Petinggi badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyuap untuk percepatan eksekusi sengketa lahan di PN Depok.

Demikian terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada KPK dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/4/2026).

Adapun lahan seluas 6.520 M2 yang ingin dipercepat eksekusi berlokasi di Kelurahan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Turut serta melakukan tindak pidana memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu berupa uang sejumlah Rp 850.000.000, kepada pejabat yaitu kepada I Wayan Eka Mariarta selaku Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Negeri Depok, kepada Bambang Setyawan selaku Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok dan kepada Yohansyah Maruanaya selaku Jurusita Pengadilan Negeri Depok.

“Dengan maksud supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu supaya I Wayan Eka Mariarta, Bambang Setyawan, Yohansyah Maruanaya melakukan percepatan eksekusi lahan seluas 6.520 M2 dikelurahan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat atas perkara gugatan perdata PT Karabha Digdaya melawan Sarmilih Dkk berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3665 K/Pdt/2024 tanggal 30 September 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 691/Pdt/2023/PT BDG tanggal 05 Desember 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 335/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 12 September 2023,” kata jaksa.

PT Karabha Digdaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan properti dan penyediaan jasa rekreasi yang kepemilikan sahamnya dimiliki Kementerian Keuangan sejumlah 100%.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Karabha Digdaya mengelola beberapa unit bisnis utama yaitu Penyedia Jasa Lapangan Golf yang dioperasikan melalui brand Emeralda Golf Club dan Property and Estate yang mencakup pengelolaan serta pengembangan kawasan hunian dan property
antara lain Cimanggis Golf Estate serta Cluster Umma Arsa.

Awalnya pada tahun 2022 PT Karabha Digdaya melakukan gugatan perdata terhadap Sarmilih Dkk karena melakukan perbuatan melawan hukum menempati lahan milik PT Karabha Digdaya seluas 6.520 M2 di Kelurahan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat.
Atas gugatan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3665 K/Pdt/2024 tanggal 30 September 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 691/Pdt/2023/PT BDG tanggal 05 Desember 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 335/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 12 September 2023 dimenangkan oleh PT Karabha Digdaya dengan salah satu amar putusan menghukum Sarmilih Dkk untuk mengosongkan dan menyerahkan lahan tersebut kepada PT Karabha Digdaya.

“Pada tanggal 14 Januari 2025 PT Karabha Digdaya menunjuk Advokat dari Kantor S&P Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Sku-001/ DIR/ PT KD/ I/ 2025 untuk membuat dan mengajukan permohonan eksekusi atas tanah objek sengketa seluas 6.520 M2 di Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok,” terang jaksa.

30 Januari 2025, Kantor S&P Law Office mengirimkan surat No. 001/S&P/PT KD PMHN-EKSEKUSI/I/2025 kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok perihal Permohonan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung No. 3665 K/Pdt/2024 tanggal 30 September 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 691/Pdt/2023/PT BDG tanggal 05 Desember 2023 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 335/Pdt.G/2022/PN Dpk tanggal 12 September 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

“Karena pelaksanaan eksekusi belum juga dilakukan sejak tahun 2024, selanjutnya Terdakwa dan Berliana Tri Kusuma berinisiatif untuk bertemu dengan I Wayan Eka Mariarta dengan maksud agar dapat mempercepat proses pelaksanaan eksekusi oleh karena PT Karabha Digdaya ingin segera melakukan pengelolaan atas tanah tersebut. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2025 Berliana Tri Kusuma menghubungi Bambang Setyawan melalui pesan Whatsapp menanyakan apakah Direksi PT Karabha Digdaya dapat bersilaturahmi dengan I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan. Pada saat itu Bambang Setyawan menyampaikan bahwa I Wayan Eka Mariarta dan dirinya sedang dinas ke Semarang,” ujar jaksa.

Bambang disebut meminta Yohansyah bertindak sebagai satu pintu yang menjembatani kebutuhan PT Karabha Digdaya dengan PN Depok. Melalui Yohansyah, Wayan Eka dan Bambang meminta fee sebesar Rp 1 miliar kepada PT Karabha Digdaya melalui Berliana Tri Kusuma.

Berliana kemudian melaporkan permintaan fee itu kepada Trisnadi. Atas permintaan itu, PT Karabha Digdaya menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi Rp 850 juta.

Yohansyah Maruanaya menyampaikan kepada Berliana Tri Kusuma untuk “Kontribusi/ fee eksekusi” sejumlah Rp 1.000.000.000 dan telah disetujui oleh “Atasan” serta “Atas Arahan Atasan Semua Satu Pintu Di Jurusita.

Namun pada saat itu Berliana Tri Kusuma hanya menyanggupi sejumlah Rp 850.000.000 karena PT Karabha Digdaya masih harus menanggung biaya keamanan sejumlah Rp 150.000.000 dan Berliana Tri Kusuma meminta waktu untuk melaporkan lebih dulu kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya oleh karena Berliana Tri Kusuma tidak dapat memutuskannya sendiri melainkan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Terdakwa.

“Yohansyah Maruanaya menyampaikan penyerahan uang kontribusi/ fee eksekusi lahan tersebut agar dilakukan setelah proses eksekusi riil selesai dilaksanakan dan disetujui oleh Berliana Tri Kusuma,” ucap jaksa.

Pada 29 Januari 2026 kemudian dilakukan Eksekusi Riil sesuai dengan Penetapan Eksekusi Nomor: 7/ Pdt.Eks.Peng/ 2025/ PN.Dpk Jo. Nomor: 335/ Pdt.G/ 2022/ PN.Dpk Jo. Nomor: 691/ PDT/ 2023/ PT.BDG Jo. Nomor: 3665 K/ Pdt/ 2024 tanggal 14 Januari 2026 yang dilaksanakan oleh Yohansyah Maruanaya selaku Jurusita dengan disaksikan oleh Trisno Widodo, Kurnia Imam Rianandar dan Jokki Obi Mesa Situmeang.

Yohansyah lalu menemui I Wayan dan menyampaikan eksekusi lahan PT Karabha Digdaya telah selesai dilaksanakan.

“I Wayan Eka Mariarta memberikan arahan kepada Yohansyah Maruanaya untuk hati-hati dalam menerima biaya kontribusi/ fee eksekusi lahan yang sudah disepakati sebelumnya,” ungkap Jaksa.

Adapun penyerahan uang kemudian dilakukan pada Kamis tanggal 5 Februari 2026 di Emeralda Golf Club Depok. Setelah penyerahan uang, petugas KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk Yohansyah.

“Tidak berapa lama kemudian petugas Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Yohansyah Maruanaya beserta 1 buah tas laptop hitam bertuliskan Lenuvo yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 850.000.000 di sekitar Emeralda Golf Club Kota Depok,” tandas jaksa.

Jaksa mendakwa Trisnadi Yulrisman dengan Pasal 605 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal VII Angka 48 Pasal 605 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kemudian, Pasal 605 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal VII angka 48 Pasal 605 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Serta Pasal 606 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal VII angka 49 Pasal 606 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. []

Dalam amar tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim memerintahkan organisasi advokat untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Marcella Santoso dari profesinya sebagai pengacara. Langkah itu dinilai sebagai konsekuensi etik dan hukum atas perbuatannya yang disebut terbukti memberikan suap kepada hakim agar menjatuhkan putusan lepas terhadap tiga korporasi besar di sektor sawit.

Jaksa menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya mencederai proses peradilan, tetapi juga merusak integritas profesi advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Profesi advokat, menurut jaksa, memiliki kewajiban menjaga kehormatan dan martabat hukum, sehingga ketika terbukti terlibat dalam praktik suap, sanksi etik berupa pemberhentian tetap dinilai relevan dan proporsional.

Selain meminta pencabutan status advokat, jaksa juga menuntut Marcella dengan pidana penjara selama 17 tahun. Ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan subsider 150 hari kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar.

Tidak hanya itu, jaksa turut menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp21,6 miliar. Jika uang pengganti tersebut tidak dilunasi dan harta bendanya tidak mencukupi untuk disita, maka terdakwa dituntut menjalani tambahan pidana penjara selama 8 tahun.

Dalam dakwaan dan tuntutan yang dibacakan di persidangan, jaksa menilai perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia juga disebut melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

]]> https://eranasional.com/98354/perkara-suap-hakim-cpo-jaksa-tuntut-pencabutan-profesi-advokat-marcella/feed 0 Aditya https://eranasional.com/88301/usut-korupsi-kemnaker-kpk-sita-8-mobil-dan-geledah-7-lokasi https://eranasional.com/88301/usut-korupsi-kemnaker-kpk-sita-8-mobil-dan-geledah-7-lokasi#respond Sat, 24 May 2025 08:52:56 +0000 https://eranasional.com/88301/usut-korupsi-kemnaker-kpk-sita-8-mobil-dan-geledah-7-lokasi Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus suap dan gratifikasi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan.

Penggeledahan dilakukan di tujuh lokasi untuk mendalami kasus suap dan gratifikasi terkait dengan . Total delapan mobil dan satu motor disita penyidik.

“Penyidik sampai dengan hari kemarin (22/5) telah melakukan penggeledahan di tujuh lokasi yaitu satu kantor di Kemenaker dan enam merupakan rumah dari pihak-pihak terkait. Total delapan mobil, satu motor disita. Semuanya sudah berada di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (23/5/2025).

Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan hari pertama dilakukan pada Selasa, 20 Mei 2025. Lokasi penggeledahan ada di Kementerian Ketenagakerjaan dan rumah pihak terkait. Di lokasi tersebut penyidik KPK menyita tiga buah mobil.

Pengeledahan kedua dilaksanakan pada Rabu, 21 Mei 2025, di tiga rumah. Penyidik mengambil tiga mobil dan satu motor dari lokasi tersebut. Penyidik kemudian menggeledah tiga rumah pihak terkait pada Kamis dan menyita dua mobil.

Budi menyebut penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian sekaligus asset recovery. “Penyitaan untuk kepentingan pembuktian sekaligus asset recovery,” pungkas dia.

“Januari diterima sejumlah 348 laporan, dengan total jumlah 395 objek gratifikasi. Terdiri dari 224 laporan dari Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) dan 124 pelaporan individu,” kata Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Antara, Sabtu (15/3/2025).

Pada periode Februari, diterima sejumlah 341 laporan, dengan total jumlah 379 objek gratifikasi. Terdiri dari 231 laporan dari UPG dan 110 pelaporan individu.

Total 689 Laporan tersebut berasal dari 488 kementerian/Lembaga, 125 BUMN/BUMD/anak perusahaan; dan 76 pemerintah daerah.

Kemudian total 774 objek gratifikasi tersebut, terdiri dari:
1. 254 dalam bentuk uang/voucher/logam mulia/alat tukar lainnya.
2. 203 Karangan bunga/hidangan berlaku umum/makanan/minuman kemasan dengan masa berlaku.
3. 70 Cendera mata/plakat/barang dengan logo instansi pemberi.
4. 26 Tiket perjalanan/jamuan makan/fasilitas penginapan/fasilitas lainnya.
5. 221 barang lainnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jakarta, Patris Yusrian Jaya, menyebut bahwa uang itu kemudian ditransfer Azam ke salah satu pegawai honorer di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Diduga uang itu kemudian mengalir ke sejumlah pihak.

“Oleh saudara AZ [Azam], uang ini sudah digunakan untuk kepentingan pribadi, membeli aset, dan sebagian lagi masuk di rekening istri,” ujar Patris dalam konferensi pers di Kejati Jakarta, Kamis (27/2/2025) malam.

Bahkan, kata dia, dari hasil pemeriksaan, uang itu juga turut mengalir ke sejumlah jaksa lainnya yang kini tengah ditelusuri penyidik.

“Kemudian, dari pemeriksaan tim penyidik, bahwa uang yang didapat oleh JPU AZ [Azam] ini juga mengalir ke beberapa oknum jaksa yang sekarang sedang ditelusuri oleh penyidik untuk membuktikan keterangan-keterangan itu,” tutur dia.

Adapun perkara ini bermula pada pada 23 Desember 2023 ketika JPU pada Kejari Jakarta Barat mengeksekusi pengembalian barang bukti uang korban robot trading Fahrenheit dengan terpidana Hendry Susanto. Total barang bukti yang akan dikembalikan itu senilai Rp 61,4 miliar.

Menurut dia, praktik suap tersebut bukan hanya memalukan, mencoreng, dan merendahkan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional.

Karena menurut dia kegiatan tersebut merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

Pernyataan ini merespons peristiwa puluhan warga negara asing (WNA) asal China diduga menjadi korban pemerasan petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Kasus pemerasan ini terungkap usai tersebarnya surat yang berasal dari Kedutaan Besar China di Indonesia.

“Ini bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan terhadap keamanan negara,” tegas Hasanuddin, Minggu 2 ebruari 2025.

Dia menambahkan, imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara Indonesia dengan negara lain.

“Fungsinya menyaring orang-orang yang masuk ke negara supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung,” imbuhnya.

Politikus PDIP itu meminta kasus ini harus ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akar-akarnya, jangan sampai perilaku suap di Bandara terus terjadi.

Seluruh yang terlibat harus dipecat dan dilakukan perombakan organisasi di sana.

“Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengaku pihaknya telah mencopot semua petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soetta yang diduga terlibat pemerasan.

Agus mengaku pihaknya telah menerima laporan dan data terkait kasus-kasus dugaan pemerasan di Bandara Soetta.

“Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua petugas yang namanya ada di data Kedubes China dari penugasan di Soetta, kami ganti,” kata Agus dikutip Kompas.com, Sabtu 1 Februari 2025.

Agus menegaskan pihaknya tidak menoleransi kasus pemerasan ini, dan semua pihak yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan.

“Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban,” katanya. []

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam mengatakan bahwa WNA China yang berinisial LB dan LJ itu kini berada di ruang detensi Ditjen Imigrasi, menunggu pemulangan ke negara asal. Keduanya juga sedang diperiksa lebih lanjut.

“Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Godam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/1/2025).

Konten tersebut diunggah oleh akun TikTok @stellaroptics888. Setelah viral pada tanggal 17 Januari 2025, Ditjen Imigrasi melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara langsung (real time), mulai dari kedatangan dua WNA China tersebut hingga mereka keluar dari area pemeriksaan keimigrasian.

Sejauh ini sudah ada dua anggota DPR dari Komisi XI periode 2019-2024 yang diperiksa oleh KPK, yakni Heri Gunawan dari Partai Gerindra dan Satori dari Partai NasDem.

“Ini sedang kita dalami (aliran dana), apakah hanya pada dua orang yang sudah kita panggil, atau kepada yang lainnya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers, Rabu (8/1/2025).

Asep menuturkan, pendalaman masih dilakukan karena adanya keterangan dari Satori yang menyatakan semua anggota Komisi IX DPR RI mendapatkan dana tersebut.

Hal itu terungkap lewat kesaksian istri Mangapul, Martha Panggabean, saat dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur yang menjerat suaminya, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Awalnya Martha menyampaikan bahwa uang SGD 36.000 itu berada di dalam tas berwarna hitam yang ditemukan di apartemen suaminya. Uang itu sempat diminta untuk disimpan oleh Mangapul hingga akhirnya sang istri diminta untuk menyerahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Usai penyerahan uang itu, Martha mengaku kembali menemui Mangapul. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun mencecar Martha terkait reaksi suaminya usai uang sebesar SGD 36.000 itu dikembalikan ke penyidik Kejagung.

“Apa yang disampaikan Pak Mangapul waktu itu?” tanya jaksa kepada Martha dalam persidangan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (7/1/2025).

“Saya pastikan penanganan perkara a quo berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari segala bentuk intervensi. Profesional artinya prosedural dan tuntas,” kata dia ketika dikonfirmasi pada Selasa (19/11/2024).

Saat ini, penanganan kasus itu tak hanya dilakukan oleh penyidik di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tapi juga Dittipikor Bareskrim Polri.

Progres penanganan kasus itu pun berjalan dengan baik. Pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak kejaksaan agar kasus itu segera dilimpahkan kemudian disidangkan.

“Di mana tim penyidik saat ini masih memenuhi petunjuk P-19 dan hasil koordinasi dengan JPU pada Kantor Kejati DKI Jakarta,” ucap dia.

Dalam kasus ini, Firli ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dengan jeratan Pasal 12 e atau 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor.

Firli pernah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan karena menilai penetapannya sebagai tersangka tidak sah. Namun, gugatan itu diputus tidak dapat diterima.

Atas hal itu Firli kembali mengajukan praperadilan lagi ke PN Jakarta Selatan. Permohonan praperadilan kedua itu disampaikan Firli Bahuri pada Senin, 22 Januari 2024. Namun kembali dicabut dengan alasan teknis dan perlu elaborasi lebih jauh.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan pihaknya kecewa terhadap putusan itu. Dia mengeklaim KPK telah mengantongi dua alat bukti dalam penetapan Sahbirin sebagai tersangka.

“KPK menyayangkan putusan praperadilan atas pemohon SHB [Sahbirin] selaku Gubernur Kalimantan Selatan,” ujar Tessa kepada wartawan, Selasa (12/11/2024).

“Di mana dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan tersangka pada tahap awal penyidikan dengan minimal dua alat bukti,” lanjut dia.

Penetapan tersangka tersebut, lanjutnya, telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Bahwa pada penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, salah satu tugasnya adalah untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup yang selanjutnya untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka,” jelasnya.

Tessa kemudian menyinggung soal kewenangan khusus yang dimiliki KPK dalam mendalami suatu kasus. Menurutnya, hakim mempertimbangkan kewenangan khusus yang dimiliki KPK tersebut.

“Perlu kita pahami juga bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah lex spesialis atau khusus, ya, sehingga sepatutnya hakim mempertimbangkan kewenangan lex spesialis yang dimiliki oleh KPK tersebut,” papar dia.

Meski tak sesuai harapan KPK, Tessa menekankan pihaknya tetap menghormati keputusan hakim yang mengadili praperadilan Sahbirin Noor.

“Namun demikian, KPK tetap menghormati putusan hakim praperadilan yang sudah ditetapkan dan KPK akan segera mempelajari risalah putusan tersebut untuk dipertimbangkan apa langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil,” pungkasnya.

Ronald yang merupakan anak mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Edwar Tannur itu ditangkap di sebuah perumahan di Surabaya, Jawa Timur.

“Iya benar, Ronald Tannur tadi diamankan sekira pukul 14.40 di Perumahan Victoria Regency Surabaya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi, Minggu (28/10/2024).

Harli menyampaikan, penangkapan Ronald Tannur merupakan tindak lanjut terhadap proses eksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

“Terkait pelaksanaan atau eksekusi MA,” kata Kapuspenkum.

MA membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur di tingkat kasasi. Dalam putusannya, lembaga tertinggi Yudikatif itu menjatuhkan hukuman lima tahun pidana penjara terhadap Ronald Tannur.

“Tantangan penanganan politik uang itu pelaku dan penerima bisa dipidana,” kata Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha dalam Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), di Jakarta Selatan, Senin.

Rapat tersebut membahas terkait Koordinasi Senta Gakkumdu “Fasilitas dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Tahun 2024.”

Munandar mengatakan politik uang merupakan tantangan terberat bagi tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di setiap wilayah DKI Jakarta.

Adapun dalam pencegahan, Bawaslu DKI menggandeng berbagai pihak terkait yakni tokoh masyarakat, organisasi, hingga warga setempat sebagai pengawasan partisipatif.

Melalui pleidoi atau pembelaannya, SYL menanggapi diksi tamak tersebut. Dia merasa kaget dengan penyematan sifat itu kepada dirinya.

“Saya merasa sangat terkejut, dalam tuntutan jaksa menggunakan terminologi kata tamak dalam pertimbanganya untuk memberatkan saya, saya sangat tidak mengerti dan paham dengan kata itu karena tak pernah mendengar dalam dakwaan dan juga hal tersebut tidak pernah ada dalam fakta persidangan selama ini,” kata SYL dalam pembelaannya yang dibacakan pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/7/2024).

SYL menilai penyematan sifat tamak ke dirinya itu adalah hanya sebagai asumsi. Sebuah pendapat yang terbangun dengan motif penuh kebencian.

“Padahal faktanya saya tidak pernah meminta uang dan fasilitas kepada bawahan saya, apalagi secara aktif menagih-nagih, baik secara tatap muka atau langsung, dan telepon maupun melalui WhatsApp,” kata dia.

“Pencopotan REH dari jabatannya kami lakukan sejak Kamis, 09 Mei 2024 guna mendukung kelancaran pemeriksaan internal atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan internal kami, setidaknya didapati ada indikasi benturan kepentingan dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/5/2024).

Pemeriksaan internal yang dilakukan Bea Cukai tersebut sejalan dengan upaya institusi untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel.

“Pemeriksaan lebih lanjut akan meninjau indikasi tersebut, termasuk kelengkapan dan akurasi pelaporan LHKPN-nya. Ini merupakan mekanisme kami dalam merealisasikan tata kelola organisasi yang baik,” imbuh Nirwala.

Lebih lanjut, Nirwala memastikan Bea Cukai akan menjaga keberlanjutan pemberian layanan dan pelaksanaan pengawasan oleh Bea Cukai Purwakarta.

“Segera akan ditunjuk Pelaksana Harian Kepala Kantornya, agar operasional kantor tersebut tetap berjalan,” tutup Nirwala.

Rahmady sebelumnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh advokat dari Kantor Hukum Eternity Global Lawfirm Andreas.

Andreas menilai ada kejanggalan pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Rahmady.

Dugaan tersebut bermula dari kerja sama antara perusahaan istrinya Margaret Christina dengan Wijanto Tirtasana, klien Andreas, sejak 2017. Kerja sama tersebut berkaitan dengan ekspor impor pupuk.

Rahmady memberikan pinjaman uang senilai Rp7 miliar kepada Wijanto dengan syarat menjadikan Margaret sebagai komisaris utama dan pemegang saham sebesar 40 persen.

Namun, Wijanto mengaku menerima ancaman dari Rahmady dan istrinya soal uang pinjaman. Andreas sebagai kuasa hukum Wijanto kemudian menelusuri kasus, yang berujung pada temuan mengenai LHKPN Rahmady.