JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) mengungkapkan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyikapi “dansa politik” yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa terakhir ini. Kata Rommy, Megawati membiarkannya Jokowi berdansa politik hingga musik berhenti.

“Dalam pertemuan dengan Ibu Mega, para ketua umum parpol koalisi menanyakan sampai kapan Pak Jokowi ini dibiarkan melakukan dansa politik. Sampai musiknya berakhir,” ungkap Rommy dalam sebuah acara diskusi, Senin (16/10/2023).

Lantas kapan waktu musik akan berhenti? Menurut Rommy yaitu pada akhir masa pendaftaran capres-cawapres di KPU, yaitu 25 Oktober 2024.

 “Kapan musiknya berhenti? Nanti tanggal 25 Oktober. Kita masih menunggu sampai tanggal 25,” ujarnya.

Soal ajakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah yang ingin menyatukan Jokowi dan Prabowo Subianto dengan rekonsiliasi, menurutnya tidak salah dalam dunia politik. Namun, dalam prespektif PDIP hal ini merupakan bentuk pengkhianatan.

“Ajakan Bang Fahri dan kawan-kawannya tidak salah dalam politik demokrasi prosedural untuk diajak tetap bersatu atas nama rekonsiliasi. Tapi diprespektif PDIP berbeda, itu pengkhianatan. Ini bukan bahasa saya, ini bahasa yang muncul di semua WhatsApp grup di PDIP,” ungkap Rommy.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy menuding Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, tengah berusaha mempengaruhi Presiden Jokowi agar berkhianat terhadap PDIP.

Ucapan itu dilontarkan Rommy di sebuah diskusi dengan tema ‘Medan Tempur Pasca Putusan MK’, Senin (16/10/2023).

“Kalau bahasa Bung Fahri ini kan, jangan sampai Prabowo dan Jokowi dilepaskan, jangan dipisahkan. Itu bahasa manisnya, tapi sebenarnya dalam bahasa lain, Bung Fahri dan kawan-kawannya mengajak Pak Jokowi berkhianat kepada partainya,” ucap Rommy.

Dia menegaskan, apa pun situasinya, Jokowi dan putra sulungnya yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, adalah kader PDIP.

Dituduh seperti itu, Fahri menyerang balik Rommy dengan menyebut Sandiaga Uno telah berkhianat terhadap Partai Gerindra, lalu bergabung dengan PPP.

“Boleh enggak saya mengatakan hal yang sama, bahwa Sandiaga Uno telah berkhianat,” ujar Fahri.

Rommy langsung membantah tuduhan Fahri Hamzah tersebut. Kata dia, yang benar adalah Sandiaga Uno lebih dulu mengundurkan diri dari Gerindra sebelum bergabung dengan PPP. “Sandiaga Uno mengundurkan diri,” jelas Rommy.

Tak mau kalah, Fahri menanggapi penjelasan Rommy tersebut. “Itu artinya berkhianat. Kalau dengan menggunakan selembar kertas mengundurkan diri, lalu tidak diartikan sebagai pengkhianat, hebat betul Sandi,” ujarnya.

“Tapi, di alam demokrasi kita mengatakan when loyality to my country begin, loyality to my party ends. Ini lah abad demokrasi parpol dapur, dia tidak boleh menjadikan para politikus sebagai peternakan mereka,” ujar Fahri menimpali.

Rommy kemudian membicarakan posisi Sandiaga Uno saat ini, yakni sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf). Menurut dia, Presiden Jokowi menunjuk Sandiaga Uno menjadi Menparekraf bukan karena yang bersangkutan anggota Partai Gerindra.

“Berbeda sama sekali, karena Pak Sandi dulu sebagai menteri bukan atas nama Gerindra,” tegas Rommy.

Menanggapi silang pendapat itu, pakar komunikasi politik Effendi Gazali berkelakar dengan menyebut Jokowi dan Sandiaga Uno sama-sama diajak berkhianat. “Boleh enggak kalau keduanya disebut diajak berkhianat,” tanya Effendi.

Rommy kembali menegaskan bahwa Sandiaga Uno dipercaya menjabat sebagai Menparekraf bukan karena Gerindra. Dan, Sandi mengundurkan diri dari Gerindra dengan memberikan penjelasan-penjelasan.

“Berkhianat itu adalah manakala seseorang sudah pernah mendapatkan privilege dari partai. Ini kan tida,” pungkas Rommy.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy (Rommy) mengungkapkan ciri-ciri calon wakil presiden (cawapres) yang akan dipilih Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yakni berlatar belakang Nahdalatul Ulama (NU) dan berusia senior.

Rommy menyebut keempat cawapres pilihan Megawati terdahulu seluruhnya memiliki kriteria tersebut.

“Saya mencoba menganalisa. Empat kali Ibu Mega melakukan pola yang sama dalam memilih cawapres,” kata Rommy di sebuah acara diskusi bertema ‘Manuver Koalisi Cawe-cawe’, Rabu (7/6/2023).

Pertama, kata Rommy, ketika memilih Hamzah Haz yang berlatar belakang NU, tergolong politisi atau tokoh senior. Begitu juga dengan Hasyim Muzadi, Jusuf Kalla (JK), dan KH Ma’ruf Amin.

“Pak Hamzah NU, tua, luar Jawa, Pak Hasyim Muzadi, NU, tua, tidak luar Jawa dan tokoh senior. Begitu juga dengan Pak Jusuf Kalla yang berlatar belakang NU, senior dari luar Jawa, dam KH Ma’ruf Amin, tokoh senior dan dari luar Jawa. Luar Jawa yang dimaksud yaitu di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur,” jelasnya.

Menurut Rommy, Megawati memiliki sikap yang sama dengan puluhan tahun silam. Berdasarkan itu, dia meyakini Megawati akan melakukan pola yang sama dalam memilih cawapres yang akan diduetkan dengan Ganjar Pranowo.

“Bu Mega hari ini adalah Bu Mega 20 tahun lalu. Artinya, bisa saja kita memiliki prefinsi hari ini Bu Mega akan menggunakan pola yang sama untuk memilih cawapres besok,” ujar Rommy.

Dia menganggap Megawati masih menjadi faktor utama dalam menentukan sosok cawapres pendampingi Ganjar Pranowo.

“Bu Megawati merupakan faktor utama sebagai pemegang golden ticket,” katanya.

Lanjutnya Rommy, untuk menentukan cawapres Ganjar Pranowo, PDIP akan bermusyawarah dengan PPP.

Seperti diketahui, PPP telah menyatakan menjalin kerja sama dengan PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

“Ibu Mega sendiri yang menyampaikan ke kita, nanti aka nada rembug Bersama. Beda ketika jelang memilih KH Ma’ruf Amin,” jelas Rommy.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy) menilai narasi duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 masih mungkin diwujudkan.

Rommy mengatakan, selama ini berbagai survei memprediksikan akan ada tiga capres maju pada Pilpres 2024, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

“Kalau kita mengikuti pakem survei ada tiga capres, yaitu Pak Prabowo Subianto, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan. Tapi prinsipnya, bisa saja ada hal-hal yang pasti seperti dibayangkan sebelumnya. Beberapa pengamat juga mengatakan bisa jadi hanya dua pasang saja. Ini bisa terjadi, asalkan satu lagi bersikap legowo,” kata Rommy dalam sebuah diskusi bertema ‘Manuver Koalisi Cawe-cawe’, Rabu (7/6/2023).

Namun, Rommy tidak menjelaskan siapa yang dimaksudnya harus legowo. Dia menyatakan, upaya untuk menduetkan Prabowo-Ganjar atau Ganjar-Prabowo pernah ada dan belum selesai pembahasan itu sampai sekarang.

Sementara itu, pakar komunikasi politik Effendi Gazali berpendapat akan ada potensi stick and carrot, sehingga salah satu tokoh capres kuat itu menjadi legowo.

Untuk diketahui, dalam politik, yang dimaksud stick and carrot merujuk pada pengendalian kekuasaan dalam menghadapi lawan politik.

“Bagaimana dalam konstelasi itu ada yang mengatakan, ‘kami tahu loh dalam kementerian ini ada data blab la bla. Maka mau jadi begitu atau jadi cawapres,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, menyebut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno hanya tinggal menunggu waktu untuk bergabung dengan partai berlambang Kabah tersebut.

Kata Romy, Sandiaga Uno sudah 96% bergabung dengan PPP.

“Kalau menggunakan angka, beliau menyebut angka 96%. Waktu di Magelang. Tadi saya tanya, sampean benar 96%? Iya, jawab beliau,” kata Romy saat ditemui di Redtop Hotel, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Lanjut Rommy, Sandiaga telah meminta waktu hingga dua bulan kepada Pelaksana tugas (Plt) PPP Mardiono untuk bergabung dengan PPP.

“Minggu lalu, Pak Sandi bilang ke Pak Mardiono, bahwa dia masih butuh waktu satu sampai dua bulan ini. Mungkin bulan Juli akan lebih pasti,” ujarnya.

Selain itu, dinamika politik nasional juga menjadi alasan Sandiaga belum secara resmi bergabung ke PPP. Dia menyebut beberapa pertimbangan mantan politisi Partai Gerindra itu seperti deklarasi capres dari partai koalisi hingga nama-nama kandidat cawapres.

“Tentu dinamika politik nasional menjadi bahan pertimbangan,” jelas Rommy.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan bahwa dirinya belum menentukan partai politik yang akan dipilihnya untuk bergabung setelah mundur dari Partai Gerindra. Dia mengatakan akan mengumumkan keputusannya dalam waktu dekat.

“Keputusannya tentunya akan diambil pada beberapa minggu ke depan. Teman-teman pasti akan diberikan kesempatan pertama untuk mendengar nanti keputusannya saya diskusikan dan saya pertimbangkan untuk langkah-langkah ke depan,” kata Sandiaga di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5).

Kata Sandi, dirinya yagn akan mengumumkan secara langsung soal partai yang dipilihnya usai berkonsultasi dengan para tokoh agama dan masyarakat. Hal itu, demi mencapai tujuan Indonesia emas ke depannya.

“Dan tentunya berkonsultasi dengan para kiai, dengan para ulama, tokoh masyarakat agar bisa mencapai tujuan bersama demi capaian Indonesia emas ke depannya,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan, besar kemungkinan akan bergabung dengan PPP, dari pada partai lain. Dia pun menyebut telah menerima tugas dari Plt Ketua Umum PPP Mardiono untuk diwujudkan.

“Besar kemungkinan bergabung ke PPP. Dan, langkah-langkah ke depan akan kita tentukan. Saya ada beberapa tugas dari Plt Ketua Umum PPP, Pak Mardiono, yang diberikan kepada saya, dan harus saya wujudkan tapi harus melewati beberapa tahapan,” jelas Sandiaga Uno.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy) mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk tebar pesona jelang Pemilu 2024. Bagaimana tanggapan Sandiaga Uno?

“Saya enggak bisa berkomentar apa yang jadi pendapat Pak Rommy, yang mungkin mendengar secara langsung. Tapi arahan dari pimpinan bahwa saya harus membangun komunikasi dengan PPP dan partai-partai yang lainnya,” kata Sandiaga tersenyum usai menghadiri acara Harlah ke-50 PPP di Ponpes Nurul Amanah, Seru Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (12/3/2023).

Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra ini Sandiaga menyebut komunikasi dirinya dengan partai politik untuk menampung aspirasi dari banyak kalangan. Selain itu juga untuk mewujudkan harapan rakyat Indonesia di antaranya terciptanya pembangunan merata hingga hidup sejahtera.

“Membangun satu landasan agar apa yang dirasakan masyarakat harus diperjuangkan seperti pembangunan diestafetkan di 2024, mengatasi biaya hidup yang tinggi, juga ketersediaan lapangan kerja harus kita perjuangkan. Jadi itu yang berusaha kita lakukan,” ucapnya.

Sebelumnya, Romahurmuziy alias Rommy mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Menparekraf Sandiaga Uno untuk tebar pesona. Dia mengaku mendapat cerita itu dari Erick dan Sandiaga Uno.

“Pak Erick dan Pak Sandi diminta Pak Jokowi tebar pesona. Pada satu kesempatan ada Pak Erick ketemu dengan saya, Pak Sandi di tempat lain ketemu, memang mereka menyampaikan kepada Pak Plt Ketua Umum PPP (Mardiono). Mereka sampaikan, ‘kami diminta untuk populerkan diri. Bisa dicek ke Istana, Mas Rommy juga bisa bicara,” kata Rommy, Rabu (8/3).

Rommy lantas mengonfirmasi apa yang dikatakan Erick Thohir dan Sandiaga Uno itu ke pihak Istana. Setelah dipastikan kebenarannya, PPP memberikan ruang kepada Erick Thohir dan Sandiaga Uno untuk tebar pesona jelang Pemilu 2024.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah intens bertemu dengan PDI Perjuangan dan Partai Bulan Bintang (PBB). Kabarnya, ketiga parpol tersebut akan membentuk koalisi. Lalu, bagaimana dengan Koalisi Indonesia Bangkit (KIB), di mana PPP telah bergabung bersama Partai Golkar dan PAN?

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau biasa disapa Romy sempat melontarkan spekulasi KIB bubar.

Rommy membicarakan potensi KIB bubar usai menjadi narasumber Bimtek Anggota DPRD PPP se-Jawa Timur di Surabaya, Senin (6/3/2023). Dia menyoroti permasalahan capres-cawapres KIB yang belum juga diputuskan.

“Jadi kemungkinan perubahan (keluar masuknya partai) di KIB masih sangat besar, baik pasangan koalisi parpolnya maupun capres-cawapresnya,” kata Rommy.

Rommy sendiri mengaku dirinya sempat melakukan pertemuan dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia mengaku diajak berkoalisi oleh Hasto.

“Kemarin saya bertemu dengan Mas Hasto. Beliau mengulangi ajakannya kepada PPP untuk bergabung dan berkoalisi dengan PDIP,” ungkap Rommy, Rabu (8/3).

Dia pun menyebut, ajakan PDIP kepada PPP untuk membentuk koalisi bukan beberapa terakhir ini, melainkan sejak PPP masih dipimpin oleh Suharso Monoarfa (mantan Ketua Umum PPP) dan dilanjutkan kepemimpinan Mardiono (Plt Ketua Umum PPP).

“Iya ngajaknya bukan baru kali ini. Waktu ketua umunya masih Pak Suharso sudah diajak, dilanjutkan sekarang,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Rommy disebut-sebut layak jadi Duta Antikorupsi. Dia pernah dijerat KPK dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Awalnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono membicarakan alasan partainya memasukkan Rommy dalam struktur Ketua Majelis Pertimbangan PPP. Katanya, apa yang dilakukannya adalah pemulihan hak.

“Beliau (Rommy) memang pernah terlibat kasus (jual beli jabatan di Kemenag), kemudian sudah menjalani vonis pengadilan yaitu 1 tahun dan sudah dijalani. Artinya, hak beliau harus dipulihkan sebagai warga negara Indonesia. Karena beliau juga tidak dicabut hak politiknya, sehingga hak politik sebagai WNI melekat pada dirinya. Itu pertama,” kata Mardiono di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Lanjutnya, pengalaman Rommy pernah terjerat kasus korupsi diharapkan dapat mencegah terjadinya persoalan yang sama di partai berlambang Kabah tersebut. Bahkan Mardiono mengatakan, Rommy bisa menjadi Duta Antikorupsi.

“Kita tidak boleh apatis, karena bisa jadi dengan pengalaman yang beliau hadapi saat itu justru akan bisa mencegah terjadinya persoalan-persoalan yang sama,” ujarnya.

“Kami butuh beliau agar memberikan guidance kepada kader-kader PPP agar tidak terjerembab dalam hal yang sama. Dengan kata lain, beliau bisa menjadi Duta Antikorupsi di tengah-tengah kader PPP dan masyarakat,” imbuh Mardiono.

Soal ditempatkannya Rommy sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, yaitu guna memberikan pertimbangan kepada partai dan mengawasi kader agar tidak terlibat kasus korupsi.

“Tugasnya untuk memberi pertimbangan kepada partai, termasuk penjagaan kepada kader-kader agar tidak terlibat dalam kasus korupsi seperti pengalaman beliau,” jelasnya.

Mardiono pun terkesan membela Rommy yang pernah keterlibatan kasus korupsi.

“Belum tentu apa yang menimpa beliau sengaja dilakukan, karena UU Pidana Korupsi di kita (Indonesia), ‘barang siapa sengaja dan tidak sengaja’, bisa saja kecelakaan lalu lintas orang juga enggak sengaja. Tapi karena harus dihukum sesuai kasus yang menimpa orang lain,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan napi kasus korupsi M Romahurmuziy kembali terjun ke dunia politik bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan pria yang akrab disapa Rommy ini pun menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP.

Terkait keputusan itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pihaknya menghargai hak politik mantan koruptor tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan setiap mantan napi korupsi masih punya hak yang sama seperti WNI lainnya. Simak rekam jejak Romahurmuziy, eks koruptor yang kembali terjun ke politik berikut ini.

Rekam Jejak Romahurmuziy

Muhammad Romahurmuziy adalah anggota DPR RI 2014-2019 dari PPP. Pria yang dulunya menjabat sebagai Ketua Umum PPP ini bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. Terpilih secara aklamasi, Rommy ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PPP dalam Muktamar VIII pada 9 April 2016.

Ketika itu, PPP menghadapi konflik kepengurusan. Sebelum muktamar yang menetapkan Rommy sebagai ketua umum, pengurus dan anggota PPP yang beda paham sudah menggelar muktamar dengan hasil yang menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum.

Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Korupsi 

Rommy beberapa kali diperiksa sebagai saksi kasus korupsi oleh KPK. Pada Agustus 2018, ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan 2018. Saat itu Rommy menolak menjelaskan pada awak media perihal pemeriksaannya tersebut.

Sebelumnya pada Desember 2014, Rommy juga diperiksa KPK sebagai saksi atas tersangka Gulat Medali Emas Manurung dalam kasus korupsi alih fungsi hutan Riau. Kasus itu terjadi saat Rommy masih menjadi Ketua Komisi VI DPR RI 2009-2014, komisi yang salah satunya membidangi sektor kehutanan. Namun Rommy menegaskan bahwa mekanisme alih fungsi hutan bukan kewenangan komisi IV melainkan Kementerian Keuangan.

Tersangka Kasus Korupsi

Pada 15 Maret 2019, Rommy ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sidoarjo, Jawa Timur. Penyidik KPK menangkap Rommy di Hotel Bumi di Surabaya ketika dirinya menerima uang dari pejabat daerah Kementerian Agama. KPK menduga Rommy terlibat jual beli jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur.

Rommy lalu menjadi tersangka kasus suap dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama. Ia divonis 2 tahun penjara dan denda Rp100 juta pada vonis yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 20 Januari 2020.

Rommy didakwa atas kasus suap beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama yang diterimanya sebesar Rp 325 juta dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Jawa Timur dan mantan Kakanwil Kabupaten Gresik sebesar Rp 91,4 juta. Putusan dari majelis hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider lima bulan penjara.

Jaksa KPK juga menuntut pidana tambahan uang senilai Rp 46,4 juta dan pencabutan hak politik selama lima tahun setelah Rommy menjalani hukuman pidana pokok.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian mengurangi vonis Rommy menjadi hanya 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara. Rommy telah bebas dari penjara pada 2020 lalu. **

JAKARTA, Eranasional.com – M Romahurmuziy alias Romy menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Seperti diketahui, Rommy merupakan terpidana kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek berpendapat, tidak ada yang salah dengan kembalinya Rommy ke partai lamanya itu. Sebab, berdasarkan putusan pengadilan, hak politik mantan Ketua Umum PPP itu tidak dicabut sebelumnya.

“Tidak ada putusan pengadilan yang mencabut hak politik beliau. Jadi, sah-sah saja beliau kembali berpolitik,” kata Awiek, Senin (2/1/2023).

Sebagai informasi, setelah divonis bersalah, dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rp100 jura subside 3 bulan penjara, Romy dibebaskan dari penjara pada 29 April 2020.

Selain itu, hakim menilai tidak perlu ada hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Romy dan uang pengganti.

Di tingkat banding, hukuman Romy, hukuman Romy disunat menjadi 1 tahun dan denda Rp100 juta subside 3 bulan penjara. Hukuman di tingkat kasasi memperkuat vonis di tingkat banding.

Lanjut Awiek, vonis hukuman yang dijatuhkan kepada Romy tidak lebih dari lima tahun, di mana umumnya terdakwa dengan vonis tersebut dicabut hak politiknya selama lima tahun setelah dinyatakan bebas.

“Tuntutan hukumannya itu di bawah 5 tahun, yakni hanya 4 tahun, berdasarkan putusan MK, putusan yang di bawah 5 tahun boleh mencalonkan sebagai anggota DPR, apalagi menjadi pengurus partai sangat boleh,” imbuh dia.

Mengenai jabatan Romy yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Awiek menyerahkan sepenuhnya kepada tim revitalisasi perubahan susunan kepengurusan.

Menurutnya, selama ini Romy masih berkontribusi untuk membesarkan partai. “Adapun lain-lain, tentu itu kewenangan dari tim revitalisasi yang memasukkan nama beliau sebagai majelis pertimbangan. Ketua Majelis Pertimbangan bukan Ketua Dewan Pertimbangan,” jelas Awiek.

Romy mendapatkan posisi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Periode 2020-2025. Hal ini diketahui dalam postingan Romy di akun Instagram miliknya, @romahurmuziy.

Postingan foto itu menunjukkan surat perubahan susunan personalia Majelis Pertimbangan DPP PPP.

Surat itu ditandatangani oleh Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono dan Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi pada 27 Desember 2022.

Jakarta, eranasional.com : Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akhirnya memvonis terdakwa Romahurmuziy 2 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dan mantan Anggora Dewan Perwakilan Rakyat (PPP) itu divonis bersalah karena diduga menerima uang suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia . 

“Menyatakan terdakwa Romahurmuziy telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta,” kata Hakim Ketua Fahrizal Hendri di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).

Rommy diduga telah menerima uang 255 juta yang merupakan pemberian tersangka Haris Hasanudin yang mengikuti seleksi Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur. Rommy diduga melakukan intervensi langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris Hasanudin tersebut.

Pemberian suap itu diduga untuk memuluskan salah satu persyaratan karena dalam posisi  jabatan tersebut adalah tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 tahun terakhir.

Padahal sebelumnya Haris selaku Plt Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil (PNS) berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun.

Haris diduga meminta saran Ketua DPP PPP Jatim Musyaffa Noer agar bisa bertemu Lukman Hakim yang saat itu menjabat Menteri Agama dan Rommy. Karena Lukman dianggap Musyaffa mempunyai hubungan dekat dengan Rommy.

“Pada 17 Desember 2018 di rumah Terdakwa di Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, terdakwa melakukan pertemuan dengan Haris Hasanudin dan membicarakan mengenai rencana Haris Hasanudin menduduki jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang untuk itu terdakwa bersedia menyampaikan keinginan Haris Hasanudin tersebut kepada Lukman Hakim Saifuddin,” jelas Ketua Majelis Hakim.

Hakim menyatakan Haris tidak memenuhi syarat administrasi sehingga dinyatakan tidak lolos seleksi tahap administrasi. Kemudian Rommy memerintahkan Lukman Hakim agar Haris tetap lolos seleksi administrasi.

“Terdakwa juga menyampaikan kepada Lukman Hakim Saifuddin agar tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan segala resiko yang ada. Arahan terdakwa tersebut disetujui oleh Lukman Saifuddin,” jelasnya.

Menurut hakim, Haris memberikan uang Rp 255 juta kepada Rommy secara bertahap. Haris pun akhirnya diangkat sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur berdasarkan surat keputusan Menteri Agama nomor B.II/04118 yang dilanjutkan dengan pelantikannya pada 5 Maret 2019.

Menimbang walaupun terdakwa atau tim kuasa hukum menyatakan sudah mengembalikan uang dengan cara menitipkan kepada Norman Zen dengan alasan menjaga perasaan Haris Hasanudin, mertuanya Haris Roziqi dan kiai Asep alasan mana tidak benar menurut hukum. Seharusnya terdakwa melaporkan kepada KPK. Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat menerima hadiah atau janji terpenuhi,” katanya.

Selain Haris Hasanudin, Rommy bersalah menerima uang Rp 91,4 juta dari M Muafaq Wirahadi. Uang tersebut berkaitan proses pengangkatan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Atas perbuatan itu, Rommy disangkakan bersalah melanggar Pasal 11 UU Tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

(Fyan/red).