Dalam pidatonya, Kepala Negara menyoroti besarnya potensi kekayaan Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

Presiden Prabowo menilai Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi bangsa maju dan makmur.

Posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta bonus demografi disebut menjadi kekuatan utama Indonesia di tengah dinamika global.

“Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara, khususnya di sektor maritim.
Kepala Negara menyoroti masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di perairan Indonesia.

“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegas Presiden.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memaparkan besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara.

Kepala Negara menyebut Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara di dunia, serta kini menjadi eksportir terbesar _ferro allo_y atau paduan besi.

Saat sidang, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang telah bekerja keras dan berdedikasi dalam menjalankan pemerintahan.

“Ini adalah sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju,” kata Jokowi, dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi, dari bapak ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan,”tambahnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran yang telah melaksanakan program dan visi presiden dan wapres dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada.

Jokowi kemudian menyinggung terkait masa tugas Kabinet Indonesia Maju yang akan berakhir per 20 Oktober 2024.

Di mana pemerintahan selanjutnya akan dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru pemerintahan berikutnya yang dipimpin oleh bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto,” ujarnya.

Sebab itu, ia meminta para anggota kabinet segera menuntaskan program-program kerja utama yang sudah dimulai, baik berkaitan serapan, administrasi, pertanggungjawaban serta kendala yang belum terselesaikan.

Turut hadir dalam Rapat Kebinet Paripurna itu antara lain Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, salah satunya Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih Prabowo Subianto. []

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, seluruh menteri termasuk Prabowo Subianto selaku menteri pertahanan akan hadir pada pertemuan sidang kabinet besok.

“Saya informasikan besok pagi tanggal 13 September, para menteri harus hadir di IKN karena rapat paripurna. Dalam pertemuan sidang kabinet nanti akan dibahas transisi pemerintahan,” kata Moeldoko, di Jimbaran, Bali, Kamis 12 September 2024 dikutip dari CCNIndonesia.

Menurut Moeldoko, dalam rapat kabinet itu yang akan dibahas mendalam bagaimana transisi di pemerintahan berjalan mulus, terutama sektor-sektor kritikal seperti di sektor keuangan maupun ekonomi.

“Pastinya akan membicarakan bagaimana transisi itu berjalan dengan mulus. Saya pikir, memang selama ini ada sebuah komplikasi yang intens, ya, pada sektor-sektor tertentu yang kritikal,”ucapnya.

“Tentunya di sektor keuangan ekonomi dan seterusnya sudah berjalan dengan baik. Harapan presiden adalah nanti tidak ada lagi hole atau lubang dan bisa mulus,” sambung Moeldoko.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi bersama rombongan telah lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Kalimantan Timur pagi tadi sekitar pukul 07.30 WIB.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebut Jokowi akan mulai kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kaltim menjelang purnatugas sebagai Presiden.

“Presiden diagendakan melakukan pertemuan dan memberikan pengarahan kepada para pejabat TNI dan Polri Tahun 2024 yang akan digelar di Ruang Nusantara, Istana Negara, IKN,” kata Yusuf dalam keterangannya, Kamis 12 September 2024.

Sebelum memulai sidang tersebut, acara diawali dengan membaca doa bersama yang dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Presiden Jokowi kemudian memberikan sambutan pembuka mengenai pertama kalinya sidang paripurna diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pada pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di Ibu Kota Negara Nusantara,” kata Presiden Jokowi di ruang sidang Istana Garuda.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan bahwa IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan

Menurut Presiden, tidak semua orang, tidak semua negara memiliki kesempatan dan memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol.

“Nusantara dibangun dengan konsep forest city, kota hutan, kota yang penuh dengan hijauan, bukan kota beton atau bukan kota kaca. Juga smart city, kota yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas kotanya dan juga livable city, kota yang nyaman ditinggali,” kata Presiden.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan, dia akan bertolak ke IKN pekan depan. “Nanti. Ya, minggu depan,” kata Pratikno, ditemui di Bojonegoro, Jawa Timur, dikutip dari Liputan6, Senin (5/8/2024).

Dia memastikan, kunjungannya itu untuk menjalankan sidang kabinet. Dia menegaskan, seluruh menteri akan turut hadir di IKN pada 12 Agustus 2024.

“Rencana begitu, Ya, (sidang kabinet 12 Agustus 2024),” ucapnya singkat.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan akan menggelar sidang kabinet paripurna di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, sebelum pelaksanaan HUT ke-79 RI pada 17 Agutus 2024. Sidang kabinet paripurna perdana di IKN akan digelar pada 12 Agustus 2024.

“Sidang kabinet paripurna (di IKN) tanggal 12 Agustus,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana kepada wartawan, Sabtu (3/8/2024)

Dia memastikan semua menteri kabinet Indonesia Maju akan menghadiri sidang kabinet perdana di IKN. Nantinya, para menteri akan menginap di Hotel Nusantara, IKN.

“Semua menteri hadir. Nginap di Hotel Nusantara,” ujar Yusuf.

Ada Groundbreaking
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Jokowi akan kembali berkantor di IKN pada 11 hingga 14 Juli 2024. Selain sidang kabinet, Jokowi juga akan menghadiri peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek di IKN.

“Ya di antara itu, beliau di sana 11,12,13, 14 pulang (ke Jakarta). Jadi di hari-hari itu ada groundbreaking karena tanggal 13 (Juli), enggak tau ini bocoran atau engga ya. Mudah-mudahan ya open, tanggal 13 ngundang gubernur juga,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

“Sidang Kabinet Paripurna tanggal 12 Agustus. Semua menteri hadir,” kata Yusuf kepada wartawan, Sabtu (3/8/202).

“Nginap di Hotel Nusantara,” lanjutnya.

Sidang kabinet pada 12 Agustus 2024 nanti merupakan yang perdana dilakukan di Istana Garuda IKN.

Sebelumnya, Jokowi juga sudah bermalam dan berkantor di Istana Garuda IKN. Jokowi menerima sejumlah tamu di ruang kerjanya di Istana Garuda IKN, di antaranya menggelar rapat dengan Otorita IKN, menerima Kadin daerah dan HIPMI, hingga bertemu jajaran pengamanan Kalimantan Timur dan sekitar IKN.

IKN juga akan menjadi lokasi upacara HUT RI tahun ini. Rencananya, pengukuhan Paskibraka 2024 juga akan digelar pada 12 Agustus 2024.

“Ikut dong. Masa enggak ikut,” ujar Prabowo.

Prabowo membeberkan tujuannya hadir di Istana. Dia ingin menemui Presiden Jokowi untuk melaporkan hasil kunjungan kerja ke Eropa pada 24-31 Juli 2024. Prabowo telah bertemu Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan hingga Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Jadi hari ini saya minta waktu laporan kepada presiden kunjungan saya kemarin pembukaan olimpiade bertemu empat mata dengan presiden macron, dan beberapa negara lainnya,” terangnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan bahwa Presiden Jokowi bakal melaksanakan sidang kabinet perdana di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada Senin, 12 Agustus mendatang. Presiden bakal berangkat pada Minggu, 11 Agustus.

Agenda kunjungan kerja dari Kepala Negara, kata Basuki, tak hanya terbatas pada sidang bersama menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) tetapi juga melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) sejumlah proyek pembangunan.

“Ya pada tanggal 11 Agustus beliau (Jokowi) kesana, dan 12 Agustus direncanakan sidang kabinet di sana. (Groundbreaking) di antara itu, kan beliau disana 11—14 Agustus, tanggal 14 pulang, jadi di hari hari itu ada groundbreaking karna tanggal 13 engga tau ini bocoran atau engga ya, mudah mudahan ya open, tanggal 13 mengundang gubernur juga,” tuturnya.

Hal itu diambil setelah menggelar rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kamis 16 Mei 2024.

“RUU Kementerian dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Namun demikian, Panja menyerahkan keputusan kepada pleno apakah RUU yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima?” kata Ketua Panja RUU Kementerian Negara Achamd Baidowi dalam rapat pleno Baleg DPR RI, dikutip dari Kompas TV, Kamis 16 Mei 2024.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas meminta persetujuan anggota Baleg atas laporan Panja tersebut.

“Laporan Panja bisa kita terima?,” kata Supratman.

“Diterima,” jawab seluruh anggota Baleg DPR RI.

Awalnya, Baidowi menjelaskan, tiga poin revisi UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Materi muatan RUU Perubahan Kementerian Negara yang telah diputuskan secara musyawarah mufakat yaitu sebagai berikut:

pertama, penjelasan Pasal 10 dihapus, kedua perubahan Pasal 15, dan penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang di Ketentuan Penutup.

Pasal 10 yang dihapus itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.

RUU Kementerian Negara yang dibahas menghapus wakil menteri sebagai pejabat karier dan bukan anggota kabinet sesuai dengan putusan MK.

Perubahan Pasal 15 yang mengatur tentang 34 pos Kementerian dalam pemerintahan.

Pasal 15 UU Kementerian Negara berbunyi, Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).

Kini, Pasal 15 RUU tentang Kementerian Negara menyebutkan, jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Awiek berharap perubahan ini bisa membawa dampak positif terhadap berjalannya pemerintahan mendatang.

“Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta kebutuhan Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif,” kata Awiek. []

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengaku dirinya sangat ingin menyaksikan bagaimana rawut wajah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat mengikuti sidang kabinet AHY.

Untuk diketahui, keduanya pernah berseteru terkait kepemimpinan Partai Demokrat. Moeldoko sempat ingin merebut tapuk kepemimpinan partai tersebut dari AHY melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

“Saya ingin melihat wajahnya Pak Moeldoko dalam sidang kabinet. Orang yang pernah mau dia dongkel, yang mau dia begal partainya sekarang duduk bersama-sama dia di sidang kabinet sebagai menteri. Sebagai menteri dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Nah saya mau lihat bagaimana wajahnya,” kata Andi Mallarangeng, Sabtu, 24 Februari 2024.

Andi menegaskan, para kader Partai Demokrat tidak akan lupa dengan apa yang pernah dilakukan Moeldoko.

“itu tidak akan bisa dilupakan oleh kami. Justru saya mau lihat. Apa itu namanya, sweet revenge. Semuanya sudah menunggu sidang kabinet pertama,” ungkap Andi.

“Justru kita akan senang sekali melihat bagaimana wajah Pak Moeldoko dalam sidang kabinet itu. Karena tadinya mau dongkel AHY, sebagai ketua umum yang sah, bikin kongres luar biasa (KLB) abal-abal, menuntut kita sampai tiga tahun, hampir tiga tahun kita dituntut ke pengadilan karena dia merasa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” jelasnya.

Padahal, tegas eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini, Moeldoko tak pernah menjadi kader maupun anggota dari Partai Demokrat.

Selama proses sengketa kepengurusan melawan Moeldoko, kata Andi, KUBU AHY menang 21 kali di pengadilan.

“Dan sekarang kita berada, tiba-tiba mendapat tawaran dari Presiden Jokowi bergabung di kabinet, pasti nanti akan bersama-sama Pak Moeldoko bertemu di sidang kabinet paripurna. Orang yang mau dia dongkel, sekarang duduk di kabinet,” pungkas eks koruptor proyek Wisma Atlet Hambalang ini. (*)

Eranasional.com – Teguran keras dan arahan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada 18 Juni 2020 diputuskan untuk dirilis, agar dapat diketahui publik secara luas.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI Bey Triadi Machmudin mengatakan awalnya Sidang Kabinet Paripurna tersebut bersifat intern.

“Namun setelah kami pelajari pernyataan Presiden, banyak hal yang baik, dan bagus untuk diketahui publik, sehingga kami meminta izin kepada Bapak Presiden untuk mempublikasikannya. Makanya baru dipublish hari ini,” kata Bey kepada wartawan, Minggu 28 Juni 2020.

Video arahan keras Presiden Jokowi kepada jajarannya itu berselang 10 hari dipublikasikan, setelah Sidang Kabinet Paripurna berlangsung secara tertutup pada 18 Juni 2020.

Bey mengatakan pihaknya telah mengkaji secara mendalam sebelum merilis video arahan Presiden tersebut ke publik.

“Kami pelajarinya agak lama juga, pelajari berulang-ulang,” kata Bey.

Dalam video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara lantaran tidak optimal menanggulangi krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19). Nada bicaranya berulang kali meninggi.

Jokowi sudah menunjukkan kegusarannya saat baru mulai bicara. Dia mengatakan bahwa 3 bulan ke belakang hingga saat ini adalah masa krisis akibat pandemi corona. Namun, dia melihat masih ada anggota kabinet bekerja biasa-biasa saja.

“Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan,” kata Jokowi.

Dia lalu menegaskan bisa saja melakukan tindakan yang tidak biasa. Misalnya dengan membubarkan suatu lembaga negara mau pun mengganti menteri atau reshuffle kabinet.

Jokowi mengatakan itu bisa dia lakukan demi kepentingan rakyat Indonesia. Dia siap mempertaruhkan reputasi politiknya.

“Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana-mana saya. Kalau suasana ini bapak ibu tidak merasakan itu, sudah, artinya tindakan yang keras akan saya lakukan,” kata Jokowi. (Antara)