“Iya, kami sudah melakukan bukan akan kemungkinan. Kami sudah melaporkan ini, dan surat-surat ini ya kami harapkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini baik itu Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung memprosesnya,” kata pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir Ari di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025).

Menurut Ari, laporan ini bukan soal putusan yang dijatuhkan, melainkan demi mengedepankan profesionalitas penegakan hukum.

“Kita bukan bicara tentang materi putusannya, tapi profesionalitas dari penegak-penegak hukum itu. Itu yang kita utamakan,” ucapnya.

Tom Lembong kini mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo. Dengan demikian, proses hukumnya akan berhenti dan dia bakal dibebaskan dari tahanan.

Meski demikian, Komisi Yudisial tetap akan mempelajari putusan Majelis Hakim terhadap Tom Lembong dalam kasus impor gula. Vonis Hakim menjadi sorotan sejumlah tokoh karena dinilai tak tepat.

“Ya (dilakukan penelusuran) dari hasil pemantauan sedang proses analisis,” kata juru bicara KY, Mukti Fajar, kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

Namun, Mukti belum merinci terkait sejauh mana proses penelusuran itu telah berjalan.

“Ini adalah kabar baik bagi Pak Tom Lembong dan keluarga. Kita tunggu prosesnya sampai tuntas,” ujar Anies di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025), dipantau dari KompasTV.

Anies mengaku akan bertemu Tom Lembong untuk mengetahui pendapatnya serta langkah ke depan yang akan dilakukan.

“Nanti setelah itu dengan tim hukum, baru kita sampaikan apa yang akan menjadi langkah ke depannya,” tuturnya.

Anies tidak memberikan lebih banyak keterangan kepada awak media.

“Sekarang saya mau ketemu Pak Tom dulu, yang penting justru pendapat Pak Tomnya, itu yang paling penting,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPR telah menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi (peniadaan peristiwa pidana) kepada Tom Lembong.

Tom telah dijatuhi vonis pidana penjara 4 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus korupsi impor gula pada 18 Juli 2025.

“DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/Pres/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya mengusulkan kepada Presiden Prabowo mengenai abolisi untuk Tom Lembong.

“Pengusulan ke presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada Saudara Tom Lembong,” tuturnya, Kamis.

Dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong, Andi mengatakan seluruh proses hukum akan dihentikan.

“Dengan demikian, konsekuensinya kalau yang namanya abolisi, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan itu dihentikan,” jelasnya.

Ia menyatakan penghentian proses hukum akan dilakukan setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden berdasarkan pertimbangan dari DPR.

“Kita bersyukur malam ini karena pertimbangan DPR-nya sudah disepakati oleh fraksi-fraksi, kita tunggu selanjutnya nanti Keputusan Presiden yang akan terbit,” ujarnya. []

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan,” kata hakim Dennie dalam pembacaan vonisnya di PN Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025), dikutip dari Kompas TV.

Selain penjara 4,5 tahun, hakim Dennie juga menjatuhkan denda kepada Tom Lembong sebesar Rp 750 juta atau pengganti kurungan selama 6 bulan jika tidak membayarnya.

“Dan pidana denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan,” lanjutnya.

Vonis majelis hakim Tipikor ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung yang sebelumnya menuntut 7 tahun penjara kepada Tom Lembong.

Hal ini karena mantan Menteri di era Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla tersebut dinilai merugikan keuangan negara hingga Rp 515.408.740.970,36 dari praktik izin Impor Gula rafinasi oleh pihak swasta saat menjadi Menteri Perdagangan RI.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor tidak membebankan uang pengganti karena dalam materi persidangan dan kesimpulan para hakim, Tom Lembong tidak menerima keuntungan pribadi dari praktik izin impor gula tersebut. []

Melansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang putusan Tom, bakal dilaksanakan siang ini.

“Tanggal sidang: Jumat, 18 Juli 2025. Jam 10.20 (WIB) sampai dengan Selesai. Agenda: untuk pembacaan putusan,” demikian dikutip dari laman SIPP Pengadilan Negeri Jakatta Pusat, Jumat.

Sebelumnya, jadwal sidang vonis tersebut telah disampaikan Ketua majelis hakim Dennie Arsan Fatrika usai sidang agenda pembacaan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

“Jadi untuk memberikan kesempatan majelis hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam putusan, nanti untuk sidang agenda putusan dijadwalkan hari Jumat, tanggal 18 Juli 2025,” kata hakim.

Adapun sidang putusan digelar usai seluruh agenda persidangan Tom Lembong rampung dilaksanakan.

Mulai dari dakwaan, pembuktian, tuntutan, pembelaan, hingga replik dan duplik.

Kata Tom Lembong soal sidang vonis

Tom Lembong mengaku siap menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait kasus dugaan impor gula.

Ia merasa mempunyai tanggung jawab untuk siap atas segala semua kemungkinan yang akan terjadi.

“Saya pribadi merasa punya tanggung jawab untuk siap atas segala skenario, saya melihat faktanya dunia kita saat ini penuh dengan ketidakpastian jadi semua bisa terjadi,” ucap Tom, Senin.

Ia juga menyampaikan apapun yang menjadi putusan majelis hakim, ia memandang pihaknya telah meraih kemenangan.

“Terlepas apa putusannya, terlepas apa hasil dari persidangan, bagi saya kita sudah mencapai sebuah kemenangan, yaitu tim saya luar biasa, saya sangat terharu dan bersyukur,” ujarnya.

Tom Lembong saat ini tengah menjalani sidang sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016.

Dalam perkara ini, ia dituntut Jaksa Penuntur Umum dengan pidana penjara selama 7 tahun.

Tom Lembong mengaku siap menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait kasus dugaan impor gula.

Ia merasa mempunyai tanggung jawab untuk siap atas segala semua kemungkinan yang akan terjadi.

“Saya pribadi merasa punya tanggung jawab untuk siap atas segala skenario, saya melihat faktanya dunia kita saat ini penuh dengan ketidakpastian jadi semua bisa terjadi,” ucap Tom, Senin.

Ia juga menyampaikan apapun yang menjadi putusan majelis hakim, ia memandang pihaknya telah meraih kemenangan.

“Terlepas apa putusannya, terlepas apa hasil dari persidangan, bagi saya kita sudah mencapai sebuah kemenangan, yaitu tim saya luar biasa, saya sangat terharu dan bersyukur,” ujarnya.

Tom Lembong saat ini tengah menjalani sidang sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016.

Dalam perkara ini, ia dituntut Jaksa Penuntur Umum dengan pidana penjara selama 7 tahun. []

Melansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang putusan Tom, bakal dilaksanakan siang ini.

“Tanggal sidang: Jumat, 18 Juli 2025. Jam 10.20 (WIB) sampai dengan Selesai. Agenda: untuk pembacaan putusan,” demikian dikutip dari laman SIPP Pengadilan Negeri Jakatta Pusat, Jumat.

Sebelumnya, jadwal sidang vonis tersebut telah disampaikan Ketua majelis hakim Dennie Arsan Fatrika usai sidang agenda pembacaan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

“Jadi untuk memberikan kesempatan majelis hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam putusan, nanti untuk sidang agenda putusan dijadwalkan hari Jumat, tanggal 18 Juli 2025,” kata hakim.

Adapun sidang putusan digelar usai seluruh agenda persidangan Tom Lembong rampung dilaksanakan.

Mulai dari dakwaan, pembuktian, tuntutan, pembelaan, hingga replik dan duplik.

Kata Tom Lembong soal sidang vonis

Tom Lembong mengaku siap menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait kasus dugaan impor gula.

Ia merasa mempunyai tanggung jawab untuk siap atas segala semua kemungkinan yang akan terjadi.

“Saya pribadi merasa punya tanggung jawab untuk siap atas segala skenario, saya melihat faktanya dunia kita saat ini penuh dengan ketidakpastian jadi semua bisa terjadi,” ucap Tom, Senin.

Ia juga menyampaikan apapun yang menjadi putusan majelis hakim, ia memandang pihaknya telah meraih kemenangan.

“Terlepas apa putusannya, terlepas apa hasil dari persidangan, bagi saya kita sudah mencapai sebuah kemenangan, yaitu tim saya luar biasa, saya sangat terharu dan bersyukur,” ujarnya.

Tom Lembong saat ini tengah menjalani sidang sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016.

Dalam perkara ini, ia dituntut Jaksa Penuntur Umum dengan pidana penjara selama 7 tahun.

Tom Lembong mengaku siap menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait kasus dugaan impor gula.

Ia merasa mempunyai tanggung jawab untuk siap atas segala semua kemungkinan yang akan terjadi.

“Saya pribadi merasa punya tanggung jawab untuk siap atas segala skenario, saya melihat faktanya dunia kita saat ini penuh dengan ketidakpastian jadi semua bisa terjadi,” ucap Tom, Senin.

Ia juga menyampaikan apapun yang menjadi putusan majelis hakim, ia memandang pihaknya telah meraih kemenangan.

“Terlepas apa putusannya, terlepas apa hasil dari persidangan, bagi saya kita sudah mencapai sebuah kemenangan, yaitu tim saya luar biasa, saya sangat terharu dan bersyukur,” ujarnya.

Tom Lembong saat ini tengah menjalani sidang sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016.

Dalam perkara ini, ia dituntut Jaksa Penuntur Umum dengan pidana penjara selama 7 tahun. []

Hal tersebut disampaikan Tom Lembong dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis 6 Maret 2025.

“Kami akan mengajukan eksepsi,” kata Tom Lembong kepada Ketua majelis hakim Dennie Arsan Fatrika.

“Akan mengajukan eksepsi?” tanya hakim Dennie memastikan.

“Eksepsi,” jawab Tom Lembong.

Pernyataan eks Menteri Perdagangan tersebut disambut tepuk tangan dari pengunjung sidang.

Tom Lembong kemudian melanjutkan, bahwa eksepsi akan dibacakan tim penasihat hukumnya.

“Mohon izin akan disampaikan oleh penasihat hukum,” ucapnya.

Penasihat hukum Tom Lembong pun mengatakan eksepsi kliennya tersebut siap dibacakan di persidangan hari ini juga.

Hal tersebut dikaranakan proses penyidikan perkara yang menjerat kliennya tersebut sudah berjalan cukup lama.

“Majelis hakim yang kami hormati mengingat cukup lamanya perkara penyidikan ini dan terdakwa sudah ditahan sampai empat bulanan, maka kami izin mengajukan eksepsi hari ini juga,” kata salah satu penasihat hukum Tom Lembong.

Mendengar perrnyataan tersebut pengunjung sidang kembali tepuk tangan dengan riuh.

Hakim pun menegur pengunjung sidang agar tidak bertepuk tangan, untuk menghormati persidangan.

“Mohon pengunjung untuk tenang, tertib ya, tidak perlu tepuk tangan, hargai ruang persidangan, hargai juga terdakwa,” kata hakim Dennie.

Lebih lanjut hakim mempersilakan tim penasihat hukum Tom Lembong untuk membacakan eksepsi yang dimaksud.

Pembacaan eksepsi Tom Lembong kemudian langsung dibuka oleh Ari Yusuf.

Saat ini pembacaan eksepsi Tom Lembong oleh tim penasihat hukumnya masih berlangsung dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. []

Pembacaan dakwaan ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis 6 Maret 2025.

Menurut JPU, Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

“Merugikan keuangan negara sebesar Rp 515.408.740.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 578.105.409.622,47,” beber JPU.

Jumlah kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Importasi Gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 sampai. 2016 Nomor: PE.03/R/S-51/D5/01/2025 tanggal 20 Januari 2025.

Laporan itu dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.

Jaksa menyebut tindakan memperkaya diri dilakukan Tom Lembong bersama sepuluh orang lainnya.

Selain itu Tom Lembong juga di dakwa memperkaya pihak-pihak lain, yakni sebagai berikut:

1. Memperkaya Tony Wijaya Ng melalui PT Angels Products sebesar Rp144.113.226.287,05 (Rp144,11 miliar), yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Angels Products dengan Induk Koperasi Kartika (Inkopkar), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Inkoppol), dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PT PPI.

2. Memperkaya Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene sebesar Rp31.190.887.951,27 (Rp31,19 miliar) yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Makassar Tene dengan Inkoppol dan PT PPI.

3. Memperkaya Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya sebesar Rp36.870.441.420,95 (Rp36,87 miliar) yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Sentra Usahatama Jaya dengan Inkoppol dan PT PPI.

4. Memperkaya Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry sebesar Rp64.551.135.580,81 (Rp64,55 miliar) yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Medan Sugar Industry dengan Inkoppol dan PT PPI.

5. Memperkaya Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar Rp26.160.671.773,93 (Rp26,16 miliar) yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan Inkoppol dan PT PPI.

Baca Juga: Hadiri Sidang Tom Lembong, Anies Harap Hakim Bertindak Adil dan Objektif

6. Memperkaya Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar Rp42.870.481.069,89 (Rp42,87 miliar) yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Andalan Furnindo dengan Inkoppol dan PT PPI.

7. Memperkaya Hendrogiarto A. Tiwow melalui PT Duta Sugar International sebesar Rp41.226.293.608,16 (Rp41,22 miliar) yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Duta Sugar International dengan PT PPI.

8. Memperkaya Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur sebesar Rp74.583.958.290,80 (Rp74,58 miliar) yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Berkah Manis Makmur dengan Inkoppol, PT PPI, dan SKKP TNI–Polri/Puskoppol.

9. Memperkaya Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas sebesar Rp47.868.288.631,27 (Rp47,86 miliar) yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Kebun Tebu Mas dengan PT PPI.

10. Memperkaya Ramakrishna Prasad Venkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses sebesar Rp5.973.356.356,22 (R 5,97 miliar) yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Dharmapala Usaha Sukses dengan Inkoppol.

Tom Lembong didakwa telah melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. []

Sebelum masuk ruang sidang, Tom Lembong mengaku siap mengikuti proses sidang.

“Pasti siap. Terima kasih semuanya,” ujar Tom Lembong singkat sembari memasuki ruang sidang, dikutip dari siaran Kompas TV.

Saat tiba di ruang sidang, Tom Lebong tampak menghampiri sang istri, Franciska Wihardja dan eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang telah terlebih dahulu berada di ruang sidang.

Ia pun langsung menjabat erat tangan sahabatnya, Anies. Keduanya tampak tersenyum.

Usai menjabat tangan Anies, Menteri Perdagangan periode 2015-2016 itu kemudian memeluk istrinya cukup lama.

Seperti diketahui, Tom Lembong memang terkenal sangat dekat dengan Anies Baswedan.

Ia sempat menjabat sebagai co-captain Tim Nasional Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk Pilpres 2024 lalu.

Anies Baswedan tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis pagi sekitar pukul 09.20 WIB.

Kedatangannya tersebut untuk memberikan dukungan terhadap Tom Lembong sebagai sahabatnya.

“Saya datang sebagai sahabat bapak Tom Lembong,” kata Anies.

“Saya hadir untuk ikut menyaksikan proses pengadilan berlangsung,” tambahnya.

Anies berharap majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tom Lembong dapat memutus secara adil serta objektif.

“Saya datang untuk menyampaikan harapan agar majelis hakim akan bertindak dengan seksama, objektif, dan mementingkan kebenaran, kepastian hukum, keadilan di dalam memutuskan perkara ini,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Tom Lembong dijerat sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga telah menetapkan 10 tersangka lainnya dalam kasus tersebut. Sehingga total tersangka kasus impor gula 11 orang.

Perbuatan para tersangka dianggap telah menguntungkan pihak lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 578 miliar. []

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar menyebut penetapan tersangka tersebut berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami peroleh selama penyidikan, maka tim Jampidsus memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan sembilan tersangka,” kata Abdul Qohar dalam konferensi pers, Senin 20 Januari 2025.

Para tersangka baru itu merupakan pihak swasta yang mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih.

Kesembilan tersangka yakni berinisal TWN selaku Direktur Utama PT AP, WN selaku Presiden Direktur PT AF, HS selaku Direktur Utama PT SUC, IS selaku Dirut PT MSI.

Kemudian tersangka berinisial TSEP selaku Direktur PT MP, HAT selaku Direktur PT BSI, ASB selaku Direktur Utama PT KTM, HFH selaku Direktur Utama PT BFM, terakhir ES selaku Direktur PT PDSU.

Dalam kasus tersebut, Kejagung telah menetapkan eks Menteri Perdagangan Tom Lembong dan eks Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS sebagai tersangka.

Keduanya ditetapakan sebagai tersangka oleh Kejagung pada 29 Oktober 2024.

Diberitakan sebelumnya, Tom Lembong melalui tim kuasa hukumnya sempat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan tersangka tersebut.

Namun, gugatan praperadilan Tom Lembong ditolak oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tumpanuli Marbun pada, Selasa 26 Januari 2024 lalu. []

“Termohon sejak diterbitkannya penyidikan, telah ditemukan bukti keterangan saksi 29 orang dan ahli 3 orang,” kata hakim.

“Dan adanya berbagai surat bukti dokumen disertai penyitaan, dan bukti petunjuk (…) berupa hard disk, dan beberapa handphone,” sambung hakim.

Menurut Hakim, Kejagung sudah menemukan bukti. Terkait kualitasnya, bukan ranah praperadilan untuk mengujinya, melainkan pada persidangan pokok perkara.

“Termohon bisa memenuhi 2 alat bukti,” kata hakim.

Harusnya kata dia, Menteri Perdagangan (Mendag) lain yang menjabat di periode 2015-2023 juga harus diperiksa.

“Jangan tebang pilih karena dalam surat resminya penyidikan itu disebutkan 2015 sampai 2023. Pak Tom hanya sampai 2016,” kata Ari di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa 5 November 2024.

“Berarti menteri selanjutnya harusnya diperiksa dong, ada kesalahan juga enggak? Ada mekanisme yang salah enggak? Ada korupsi enggak di sana? Setelah itu baru tetapkan sebagai tersangka,” tambahnya.

Seperti diketahui, selain Tom Lembong, setidaknya ada empat orang yang menjabat Mendag dalam periode 2015-2023.

Diantaranya, Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi dan Zulkifli Hasan.

Ari mengatakan penting agar para Mendag di periode setelah Tom Lembong juga ikut diperiksa agar tidak menimbulkan pertanyaan.

“Sampai saat ini hanya pak Tom Lembong yang diperiksa. Sedangkan pak Tom lembong itu hanya mejabat satu tahun periode 2015-2016, artinya periode selanjutnya bukan pak Tom Lembong lagi,” ujarnya.

“Kalau betul kejaksaan menyidik periode itu, maka sudah layaklah mereka memeriksa menteri-menteri yang lainnya. Ini sama-sama kita tunggu nih,” tegas dia.

Ia kembali menekankan, hingga Tom Lembong ditahan, belum ada menteri lain yang diperiksa dalam kasus tersebut.

“Sampai Pak Tom Lembong sebagai tersangka dan sampai ditahan, belum ada menteri-menteri lain yang ikut diperiksa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan sendiri,” ucapnya, dikutip dari Kanal YouTube Kompas.com.

Diberitakan sebelumnya, Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin impor gula saat ia menjabat sebagai Mendag pada 2015-2016.

Dalam kasus tersebut, Kejagung mengungkapkan Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta, PT AP, pada 2015 silam.

Padahal pada tahun tersebut, Indonesia dalam keadaan kelebihan stok gula atau tak mengalami kekurangan gula.

Tak hanya Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Terbaru, Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. []

Gugatan praperadilan yang diajukan Tom Lembong terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula.

Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menilai penetapan tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) cacat hukum.

Sebab itu pihaknya meminta agar kliennya dibebaskan dari tahanan.

“Kami juga meminta agar klien kami dibebaskan dari tahanan,” kata Ari dalam keterangannya Selasa 5 November 2024, dikutip dari Kompas TV.

Ari menambahkan, sejumlah poin yang menjadi dasar dalam permohonan pengajuan praperadilan Tom Lembong tersebut.

Di antaranya, penetapan tersangka tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Tim penasihat hukum menilai bahwa bukti yang digunakan oleh kejaksaan tidak memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga penetapan tersangka menjadi cacat hukum,” ujarnya.

Selain itu, pihak Tom Lembong juga mengklaim penyidikan dilakukan secara sewenang-wenang.

“Tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga menyebut tidak ada alasan yang cukup mengkhawatirkan bahwa kliennya akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Tim kuasa hukum juga menilai tidak ada bukti yang menunjukkan kliennya melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi.

Diberitakan sebelumnya, Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin impor gula saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015-2016.

Dalam kasus tersebut, Kejagung mengungkapkan Tom Lembong memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta, PT AP, pada 2015 silam.

Padahal pada tahun tersebut, Indonesia dalam keadaan kelebihan stok gula atau tak mengalami kekurangan gula.

Tak hanya Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Saat ini keduanya telah ditahan Kejagung untuk waktu 20 hari pertama terhitung sejak Selasa 29 Oktober 2024.

Menurut Kejagung, Tom Lembong diduga telah merugikan negara sebesar Rp 400 miliar. []

Tom Lembong ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam impor gula.

Namun, penetapan tersangka Tom Lembong tersebut menuai sorotan dari berbagai pihak.

Salah satunya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan.

Menurut Anthony, penetapan tersangka Tom Lembong sarat dengan unsur politisasi.

Anthony menilai ada ketidaksesuaian dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kejagung dalam kasus impor gula.

Di mana, tuduhan surplus gula pada Mei 2015 tidak sesuai. Sebab, sejak lama Indonesia terkenal negara net-impor gula.

“Indonesia ini net-importir gula sejak lama. Jadi kalau dikatakan surplus itu sudah tidak mungkin apalagi yang katanya Mei ada itu rapat koordinasi mengatakan surplus. Itu sudah tidak mungkin karena itu sudah harus ada impor terus,” kata Anthony dikutip Senin, (4/11/2024).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa negara impor 3,3 juta ton pada Mei 2015.

Oleh karena itu, ia menilai penetapan tersangka terhadap Tom Lembong oleh Kejaksaan terkesan pemaksaan.

“Jadi, itu satu adalah tidak mungkin jadi saya setuju bahwa ini adalah satu pemaksaan yang untuk mentersangkakan Tom Lembong,” ucap Anthony.

Lebih lanjut, Anthony juga menyoroti pemberian izin impor gula kristal mentah tersebut yang hanya 105.000 ton untuk keperluan industri.

Artinya, lanjut dia, hanya sekitar 3,1 persen dari total impor gula tahun 2015.

“Jadi, kalau kita lihat sulit sekali untuk mentersangkakan dia dengan 105 ribu ton impor. Cuma satu celah saja yaitu menyalahgunakan wewenang, yaitu tidak surplus, tetapi dia impor. Kita mesti lihat dan saya yakin kalau nanti itu dibuktikan itu tidak mungkin ada surplus,” kata Anthony.

Ia juga menyoroti dasar hukum yang digunakan Kejaksaan Agung untuk mentersangkakan Tom Lembong, yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula. []

Diky berujar, kebijakan impor gula di Kementerian Perdagangan tak hanya dilakukan saat Tom Lembong menjabat sebagai menteri. Oleh karenanya, pihak lain yang diduga terlibat perlu diusut.

“ICW mendesak agar penyidik juga melakukan pengembangan kasus, khususnya untuk menemukan aktor-aktor lain yang diduga terlibat,” ujar Diky kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

“Sebab, jika dicermati lebih lanjut, kebijakan impor gula kristal mentah tidak hanya dilakukan sepanjang tahun 2015–2016, tapi juga berlanjut ke tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Selain itu, Diky juga meminta Kejagung turut mengusut potensi keterlibatan kementerian lain dalam kebijakan tersebut.

Kata Anies, seharusnya dirinya dan Tom Lembong saling bertemu di Yogyakarta hari ini.

Hal itu ia sampaikan lewat akun X-nya @aniesbaswedan Sabtu 2 November 2024.

Anies menuturkan, sejatinya hari ini ia bersama Tom Lembong akan menjadi pembicara di Fakultas yang sama di kegiatan Seminar Forum Studi Diskusi dan Ekonomi FEB UGM

“Hari ini, 2 November 2024, adalah hari yang sudah lama direncanakan untuk bersama Tom Lembong di Jogja. Saya ke Jogja hari ini untuk hadiri reuni FEB UGM, dan Tom Lembong terjadwal sebagai pembicara sore ini di fakultas yang sama, pada acara Seminar Forum Studi Diskusi dan Ekonomi FEB UGM,” tulis Anies di akun X-nya.

Mantan Calon Presiden itu pun menuturkan bahwa dirinya akan mampir ke lokasi di mana Tom Lembong menjadi pembicara.

Dia juga sudah berencana mengajak Tom Lembong ke tempat-tempat favoritnya di Minggu esok hari

“Tadinya sore ini saya akan mampir sebentar ke acara FSDE saat Tom sedang ceramah. Lalu, kita berencana akan berkegiatan bersama di Jogja esok hari Minggu, dan saya bisa menunjukkan tempat-tempat favorit saya di kota Jogja kepada Tom,” jelas Anies.

Namun rencana itu tidak akan terjadi. Sebab, saat ini kata dia, dirinya berada Jogja, sedangkan Tom berada di dalam tahanan.

Anies pun juga tak lupa menyampaikan semangat dan harapan bagi Tom Lembong.

“Kini, rencana itu tak dapat terlaksana. Hari ini saya di Jogja, dan Tom berada dalam tahanan,” ungkapnya.

“Stay strong, Tom, as you have always been!,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menetapkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi importir gula di lingkungan Kementerian Perdagangan pada Selasa (29/10/2024). []