Salah satu yang dikabulkan oleh MK yakni soal negara wajib menjamin pendidikan dasar gratis baik untuk sekolah negeri maupun madrasah atau swasta untuk pendidikan dasar.

Untuk pendidikan dasar yang dimaksud dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional itu yakni SD hingga SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2).

“Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” kata Hakim Suhartoyo saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

“Menyatakan pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat,” sambungnya.

Hal tersebut mengubah bunyi dalam pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2003 itu yang sebelumnya:
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Namun demikian, penerapan putusan ini tidak serta merta langsung merata kepada seluruh sekolah swasta. Mahkamah menekankan pemilihan sekolah secara selektif dan bertahap.

Dalam keterangan tertulis, Minggu (12/5/2024). Ketua Tim Khusus Pilkada Partai Buruh Said Salahudin mengatakan pihaknya sudah menyiapkan materi permohonan ke MK.

Pihaknya tinggal menunggu beberapa pemohon tambahan dari perorangan bakal calon gubernur, bupati, dan wali kota yang akan bersama-sama Partai Buruh menjadi Pemohon di MK.

Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah bersangkutan.

“Aturan itu jelas tidak adil. Setiap parpol yang memperoleh suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2024, baik yang memperoleh kursi DPRD maupun yang tidak memperoleh kursi DPRD, seharusnya diberikan hak yang sama untuk mengusulkan pasangan calon,” kata Said.

Dia mengatakan hal itu sebenarnya telah ditegaskan oleh MK sejak 2005. Menurut Said, berdasarkan putusan MK saat itu, sejak Pilkada 2005 semua parpol diperbolehkan mengusulkan pasangan calon termasuk untuk parpol yang tidak mempunyai kursi DPRD, sepanjang parpol atau gabungan parpol bisa mengumpulkan akumulasi suara sah sesuai persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Asep B Kurnia mengungkapkan pihaknya sedang membahas terkait gugatan uji materi (judicial review) penerapan jalur zonasi dalam sistem pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut dia, hal itu telah melanggar hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Kata Asep, meski telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, pihaknya menyarankan agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh aturan PPDB jalur zonasi.

“Tujuan diterapkannya jalur zonasi adalah menyetarakan status sekolah dengan sekolah favorit, tapi faktanya tidak dibarengi dengan pembangunan sarana prasarana yang memadai,” ujar Asep, Jumat (16/6/2023).

Selain itu, evaluasi aturan zonasi bertujuan agar tidak ada lagi zonasi blank alias wilayah yang tidak terjangkau oleh area zonasi sekolah.

“Untuk tahun selanjutnya zonasi jangan sampai ada lagi zona blank spot. Kami juga tidak ingin mendengar lagi ada warga yang tidak bisa masuk sekolah manapun,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah membahas rencana mengajukan gugatan uji materi (judicial review) terhadap aturan zonasi dalam PPDB. Asep menilai, aturan zonasi telah melanggar hak warga negara untuk memperoleh pendidikan.

“Kami sedang berdiskusi, bahwa penerapan jalur zonasi ini dianggap telah melanggar hak setiap warga negara yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak meskipun tinggal di mana saja,” tuturnya.

“Dengan sistem ini seolah-olah rumah kita diatur, harus berdekatan dengan sekolah. Masih kami diskusikan dengan berbagai pertimbangan,” sambung Asep menjelaskan.

Ditemukan Praktik Titip Menitip

Selain itu, lanjut Asep, pihaknya juga menemukan praktik titip menitip yang dilakukan orang tua siswa ke pihak sekolah. Meski jumlahnya tidak signifikan, namun praktik ilegal itu masih ada hingga sekarang.

“Dipastikan praktik titip menitip masih ada, meski ada tindakan bagi yang melanggar aturan PPDB,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mengklaim menyatakan siap membuka pendaftaran PPDB tingkat SMA, SMK, dan SLB untuk tahap dua melalui jalur zonasi.