Kelimanya diciduk di berbagai tempat di Kabupaten Serang, salah satunya di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikeusal, dengan inisial ND dan MH.

“Tim Gakkumdu telah mengamankan dua orang pelaku sedang membawa uang sebesar Rp9,5 juta yang diduga akan disebarkan kepada para pemilih sesuai dengan data nominatif dengan nilai nominal masing-masing calon penerima Rp50 ribu, hal ini dilakukan untuk kepentingan pemenangan Paslon 01 dalam PSU Kabupaten Serang,” kata Koordinator Penyidik Gakkumdu Banten, Kompol Endang Sugiharto, dalam keterangan resminya.

Saat dimintai keterangan oleh penyidik, kedua terduga pelaku itu mengaku mendapatkan uang untuk ‘serangan fajar’ dari anggota DPRD Kabupaten Serang Fraksi Golkar.

“Mereka mengaku mendapatkan uang tersebut dari seseorang bernama Alex, di mana Alex mendapatkan uang dari Andri. Dan diketahui Alex dan Andri merupakan anak kandung dari AZ anggota DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi Golkar,” ujar Endang.

Pelaku lainnya berinisial AS, JK dan PPN ditangkap di Perumahan Taman Ciruas Permai (TCP). Tik Gakkumdu menyita uang tunai sebesar Rp2,7 juta yang akan disebar sebagai serangan fajar.

“Terduga penyebar money politik ada lima orang dan penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Bawaslu,” ujar Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady.

Sejumlah barang bukti disita oleh Tim Gakkumdu, yakni Kartu Keluarga (KK), uang tunai hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Semua sudah kita sita sebagai barang bukti. Kita bersama-sama, Tim Gakkumdu terus berpatroli ke sejumlah titik rawan,” katanya.

“Tahun 2024 ini, juga tren paling tinggi [kasusnya], hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian,” jelas Djuhandani di Gedung Bawaslu Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Djuhandani juga menyampaikan perbandingan mengenai kasus money politic pada pemilu tahun ini dengan pemilu lima tahun lalu yang terdapat 100 kasus yang ditindak oleh jajaran kepolisian.

“Di Tahun 2019 itu ada 100 perkara ditangani oleh Bareskrim dan jajaran,” jelasnya membandingkan dengan Pemilu 2024.

Selanjutnya, walaupun tidak menjelaskan secara terperinci, Djuhandani menyampaikan terdapat beberapa kasus yang sudah diselesaikan dan beberapa yang masih dalam proses penyidikan.

“Ini sudah ada beberapa yang P-21 [hasil penyelidikan sudah lengkap], dan beberapa yang masih proses sidik.” ucapnya.

Untuk diketahui, PSU akan digelar di 18 TPS di Jakarta Utara pada Sabtu, 24 Februari 2024.

Coordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo mengatakan, dugaan politik uang dari caleg ke warga terjadi di RW 08, Kelurahan Sunter Jaya, Tanjungpriok, Jakarta Utara.

“Informasi yang kami terima dari Masyarakat, ada caleg nyebar uang per amplop Rp200.000 di RW 08 Sunter Jaya,” kata Benny, Jumat, 23 Februari 2024.

Menurut pengakuan Masyarakat, uang tersebut diberikan dengan cara melalui pegawai pelayanan Masyarakat di Tingkat RW.

Informasi tersebut saat ini Tengah ditelusuri oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang beranggotakan Bawaslu, kepolisian dan Kejaksaan.

“Informasi yang kami terima per orang diberi Rp200.000. kebenarannya masih ditelusuri Bawaslu Jakarta Utara,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Jakarta Utara menunda pelaksanaan pemilu susulan di 18 TPS Kelurahan Pegangsaan Dua dan Sunter Jaya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo mengatakan dugaan politik uang itu dilaporkan oleh masyarakat.

“Ada laporan yang masuk ke kami terkait dugaan politik uang, satu di Jakarta Barat, satu lagi Jakarta Utara. Sedang kami telusuri dugaan itu,” kata Benny, Selasa, 13 Februari 2024.

Benny menyebutkan, yang diduga melakukan politik uang tersebut adalah caleg DPR RI.

Kini, Bawaslu masih mengumpulkan bukti-bukti guna menyeret kasus ini ke pengadilan.

“Kalau ada bukti yang cukup, nanti akan ditindak. Tapi kalau tidak ditemukan bukti yang cukup, setidaknya ada upaya pencegahan bahwa kami hadir dan memastikan proses pemilu di DKI Jakarta berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, dugaan politik uang caleg DPR RI itu terjadi di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Sedangkan yang di Jakarta Utara disinyalir terjadi di Rorotan, Cilincing.

“Yang satu di Tambora, diduga Partai Golkar. Satunya lagi di Cilincing, diduga dilakukan caleg Partai Demokrat,” jelas Benny.

Berdasarkan hasil penyelidikan Bawaslu DKI, caleg dari Partai Golkar tersebut membagi-bagikan uang sebesar Rp 50.000 dengan perantara Ketua RT setempat.

“Informasi awal dari masyarakat diberi uang Rp 50.000 melalui Ketua RT,” tuturnya.

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar saat dikonfirmasi menyatakan dirinya belum menerima informasi terkait kader partainya yang diduga melakukan politik uang.

“Saya belum mendapat informasi. Nanti tim dari Partai Golkar Jakarta akan mengecek,” kata Zaki. (*)

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Bennt Sabdo mengatakan, pelanggaran itu diduga dilakukan oleh seorang caleg DPR RI.

“Ada informasi awal dugaan politik uang salah seorang caleg DPR RI di Tambora, Jakarta Barat,” kata Benny.

Menyikapi itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan, Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakarta Barat Abdul Roup mengatakan pihaknya sedang menyelidiki dugaan ada caleg DPR RI melakukan politik uang itu.

“Sedang ditelusuri oleh Panwaslu Kecamatan Tambora,” kata Abdul Roup, Selasa, 13 Februari 2024.

Sayangnya, Roup enggan menyebutkan identitas caleg DPR RI yang diduga melakukan politik uang itu, dengan alasan masih menyelidiki.

“Masih kami telusuri. Nanti akan kami jelaskan kalau sudah lengkap datanya,” ujarnya.

Dengan munculnya dugaan ini, Roup meminta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Kelompk Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) turut berpatroli untuk mengantisipasi terjadinya praktik politik uang di masa tenang.

“Kalau menemukan praktik politik uang, silakan lapor berjenjang melalui Panwascam,” pungkas Roup. (*)

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin usai memimpin Apel Siaga Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye Peserta Pemilu 2024 pada Masa Tenang di Halaman Bawaslu setempat, Minggu 11 Februari 2024.

“Selain pembersihan dan penertiban apk, kami juga mengawasi kampanye secara langsung maupun online. Sehingga, tidak ada lagi aktifitas kampanye dalam bentuk apapun, dikarenakan pada hari ini hingga Selasa esok (11-13 Februari 2024) sudah memasuki masa tenang,” tegas Miftah.

Menurut Miftah, pihaknya sudah menyiapkan tim siber untuk patroli di platform media sosial (medsos), mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Dalam pelaksanaan patroli siber ini, Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai organisasi yang ada di Kota Pekalongan.

“Kami juga fokus patroli di platform medsos, antisipasi adanya kampanye lewat medsos. Baik medsos peserta pemilu yang sudah didaftarkan, sampai iklan-iklan kampanye yang masih beredar di masa tenang,” katanya.

Tak hanya itu, lanjut Miftah, Bawaslu Kota Pekalongan juga akan intensif menggelar patroli money politics (politik uang) dari Minggu malam (11 Februari 2024) hingga menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Salah satu masalah pemilu di Indonesia adalah politik uang. Kami mengingatkan dan mengajak masyarakat agar menolak politik uang, karena praktik politik uang maupun sejenisnya merupakan tindakan pelanggaran pidana,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan inovasi upaya pencegahan politik uang. Salah satunya adalah, memberikan surat imbauan larangan politik uang kepada seluruh Ketua RT dan RW se-Kota Pekalongan di wilayahnya masing-masing.

“Surat imbauan ini sudah dilaksanakan oleh pengawas TPS, dikirimkan kepada seluruh Ketua RT dan RW. Alhamdulillah, respon mereka positif. Ini salah satu upaya pencegahan kami, dan mungkin satu-satunya Bawaslu di Jawa Tengah yang memberikan surat imbauan terkait larangan politik uang,” katanya.

Ia menambahkan, terdapat empat poin penting dalam surat imbauan tersebut antara lain, memberikan pemahaman kepada warga untuk tidak melakukan praktik politik uang, mentaati peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktik politik uang.

Melaporkan kepada pengawas pemilu terdekat apabila ada dugaan praktik politik uang, dan mensosialisasikan kepada warga terkait larangan dan sanksi politik uang.

“Diharapkan dengan adanya imbauan ini, masyarakat bersama dengan jajaran pengawas pemilu dapat menjaga integritas, dan meminimalkan praktik politik uang yang dapat merugikan jalannya pesta demokrasi,” pungkasnya. (em-aha)

“Kami akan melakukan klarifikas terduga, saksi dan pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kota Depok, Sulastio, Kamis, 1 Februari 2024.

Sulastio menjelaskan, pihaknya memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyelidiki dugaan politik uang tersebut.

“Hasil diskusi kemarin, kasus ini masih ditangani Bawaslu dengan waktu 2×7 hari kerja. Kami sedang memproses kajian untuk melengkapi bukti dan keterangan,” jelasnya.

Meski begitu, lanjut Sulastio, untuk menyelidiki kasus ni, pihaknya bekerja sama dengan Polres Depok dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok yang tergabung dlaam Sentra Gakkumdu.

Sentra Gakkumdu adalah sentra penegakkan hukum yang terdiri dari Bawaslu, polisi, dan kejaksaan negeri.

Dia menegaskan, jika terbukti membagi-bagikan uang saat kampanye, Haposan akan dijerat Pasal 280 ayat 1 huruf J, yang hukumannya diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Adapun bunyi dari Pasal 280 ayat 1 yakni, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung.”

Ancamannya, sanksi sesuai Pasal 523 yakni dipenjara paling malam dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

Sebuah video beredar di media social menampilkan Haposan sedang membagi-bagikan uang ke sejumlah ibu-ibu dalam agenda kampanye tersebut.

Ibu-ibu itu terlihat senang dan antusias saat menerima uang dari Haposan. (*)

Dalam video tersebut, Gus Miftah membagi-bagikan uang saat berada di rumah seorang pengusaha tembakau, Khairul Umam atau Haji Her di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Kamis, 28 Desember 2023.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Sukma Firdaus mengatakan saat ini pihaknya sedang menyelidiki kasus Gus Miftah tersebut bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Larangan.

“Sedang diselidiki dan kami berkoordinasi dengan Panwascam Larangan,” kata Suka Firdaus, Sabtu, 30 Desember 2023.

Menurut Sukma, jika terbukti melanggar maka kasus Gus Miftah tersebut masuk dalam pidana pemilu.

Untuk diketahui, berdasarkan UU pemilu Nomor 7 Tahun 2017 perbuatan money politics atau politik uang bisa dikenakan hukuman pidana kurungan selama 3 tahun dan denda Rp36 juta.

Gus Miftah disebut-sebut sebagai tim sukses dari capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Penjelasan dari Gus Miftah

Gus Minta sendiri tidak membantah dirinya membagi-bagikan uang kepada masyarakat saat diundang oleh Haji Her di Pamekasan, Jawa Timur.

Menurut dia,  Haji Her memiliki kebiasaan memberikan sedekah setiap hari.

“Secara kebetulan saya diundang di saat beliau bagi-bagi duit. Diminta Haji Her untuk bagi-bagi duit apa iya saya tolak. Minimal saya dapat pahalanya,” jelas Gus Miftah dalam keterangan videonya.

Dia juga membantah bahwa dirinya bukan bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Justru, lanjut Gus Miftah, jika ingin melakukan money politics tidak mungkin dilakukan secara terang-terangan, melainkan sembunyi-sembunyi.

“Money politics kok terang-terangan. Kalau money politics itu sembunyi-sembunyi,” pungkasnya.

Dalam video yang beredar di media sosial, Gus Miftah membagikan uang kepada ratusan orang di rumah pengusaha, Khairul Umam.

Dalam video tersebut, terdengar suara ajakan kepada pasangan calon nomor urut dua Prabowo-Gibran.

Bahkan di belakang Gus Miftah, ada warga yang mengibarkan kaos warna hitam bergambar Prabowo-Gibran.

Di video yang lain, setelah bagi-bagi uang, Gus Miftah bersama puluhan warga menunjukkan simbol dua jari dan ada teriakan Prabowo-Gibran. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta kepada pemerintah untuk membubarkan partai politik yang membiarkan terjadinya praktik politik uang. Hal itu dituangkan dalam pertimbangan putusan MK Nomor. 114/PUU-XX/2022.

Dalam pertimbangan putusannya, MK menyebut praktik politik uang potensial terjadi dalam semua sistem Pemilu. Maka dari itu, untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya menekan terjadinya politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu, seharusnya ada tiga langkah konkret secara stimultan.

“Langkah pertama, partai politik dan calon anggota DPR/DPR harus memperbaiki dan meningkatkan komitmen untuk menjauhi, bahkan sama sekali tidak menggunakan dan terjebak dalam praktik politik uang setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum,” bunyi dalam putusan MK tersebut yang dikutip, Jumat (16/6/2023).

Langkah kedua, MK meminta penegakan hukum harus benar-benar dilaksanakan terhadap setiap pelanggaran Pemilu, khususnya pelanggaran yang berkenaan dengan praktik politik uang, tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, baik penyelenggara maupun peserta Pemilu.

“Khusus bagi anggota DPR/DPRD yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang harus dibatalkan sebagai calon dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tak hanya itu, MK berpendapat, sebagai efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik yang dapat dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik tersebut.

Ketiga, masyarakat juga perlu diberikan kesadaran dan pendidikan politik untuk tidak menerima dan mentolerir praktik monet politics karena akan merusak prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis.

Menurut MK, kesadaran dimaksud tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara, serta penyelenggara Pemilu saja, tapi juga merupakan tanggung jawab kolektif partai politik, civil society, dan pemilih.

Ditegaskan, sikap ini sesungguhnya merupakan penegasan MK, bahwa praktik politik uang tidak dapat dibenarkan sama sekali.

TANGERANG, eranasional.com –Ustaz Yusuf Mansur diketahui berencana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam waktu dekat.

Selain itu, ia juga memiliki ketertarikan untuk menjadi seorang eksekutif, meski belum tahu apakah Bupati, Wali Kota, atau yang lainnya.

Namun ia tak menampik mempunyai keinginan sejak dulu untuk mencalonkan diri sebagai legislatif.

Atas hal ini, ia pun mengaku berencana untuk mencalonkan diri sebagai legislatif dalam waktu dekat. Menurutnya, semua kemungkin pasti ada lantaran peraturan sekarang disebutnya sangat terbuka untuk siapapun menjadi anggota legislatif

“Harusnya sih Januari-Februari ini udah ada kabar, nanti keburu tutup,” ujar Yusuf Mansur saat ditemui di kediamannya, Sabtu (31/12)

Sementara itu, mengenai keinginan Ustaz Yusuf Mansur untuk terjun ke dunia politik rupanya memicu kekhawatiran tersendiri bagi sang istri. Meski begitu, istri Ustaz Yusuf Mansur tetap menyerakan semuanya kepada sang suami.

“Kekhawatiran si pasti ada, tapi diserahkan kepada beliau,” ujar istri Yusuf Mansur.

Tak cuma sang istri, rupanya kelima anaknya memiliki jawaban berbeda mengenai ayahnya yang ingin masuk ke dunia politik. Ketiga dari anaknya tidak setuju, namun yang dua lainnya menyetujuinya.

Kepada awak media, Ustaz Yusuf Mansur mengaku bahwa ia sudah sejak lama memiliki niat untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, termasuk anggota eksekutif.

“Oh dari dulu, semua ada konsekuensinya. Will see, sekarang ini semua kesempatan terbuka gitu,” terang Ustaz Yusuf Mansur

Lebih lanjut, Ustaz Yusuf Mansur mengatakan bahwa sebagai anak bangsa, ia mengaku tidak akan berkata tidak jika ada yang menawarinya untuk mencalonkan diri sebagai legislatif.

Ia pun berpesan kepada semua anak muda untuk tidak pernah menolak bila mendapatkan tawaran untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat.

Hal tersebut dinilai Ustaz Yusuf Mansur lantaran semuanya bisa dipelajari dan harus bersiap mendapat amanah yang berbeda di setiap waktunya.

“Udah iya aja, Bismillah. Kalau dipercaya, yaudah,” tutup Ustaz Yusuf Mansur

Ia juga memastikan kalau dirinya dipercaya untuk mencalonkan dirinya tidak memakai politik uang.

“Saya tidak beraliran uang, meski banyak beberap fraksi menia pun mengaku berencana untuk mencalonkan diri sebagai legislatif dalam waktu dekat. Menurutnya, semua kemungkin pasti ada lantaran peraturan sekarang disebutnya sangat terbuka untuk siapapun menjadi anggota legislatif

awarkan dirinya, namun semua itu saya tolak, ntar saya belum jadi aja ngebahas duit, giman nanti kalau jadi, tambah pusing,” Tegasnya

JAKARTA, Eranasional.com – Politik uang sudah menjadi penyakit di setiap Pemilu. Karena itu dia meminta semua pihak terlibat untuk menghilangkan politik uang. Bahkan Jokowi mengaku menyaksikan sendiri praktik politik uang itu.

“Kalo ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut Pilkada, Pemilihan Walikota dua kali, pemilihan Gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan Presiden dua kali. Jadi kalo ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu 17 Desember 2022.

Karena itu, Presiden Jokowi meminta Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam mengawasi praktik politik uang yang terjadi di lapangan setiap Pemilihan Umum (Pemilu).

Partisipasi masyarakat juga harus digencarkan dengan memberian pendidikan politik dan literasi untuk menjaga Pemilu yang berintegritas dan berkualitas tanpa politik uang.

Selain itu, Bawaslu juga diminta untuk memperketat aturan terhadap praktik politik uang, apalagi sanksi yang diterapkan juga masih sedikit.

“Yang terkena sanksi juga sedikit. Ini ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan mengganggu demokrasi kita. Demokrasi Indonesia,” kata Jokowi.

Presiden menambahkan bahwa Bawaslu dan KPU harus membuat aturan yang jelas, rinci dan efektif agar tidak menimbulkan multitafsir.

Aturan dan sanksi tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar tidak ada pelanggar yang mengelak. ***