

Penyebabnya, ada menteri yang maju sebagai kontestan, ada juga yang menjadi bagian dari tim sukses capres-cawapres.

Meski begitu, dia menilai situasi seperti ini belum tentu mengganggu kinerja kabinet.

Menurut Ma’ruf, hingga saat rapat kabinet masih berjalan dengan normal. Berbagai pekerjaan dilaksanakan dengan baik oleh para menteri dan dilaporkan ke Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Ma’ruf Amin, perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengetahui dampak dari keterlibatan para menteri di pilpres dengan kinerja masing-masing.

“Kinerjanya terganggu enggak kalau menteri yang bersangkutan nyapres atau jadi tim sukses capres. Itu yang perlu diketahui,” kata Ma’ruf Amin dikutip dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun TV, Jumat, 29 Desember 2023.

Dia pun meminta masyarakat untuk memantau jalannya Pilpres 2024. Termasuk, mengawasi para menteri yang ikut berkontestasi.

“Apakah dia menjalankan sesuai peraturan, kapan dia harus cuti ketika kampanye, kapan dia sebagai pejabat untuk tidak menyalahgunakan jabatannya. Saya kira publik harus mengawasi itu,” tuturnya.

Selain itu, Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah berpeluang mengevaluasi aturan soal cuti bagi menteri yang maju nyapres usai gelaran Pemilu 2024.

Menurut dia, jika aturan ini dinilai kurang tepat, ke depan jika ada menteri yang menyalonkan diri jadi capres atau cawapres maka diwajibkan mundur dari jabatannya.

“Kalau ternyata hasil evaluasi itu justru banyak aturan yang dilanggar, maka sebaiknya kembali saja seperti dulu. Menteri yang maju pilpres mundur,” tegas Ma’ruf.

Kata dia, aturan yang ada saat ini tidak mengharuskan seorang menteri yang berkontestasi di Pilpres 2024 tidak diwajibkan mundur, tetapi hanya wajib cuti saat berkampanye.

Menurut dia, ada dua hal penting yang harus diperhatikan jika seorang menteri menyalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Pertama, apakah menteri tersebut tetap dapat bekerja dengan baik selama tahapan pemilihan berjalan.

“Dan, kedua, apakah ada indikasi menteri itu menyalahgunakan jabatan atau terindikasi menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye,” sambung Ma’ruf Amin.

Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran, ia menyarankan supaya aturan terkait ini direvisi.

“Supaya ke depannya tidak ada lagi pelanggaran serupa, tidak ada pekerjaan yang dikorbankan atau dia menyalahgunakan jabatan,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada kontestasi Pilpres 2024, dua menteri di Kabinet Indonesia Maju menjadi kontestan, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Di Pilpres 2024 Prabowo yang diusung sebagai capres berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Sedangkan Mahfud MD menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah. (*)

Ma’ruf Amin menegaskan itu dalam sebuah wawancara dengan salah satu stasiun TV. 

“Saya harus bersikap netral, dalam arti pernyataan ke publik,” kata Ma’ruf Amin, Kamis, 28 Desember 2023.

Meski begitu, dia menyatakan akan menggunakan hak pilihnya di Pilpres 2024. “Bahwa saya ada pilihan, ya pasti,” ucapnya.

Ma’ruf mengatakan, capres-cawapres pilihannya hanya diketahui oleh dirinya saja ketika hendak mencoblos di bilik suara pada 14 Februari 2024 mendatang.

Katanya, pilihan politik merupakan persoalan hati dan urusan personal, sehingga ia tidak ingin mengumbarnya ke publik.

“Itu persoalan hati dan personal. Karena itu saya akan tuangkan di bilik suara. Untuk di publik, saya bersikap netral saja,” imbuh Ma’ruf Amin.

Namun, dia berpesan agar masyarakat memilih calon pemimpin yang baik. Tapi, Ma’ruf tak memerinci kriteria pemimpin baik versi dirinya. Dia hanya berpesan kepada masyarakat untuk membandingkan antara satu pasangan capres dan cawapres dengan capres dan cawapres lainnya dalam berbagai aspek.

“arus dibandingkan, mana yang terbaik. Tentunya saya tidak akan masuk ke situ, nanti kehilangan netralitas,” ucap Ma’ruf Amin.

Soal pilihan keluarganya, Ma’ruf Amin memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan politik masing-masing. Dia hanya berharap, keluarganya memilih capres dan cawapres terbaik.

“Mereka kan sudah punya ukuran. Harus yang terbaik. Begitu aja,” tuturnya. (*)

Menag membacakan usulan kenaikan angka BPIH menjadi Rp105.095.032, dengan komposisi Rp73.566.522,64 atau 70%) ditanggung oleh jemaah haji, sementara sisanya dari nilai manfaat BPKH.

“Untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah Rp105.095.032,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Kemenag mengkaji ulang apakah kenaikan itu pantas atau belum dibebankan kepada calon jemaah haji.

“Kemarin kan Menag mengajukan 30 persen bantuan untuk perjemaah. Coba didiskusikan lagi, apa sudah pantas dengan 30 persen, atau harus masih ditambah subsidinya sehingga beban dari jemaah lebih kurang,” kata Ma’ruf Amin di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11).

Ma’ruf Amin menyebutkan sudah memberi atensi soal pembiayaan haji dari awal. Ia mengatakan selama ini pembiayaan subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selalu lebih.

Ia khawatir subsidi yang diberikan justru menggerus modal dari BPKH itu sendiri.

“Saya sudah sering mengatakan bahwa selama ini biaya haji itu diberi subsidi separuh lebih sehingga memberatkan lembaga BPKH sehingga kadang hasil dari perkembangannya itu tergerus. Nah, kalau itu dibiarkan modalnya akan habis,” tuturnya.

Meski begitu, lanjut Wapres Ma’ruf, bantuan atau nilai manfaat yang diberikan BPKH tetap dibutuhkan oleh jemaah. Namun dia mewanti-wanti jangan sampai memberatkan keuangan lembaga haji itu sendiri.

“Sumbangan ini saya kira tetap masih ada dan diperlukan, supaya tidak terlalu besar yang ditanggung oleh jemaah, tapi juga jangan sampai memberatkan subsidi BPKH. Karena itu, supaya dibuat secara proporsional. Kemarin 50 persen, jangan 50 persen,” jelasnya. (*)

“Senin depan ini, sudah disampaikan ke masing-masing cawapres, dan ketiga-tiganya sudah oke, sudah terkonfirmasi oke,” kata juru bicara Wakil Presiden Ma’ruf, Masduki Baidlowi, dikutip dari tayangan channel YouTube Wapres RI, Rabu (1/11/2023).

Seperti Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf Amin juga akan menjamu ketiga bakal cawapres itu makan siang bersama di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Masduki mengungkapkan, dalam pertemuan itu Wapres Ma’ruf Amin akan menyampaikan Pemilu 2024 yang berlangsung damai.

“Secara garis besar yang ditegaskan oleh Wakil Presiden dalam pertemuan nanti adalah bagaimana menciptakan suasana damai, kompetisi yang sehat. Berkompetisi boleh, tapi jangan sampai menciptakan suasana pembelahan di masyarakat,” ujar Masduki.

Sebenarnya, kata Masduki, pertemuan dengan para cawapres itu dijadwalkan berbarengan dengan pertemuan capres dengan Presiden Jokowi, Senin (30/10). Namun urung dilakukan karena Ma’ruf melakukan kunjungan kerja ke Jambi.

Kemudian, pertemuan dijadwalkan hari Rabu (1/11), tapi kembali tertunda dan akan dilaksanakan Senin depan.

“Sebenarnya hari ini, tapi lagi-lagi tidak bisa, karena ada beberapa agenda, akhirnya diputuskan hari Senin besok makan siang bersama,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Wapres Ma’ruf Amin mengundang tiga bakal cawapres yaitu Mahfud MD, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhaimin Islandar atau Cak Imin. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Jelang Pemilu 2024, Wapres Ma’ruf Amin tegaskan agar antisipasi aksi terorisme.

Mengingat situasi panas jelang Pemilu mudah untuk dimanfaatkan kelompok teroris untuk menyebarkan teror.

“Gerakan radikal terorisme berpotensi tumbuh subur menjelang Pemilu,” ungkap Wapres dalam sambutannya di Hari Jadi ke-13 BNPT, di Djakarta Teater, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).

Kata Wapres, aksi teroris merupakan kejahatan yang sangat luar biasa yang mayoritas menjadi perhatian dunia.

“Pemerintah memandang kejahatan luar biasa ini harus dihadapi dengan cara-cara yang luar biasa,” kata Wapres.

Olehnya itu dia ingatkan dalam menghadapi teroris agar memperkuat langkah bersama yang bersifat menyeluruh guna mengentaskan akar penyebab terorisme, baik di level kerja sama internasional.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Selasa (28/03/2023), di Istana Negara, Jakarta.

Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah,  direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik.

Dalam sambutannya, Kepala Negara mengajak masyarakat untuk menunaikan zakat dan memperbanyak amal ibadah lainnya di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah/2023 Masehi.

“Di bulan Ramadan yang suci ini kita diajarkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. bukan hanya dengan berpuasa, tapi juga dengan memperbanyak amalan-amalan, berlomba-lomba berbuat kebaikan, termasuk berinfak, bersedekah, dan juga berzakat,” ujarnya.

Presiden menilai, menunaikan zakat adalah wujud rasa syukur dan terima kasih umat Islam atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan berbagi rezeki dengan masyarakat yang membutuhkan

“Berzakat merupakan kewajiban setiap umat Islam sebagai wujud rasa syukur, rasa terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, dengan berbagai rezeki dan berbagi kebahagiaan menafkahkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujarnya.

Presiden menambahkan, pemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, yang tentu saja membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat.

“Pemerintah terus berikhtiar dengan sekuat tenaga untuk mengurangi angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Ikhtiar itu membutuhkan dukungan dan partisipasi dari semua pihak, termasuk melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas),” ujarnya.

Presiden pun mengimbau kepada seluruh umat Islam, khususnya pejabat-pejabat negara, aparatur sipil negara, BUMN, dan seluruh kepala daerah di seluruh tanah air untuk menunaikan kewajiban zakatnya melalui Baznas, sehingga dana zakat dapat dikelola dengan profesional dan transparan.

“Saya pesan agar dana zakat yang terkumpul disalurkan tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah puasa kita, menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Swt.,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Baznas Noor Achmad MA melaporkan bahwa pengumpulan dana Zakat Infak Sedekah (ZIS)-Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) secara nasional di tahun 2022 mencapai Rp22,4 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 58,03 persen. Peningkatan tersebut juga terjadi pada pengumpulan zakat yang dihimpun oleh Baznas.

“Pengumpulan zakat yang oleh Baznas RI mencapai Rp638 miliar atau mengalami peningkatan 22,5 persen. Jumlah pengumpulan yang meningkat tersebut juga diiringi dengan peningkatan jumlah muzaki, baik muzaki individu maupun muzaki badan secara nasional,” ujar Ketua Baznas. **