Perakitan dan sortir kotak suara telah dilaksanakan selama 2 hari, Sabtu-Minggu, 12-13 Oktober 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Pekalongan yang berada di Jalan Industri, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda saat ditemui Eranasional di Gudang Logistik mengungkapkan bahwa, kotak suara untuk Pilkada Kota Pekalongan Tahun 2024 yang diterima KPU pada 6 Oktober 2024 lalu sejumlah 868 buah.

Ratusan kotak suara itu untuk kebutuhan 430 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dimana, masing-masing TPS 2 buah kotak suara. Sisa 8 kotak suara diperuntukkan untuk 4 kecamatan yang ada, masing-masing kecamatan juga mendapatkan 2 buah.

“Kita lakukan proses perakitan sekaligus sortir kotak suara. Dari hasil sortir, ditemukan ada 4 kotak suara yang kondisinya kurang baik,” ucapnya saat ditemui di Gudang Logistik KPU Kota Pekalongan, Selasa, 15 Oktober 2024.

Menurutnya, 4 buah kotak suara yang rusak itu selanjutnya akan dilaporkan ke KPU Pusat untuk mendapatkan kotak suara pengganti. Perakitan dan sortir kotak suara ini rampung selama 2 hari dengan melibatkan 10 orang pekerja, termasuk dari pegawai internal KPU.

“Selain kotak suara yang sudah datang, kami juga sudah menerima sebagian sampul sejumlah 6.043 lembar, namun belum kami sortir. Tinta juga sudah kami terima beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Sementara untuk surat suara pihaknya masih menunggu, dan kemungkinan surat suara dijadwalkan 23-25 Oktober 2024 sudah dalam posisi dicetak. (em-aha)

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan prakiraan cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) saat hari pemungutan suara sebagai informasi pendahuluan yang penting. Kotak suara yang terdapat surat suara dan logistik lain juga bakal dilapisi plastik untuk menghindari logistik pemilu dari tumpahan cairan, termasuk air hujan.

“Kotak suara yang berisikan logistik tidak hanya karton yang berlapiskan duplex, tapi juga akan dilapisi lagi dengan plastik untuk melindungi dari cairan seperti air hujan,” kata Idham kepada Media Indonesia, Kamis (8/2/2024).

Pelapisan kotak suara dengan plastik dilakukan saat dikirim dari panitia pemungutan saura (PPS) di tingkat kelurahan ke tempat pemungutan suara (TPS). Kondisi serupa saat kontak suara dikembalikan ke kelurahan setelah penghitungan suara.

KPPS terdiri dari 1 orang ketua yang merangkap anggota serta 6 orang anggota. Berikut tugas, tanggung jawab dan gaji KPPS di Pemilu 2024.

Sesuai buku panduan KPPS, setiap anggota KPPS memiliki tugas masing-masing, berikut penjelasannya:

Hal itu disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik.

Kata dia, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei, Taiwan, akan mengirimkan surat suara kepada pemilih dengan metode pos mulai 2 hingga 11 Januari 2024 atau 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yakni 14 Februari 2024.

“Insya Allah, PPLN Taipei akan mendistribusikan atau mengirim surat suara pos pada tanggal 2 hingga 11 Januari 2024 sesuai dengan apa yang KPU atur di Lampiran 1 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023,” kata Idham di Jakarta, Senin 1 Desember 2023.

Menurut dia, pengiriman surat suara itu telah sesuai dengan lampiran PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Idham berharap pengiriman surat suara dapat berjalan dengan lancar.

Eranas – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi memulai proses pencetakan perdana logistik surat suara Pemilihan Umum (Pemilu)  2019, Minggu (20/1). Kegiatan yang dilakukan serentak di tiga provinsi ini (Jakarta, Jawa Timur serta Sulawesi Selatan) ini sekaligus menjadi bentuk transparansi KPU.

Komisioner KPU Ilham Saputra bersama Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam serta Direktur Politeknik Media Kreatif Purnomo Ananto memantau langsung proses produksi perdana yang dilaksanakan di dua konsorsium, PT Gramedia, di Jalan Palmerah Selatan, Jakarta, serta PT Aksara Grafika Pratama di Cakung, Jakarta Timur.

Di kedua tempat tersebut, Ilham Saputra berkesempatan menekan tombol tanda dimulainya proses produksi surat suara. Rombongan selanjutnya berkesempatan untuk melihat proses pencetakan surat suara juga melakukan proses control kualitas (quality control) atas hasil cetak yang telah dilakukan.

Menurut Ilham, kegiatan proses produksi perdana surat suara Pemilu 2019 itu adalah bentuk transparansi KPU sekaligus pemberitahuan kepada masyarakat bahwa proses cetak surat suara untuk pemilu telah dimulai.

“Penting bagi masyarakat mengetahui informasi terkait dimulainya proses produksi surat suara ini agar terhindar dari berita bohong (hoaks). Apalagi sebelumnya sempat beredar hoaks terkait surat suara yang dikhawatirkan menggerus kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara,” jelas Ilham.

Dengan pencetakan perdana surat suara itu, Komisioner KPU Ilham Saputra sekaligus menepis tudingan adanya surat suara yang diproduksi diluar negeri, bahkan sudah tercoblos.

“Saya tegaskan seluruh surat suara dicetak di dalam negeri,” tegas Ilham.

Ilham berharap kesadaran masyarakat terhadap proses awal produksi surat suara juga membuat proses produksi bisa terawasi secara bersama. Apalagi bersama diketahui produksi surat suara sendiri dibatasi hanya selama 60 hari.

“Saya kira dengan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan percetaka, kami optimis percetakan selama 60 hari bisa sesuai target,” tambah Ilham.

PT Gramedia Jakarta yang pertama dikunjungi merupakan satu dari enam konsorsium yang bertugas mencetak surat suara pemilu 2019. Dari konsorsium yang terdiri dari 9 perusahaan ini, total surat suara yang dicetak sejumlah 292.019.984 lembar (31,07 persen) dan diperuntukkan untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat serta Sulawesi Selatan.

“Nilai kontraknya Rp193.635.812.200 atau 32,09 persen dari total nilai kontrak,” jelas Ilham.

Adapun untuk konsorsium kedua PT Aksara Grafika Pratama jumlah surat suara yang diproduksi mencapai 68.176.374 lembar (7,25 persen), dan diperuntukkan untuk surat suara pemilu di Provinsi Banten serta Lampung. “Dengan nilai kontrak Rp36.939.634.064 atau 6,12 persen dari total nilai kontrak,” tambah Ilham.

Sebagaimana diketahui total keseluruhan surat suara yang diproduksi untuk kebutuhan Pemilu 2019 mencapai 939.879.651 lembar. “Kalau sama-sama kita lihat, tadi surat suara yang diproduksi ada sampel yang diambil untuk dicek apakah sudah memenuhi klasifikasi yang tertuang dalam kontrak. Jadi gambar, warna harus sesuai,” lanjut Ilham.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar dalam kesempatan itu memastikan proses pengawasan melekat akan dilakukan Bawaslu disetiap perusahaan percetakan yang memproduksi surat suara Pemilu 2019. Pengawasan dilakukan baik dalam bentuk kualitas hasil cetak maupun jumlah.

“Pengawasan dalam produksi seperti itu, karena satu suara pun tidak boleh lebih keluar dari setiap perusahaan percetakan,” kata Fritz.

Anggota DKPP Alfitra Salam singkat menyebut kehadirannya turut serta memantau proses produksi perdana surat suara Pemilu 2019 adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KPU benar telah berjalan.

Menurut Alfitra sebagai lembaga pengawas penyelenggara pemilu, pihaknya hanya menerima laporan apabila ada etik yang dilanggar oleh KPU maupun Bawaslu. “Dengan ini kita sama-sama melihat bahwa proses produksi sudah benar dilakukan,” kata Alfitra. (KPU/Setkab)