Doli menjelaskan, DPR RI sempat meminta penjelasan soal pengaplikasian Sirekap di Pileg dan Pilpres, namun KPU beralasan sistemnya belum siap.

“Kemarin di Pileg dan Pilpres, kami ini sebetulnya mengundang beberapa kali teman-teman KPU untuk mempresentasikan (Sirekap), tapi waktu itu mepet. Karena mereka waktu itu alasannya sistemnya belum siap, belum lengkap,” kata Doli dikutip dari YouTube NETGRIT, Sabtu 6 Juli 2024.

Kata Doli, pihaknya kini akan lebih keras kepada KPU mengenai pengoperasian Sirekap dalam pilkada mendatang.

“Untuk Pilkada 2024 ini kami agak bersikeras. Kalau misalnya Minggu depan enggak siap presentasi, mending batalin aja. Karena nanti pada akhirnya kita menerima sistem yang kayak kemarin lagi,” tegasnya.

Sebelumnya, Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menilai bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tetap digunakan di Pilkada serentak 2024.

“Sirekap tetap perlu digunakan untuk Pilkada 2024, dengan perbaikan dan persiapan yang matang,” kata Hadar, dikutip dari Okezone.

Hadar meminta Direktur NETGRIT harus diperbaiki Sirekap untuk digunakan dalam Pilkada, bukan malah ditutup.

“Sirekap ini seharusnya diperbaiki bukan malah ditutup, karena semua ini ada manfaatnya dan merupakan tugas dari KPU. Dicek dalam PKPU-nya, bahwa Sirekap itu ya digunakan bukan ditutup, Sirekap itu alat yang membantu untuk proses rekap berjenjang Jadi untuk mengevek apakah rekap manual sudah sesuai atau tidak, kalau ada kekeliruan ya dikoreksi,” pungkasnya. []

Marsudi menjawab pertanyaan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang menanyakan apakah aplikasi Sirekap dapat dikunci untuk perolehan suara pasangan calon tertentu.

Menurut Marsudi, manipulasi atau penguncian perolehan suara tidak akan bisa dilakukan jika tidak memiliki kode sumber dari program tersebut.

“Pertama dari KPU, apakah mungkin Sirekap dimanipulasi atau dikunci untuk paslon tertentu? Kalau kita tidak punya akses kode sumber atau source code dari program Sirekap, tidak bakalan bisa,” jelasnya.

Ia juga menjawab tentang perbandingan penghitungan suara oleh KPU dan sejumlah lembaga masyarakat, yang menunjukkan hasil tidak jauh berbeda.

“Yang NGO itu juga menggunakan mekanisme mirip seperti Sirekap, mereka juga meng-upload C1 tapi mereka punya relawan-relawan, jadi mereka punya Sirekap versi mereka, gampangnya begitu,”jelasnya.

“Tapi kalau saya baca di media, misalnya Pak Hadar Gumay dengan Jaga Pemilunya mengatakan bahwa Jaga Pemilu itu lebih akurat karena diverifikasi. Tapi ternyata diverifikasi pun hasilnya nggak beda jauh dengan hasil akhir dari KPU,” bebernya.

Dia menegaskan, dirinya tidak melihat bahwa aplikasi Sirekap dapat dikunci untuk perolehan suara paslon tertentu.

Hal tersebut terlihat lewat situs resmi Sirekap KPU per Minggu 3 Maret 2024.

Bahkan beberapa TPS di sejumlah daerah yang telah mengunggah formulir Model C1 Plano, memiliki hasil berbeda dengan hasil Sirekap yang dirilis KPU.

Perolehan suara PSI berdasarkan hasil Sirekep, lalu dicocokkan dengan formulir Model C1 yang diunggah lewat situs resmi pemilu2024.kpu.go.id, dan hasilnya perolehan suara PSI di Sirekap tidak cocok dengan perolehan suara di TPS.

Misalnya, pada TPS 004 Bulakan, Cibeber, Kota Cilegon, Banten.

Dari data Sirekap, suara PSI tertulis punya 69 suara, sedangkan suara tidak sah 1.

Padahal dilihat lagi dari foto C1. Hasil yang diunggah di Sirekap, PSI hanya memiliki 1 suara, sedangkan suara tidak sah 69.

Kemudian, TPS 020 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur.

Sejauh ini tercatat Ibas memperoleh 249.345 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII yang meliputi wilayah Pacitan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek dan Magetan.

Angka tersebut didapat dari Sirekap KPU berdasarkan 81,06 persen data masuk. Perolehan suara Ibas bisa bertambah seirama rekapitulasi yang masih dilakukan KPU.

Seperti diketahui, Ibas adalah putra bungsu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan adik dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini.

Berikut perolehan suara terbanyak caleg DPR RI per 23 Februari 2024:

1. Edhy Baskoro Yudhoyono/Ibas (Partai Demokrat)- 249.345 suara

2. Puan Maharani (PDIP) – 186.033 suara

3. Faisol Reza (PKB) – 162.574

4. Hilarry Brigita Lasut (Partai Demokrat) – 155.485 suara

5. Sarmuji (Partai Golkar) – 143.684 suara

6. Haeny Relawati (Partai Golkar) – 143.087 suara

7. Pulung Agustanto (PDIP) – 135.848 suara

8. Herviano Widyatama (PDIP) – 126.440 suara

9. Ade Ginanjar (Partai Golkar) 125.162 suara

10. Nusron Wahid (Partai Golkar) 124.953 suara

11. Ashraff Abu (Partai Golkar) 124.832 suara

12. Habibur Rochman (Partai Nasdem) 121.861 suara. (*)