Menurut Todung, Hasto yang saat ini ditahan oleh KPK adalah tahanan politik, bukan pelaku kriminal.

“Kami dari tim penasihat hukum dan keluarga besar PDIP yakin bahwa ini adalah kasus politik. Hasto Kristiyanto adalah korban politik, tahanan politik,” tegas Todung dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.

Todung menuding KPK telah menggunakan kekuasaannya untuk menyeret Hasto ke jalur hukum dengan niat jahat dan kepentingan tertentu.

“KPK seharusnya tidak menjadi instrumen politik untuk menekan pihak yang berbeda pendapat. Ini adalah bentuk persekusi dengan malicious hatred atau intention,” jelasnya.

Ia juga berharap majelis hakim yang akan mengadili kasus Hasto dapat bersikap adil dan tidak memihak.

“Saya berharap majelis hakim bisa menangkap jeritan keadilan dari banyak orang, bukan hanya dari Hasto Kristiyanto,” ujar Todung.

Kasus ini bermula ketika Hasto dan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada akhir tahun lalu.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW (Penggantian Antar Waktu) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku, yang hingga kini masih buron.

Selain itu, Hasto juga dituding menghalangi proses penyidikan atau melakukan obstruction of justice.

Berkas perkara ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada 7 Maret 2025, dengan sidang perdana yang rencananya akan digelar pada 14 Maret mendatang.

PDIP sendiri terus membela Hasto, menyebut kasus ini sebagai upaya sistematis untuk menjatuhkan figur penting partai.

“Ini bukan sekadar kasus hukum, tapi permainan politik yang melibatkan kekuasaan,” tambah Todung. []

Pemanggilan Listyo kata dia untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.

Selain itu Tim Hukum Ganjar-Mahfud juga ingin mendalami dugaan intimidasi yang dilakukan oknum kepolisian dalam tahapan Pilpres 2024.

Dugaan intimidasi oknum aparat ini menjadi salah satu permasalahan yang didalilkan tim hukum Ganjar-Mahfud maupun Anies-Muhaimin dalam gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK.

“Kenapa Kapolri, karena nanti akan diperlihatkan bahwa cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, pihak polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi, yang terlibat dengan ketidaknetralan dalam kampanye,” ujar Todung di gedung MK, Selasa 2 April 2024. []

Menurut Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, seluruh berkas pendaftaran perselisihan hasil pemilu sudah disiapkan.

Mulai dari barang bukti, saksi hingga para kuasa hukum yang akan mengikuti sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kata Todung, pihak 03 sudah menyiapkan 30 pengacara,30 saksi dan 10 ahli dalam gugatan hasil Pilpres ini.

Dalam permohonan gugatan tim hukum akan membeberkan sejumlah catatan keberatan dalam gugatan hasil Pilpres yang akan didaftarkannya.

“Kita ingin mencari kebenaran konstitusional dan MK adalah tempat untuk mencari keputusan konstitusional,” ujar Todung, Jumat 22 Maret 2024.

Todung juga memastikan apakah Ganjar dan Mahfud akan hadir saat pendaftaran

Menurutnya dalam pendaftaran nanti lebih banyak tim hukum dan para kuasa hukum.

“Tim khusus memiliki beberapa divisi di mana tim hukum berperan sebagai ujung tombak,” tulis TPN Ganjar-Mahfud MD dalam rilis yang diterima, Senin (19/2/2024). “Dipimpin oleh dua advokat senior, dengan Todung Mulya Lubis sebagai Ketua dan Henry Yosodiningrat sebagai Wakil Ketua.”

Keduanya akan bergerak langsung di bawah koordinasi Ganjar dan Mahfud. Dalam menjalankan tugasnya, Tim ini juga diperkuat oleh pakar-pakar dibidang hukum, audit forensik IT, politik, ekonomi, sosiologi, komunikasi, dan psikolog.

“(Mereka) sedang bekerja mengumpulkan, menyelidiki dan membuktikan adanya korelasi antara berbagai kebijakan dan langkah Presiden Jokowi dengan perilaku pemilih yang secara TSM telah menguntungkan paslon 02 (Prabowo-Gibran) secara melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” tambah TPN Ganjar-Mahfud.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, mengajukan sengketa Pilpres ke MK adalah satu-satunya jalan untuk memastikan Pilpres 2024 berjalan bersih, transparan, jujur dan adil.

“Kita ingin membangun sistem pemilu yang benar-benar bersih, transparan, jujur, adil dan bertanggung jawab kepada publik, dan satu-satunya jalan adalah kita harus pergi ke MK,” kata Todung Mulya Lubis di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024.

Namun, lanjut Todung, rencana mengajukan sengketa pilpres ke MK masih terlalu dini untuk dibicarakan.

Selain itu, kata Todung, TPN Ganjar-Mahfud juga akan menempuh jalur hukum lainnya untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 melalu Bawaslu dan melapor ke polisi apabila ditemukan pelanggaran tindak pidana.

“Tapi dalam hal sengketa pilpres, saya kira pilihan kita, dan ini pilihan yang konstitusional adalah mengikuti jalan konstitusional yaitu menggugat ke MK. Jalan konstitusional itu adalah mengajukan penyelesaian sengketa pilpres,” tuturnya.

Todung berharap, kelak MK mengambil keputusan yang adil. Dia mengingatkan, bahwa Anwar Usman yang merupakan pamannya cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tidak diperbolehkan menjadi anggota majelis hakim yang menyidangkan perkara sengketa pemilu setelah dicopot dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

“Ya kita berharap MK bisa menjadi penjaga konstitusi, the guardian of constitution yang betul-betul menjalankan fungsinya,” ucapnya.

Menurut rekapitulasi KPU per Jumat, 16 Februari 2024 pukul 23.00 WIB, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih dukungan 24,94 persen, Prabowo-Gibran 57 persen, dan Ganjar-Mahfud 18 persen. (*)