Langkah tegas ini diambil Kemensos setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi transaksi judi online (judol) pada rekening para penerima manfaat tersebut.

Dampak dari pengetatan seleksi ini juga dirasakan di daerah. Di Kota Pekalongan saja, ribuan warga terpaksa gigit jari karena namanya mendadak dicoret dari daftar penerima bansos.

Kepala DinsosP2KB Kota Pekalongan, Sriyana, mengungkapkan bahwa tahun ini Kemensos memberlakukan verifikasi yang sangat ketat bagi seluruh KPM, terutama yang berkaitan dengan aktivitas judol.

“Data sementara hingga saat ini, ada 3.280 KPM di Kota Pekalongan yang dicoret karena terindikasi judi online. Jumlah ini cukup besar dan lumayan banyak,” kata Sriyana saat ditemui Eranasional di Halaman Pemkot Pekalongan, Jumat (4/9/2026).

Ia menjelaskan, sebagian besar kasus di Kota Pekalongan terjadi karena rekening penerima bansos dipakai oleh yang bersangkutan sendiri maupun anaknya untuk bertransaksi judi digital.

Berbeda dengan kasus viral di Kabupaten Pekalongan yang melibatkan penyalahgunaan identitas orang lain, Sriyana mengatakan sejauh ini belum menemukan kasus korban pencatutan data di wilayahnya.

Meski demikian, pihak Kemensos tetap memberikan ruang bagi warga yang merasa tidak melakukan transaksi haram tersebut untuk mengajukan proses sanggahan atau reaktivasi.

“Sampai hari ini baru ada 3 orang yang mengajukan penyanggahan. KPM dapat mengajukan klarifikasi melalui pendamping sosial selama data belum dinonaktifkan secara permanen,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat sendiri belum menerbitkan aturan spesifik terkait batas waktu pengajuan sanggah secara nasional, sehingga daerah sifatnya hanya menampung dan meneruskan klarifikasi ke Kemensos.

“Jika KPM yang dicoret tidak mengajukan sanggahan, maka namanya resmi dihapus tanpa ada peserta pengganti, sampai ada pembaruan data berikutnya dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Selain isu judi online, Sriyana menambahkan bahwa persoalan penetapan desil (tingkat kesejahteraan 1–4) juga kerap menjadi perhatian penerima bansos, di mana pihaknya hanya bertugas menyalurkan data ke pusat. (em-aha)

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut informasi tersebut diperoleh dari laporan yang diterima pemerintah melalui hasil penelusuran transaksi mencurigakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dana tersebut, kata dia, berasal dari rekening milik sejumlah pihak yang diduga terlibat tindak korupsi dan kini sudah tidak lagi berada di Indonesia.

Menurut Prabowo, sebagian rekening tersebut ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya yang diduga melarikan diri ke luar negeri. Pemerintah, lanjutnya, telah memberikan kesempatan kepada pihak ahli waris maupun pihak terkait untuk mengurus aset tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, banyak rekening yang tidak diklaim sehingga negara memiliki dasar hukum untuk mengambil alih dana tersebut demi kepentingan publik.

Prabowo mengatakan, pemerintah telah melakukan pengumuman secara terbuka dalam kurun waktu tertentu sebelum mengambil keputusan pengalihan aset ke negara. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk perampasan sepihak, melainkan bagian dari upaya penegakan hukum dan optimalisasi aset negara yang selama ini terbengkalai.

“Kalau sudah diumumkan bertahun-tahun dan tidak ada yang datang mengurus, maka uang itu lebih baik dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo di hadapan jajaran pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dari total dana sekitar Rp49 triliun yang disebutkan Presiden, sebagian besar diperkirakan akan diserahkan dalam waktu dekat. Prabowo menyebut terdapat dana sekitar Rp11 triliun dan Rp39 triliun yang proses administrasinya hampir rampung dan siap masuk ke kas negara pada bulan depan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah memperkuat langkah penertiban aset hasil tindak pidana, termasuk mengejar dana-dana yang selama ini tersimpan dalam rekening dormant atau rekening tidak aktif milik pihak yang terlibat kasus korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya.

]]> https://eranasional.com/101695/negara-berpotensi-raup-rp49-triliun-prabowo-beberkan-sumber-dananya/feed 0 Agung Nugroho https://daerah.eranasional.com/101617/ppatk-perkuat-pemberantasan-judi-online-setelah-penangkapan-320-wna-di-jakarta https://daerah.eranasional.com/101617/ppatk-perkuat-pemberantasan-judi-online-setelah-penangkapan-320-wna-di-jakarta#respond Tue, 12 May 2026 09:11:14 +0000 https://daerah.eranasional.com/101617/ppatk-perkuat-pemberantasan-judi-online-setelah-penangkapan-320-wna-di-jakarta Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan pihaknya tidak kecolongan terkait terungkapnya praktik perjudian online berskala internasional yang melibatkan ratusan warga negara asing (WNA) di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan lembaganya selama ini tetap menjalankan pengawasan dan pemantauan transaksi mencurigakan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas judi online di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Ivan setelah aparat Bareskrim Polri menangkap ratusan WNA yang diduga terlibat dalam operasional jaringan judi online internasional. Menurut Ivan, fokus utama PPATK adalah melindungi masyarakat Indonesia dari dampak transaksi ilegal judi daring yang terus berkembang dan memanfaatkan sistem keuangan digital.

“Tidak kecolongan sama sekali. Fokus kami memang pada perlindungan masyarakat Indonesia dari praktik judi online domestik,” kata Ivan kepada wartawan, Senin, 11 Mei 2026.

PPATK mencatat perputaran dana judi online selama Januari hingga Maret 2026 mencapai Rp40,3 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai deposit yang masuk ke berbagai rekening dan merchant terkait judi online diperkirakan mencapai Rp10,6 triliun. Nilai fantastis tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perjudian daring masih menjadi ancaman serius bagi sistem ekonomi dan stabilitas sosial masyarakat.

Ivan menjelaskan, maraknya judi online tidak hanya berdampak pada kerugian finansial masyarakat, tetapi juga memicu berbagai tindak pidana lain seperti pencucian uang, penipuan digital, hingga eksploitasi jaringan transaksi ilegal lintas negara. Karena itu, PPATK terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum serta kementerian dan lembaga terkait.

Ia menyebut ada lima langkah utama yang dilakukan PPATK dalam memerangi praktik judi online. Langkah pertama adalah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mendeteksi rekening bank maupun merchant pembayaran digital yang digunakan sebagai sarana deposit perjudian daring.

“Langkah awal yang kami lakukan adalah mendeteksi rekening dan merchant yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online,” ujar Ivan.

Setelah proses identifikasi dilakukan, PPATK melanjutkan upaya kedua berupa penghentian sementara transaksi terhadap rekening-rekening mencurigakan. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus aliran dana yang diduga berasal dari aktivitas perjudian online.

“Kami melakukan penghentian transaksi terhadap rekening maupun merchant yang diduga menjadi tempat deposit judi online,” katanya.

]]> https://daerah.eranasional.com/101617/ppatk-perkuat-pemberantasan-judi-online-setelah-penangkapan-320-wna-di-jakarta/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97495/indonesia-tekan-transaksi-judi-online-ppatk-sebut-2025-jadi-titik-balik https://eranasional.com/97495/indonesia-tekan-transaksi-judi-online-ppatk-sebut-2025-jadi-titik-balik#respond Tue, 03 Feb 2026 08:06:11 +0000 https://eranasional.com/97495/indonesia-tekan-transaksi-judi-online-ppatk-sebut-2025-jadi-titik-balik Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran dana judi online di Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai Rp 286,84 triliun dari total 422,1 juta transaksi. Angka tersebut menunjukkan penurunan sekitar 20 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 359,81 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, capaian ini menjadi catatan penting karena untuk pertama kalinya Indonesia berhasil membalik tren kenaikan transaksi judi online yang selama beberapa tahun terakhir terus meningkat.

“Tahun 2025 menjadi sejarah baru. Baru pertama kalinya Indonesia mampu menekan transaksi yang berkaitan dengan judi online,” ujar Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2).

Selain nilai perputaran dana, PPATK juga mencatat penurunan signifikan pada jumlah deposit judi online. Sepanjang 2025, total deposit tercatat sebesar Rp 36,01 triliun, turun cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 51,3 triliun.

Penurunan ini dinilai sebagai indikator penting karena deposit mencerminkan aliran dana awal yang digunakan masyarakat untuk berjudi secara daring. Semakin kecil nilai deposit, semakin terbatas ruang gerak pelaku dan platform judi online dalam mengoperasikan aktivitasnya.

Meski demikian, PPATK mencatat aktivitas judi online masih melibatkan sekitar 12,3 juta orang yang melakukan deposit melalui berbagai kanal pembayaran.

“Masih ada jutaan masyarakat yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa penanganan judi online harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan,” kata Ivan.

Dalam pemaparannya, Ivan mengungkapkan perubahan pola transaksi di kalangan pelaku judi online. Jika sebelumnya setoran banyak dilakukan melalui rekening perbankan dan dompet digital (e-wallet), kini penggunaan QRIS justru mengalami peningkatan signifikan.

“PPATK melihat adanya pergeseran kanal pembayaran. Penggunaan QRIS meningkat dibandingkan transfer bank maupun e-wallet,” jelasnya.

]]> https://eranasional.com/97495/indonesia-tekan-transaksi-judi-online-ppatk-sebut-2025-jadi-titik-balik/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97256/ppatk-catat-nilai-transaksi-uang-judol-tembus-rp28684-triliun https://eranasional.com/97256/ppatk-catat-nilai-transaksi-uang-judol-tembus-rp28684-triliun#respond Thu, 29 Jan 2026 05:14:05 +0000 https://eranasional.com/97256/ppatk-catat-nilai-transaksi-uang-judol-tembus-rp28684-triliun Jakarta, ERANASIONAL COM — Kepala Biro Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK), Natsir Kongah menerima laporan transaksi perputaran uang judi online (Judol) mencapai Rp286,84 triliun

Karo Humas Natsir menyebut total yang itu terekam dalam 412,1 juta transaksi yang terjadi selama tahun 2025.

“Jumlah perputaran dana ini menurun 20 persen jika dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp359,81 triliun,” ujar Natsir dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Sementara itu berdasarkan jumlah pemain aktif, Natsir menyebut masih ada 12,3 juta masyarakat yang menaruh deposit judol melalui transfer bank, e-wallet hingga QRIS.

Modus Penyetoran Dana

Ia mengatakan PPATK juga menyoroti modus penyetoran dana judol melalui QRIS yang meningkat secara signifikan dibandingkan metode lainnya.

Meski begitu, Natsir mengklaim total jumlah deposit yang disetor para pemain jumlahnya sudah menurun dari tahun 2024 yang mencapai Rp51,3 triliun menjadi Rp36,01 triliun pada tahun 2025.

“Ada perubahan modus penyetoran deposit menggunakan QRIS yang meningkat signifikan dibandingkan melalui setoran di bank ataupun e-wallet,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan turunnya jumlah deposit dan nilai transaksi judol pada tahun 2025 karena upaya penegakan hukum yang terus dilakukan pemerintah.

Di sisi lain, kata dia, PPATK juga terus memberikan Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi keuangan yang mencurigakan menjadi rekening penyamaran judol kepada penyidik untuk segera diproses dan diblokir.

“Turunnya nominal deposit dan angka perputaran dana Judol disebabkan karena penerapan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan swasta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Judol,” tandas Natsir.

Pemberantasan judi online ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam yang dibacakan Sekretaris Deputi Bidkoor Kominfo, Ariefin Sjarief pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Peningkatan Literasi Digital Tentang Bahaya Konten Negatif di Provinsi Jawa Barat, Kamis (4/12/2025).

“Setiap keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga komunitas lokal perlu menjadi benteng pencegahan dengan saling mengingatkan, berani melapor, dan bersama menolak segala bentuk perjudian daring,” kata Ariefin.

Khusus di Provinsi Jawa Barat, Data PPATK menunjukkan terdapat lebih dari 2,6 Juta pemain judi daring sepanjang tahun 2025. Sedangkan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Karawang merupakan Kab/Kota dengan jumlah pemain tertinggi pada Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut, terdapat penerima Bansos yang juga bermain judi daring. Ini adalah potret nyata masyarakat yang sedang terancam. Ketika bantuan pemerintah yang seharusnya untuk kesejahteraan malah digunakan untuk berjudi, maka ada yang harus diperbaiki secara serius dan itu harus dilakukan sekarang.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan ekonomi digital tidak malah dimanfaatkan pihak-pihak yang merusak tatanan sosial masyarakat termasuk masyarakat Jawa Barat. Agenda ini sejalan dengan visi kita membangun ruang digital Indonesia yang beretika, berkeadilan, dan terpercaya bagi semua lapisan masyarakat,” Ariefin.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Lusi Lesminingwati menyampaikan, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi judi online sangat relevan dengan nilai-nilai dalam Gapura Panca Waluya, yang menekankan pembangunan karakter utuh fisik, moral, intelektual, dan sosial.

Konsep pendidikan ini mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, bermoral, jujur, cerdas, dan tanggap terhadap dunia digital, yang pada akhirnya membantu memberantas dampak negatif judi online di Jawa Barat.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat meyakini bahwa kekuatan digital tidak hanya terletak pada teknologinya, tetapi pada karakter dan ketahanan masyarakatnya,” kata Lusi.

Sementara itu, Direktur Analisis dan Pemeriksanaan II PPATK, M. Shalehuddin Akbar menyampaikan, secara umum hampir semua negara mengalami permasalahan judi online. Menurutnya, semua negara melarang judi online karena mereka tidak punya kontrol.

“Bagi mereka ini (judol) suatu yang membahayakan. Oleh karenanya, untuk pemerintah Indonesia, kerja sama dan sinergi antar kementerian dan lembaga dapat menekan judi online agar masyarakat tidak lagi bisa bermain,” katanya.

Berdasarkan data PPATK, trend total deposit perjudian online dari tahun 2023 hingga 2025 mengalami penurunan, mulai dari Rp 34 triliun di tahun 2023 menjadi Rp 17 triliun di tahun 2025. Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia, dengan total deposit sekitar Rp 5 triliun.

“Kami menemukan ada pemain judol yang merupakan penerima bansos. Kami sudah berikan data ini pada Kemensos. Ada lebih dari 199 ribu pemain judol, dengan deposit hampir 300 miliar. Kami berharap program pemerintah memberikan uang itu tepat sasaran, dapat membelikan kebutuhan pokok, bukan untuk bermain judol,” kata Akbar.

Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektonik Syaiful Garyadi mengatakan, Kemenko Polkam berharap Pemprov Jawa Barat dapat menjadi percontohan nasional dalam memerangi perjudian online.

Oleh karenanya, Pemprov Jabar dibantu Kemenko Polkam dan K/L terkait akan membentuk Tim Zero Judol.

“Tahun 2026 kami akan buat percontohan nasional, kami tunjuk Jawa Barat. Karena Jabar berdasarkan data PPATK menjadi provinsi nomor 1 dengan jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia. Sehingga dengan adanya Tim ini berharap jumlah pemain judi online di Jabar bisa menjadi nol,” katanya.

“Sudah lebih dari 28 juta rekening kami buka kembali yang sebelumnya kami hentikan sementara,” ujarnya saat dikutip dari Media Indonesia, Kamis (31/7/2025)

PPATK meminta pihak perbankan untuk segera melakukan verifikasi data nasabah serta memastikan keabsahan dan kepemilikan rekening sebelum diaktifkan kembali.

Proses pengkinian data nasabah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari potensi kerugian bagi nasabah yang sah.

“Pembukaan rekening dilakukan setelah diteliti keabsahan kepemilikannya. Pengkinian data dan pengamanan juga telah dilakukan. Nasabah kini sudah bisa kembali menggunakan rekeningnya,” ucap Ivan.

Pernyataan ini mereka sampaikan melalui akun Instagram @ppatk_indonesia rekening yang akan diblokir adalah yang tidak aktif digunakan untuk transaksi selama minimal 3 bulan.

Dalam penjelasan mereka, PPATK menyebut pemblokiran dilakukan karena selama ini banyak rekening dormant disalahgunakan, termasuk untuk pencucian uang.

“Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dormant, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010,” kata mereka, Jumat (25/7/2025) lalu.

Mereka menjamin pemblokiran tidak akan membuat dana nasabah hilang.

“Tindakan ini juga menjadi pemberitahuan bagi nasabah, ahli waris, atau perusahaan bahwa rekening tersebut masih tercatat aktif, meskipun lama tidak digunakan. Langkah ini diambil demi menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan Indonesia,” kata mereka.

Lalu bagaimana jika pemilik rekening tak terima dengan pemblokiran?

Masyarakat atau nasabah yang tak terima alias keberatan dengan pemblokiran rekening yang dilakukan PPATK bisa mengajukan keberatan.

Keberatan bisa diajukan dengan mengisi formulir di tautan bit.ly/FormHensem.

Setelah mengisi formulir, nasabah diminta menunggu proses review dan pendalaman dari pihak bank dan PPATK

Total waktu yang diperlukan untuk proses review dan pendalaman bank dan PPATK mencapai 5 hari kerja dan dapat diperpanjang 15 hari bergantung kelengkapan data.

Kalau review dan pendalaman menunjukkan tidak ada masalah, rekening akan dibuka lagi. Nasabah bisa mengecek sendiri rekening mereka lewat mobile banking, ATM atau langsung ke bank.

Diungkapkan jumlaahnya yakni mencapai Rp1 triliun untuk penyaluran bansos tahun 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap sebanyak 571.410 orang yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdaftar sebagai penerima bansos aktif bermain judol.

Temuan PPATK ini didapatkan usai mencocokan nomor rekening antara penerima bansos dengan para pemain judol.

Dari jumlah tersebut, ada indikasi temuan bahwa NIK yang tercantum juga terlibat dalam tindak pidana korupsi hingga tindak pidana terorisme.

“Kita baru satu bank. Kita cocokan NIK-nya ternyata memang ada NIK penerima bansos yang juga pemain judol. NIK bansos kita terima dari Pak Mensos kita cocokan dengan NIK terkait judol, korupsi, dan lembaga pembiayaan terorisme,” kata Ivan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan semua nomor rekening penerima bansos memang diserahkan ke PPATK untuk dianalisis. Dengan adanya temuan itu, makan pihak Kementerian Sosial akan mengevaluasi penyaluran dan penerima bansos.

“Seluruh rekening yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial kita serahkan sepenuhnya kepada PPATK untuk dianalisis. Hasil cepatnya, baru pada satu bank saja di tahun 2024, lebih dari 500 ribu rekening menerima bansos yang diduga main judol,” jelas dia.

Sedikitnya 571 ribu rekening penerima bantuan sosial (bansos) teridentifikasi terlibat transaksi judi online hingga mendanai aktivitas terorisme.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan seluruh rekening bermasalah itu langsung diblokir. Ia menekankan, uang negara yang dialokasikan untuk bansos tidak boleh dipakai berjudi, apa pun alasannya.

“Kalau sudah terverifikasi lewat NIK, mau sadar atau tidak sadar, uang bansos tak boleh lari ke judol,” kata Ivan, Sabtu, 12 Juli 2025.

Sejumlah rekening kini sedang diverifikasi ulang. Ivan menyebut banyak pemilik rekening sudah mendatangi bank untuk mengurus pembukaan kembali rekening yang dibekukan.

Data ini baru diambil dari satu bank. Dari hasil pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK), PPATK mendapati indikasi penyimpangan lain: tak hanya judi online, tapi juga korupsi hingga dugaan pendanaan terorisme.

“Ini baru satu bank. NIK penerima bansos kami cocokkan, ternyata ada yang main judi online, ada juga yang terkait korupsi bahkan pendanaan terorisme,” ujar Ivan di Gedung DPR RI, Kamis, 10 Juli 2025.

PPATK mencatat nilai transaksi dari rekening mencurigakan ini mendekati Rp 1 triliun. Pemerintah diingatkan untuk menutup celah penyalahgunaan dana bansos yang semestinya meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.[]

“Berdasarkan Analisis dan pemeriksaan PPATK diketahui, bahwa pada tahun 2024 terdapat lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online,” tulis keterangan PPATK, Minggu (18/5/2026).

“Di samping perjudian online juga diketahui penggunaan rekening orang lain yang masif digunakan untuk penampungan hasil tindak pidana penipuan, perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya,” imbuh dia.

Menurut PPATK, salah satu rekening yang berpotensi disalahgunakan adalah rekening yang tidak digunakan dalam kurun waktu tertentu atau rekening yang tidak memiliki aktivitas transaksi yang disebut rekening dormant. Rekening ini kerap dimanfaatkan pelaku tindak pidana.

Dikatakàn Kepala PPATK Ivan Yustiavandana jika judol menjadi masalah yang tengah dihadapi Indonesia sekarang.

Tak tanggung-tanggung, jumlah perputaran uangnya terus meningkat.

Dia membandingkan dengan data pada 2024 lalu. Ivan mencatat saat itu perputaran dana judi online berada di kisaran Rp981 triliun.

Sementara itu, hasil National Risk Assesment (NRA) tindak pidana pencucian uang (TPPU) mencatat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana terbesar sekarang ini.

“Negara harus memberikan fokus utama dalam memberantas tindak pidana tersebut (korupsi),” kata Ivan dalam rilis resmi di situs PPATK, Kamis (17/4/2025).

Oleh karena itu, PPATK menekankan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.

Ini dibutuhkan dalam langkah-langkah penguatan sistem pencegahan dan pemberantasan TPPU, tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM).

Ivan juga membawa pesan khusus dalam peringatan 23 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Gerakan ini diklaim menjaga kredibilitas finansial dari kebocoran-kebocoran dalam penerimaan dan pengeluaran negara.

“(Gernas APU-PPT selama) 23 tahun merupakan waktu yang tidak singkat. Ini bukan hanya tentang apa yang sudah kita lakukan, tetapi tentang apa yang akan kita lakukan bersama ke depannya untuk menerapkan Rezim APUPPT-PPSPM,” tegasnya.

Dia menyebut ini merupakan perjalanan panjang dalam membangun dan memperkuat negara dari penyalahgunaan sistem keuangan.

PPATK menyatakan kolaborasi itu berujung pada keberhasilan menelusuri aliran dana, mengungkap, serta menindak kasus-kasus besar, seperti jaringan perjudian online berskala masif.

Tak hanya itu, namun juga membongkar investasi ilegal, perdagangan orang, kejahatan lingkungan, serta kejahatan finansial yang merugikan ribuan korban.

Meski begitu, Ivan tidak merinci perputaran uang tersebut termasuk mengalir ke luar negeri atau tidak.

Sinergi seluruh pihak dalam menguatkan langkah sistem pecegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, berhasil membawa Indonesia diakui dunia.

Hal tersebut disampaikan oleh Ivan dalam peringatan Gerakan Nasional APU (Anti-pencucian Uang Pendanaan Terorisme) ke-23. Menurutnya, selama 23 tahun, gerakan tersebut turut menjaga kredibilitas finansial dari kebocoran dalam penerimaan dan pengeluaran negara.

“Kami melihat umur pemain judi daring cenderung makin merambah ke usia rendah, kurang dari 10 tahun. Jadi, populasi demografi pemainnya makin berkembang,” kata Ivan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari Antara.

Ivan mengatakan, dari data yang dia peroleh bahwa terjadi perkembangan distribusi persentase demografi pemain judi daring berdasarkan usia. Sejak 2017 sampai dengan 2023, kelompok pemain judi daring yang berusia kurang dari 10 tahun mencapai 2,02 persen.

Selain itu, kelompok pemain yang berusia 10-20 tahun mencapai 10,97 persen; 21-30 tahun sebanyak 12,82 persen, rentang 30-50 tahun mencapai 40,18 persen, dan usia kurang dari 50 tahun sebanyak 33,98 persen.

Hal itu disampaikan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Bahkan kata dia, sebanyak 41.000 anak di Provinsi Jawa Barat diduga melakukan transaksi terkait judi online.

Jumlah itu diketahui berdasarkan hasil penelusuran transaksi terkait judi online yang dicatatkan menurut provinsi.

“Data anak bertransaksi judi online berdasarkan provinsi itu, Jawa Barat memang paling tinggi, ada 41.000 anak,” jelasnya, Jumat 26 Juli 2024, dikutip dari Kompas TV.

Bahkan jumlah transaksi mencapai 459.000 dengan perputaran uang sebesar Rp 49,8 miliar.

“Jumlah transaksinya sampai 459.000 kali transaksi,” ucapnya.

Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, jumlah anak yang terpapar judi online terbanyak ada di wilayah Jakarta Barat.

“Untuk Kota Administratif Jakarta Barat ada 4.300 anak terpapar. Angka transaksinya Rp 9 miliar sekian, jumlah transaksinya 68.000,” jelasnya.

Sedangkan jumlah anak yang diduga terlibat judi online secara keseluruhan di Indonesia, kata Ivan, diperkirakan sebanyak 197.954 orang.

Mereka berusia kurang dari 11 tahun sampai 19 tahun.

“Total depositonya tercatat mencapai Rp293,4 miliar,” jelas Ivan. []