Meski demikian, untuk penentuan pimpinan daerah atau Gubernur tidak ada perubahan kebijakan atau tetap melalui Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ke depan tetap akan dipilih langsung oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU DKJ. Pasal tersebut berbunyi:

“Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Di ayat (2) diatur bahwa Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Kemudian di ayat (3) dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

“Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan,” bunyi pasal (4)

Di di ayat (5) atau terakhir di pasal ini diatur bahwa Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun Rapat Paripurna DPR ke-14 masa sidang 2023-2024 resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sebagai Undang-Undang.

Pengambilan keputusan itu dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Ia menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir secara langsung dalam sidang itu sebanyak 69 orang dari total 575 anggota DPR.

“Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan untuk Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh rakyat,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Namun diakuinya, ada klausul dalam Daftar Isian Masalah (DIM) Rencana Undan-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dari DPR yang menyebutkan bahwa Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden.

Meski begitu, lanjut Azwar Anas, dalam rapat RUU DKJ, Kamis, 19 Januari 2024 kemarin, jokowi telah memutuskan pemilihan Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat bukan oleh presiden.

“Klausul Gubernur Jakarta dipilih oleh presiden ada di daftar DIM dari DPR. Tapi Presiden memutuskan pemilihan Gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat,” ujarnya.

Anas mengungkapkan, nantinya RUU DKJ akan dibahas oleh DPR RI pada 6 Februari 2024.

Di RUU DKI ditekankan soal status Jakarta yang bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara, dan berganti menjadi pusat ekonomi nasional.

Beberapa waktu lalu, Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR RI terkait RUU DKJ Achmad Baidowi mengatakan tidak menutup kemungkinan pemilihan Gubernur Jakarta secara langsung oleh rakyat ditiadakan setelah Jakarta tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara.

Dia memaparkan, hal itu mengacu pada draf RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Pada Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ berbunyi, ‘Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD’. 

Meski menghilangkan Pilkada langsung, Awiek, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa proses demokrasi tetap terjadi tapi melalui usulan DPRD.

Untuk diketahui, RUU DKJ telah disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna ke-10 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 pada 5 Desember 2023 lalu.

RUU DKJ dirancang karena Ibu Kota Negara akan berpindah dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. (*)

Joe Biden mengatakan itu pada tahun 2021 ketika berbicara soal perubahan iklim dalam pidato sambutan di kantor Direktur Intelijen Nasional AS kala itu.

Menurut Biden, perubahan iklim adalah ancaman terbesar akibat perubahan iklim yang saat ini sedang menghantui seluruh dunia.

Perubahan iklim menyebabkan naiknya permukaan laut dan akan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, serta kehidupan.

“Jika permukaan laut naik dua setengah kaki lagi, Anda akan melihat jutaan orang yang bermigrasi, memperebutkan tanah yang subur,” katanya dalam pidato itu sebagaimana dipublikasikan oleh Gedung Putih.

Biden lalu memproyeksikan Indonesia terpaksa memindahkan ibu kotanya dari Jakarta, karena wilayah itu akan tenggelam.

“Apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar? Dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Antariksa AS atau NASA, mengatakan, meningkatnya suhu global dan lapisan es yang mencair membuat banyak kota di pesisir seperti Jakarta menghadapi resiko banjir dan juga luapan air laut yang semakin besar.

NASA memprediksikan kenaikan laut global yang rata-rata sebesar 3,3 mm per tahun dan adanya tanda badai hujan makin intens saat atmosfer memanas, akan mengakibat kerap terjadinya banjir.

Sejak tahun 1990-an banjir besar telah terjadi di Jakarta, bahkan pada musim hujan tahun 2007 telah merusak dab merendam sekitar 70 persen wilayah Jakarta.

NASA juga mengunggah gambar landsat yang menunjukkan evolusi Jakarta dalam tiga dekade terakhir.

Adanya pembabatan hutan dan vegetasi lain dengan permukaan kedap air di daerah pedalaman di sepanjang sungai Ciliwung dan Cisadane telah mengurangi jumlah air yang dapat diserap. Ini menyebabkan adanya limpahan serta banjir bandang.

Sementara itu, jumlah populasi masyarakat di Jakarta mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat antara tahun 1990 dan 2020, menyebabkan lebih banyak orang yang memadati dataran banjir dengan risiko tinggi.

Hal ini kemudian diperparah oleh saluran sungai dan kanal yang menyempit atau tersumbat secara berkala oleh sedimen dan sampah. Sehingga sangat rentan terhadap luapan.

RUU Daerah Khusus Jakarta

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara masih diupayakan oleh Pemerintah Indonesia. Kabar yang berkembang menyebutkan, Jakarta akan dijadikan sebagai provinsi kawasan aglomerasi setelah tak lagi menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

Hal ini termuat dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang telah disepakati sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Kawasan aglomerasi didefinisikan sebagai kawasan perkotaan dalam konteks perencanaan wilayah yang menyatukan pengelolaan beberapa daerah kota dan kabupaten dengan kota induknya, sekalipun berbeda dari sisi administrasi.

Dalam Pasal 51 ayat 2 draf RUU itu disebutkan bahwa kawasan aglomerasi mencakup tak hanya Jakarta, tapi juga mencakup Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. (*)

Para fraksi tersebut mengaku tidak mengetahui dari mana dan dari siapa asal-usul ketentuan yang hendak diatur dalam Pasal 10 ayat (2) rancangan beleid itu masuk.

Awalnya, ketika RUU tersebut disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada rapat paripurna, Selasa, 5 Desember 2023, hanya Fraksi PKS yang menolaknya. PKS berpandangan bahwa pembahasan RUU ini terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik.

Polemik pun muncul di media sosial. Ketua Panja DPR terkait RUU DKJ Achmad Baidowi mengatakan bahwa masuknya ketentuan itu di dalam draf untuk menjembatani keinginan politik, yaitu kekhususan dalam menunjuk langsung dan tidak melenceng dari konstitusi. Menurut dia, usulan tersebut juga demokratis.

“Cari jalan tengah bahwa Gubernur Jakarta itu diangkat, diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan atau pendapat dari DPRD,” kata Awiek, panggilan akrabnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 5 Maret 2023.

“Sehingga DPRD akan bersidang untuk menentukan nama-nama yang akan diusulkan. Itu proses demokrasinya di situ,” sambungnya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Junimart Girsang menilai pemilihan Gubernur Jakarta melalui mekanisme penunjukkan presiden bertentangan dengan prinsip negara demokrasi.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan fraksinya menolak Pasal 10 RUU DKJ yang mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden.

Kata Cucun, akan terjadi perdebatan alot terkait dengan pasal yang mengatur tentang Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

“Pembahasan ini harus tetap jalan, karena ini berimplikasi pada UU IKN. Kita menolak kalau Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh Preside,” kata Cucun, Rabu, 6 Desember 2023.

Diungkapkannya, tak hanya Fraksi PKB saja di DPR yang menolak pasal penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden. Sikap yang sama ditunjukkan oleh Fraksi PDIP, NasDem, PKS dan PPP.

“Ada beberapa fraksi seperti PDIP, PKB, NasDem, PKS, dan PPP tidak mau kalau Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat (presiden). Persoalan ini akan dibahas ketika setelah keluar surat presiden (surpres). Apakah akan dibahas di Komisi II atau panitia khusus (pansus), pasti akan berkembang pembahasan ini,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera  menjelaskan alasan penolakan pihaknya terhadap RUU DKJ salah satunya adalah pasal yang mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta diangkat dan diberhentikan Presiden.

“Jelas dan tegas PKS menolak RUU ini. Jangan kebiri hak demokrasi warga Jakarta,” tegas Mardani Ali Sera.

Pasal 10 draf RUU DKJ menyebutkan, ‘Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD’. Bagi PKS, frasa yang melibatkan usul atau pendapat DPRD dalam penunjukan Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden masih kurang demokratis.

Mardani menyatakan bahwa PKS tetap ingin ada Pilkada di Jakarta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dia juga mengingatkan bahwa ketika status Jakarta berubah menjadi otonomi khusus, maka hanya memiliki DPRD Provinsi saja, dan tidak ada pemilihan Bupati dan Wali Kota.

“Jakarta sudah otonomi daerah satu tingkat, cuma ada DPRD Provinsi, tidak ada DPRD Kabupaten/Kota. Tidak ada pemilihan Bupati/Wali Kota. Yang ada hanya pemilihan langsung gubernur,” pungkasnya. (*)