Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan dengan ditemukannya dugaan itu maka sangat mungkin dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2.413 TPS tersebut.

“Kemungkinan PSU dilakukan di TPS-TPS itu besar sekali. Tapi sedang ditelusuri oleh Pawascam (Panitia Pengawas Kecamatan) dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apakah benar demikian,” kata Bagja kepada wartawan, Kamis, 15 Februari 2024.

Namun, Bagja mengaku pihaknya belum mendapatkan data detail berapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di 2.413 TPS tersebut.

Adapun dari laporan yang masuk ke Bawaslu RI, ribuan TPS itu tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten.

Juga ditemukan di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Loly Suhenty membeberkan masalah-masalah lainnya yang terjadi pada proses pemungutan suara.

Kata Loly, totalnya ada 13 masalah yang ditemukan, di antaranya terjadi intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara Pemilu 2024 di 2.632 TPS.

Sayangnya, Loly tidak menjelaskan secara tegas intimidasi seperti apa yang terjadi.

Masalah lainnya yaitu ditemukan kasus pemungutan suara di atas pukul 07.00 WIB di 37.466 TPS, dan di 12.284 TPS tidak tersedia alat bantu disabilitas netra atau braille template.

Kemudian, sebanyak 10.496 TPS yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap. Lalu, di 5.449 TPS petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)-nya tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

“Di 8.219 TPS didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Dan, di 6.084 TPS mengalami surat suaranya tertukar,” tambahnya.

Untuk diketahui, TPS yang mengalami surat suaranya tertukar berada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Masalah-masalah lainnya terjadi 2.509 TPS didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

“Sebanyak 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping,” ungkapnya.

Lanjut Loly, ada pula 3.521 TPS yang saksinya mengenakan atribut memuat unsur dukungan terhadap kontestan Pemilu 2024.

“3.724 TPS tidak memasang Papan Pengumuman DPT di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat,” papar Loly.

Kata Loly, saat ini jajaran pengawas Pemilu juga sedang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi PSU dan penghitungan suara ulang, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan. (*)

Putusan sanksi itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Heddy Lugito dalam persidangan di DKPP, Jumat, 8 Desember 2023.

Bagja terbukti melanggar perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 dan perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023.

“Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I Rahmat Bagja dalam perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 atau perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023 selaku ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum,” kata Heddy Lugito.

Untuk diketahui, perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 diadukan Suryono Pane dan perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023 diadukan oleh Herminiastuti Lestari. Masing-masing pengadu mengadukan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn Malonda, Totok Hariyono.

Suryono Pane dan Herminiastuti Lestari mendalilkan para Teradu tidak profesional, sebab telah mengubah jadwal seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 sehingga mengakibatkan adanya kekosongan jabatan pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan berujung pada nihilnya pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.

Rahmat Bagja dinyatakan terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 11 huruf c, dan Pasal 15 huruf f dan Pasal 17 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

“Kita akan panggil panitianya,” kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, Senin 20 November 2023.

Padahal kata dia, kepala desa dilarang dilibatkan dalam proses kampanye.

Kepala maupun perangkat desa juga dilarang menyatakan dukungan terhadap kandidat mana pun.

Namun dia belum mau ambil kesimpulan atas peristiwa ribuan kepala desa deklarasi dukung Prabowo dan Gibran.

Menurutnya, Bawaslu harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

“Kades dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye,” ucapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan pembahasan pengunduran waktu pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang sudah dijadwalkan pada November 2024.

Menurut Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja membeberkan sejumlah kekhawatiran jika pilkada serentak tetap dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu November 2024.

“Sebenarnya kami khawatir pilkada serentak 2024, karena pemungutan suaranya November 2024 yang mana di bulan Oktober ada agenda pelantikan presiden baru, dan tentunya dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti,” kata Bagja, Kamis (13/7) lalu.

“Apalagi ini pertama kali dilaksanakan pilkada serentak, karena itu kami mengusulkan membahas opsi penundaan,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Bagja, ada potensi gangguan keamanan jika Pilkada Serentak 2024 tetap dilaksanakan tanpa diundur waktunya. Misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari personel polres di sekitarnya, bahkan polisi dari provinsi ikut didatangkan untuk membantu pengamanan.

“Tapi, kalau Pilkada Serentak 2024 sulit melakukan pengerahan itu, karena setiap daerah yang menggelar pemilihan serupa akan siap siaga,” ujarnya.

Masalah lainnya soal pemuktahiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pilkada seperti surat suara dan beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi. Dia juga menyinggung belum optimalnya sinergi antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja jatuh pingsan di area Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/7/2023). Dia pingsan usai menghadiri acara perayaan puncak HUT Bhayangkara ke-77.

Ketika keluar melalui pintu VIP, tiba-tiba Bagja jatuh dan pingsan, sehingga pernafasannya harus dibantu dengan oksigen.

Sejumlah petugas yang berjaga langsung bergerak cepat dengan memanggil ambulans. Sebanyak dua ambulans datang salah satunya membawa Bagja ke rumah sakit.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari membenarkan Rahmat Bagja telah dibawa ke rumah sakit. Dia meminta doanya agar koleganya itu cepat sembuh dan pulih kembali.

“Rahmat Bagja Ketua Bawaslu RI, pingsan dalam acara HUT Bhayangkara ke-77 di GBK Senayan dan dibawa ke rumah. Mohon doanya, semoga beliau lekas pulih,” ucap Hasyim.

Saat dikonfitmasi dia mengaku sedang mendampingi Bagja yang dirawat di RS TNI Angkatan Laut Mintoharjo, Jakarta Pusat.

“Dirawat di RS TNI AL Mintoharjo,” jelasnya.