Dia menilai, akar masalah terletak pada ketidakmerataan distribusi sekolah negeri dan persepsi masyarakat yang lebih mengutamakan sekolah negeri.

Supian Suri menjelaskan bahwa penempatan sekolah negeri yang didasarkan pada fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di masa lalu telah menciptakan ketimpangan.

Akibatnya, beberapa wilayah kekurangan sekolah negeri, sementara wilayah lain kelebihan.

“Hadirnya sekolah negeri yang dianggap lebih berkualitas juga membuat banyak sekolah swasta sepi peminat,” ujar Supian Suri dalam kunjungannya ke kantor PWI Depok, Jumat (27/9/2024).

Guna atasi permasalahan ini, Supian Suri mengusulkan dua solusi utama. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan kualitas sekolah swasta agar dapat sejajar dengan sekolah negeri.

Dikutip dari Media Indonesia, para orang tua kesal karena anak mereka dicoret dari PPDB, padahal sudah membayar jutaan rupiah ke oknum yang mengaku operator PPDB SMAN 4 Kota Depok berinisial AS.

Menurut para orang tua, AS menjanjikan anak mereka bisa lolos PPDB dengan syarat memberikan sejumlah uang. Salah satu dari sekumpulan orang tua yang berinisial SN, mengaku para orang tua telah membayar Rp8 juta hingga Rp20 juta.

“Kami dijanjikan nama-nama anak kami akan diterima di PPDB,” kata SN di hadapan Kepala SMAN 4 Kota Depok, Mamad Mahpudin, Selasa (16/7/2024) siang.

Sambil menangis, SN mengatakan anaknya saat ini tidak mau keluar rumah karena malu melihat teman-temannya yang sudah sekolah.

“Anak saya tak mau keluar rumah karena belum bersekolah. Sakit rasanya padahal saya sudah kasih uang Rp8 juta. Mungkin kalau bapak punya anak dan anak bapa tidak sekolah gimana, akan sama kan perasaannya dengan apa yang saya rasakan,” kata SN di hadapan Mamad.

Aksi ini dilakukan untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membuka jalur optimalisasi sekolah dan membangun sekolah baru untuk mengatasi kekurangan sekolah di Depok yang berakibat pada banyaknya anak-anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan.

Koordinator AP2KD, Wido Pratikno, menyebut Kota Depok mengalami kekurangan sekolah karena padatnya penduduk dan banyaknya permukiman. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak yang tidak dapat tertampung di sekolah yang ada.

“Depok ini kekurangan sekolah, Depok penduduknya padat, Depok permukiman tempat singgah maka dari itu seharusnya sekolah itu lebih banyak karena sekolahan kurang, karena itu harus dioptimalisasi atau dioptimalkan sekolah yang ada bisa menampung anak-anak warga Kota Depok,” kata Wido, Sabtu (13/7/2024).

Pelaksanaannya sendiri sesuai tahapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana (Juklak-Juknis) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok.

Untuk diketahui, PPDB merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Disdik di setiap awal tahun pelajaran di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. PPDB Kota Depok 2024 jenjang SD dan SMP ini memiliki dasar regulasi
Permendikbudristek No. 1 Tahun 2021, Kepsekjen Kemdikbudrtistek No. 47/M/2023, Perwal Kota Depok No.57 Tahun 2023 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok No. 421.1/3072/III/Disdik/2024.

“PPDB Kota Depok 2024 jenjang SDN/SMPN berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan laporan serta pengawasan dilakukan berbagai pihak terkait,” kata Kepala Disdik Kota Depok, Siti Chaerijah Aurijah dalam keterangan yang diterima, Senin (2/7/2024).

“Wali murid yang mendaftarkan anaknya melalui jalur zonasi biasanya mengeluhkan di kartu keluarga (KK) yang diperbaharui maupun salah titik koordinat,” kata Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 Kota Depok, Acu Setiawan, di Depok, Jumat (7/6/2024).

Saat ini pengaduan terkait PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 sudah menurun dibanding beberapa hari sebelumnya, karena saat ini untuk PPDB jalur zonasi telah ditutup.

Dia mengatakan, jika beberapa hari yang lalu rata-rata pengaduan offline mencapai 100 pengaduan, untuk kemarin dan hari ini pengaduan hanya mencapai 30-50 laporan.

“Waktu jalur zonasi dibuka, pengaduan online atau melalui whatsapp bisa mencapai 500. Saat ini sudah turun menjadi 100. Posko yang tadinya kami buka sebanyak lima desk, perlahan kami kurangi. Hari ini kami hanya buka satu posko,” ujarnya.

Diketahui saat ini link PPDB Jabar 2024 jenjang SMAN/SMKN di Kota Depok situs https://ppdb.jabarprov.go.id/ sudah bisa di akses.

“Saat ini link pendaftaran di Web PPDB Jabar sudah bisa di akses, lancar jaya,” kata Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 5 Kota Depok, Supyana saat dikonfirmasi, Selasa (4/6/2024).

Pendaftaran PPDB online Tahap I untuk Jalur Zonasi dan Afirmasi jenjang SMAN/SMKN di Kota Depok dibuka selama 5 hari dari Senin-Jumat 3-7 Juni 2024.

“Kendala sudah dapat diatasi, sekarang sudah lancar kembali,” terang Kepala Kantor Cabang Disdik (KCD) Jabar Wilayah II, Kota Depok-Bogor, Asep Sudarsono.

Untuk melakukan pendaftaran PPDB Jabar 2024, para orang tua siswa perlu mengakses situs https://ppdb.jabarprov.go.id/. Berikut tata caranya:

1. Buka situs Siap PPDB Online Provinsi Jawa Barat di link: https://ppdb.jabarprov.go.id/.
2. Pilih jalur pendaftaran.
3. Klik Alur PPD’ untuk mendapat penjelasan soal alur pelaksanaan PPDB.
4. Klik Waktu Pendaftaran untuk melihat jadwal pelaksanaan PPDB Jabar 2024.
5. Klik Wilayah PPDB untuk melihat lokasi sekolah sesuai jalur yang dipilih.
6. Klik ‘Pendaftaran’ dan siapkan semua berkas yang diperlukan.

Adapun syarat pendaftaran PPDB Jabar 2024 jenjang SMAN/SMKN untuk wilayah Kota Depok yakni:

1. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP, atau surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan/kartu peserta ujian sekolah, jika ijazah belum terbit.

2. Akta kelahiran/Kartu Identitas Anak, dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan belum menikah.

3. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan, kecuali bagi yang akan melanjutkan ke SMPLB atau SMALB, menyertakan ijazah SDLB atau SMPLB.

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua peserta didik.

5. Kartu Keluarga (KK) yang menerangkan domisili Calon Peserta Didik.

6. Dokumen Surat Tanggung Jawab Mutlak atau Pakta Integritas orang tua yang menyatakan data Calon Peserta Didik asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi meterai dan ditandatangani orang tua (format dapat diunduh pada website PPDB).

Begitulah informasi terkait link dan cara pendaftaran PPDB Jabar 2024 untuk jenjang SMAN/SMKN di Kota Depok beserta jadwal dan syarat lengkapnya.

“Sedang maintenance server daftar PPDB tingkat TK, SD, dan SMP,” kata Ketua Panitia PPDB Kota Depok Bahrudin dikutip dari ANTARA, Senin (3/6/2024).

Dia berharapproses maintenance server website pendaftaran PPDB bisa segera normal sehingga para calon siswa TK, SD, dan SMP bisa mendaftar.

“Daftar online PPDB TK, SD, SMP bareng. Mudah-mudahan bisa segera bisa diakses,” ucap Bahrudin.

Bahrudin menjelaskan, terjadinya server eror atau down itu karena pendaftaran PPDB tingkat TK, SD, dan SMP dibuka bersamaan, dan yang mendaftar diperkirakan mencapai puluhan ribu siswa.

Dikutip dari iNews Depok, satu orang tua calon siswa SMA Negeri 5 Depok, Fauzi, mengungkapkan bahwa dia telah mencoba mendaftarkan anaknya melalui jalur zonasi namun tidak berhasil.

“Mau daftar gak bisa-bisa. Susah diakses,” kata Fauzi, kepada iNews Depok.

Fauzi menuturkan bahwa dia telah mencoba mendaftar dari rumah dan di sekolah, namun hasilnya sama saja.

“Dari pagi sulit diakses. Infonya teman-teman (anak saya) juga sama, gak bisa diakses,” ucap dia.

Menanggapi kendala ini, Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah II Bogor-Depok Disdik Jabar, Asep Sudarsono, membenarkan adanya gangguan pada sistem server. Asep menjelaskan bahwa hal ini wajar terjadi pada hari pertama PPDB karena tingginya jumlah pendaftar.

“Biasanya hari pertama karena pendaftaran menjubel. Sekarang dalam penanganan. Masih ada 4 hari kedepan,” kata Asep kepada wartawan.

Asep mengimbau para orang tua untuk tetap tenang dan tidak panik. Pendaftaran PPDB Tahap I masih berlangsung selama 4 hari ke depan, sehingga masih ada waktu yang cukup untuk mendaftarkan anak-anak mereka.

Asep juga memastikan bahwa Dinas Pendidikan akan segera menyelesaikan kendala teknis pada sistem server agar proses pendaftaran dapat berjalan lancar kembali.

DEPOK – Pemerintah Kota Depok mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran (TA) 2021-2022.

Petikan Perwal nomor 17/2021 tentang petunjuk teknis PPDB mulai TK, SD, SMP tersebut yakni, siswa non-Kota Depok tak bisa bersekolah di sekolah negeri di Kota Depok.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohammad Thamrin mengatakan, PPDB tahun ini tidak tersedia kuota dari luar Kota Depok.

“Perwal PPDB-nya telah turun, siswa non-Kota Depok tidak bisa bersekolah di sekolah negeri di Kota Depok,” katanya, Jumat (21/5).

Jika ada warga atau orang tua yang sudah lama tinggal di Kota Depok namun tidak memiliki identitas Kota Depok, maka anaknya tidak bisa bersekolah di sekolah negeri di Kota Depok.

“Sekarang tak ada kuota untuk non-Kota Depok. Banyak warga Kota Depok yang sudah lama tinggal di Kota Depok tetapi tidak memiliki identitas kartu keluarga (KK) Kota Depok akan terasa sekarang,” jelas Thamrin.

Ia mengatakan, jika ingin menerima siswa non-Kota Depok, maka harus dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan wilayah lain seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi.

Thamrin menuturkan, saat ini masih banyak siswa Kota Depok yang tidak tertampung sehingga pihaknya memprioritaskannya kuota untuk warga Kota Depok.

Demikian halnya dengan non-Kota Depok juga telah memberlakukan hal yang sama, seperti Jakarta. Sekarang kita, kalau mau ada penerimaan dari luar Kota Depok harus ada MoU.

Sekarang, jangankan untuk anak luar Kota Depok, untuk Kota Depok saja masih kurang. Akhirnya kita berfikir sama. Jakarta juga sama, Bogor, Tangerang, Bekasi. Makanya harus ada MoU, ” tandas Thamrin.

Thamrin memaparkan TA 2021-2022 Kota Depok menyiapkan kuota untuk jenjang SMP sebanyak 9.000 siswa. Sedangkan lulusan SD di Kota Depok sebanyak 34.000 siswa. Oleh karena itulah, kata dia pihaknya memperketat sistem PPDB.

“Kalau kita tidak perketat sistem PPDB, akan kasihan anak Kota Depok yang punya prestasi tapi tak terfasilitasi. Dengan sistem seperti ini jadi siswa bisa terakomodir,” ujar Thamrin.

Thamrin menjelaskan, PPDB tahun ini sedikit berbeda dibandingkan PPDB sebelumnya. Jika sebelumnya siswa non-Kota Depok bisa bersekolah di sekolah negeri di Kota Depok, tahun ini aturan tersebut tidak berlaku lagi.

Sekolah-sekolah negeri yang ada di wilayah Kota Depok hanya boleh menerima siswa yang terdaftar di kartu keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Depok. (antara)