Ratusan warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) berpartisipasi dalam simulasi pemilihan yang digelar di Aula Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan pada Minggu, 17 November 2024.

Simulasi dilakukan sama seperti proses pilkada sesungguhnya. Bahkan, panitia tempat pemungutan suara (TPS), menggunakan seragam baju kemeja putih.

Mulai tata cara pencoblosan membedakan kertas suara Wali Kota dan wakil Wali Kota Pekalongan, Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah, pelipatan, memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara hingga mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah mencoblos.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengatakan bahwa, surat suara yang digunakan saat simulasi sudah dimodifikasi dengan gambar bunga dan makanan sebagai pengganti gambar calon yang biasa digunakan dalam pemilu.

“Kegiatan simulasi ini merupakan bentuk edukasi kepada calon pemilih untuk lebih memahami alur dan estimasi waktu proses pemungutan suara,” kata Fajar.

Ia menambahkan, untuk mekanisme dalam pelaksanaan Pilkada serentak dengan Pemilu pada 14 Februari 2024 lalu tidak jauh berbeda, hanya perbedaan terletak pada jumlah surat suaranya saja yang lebih sedikit yaitu hanya 2 jenis surat  suara untuk surat suara Pilgub dan Pilwalkot.

“Pemilihan tempat simulasi kita rotasi, kali ini menunjuk di salah satu lokasi di Kecamatan Pekalongan Timur. Dan di lokasi simulasi ini nantinya akan digunakan sebagai TPS 07 Kelurahan Kalibaros dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 528 orang,” lanjutnya.

Fajar juga meminta kepada petugas yang bertindak sebagai panitia pemungutan suara (PPS) untuk mencatat waktu yang digunakan bagi pemilih yang  berusia remaja (pemilih pemula), lanjut usia (lansia), pemilih umum, maupun penyandang disabilitas.

“Jadi, ada aturan baru pada PKPU Nomor 17 terkait dengan pungut dan hitung surat suara. Sebelumnya, surat suara dianggap tidak sah, salah satu cirinya adalah tidak ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” katanya.

Namun, apabila ditemukan pada saat penghitungan, bisa dilakukan penandatanganan ulang untuk mengurangi jumlah surat suara tidak sah.

“Nanti akan kami cek apakah alfa atau kelupaan, karena kami khawatir juga barangkali ada surat suara dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan calon pemilih kondusif dan tidak melakukan hal tersebut,” tegasnya.

Lanjut Fajar menambahkan, untuk estimasi waktu simulasi ini juga dibuat mirip dengan waktu hari H pencoblosan dan penghitungan surat suara.

“Waktu selesai simulasi pemungutan suara ini sama seperti pelaksanaan hari H yaitu pukul 13.00 WIB, kemudian dilanjutkan penghitungan surat suara,” katanya.

Namun, pada kesempatan ini, pihaknya hanya melakukan sampai simulasi penghitungan surat suara untuk Pilgub saja. Nanti tinggal waktunya dikali 2 untuk mengestimasi waktu penghitungan surat suara.

Salah satu calon pemilih pemula, Salwa Salsabila yang ikut dalam pelaksanaan simulasi tersebut mengaku belum memiliki kandidat yang akan dipilihnya pada Pilkada 2024.

Kendati demikian, ia senang bisa turut dilibatkan dalam simulasi ini untuk menambah wawasannya saat akan melakukan pencoblosan pada 27 November 2024.

“Senang sih meski tadi sempat mengira susah, rupanya gampang dan cepat. Tadi juga rada grogi karena baru pertama kali mencoblos,” pungkasnya. (em-aha)

“Baru saja kawan saya setelah bersaksi didatangi intel dan diceritakan kamu kegiatannya apalagi, sumber danamu dari mana,” ujar Ganjar melalui sambungan virtual dalam acara Demos Festival bertajuk Omon-omon Soal Opisisi, Sabtu (9/3/2024).

Ganjar meminta pendukungnya tak menghindar dan dapat berterus terang. “Maka teman-teman saya menyambut baik itu,” jelas dia.

Capres nomor urut 03 itu menganggap tindakan ini bagian dari intimidasi. Dia meminta pendukungnya membantu mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran tersebut.

“Fakta saksi yang ada di lapangan menjadi cerita yang penting yang kami kumpulkan,” pungkas dia.

Untuk diketahui, PSU akan digelar di 18 TPS di Jakarta Utara pada Sabtu, 24 Februari 2024.

Coordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo mengatakan, dugaan politik uang dari caleg ke warga terjadi di RW 08, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjungpriok, Jakarta Utara.

“Informasi yang kami terima dari Masyarakat, ada caleg nyebar uang per amplop Rp200.000 di RW 08 Sunter Jaya,” kata Benny, Jumat, 23 Februari 2024.

Menurut pengakuan Masyarakat, uang tersebut diberikan dengan cara melalui pegawai pelayanan Masyarakat di Tingkat RW.

Informasi tersebut saat ini Tengah ditelusuri oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang beranggotakan Bawaslu, kepolisian dan Kejaksaan.

“Informasi yang kami terima per orang diberi Rp200.000. kebenarannya masih ditelusuri Bawaslu Jakarta Utara,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Jakarta Utara menunda pelaksanaan pemilu susulan di 18 TPS Kelurahan Pegangsaan Dua dan Sunter Jaya.

Ketua Bawaslu Kota Bekasi Vidya Nurul Fathia menjelaskan, perminta itu dikarenakan TPS-TPS tersebut kekurangan logistik surat suara pada hari pencoblosan serentak, 14 Februari 2024.

Dia menyebutkan, puluhan TPS itu berada di Kecamatan Rawalumbu dan Kecamatan Mustikajaya.

“Di Kecamatan Rawalumbu ada 17 TPS kekurangan surat suara DPRD Provinsi sehingga pemilih hanya mencoblos empat surat suara saja,” jelas Vidya dalam keterangan persnya, Rabu, 21 Februari 2024.

Sedangkan di Kecamatan Mustikajaya tercatat ada 9 TPS yang mengalami kendala serupa, yakni kekurangan lembar surat suara DPRD Provinsi.

Katanya, rekomendasi ini akan diserahkan ke KPU Kota Bekasi selaku penyelenggara untuk memutuskan PSL di TPS-TPS tersebut.

Adapun 17 TPS di Kecamatan Rawalumbu yang direkomendasikan untuk melaksanakan PSL yaitu TPS 219, TPS 201, TPS 203, TPS 204, dan TPS 205.

“Selain itu, TPS 206, TPS 217, TPS 207, TPS 223, dan TPS 208,” paparnya.

Berikut adalah TPS 211, TPS 230, TPS 225, TPS 227, TPS 210, TPS 235, dan TPS 216.

Sementara itu, TPS di Kecamatan Mustikajaya yaitu TPS 155, TPS 179, TPS 182, TPS 183, TPS 184, TPS 189, dan TPS 201.

“Serta TPS 185 dan TPS 178,” pungkas Vidya Nurul. (*)

Sementara 132 TPS lainnya direkomendasikan untuk melaksanakan pemungutan dan/atau penghitungan suara lanjutan (PSL) serta 584 TPS menyelenggarakan pemungutan dan/atau penghitungan suara susulan (PSS).

Bawaslu RI secara keseluruhan mengeluarkan rekomendasi terhadap 1.496 TPS, yang dapat dilakukan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara pada 14 Februari lalu.

“Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian hak pilih pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024,” kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024.

Lolly menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Menurut Lolly, permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik.

Serta surat keterangan (suket), yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024.

“Terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali,” jelasnya.

Surat suara itu sudah tercoblos pada salah satu pasangan capres dan cawapres.

“Ada tiga surat suara sudah tercoblos di TPS di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Masing-masing satu lembar di tiga TPS itu,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Burhanuddin saat dikonfirmasi, Senin, 19 Februari 2024.

Surat suara itu, lanjut Burhanuddin, diketahui sudah berlubang untuk salah satu pasangan capres-cawapres saat diberikan kepada pemilih di TPS.

“Tapi itu sudah diselesaikan. karena kalau seperti itu dianggap kertas suara rusak, kemudian diganti dengan yang baru,” ujarnya.

Dengan begitu, Bawaslu DKI Jakarta memastikan tidak akan menelusuri temuan tersebut karena telah diselesaikan di TPS dengan mengganti surat suara telah tercoblos dengan yang baru. “Mekanisme yang harus dilakukan kalau ditemukan surat suara rusak saat diberikan ke pemilih harus ditukar. Surat suara yang sudah tercoblos itu dianggap surat suara rusak,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Bawaslu DKI Jakarta menemukan 629 permasalahan dan kejadian khusus saat pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.

Sejumlah permasalahan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dicatat Bawaslu DKI berdasarkan hasil patroli pada 14 Februari 2024. (*)

Polres Metro Jakarta Utara akan menerjunkan 250 personelnya untuk menjaga kelancaran dan keamanan di 18 TPS di Jakarta Utara tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Gidion Arif Setyawan mengatakan personelnya akan diterjunkan di 13 TPS yang tersebar di Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, dan 5 TPS di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading.

“Sebanyak 250 personel yang disiapkan untuk melakukan pengamanan pada pelaksanaan pemungutan suara susulan di 18 TPS, yakni 13 titik di Tanjung Priok dan 5 titik di Kelapa Gading,” kata Gidion, Minggu, 18 Februari 2024.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Jakarta Utara, Abie Maharullah mengatakan ditetapkannya 24 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara susulan diputuskan dalam rapat pleno.

“Awalnya tanggal 18 Februari 2024, namun berdasarkan rapat pleno, ditundak menjadi hari Sabtu, 24 Februari, karena logistiknya belum siap,” tuturnya.

“Membutuhkan waktu lebih untuk menyiapkan logistiknya,” sambung Abie.

Untuk diketahui, pemungutan suara susulan ini digelar lantaran logistik Pemilu 2024 untuk 18 TPS di Jakarta Utara tersebut terendam banjir pada pelaksanaan Pemilu Serantak 2024, 14 Februari lalu.

Mekanisme pemungutan suara susulan ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemungutan Suara Susulan untuk Wilayah Terdampak Bencana Alam. Dan, Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara. (*)

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari merincikan, sebanyak 12 TPS di antaranya berlokasi di Kelurahan Sumber Jaya, Sunter Jaya, Jakarta Utara.

“Lima TPS lagi di Pegangsaan Dua,” kata Astri, Sabtu, 17 Februari 2024.

“12 TPS di Kelurahan Sunter Jaya yaitu TPS 141 sampai 152. Sementara lima TPS di Kelurahan Pegangsaan Dua, yakni TPS 149 sampai 153,” sambung Astri.

Jumlah tersebut bertambah dari data sebelumnya yang dilaporkan oleh KPU RI pada Rabu, 14 Februari, yakni hanya 12 TPS di Sunter Jaya.

Kata Astri lagi, KPU DKI Jakarta berencana menggelar pemungutan suara susulan di 17 TPS tersebut pada hari Minggu, 18 Februari 2024.

Dia menyatakan logistik yang dibutuhkan untuk pemungutan suara di 17 TPS tersebut sudah diproses oleh KPU DKI Jakarta sejak Kamis, 15 Februari. Namun, kepastian waktu pemungutan suara susulan di 17 TPS tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno.

“Bakal diplenokan kembali. Pemungutan suara susulan tidak boleh lebih dari 10 hari setelah 14 Februari 2024,” jelas Astri.

Sementara itu, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik mengatakan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur soal mekanisme pemilu susulan untuk wilayah terdampak bencana alam.

Dan, pada Pasal 112 Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 mengatur bahwa pemilu susulan paling lambat digelar 10 hari setelah pemungutan suara.

Mengenai hal itu, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, pemungutan suara susulan akan dilaksanakan pada Minggu, 18 Februari 2024.

“Kemungkinan hari Minggu. Koordinasi terakhir dengan teman-teman KPU Jakarta Utara, kemungkinan dilaksanakan hari Minggu,” kata Wahyu, Kamis, 15 Februari 2024. (*)

Data yang masuk ke KPU untuk DKI Jakarta sebanyak 62,88 persen atau 19.345 suara dari 30.766 tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta.

Berdasarkan data tersebut, pasangan AMIN unggu sementara dengan perolehan suara 1.037.043 atau 41,25 persen.

Sementara, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih dukungan suara 1.026.605 atau 40,83 persen.

Sedangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya mendapatkan 450.500 suara atau 17,92 persen.

Untuk diketahui, data yang tersaji di dalam situs web KPU hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil perhitungan suara.

Perhitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari Tingkat TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat dengan penandatanganan berita acara di setiap tingkatan.

KPU sampai saat ini masih melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

penetapan hasil Pemilu 2024 dilakukan paling lambat tiga hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). (*)

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan dengan ditemukannya dugaan itu maka sangat mungkin dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2.413 TPS tersebut.

“Kemungkinan PSU dilakukan di TPS-TPS itu besar sekali. Tapi sedang ditelusuri oleh Pawascam (Panitia Pengawas Kecamatan) dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apakah benar demikian,” kata Bagja kepada wartawan, Kamis, 15 Februari 2024.

Namun, Bagja mengaku pihaknya belum mendapatkan data detail berapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di 2.413 TPS tersebut.

Adapun dari laporan yang masuk ke Bawaslu RI, ribuan TPS itu tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten.

Juga ditemukan di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Loly Suhenty membeberkan masalah-masalah lainnya yang terjadi pada proses pemungutan suara.

Kata Loly, totalnya ada 13 masalah yang ditemukan, di antaranya terjadi intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara Pemilu 2024 di 2.632 TPS.

Sayangnya, Loly tidak menjelaskan secara tegas intimidasi seperti apa yang terjadi.

Masalah lainnya yaitu ditemukan kasus pemungutan suara di atas pukul 07.00 WIB di 37.466 TPS, dan di 12.284 TPS tidak tersedia alat bantu disabilitas netra atau braille template.

Kemudian, sebanyak 10.496 TPS yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap. Lalu, di 5.449 TPS petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)-nya tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

“Di 8.219 TPS didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Dan, di 6.084 TPS mengalami surat suaranya tertukar,” tambahnya.

Untuk diketahui, TPS yang mengalami surat suaranya tertukar berada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Masalah-masalah lainnya terjadi 2.509 TPS didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

“Sebanyak 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping,” ungkapnya.

Lanjut Loly, ada pula 3.521 TPS yang saksinya mengenakan atribut memuat unsur dukungan terhadap kontestan Pemilu 2024.

“3.724 TPS tidak memasang Papan Pengumuman DPT di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat,” papar Loly.

Kata Loly, saat ini jajaran pengawas Pemilu juga sedang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi PSU dan penghitungan suara ulang, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan. (*)

“Berdasarkan rilis tadi pagi, sekitar 1.400 TPS berpotensi melakukan PSU (pemungutan suara ulang),” kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat ditemui di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024.

Namun, lanjut Loly, kemungkinan dilakukan PSU sedang didalami. “Saat ini masih berproses,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga mendapatkan informasi, proses penghitungan suara masih banyak yang belum selesai dan masih dalam proses penyelesaian.

Sedangkan soal pelanggaran dalam Pemilu 2024, Loly memastikan Bawaslu akan mengecek jumlahnya. Kata dia, angka jumlah pelanggaran masih dinamis.

“Angkanya terus bergerak berkenaan dengan pelanggaran,” jelasnya.

Dia mengatakan, Bawaslu juga sedang mendalami peristiwa viral yang terkait dengan Pemilu 2024.

Di sisi lain, ungkap Loly, Bawaslu menemukan data 80.000 pemilih dalam satu TPS di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Padahal, berdasarkan ketentuan maksimal 300 pemilih dalam satu TPS.

“Bahkan ada yang 80.000 pemilih di satu TPS dari hasil Sirekap. Ini kan tidak mungkin dan sedang kami cek,” ujar Lolly. (*)

Pelantun lagu ‘Menghitung Hari’ ini datang ke kantor Kota Batu, Rabu, 14 Februari 2024 kemarin sore.

Kedatangan KD, panggilan akrab wanita ini, karena dilaporkan dengan tuduhan keliling dan berkampanye ke beberapa TPS di Kota Batu saat pencoblosan.

Dia dimintai keterangan oleh petugas Bawaslu Kota Batu sekitar kurang dari 10 menit.

Dalam penjelasannya, Krisdayanti mengatakan bahwa dirinya dan keluarga, serta staf-stafnya pindah TPS dari Jakarta ke Kota Batu.

Meski begitu, menurut istri Raul Lemos ini, tidak di satu TPS melainkan tersebar di beberapa TPS, sehingga membuat dirinya ikut mengantarkan ke setiap TPS.

“Hanya saya yang di TPS 30 Pesanggrahan, ibu saya di TPS 19 bersama tiga staf kami, termasuk susternya ibu, dan satu staf pribadi saya di TPS 28,” terangnya.

“Jadi itu tentu tanggung jawab dan kewajiban saya untuk mengantarkan mereka ke TPS-TPS tersebut,” sambungnya.

Dengan begitu, lanjut KD, wajar apabila dirinya bertemu dengan warga saat mengantar ke TPS-TPS dan kemudian ada yang meminta berfoto.

Adik penyanyi Yuni Shara ini memastikan dirinya tidak melakukan kampanye sedikit pun.

“Tidak ada kampanye, karena kampanyenya sudah full, dan hari ini full mencoblos. Semua sesuai hati nurani, tidak ada intervensi untuk mengajak publik dan warga yang saya sapa, bahkan saya melihat di sini ketulusan warga untuk minta foto dan lain-lain. Itu wajar,” ucapnya.

Khusus ibundanya, dia memang harus mengantar ke TPS lantaran ibunya menggunakan kursi roda. “Tapi enggak sampai ke bilik suara ya,” tuturnya. (*)

Pemungutan suara ulang dilakukan karena berbagi hal, mulai dari bencana hingga gangguan keamanan.

“Pemungutan suara ulang 668 TPS di 5 kabupaten kota dan provinsi,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam konferensi pers, Rabu (14/2/2024).

Hasyim merinci, dari jumlah tersebut, Kabupaten Demak menggelar pemungutan suara susulan terbanyak, yakni 118 TPS karena banjir. Kedua, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau 8 TPS karena kekurangan surat suara. kemudian yang ketiga Kabupaten Paniai Papua Tengah 92 TPS dan Kabupaten puncak Jaya 456 TPS.

“Dan Jayawijaya provinsi Papua pegunungan ada 4 TPS karena gangguan keamanan,” ujar Hasyim.

Terkait dengan gangguan keamanan, Hasyim juga menjelaskan terjadi penrusakan alat pemungutan suara pada 92 TPS di kabupaten Papua Tengah, dan surat-surat tertukar di sekitar 200 TPS.

“Sehingga KPU Kabupaten/Kota diambil keputusan penundaan pemungutan suara di TPS tersebut,” jelasnya.

Ketua Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Pondokgede, Ahmad Rivai mengatakan, di TPS 141 kekurangan 100 surat suara capres-cawapres, sedangkan TPS 94 kekurangan 1 surat suara DPR RI serta 20 surat suara DPRD.

“Benar, kekurangan kertas suara di dua TPS tersebut,” kata Rivai, Rabu, 14 Februari 2024.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Rivai menyatakan pihaknya telah melakukan inventarisasi surat suara dari TPS terdekat untuk menutupi kekurangan surat suara di dua TPS tersebut.

“Masing-masing TPS yang terdekat akan diambil lima surat suara dan itu telah dilakukan,” jelasnya.

Meski begitu, dia minta agar proses pemungutan suara tetap dilakukan, sambil menunggu tambahan kertas surat suara tambahan. (*)

“Dalam kepercayaan kita, hujan itu bawa berkah, rezeki. Jadi kita patut bersyukur berjalan lancar. Tunggu saja hasilnya,” kata Prabowo di TPS 033 Hambalang.

Prabowo tiba dengan mengenakan pakaian khas pasangan calon nomor urut 02 yang juga dicetak dalam surat suara Pemilu 2024 yaitu kemeja berwarna biru langit. Dia pun sempat menunjukkan dua jarinya yang dicelup ke dalam tinta biru. Gimik untuk menunjuk dukungan pada paslon 02.

Dia mengatakan, tak ada persiapan khusus untuk pencoblosan Pemilu 2024. Dia mengklaim menjalani aktivitas hariannya seperti biasa.