Salah satunya pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Hibnu Nugroho.

Dia dengan tegas mengkritik pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi (koruptor).

Menurut Hibnu, tidak ada yang salah dengan pemberian remisi kepada koruptor. Namun, hal itu tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Secara hukum, remisi adalah hak bagi narapidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Jadi tidak ada yang salah,” ucapnya dikutip dari Antara, Selasa (19/8/2025).

Ia memandang pemberian remisi kepada koruptor tersebut dapat melemahkan efek jera dalam pemberantasan korupsi.

Misalnya, kata dia, pemberian bebas bersyarat bagi mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP.

Meskipun tidak mendapat remisi HUT Ke-80 RI, pemberian bebas bersyarat kepada Setya Novanto pada 16 Agustus 2025 juga berkaitan dengan remisi yang diperolehnya dalam beberapa momentum sebelumnya.

Ditambah dengan dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali atau PK oleh Mahkamah Agung (MA).

Ia menyoroti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Aturan tersebut mengatur mengenai pengetatan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi, narkotika, dan terorisme.

“Namun pada masa pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo), PP 99/2012 tersebut dicabut dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), sehingga pemberian remisi ke koruptor, bandar narkoba, dan terorisme kembali sesuai PP 32/1999,” katanya.

Dengan demikian, kata dia, semua narapidana, termasuk koruptor, tetap bisa mendapat remisi. Dengan begitu, Hibnu menilai, hal ini justru melemahkan efek jera dalam pemberantasan korupsi.

Ia menyayangkan ada fluktuasi dalam politik hukum yang membuat publik bingung, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Terkait dengan hal itu, dia menegaskan kembali pentingnya konsistensi aturan agar pemberantasan korupsi tidak kehilangan momentum dan efek jera.

“Jika pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto benar-benar ingin serius memberantas korupsi, aturan pembatasan remisi tersebut sebaiknya dihidupkan kembali,” kata Hibnu.

Sebagai inormasih, Setya Novanto terpidana kasus E-KTP bebas bersyarat pada 16 Agustus 2025 setelah menjalani 2/3 masa hukuman dari 12,5 tahun vonis yang dijatuhkan terhadap dirinya. []

Menanggapi itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan Jokowi sudah bersuara soal tudingan tersebut. Menurut, penjelasan itu sudah menjadi sikap Jokowi.

“Presiden kan sudah menjelaskan kemarin ya, sangat gamblang apa yang beliau sampaikan. Saya kira itu sudah disampaikan kepada masyarakat apa yang jadi concern beliau, apa yang jadi pernyataan beliau itu sudah disampaikan secara terbuka,” kata Ari di Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Desember 2023.

Menurut Ari, hingga saat ini Jokowi belum berencana mengambil langkah hukum. Dia pun meminta masyarakat tidak mengambil informasi sepihak.

“Sampai saat ini rencana itu belum ada,” ujarnya.

“Ini kan edukasi juga pada masyarakat, supaya jangan ambil informasi sepihak dan itu sudah kemarin disampaikan secara jelas oleh Bapak Presiden. Apa yang beliau sampaikan itu menurut saya sesuatu yang sudah clear,” sambung Ari.

Mengenai kemungkinan DPR menggunakan hak interpelasinya terkait persoalan itu, Ari mengatakan itu adalah ranah DPR.

“Saya kira itu ranahnya DPR ya. Saya tidak berkomentar soal itu,” ucapnya.

Begitu juga dengan pengakuan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyatakan pernah dimarahi Presiden Jokowi gegara melaporkan kasus ‘papa minta saham’. Ari enggan berkomentar terkait munculnya pengakuan-pengakuan itu. Dia justru mempertanyakan kenapa pengakuan itu muncul jelang Pemilu 2024.

“Saya kira kita bisa memahami, karena konteks saat ini kan konteks kontestasi politik dalam pemilu. Sehingga bisa dipertanyakan apa kepentingan di balik ini,” kata Ari. (*)

Putra bungsu Jokowi tersebut pun menantang mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menuduh untuk menunjukkan bukti tuduhan tersebut.

“Kasih buktinya, sudah begitu aja. Kok repot amat,” kata Kaesang di Surabaya, Sabtu, 2 Desember 2023.

Diberitakan sebelumnya, mantan Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menceritakan pengalamannya dimarahi Presiden Jokowi karena mengusut korupsi megaproyek e-KTP yang menyebabkan Ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto (Setnov) dijebloskan ke dalam penjara.

Awalnya Agus menceritakan dirinya dipanggil Jokowi seorang diri tanpa empat komisioner KPK lainnya ke Istana Negara, Jakarta.

“Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Saya heran, biasanya dipanggil berlima. Dan, dipanggilnya bukan (masuk pintu) melalui wartawan,” kata Agus dalam program Rosi, Kompas TV, Kamis, 30 November 2023 malam.

Begitu di dalam Istana Negara, Agus menyebutkan Presiden Jokowi berteriak dengan mengucapkan kalimat ‘Hentikan!’.

Agus yang mendengar teriakan Jokowi itu bingung dengan maksud ucapan sang presiden. Belakangan dia mengetahui yang dimaksud Jokowi adalah menghentikan pengusutan korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

“Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang diminta dihentikan itu adalah kasus Setnov, Ketua DPR pada waktu itu, mempunyai kasus e-KTP,” ungkap Agus.

Namun, dia tidak menuruti permintaan Jokowi untuk menghentikan kasus tersebut. Apalagi, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) telah diterbitkan.

“Sprindik dikeluarkan tiga minggu sebelumnya. Saat itu KPK tidak memiliki kewenangan meng-SP3-kan kasus, jadi tidak mungkin saya menghentikannya,” jelasnya.

“Karena tugas di KPK seperti itu, makanya saya tidak perhatikan (perintah Jokowi) itu. Saya jalan terus,” sambung Agus Rahardjo. (*)

Awalnya Agus menceritakan dirinya dipanggil Jokowi seorang diri tanpa empat komisioner KPK lainnya ke Istana Negara, Jakarta.

“Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Saya heran, biasanya dipanggil berlima. Dan, dipanggilnya bukan (masuk pintu) melalui wartawan,” kata Agus dalam program Rosi, Kompas TV, Kamis, 30 November 2023 malam.

Begitu di dalam Istana Negara, Agus menyebutkan Presiden Jokowi berteriak dengan mengucapkan kalimat ‘Hentikan!’.

Agus yang mendengar teriakan Jokowi itu bingung dengan maksud ucapan sang presiden. Belakangan dia mengetahui yang dimaksud Jokowi adalah menghentikan pengusutan korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

“Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang diminta dihentikan itu adalah kasus Setnov, Ketua DPR pada waktu itu, mempunyai kasus e-KTP,” ungkap Agus.

Namun, dia tidak menuruti permintaan Jokowi untuk menghentikan kasus tersebut. Apalagi, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) telah diterbitkan.

“Sprindik dikeluarkan tiga minggu sebelumnya. Saat itu KPK tidak memiliki kewenangan meng-SP3-kan kasus, jadi tidak mungkin saya menghentikannya,” jelasnya.

“Karena tugas di KPK seperti itu, makanya saya tidak perhatikan (perintah Jokowi) itu. Saya jalan terus,” sambung Agus Rahardjo.

Korupsi e-KTP

Untuk diketahui, kasus e-KTP berawal saat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di tahun 2009 merencanakan pengajuan anggaran untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP), salah satu komponennya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pemerintah pun menargetkan pembuatan e-KTP selesai di tahun 2013. Proyek tersebut merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan Indonesia.

Lelang e-KTP dimulai tahun 2011 dan diindikasikan bermasalah karena ditemukan terjadi mark up anggaran.

KPK kemudian menemukan adanya praktik kongkalingkong secara sistemik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, anggota DPR, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek pengadaan e-KTP pada 2011-2012.

Akibat korupsi berjamaah ini, kerugian yang dialami negara mencapai Rp2,3 triliun.

Dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini beberapa pelaku sudah divonis bersalah yaitu Setya Novanto, dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Made Oka Masagung, dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga merupakan keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Pelaku lainnya adalah Andi Naragong, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota DPR RI Markus Nari. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Sejumlah mantan pejabat negara yang terjerat kasus korupsi alias koruptor, tengah bersuka cita. Mereka mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-78.

Pertama adalah mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Dia mendapatkan remisi sebanyak 4 bulan. Dua lagi adalah eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan eks Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin masing-masing dipotong masa hukumannya sebanyak 3 bulan.

Ketiga koruptor itu saat ini mendekam di Lapas Tangerang. Kalapas Tangerang Asep Sutandar mengatakan ketiganya diberi remisi karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di lapas.

“Dan mengikuti pembinaan yang kami lakukan di lapas,” kata Asep, Jumat (18/8/2023).

Asep menjelaskan, tiga mantan pejabat negara itu merupakan bagian dari 943 warga binaan masyarakat (WBP) Lapas Kelas I Tangerang yang mendapatkan remisi umum (RU) pada HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2023.

Kata dia, pemberian potongan masa pidana ini diberikan kepada seluruh narapidana, tidak terkecuali kepada koruptor, sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, pemberian remisi ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 7/2022 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP, serta Keputusan Presiden (Kepres) No. 174/1999 tentang remisi.

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin menambah daftar pimpinan badan legislatif yang terjerat kasus korupsi.

Aziz menjadi tersangka kasus suap terhadap bekas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Robin Pattuju, guna mengurus penanganan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah.

Sebelum Azis Syamsuddin, terdapat beberapa orang yang pernah menjabat sebagai pimpinan DPR dan tersandung kasus korupsi.

Berikut daftar pimpinan DPR RI yang tersandung kasus korupsi dikutip dari Tempo.co

Setya Novanto

Pria kelahiran 1955 ini telah menjadi anggota DPR-RI sejak 1999. Hingga pada 16 Desember 2015 mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR-RI terkait kasus pencatutan nama presiden Jokowi dalam rekaman kontrak PT. Freeport Indonesia. Namun, pada November 2016 politikus Golkar ini kembali menjadi ketua DPR.

Setya Novanto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dengan subsider tiga bulan kurungan penjara karena terbukti mengintervensi proses penganggaran, pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun.

Tindakan korupsi Setya Novanto ini dilakukannya pada kurun waktu 2011 hingga 2012.

Taufik Kurniawan

Taufik divonis 6 tahun penjara karena terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena menerima imbalan Rp 4.85 miliar atas pengurusan DAK.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan Taufik Kurniawan adalah Imbalan yang diterimanya dari hasil pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 senilai Rp 3.65 miliar dan pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp 1.2 miliar. Taufik Kurniawan divonis bersalah pada Senin, 15 Juli 2019 di Pengadilan Tipikor Semarang.

Taufik Kurniawan merupakan Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 dari fraksi PAN. (***)