Penolakan itu dibacakan oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2024.

“Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres 2024 yang sedang berlangsung dan kelanjutannya,” kata Din dengan tegas.

Din juga menyebut, para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 sangat menyimpang jika dilihat dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pelaksanaan Pilpres 2024 juga dinilai menyimpang dari etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan.

Din menyebut, dugaan kecurangan terjadi sejak tahapan hingga penayangan quick count atau hitungan cepat, dan real count KPU.

“Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal ini ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Din Syamsuddin dan para tokoh lainnya juga berpandangan bahwa Pemilu 2024 telah terjadi dengan berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap masyarakat.

Dia juga menyinggung pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Tak hanya itu, para tokoh juga menyoroti keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemberian bansos yang dilaksanakan jelang pemungutan suara.

Mereka juga mempersoalkan indikasi penggelembungan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pasangan Prabowo-Gibran.

Terakhir, para tokoh mempersoalkan rekayasa dari data Informasi dan Teknologi (IT) milik KPU.

“Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri, dan dirancang menguntungkan pasangan nomor urut 2,” pungkas Din Syamsuddin.

Untuk diketahui, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 135 tokoh, diantaranya mantan Menteri Agama RI Jenderal TNI (Purn) Fachrur Razi, pakar telematika Roy Suryo hingga mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko. (*)