Ribuan peserta, termasuk politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari, turut ambil bagian dalam ajang lari tersebut.

Antusiasme warga yang tinggi dinilai Yeti sebagai bukti bahwa masyarakat Depok merindukan lebih banyak event olahraga.

Yeti Wulandari, yang dikenal sebagai penggemar lari, mengungkapkan bahwa kegiatan seperti ini sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama para pehobi olahraga lari.

“Saya pribadi selalu ikut event lari di luar daerah, karena kami butuh wadah untuk menyalurkan hobi dan bertemu sesama penggemar lari,” ujar Yeti.

Menurutnya, Supian Suri berkomitmen untuk menjadikan event lari sebagai agenda rutin apabila terpilih sebagai Wali Kota Depok. Salah satu rencana Supian adalah menggelar event “Margonda Berlari” dan membangun lintasan khusus lari di area Setu-Setu di Depok.

Debat kali ini mengangkat isu gentrifikasi, sebuah proses yang seringkali berujung pada perubahan karakter lingkungan yang ditandai dengan masuknya penduduk lebih kaya dan investasi.

Menariknya, Ririn, sebagai pendamping Imam, alih-alih memberikan jawaban yang relevan, justru mengeluarkan istilah “gender fikasi.” Tanggapan tersebut mengundang gelak tawa dari penonton dan membuat Supian merasa perlu untuk meluruskan pemahaman yang keliru tersebut.

“Jawabannya gak nyambung dengan pertanyaan,” kata Supian dengan tegas.

Menurut Supian, kehadiran kelompok orang dengan daya beli tinggi yang membeli lahan akan berdampak pada kenaikan harga properti.

“Masyarakat menengah ke bawah bisa terpinggirkan karena lahan yang dulunya terjangkau kini menjadi mahal,” ujarnya.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang sudah ada.

Supian menegaskan pentingnya upaya pemerintah kota untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses lapangan pekerjaan meskipun ada perubahan tersebut.

“Lahan-lahan yang digunakan untuk investasi sering kali mengganggu kehidupan warga asli yang berpenghasilan rendah,” imbuhnya.

Kegiatan yang diikuti 30 jurnalis anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kota Depok itu digelar di Hotel Savero, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Kamis (22/8/2024).

Diskusi santai bertema “Sinergi Media Informasi untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024” tersebut dibuka Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin.

Tampil sebagai pembicara Anggota KPU Jawa Barat (KPU Jabar) Abdullah Syafi’i, Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah, dan Ketua IJTI Kota Depok Iyung Rizki.

Ketua KPU Kota Depok Willi Sumarlin dalam sambutannya mengemukakan pihaknya membuka diri seluas-luasnya guna membangun sinergitas dengan pers.

“Pelaksanaan Pilkada di Kota Depok niscaya bakal sukses tanpa peran serta kalangan media. Karena itu sinergitas perlu kita bangun bersama,” kata Willi.

Lebih lanjut, Willi memaparkan tahapan pelaksanaan Pilkada. Saat menyinggung tahapan pelaksanasan kampanye, yakni 25 September-23 November 2024, Ketua KPU menegaskan salah satu pedoman yang wajib dipatuhi pasangan calon kepala daerah atau kontestan Pilkada.

Willi menyatakan visi-misi kandidat pemimpin daerah harus sesuai dengan RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

“Harus ada kesesuaian antara visi-misi pasangan calon dengan RPJPD Kota Depok. Tentu maksudnya agar ada kesinambungan pembangunan kota datau daerah,” tandas Ketua KPU Kota Depok.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah menyambut baik keterbukaan KPU Kota Depok menjalin kerja sama dengan pers, demi sukses pelaksanaan Pilkada 2024.

“Saya mewakili teman-teman anggota PWI Depok menyatakan sangat senang atas kebijakan KPU Depok melibatkan kami, guna ikut mencerdaskan masyarakat pemilih,” kata Rusdy, yang jurnalis Ruzka Republika.

Menurutnya, segenap jurnalis PWI Kota Depok siap mewujudkan pesta demokrasi di kotanya menjadi “Pilkada yang sukses dan menyenangkan”.

Hal serupa diutarakan Ketua IJTI Kota Depok Iyung Rizki. Menurutnya, kolaborasi pers dengan KPU dibutuhkan untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Dalam hal ini termasuk informasi seputar Pilkada.

“Ya kemarin saya sudah menerima surat cuti CTLN terhitung 1 Juni sebetulnya hari Sabtu ya, tapi kan karena hari dinas baru diserahkan kemarin dari teman-teman BKP SDM dan saya ya udah terima. Jadi kemarin jadi hari terakhir buat saya buat jadi Sekda,” kata Supian Suri kepada wartawan, Selasa (4/6/2024).

Dia membenarkan jika dirinya sudah memindahkan barang-barang pribadi di ruangannya sebagai Sekda.

“Sehingga saya kemarin berbenah menyiapkan atau mengemas barang-barang pribadi saya tentunya yang selama ini ada di ruangan,” ucap dia.

Dia menyebut,  fasilitas negara termasuk mobil dan ajudan sudah dikembalikan. Cuti tersebut menjadi peluang untuk dirinya dapat lebih luas membangun komunikasi masyarakat karena sudah tak lagi jadi Sekda.

“Fasilitas negara sudah saya kembalikan termasuk mobil dan ajudan juga sudah kembali ya. Ini jadi peluang saya untuk lebih luas membangun komunikasi sebagai masyarakat karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekda. Sebetulnya SK ini kan lahir setelah ada pertimbangan teknis dari BKN,” jelas dia.

Untuk itu dia menyampaikan alasannya maju di Pilwalkot. Dia mengatakan alasan utamanya karena dia sudah mengabdi lama di bidang pemerintahan.

“Nah terkait keputusan saya untuk maju selama saya sampaikan sudah 25 tahun dan Kalau di sekolah kami itu pas masa tahun kedua atau semester 3 itu sudah diangkat sebagai PNS itu sudah jadi bagian pengabdian kalau ditambah itu berarti sudah 28 tahun jika digabung dengan waktu di IPDN,” katanya.

“Nah kenapa saya sebagai walikota kalau sebagai filter terus kita tidak bisa mengambil keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat Depok keputusan itu hanya diambil oleh pejabat politik dalam hal ini pak wali dan Pak wakil sehingga untuk bisa memberikan kebaikan di sisa umur saya 10 tahun lagi,” tambahnya.

Berdasarkan foto yang beredar, SK keputusan pemberian CTLN itu tertuang pada Nomor: 856/SK-587/BKPSDM/2024. Adapun SK itu ditandatangani Wali Kota Depok M Idris pada 31 Mei 2024.

Adapun kecurigaan itu mencuat lantaran Supian Suri diduga tengah menjadi korban aturan yang terkesan dipaksakan. Di antaranya, soal desakan untuk cuti, kemudian diminta mundur sebagai Sekda Depok hingga bolak balik dilaporkan ke Badan Kepegawain Negara atau BKN.

“Ya mungkin Depok ini seksi kali, atau merasa rebutan pengaruh terbesar di Kota Depok jadi dianggap seksi. Jadi yang diributin Depok doang. Kalau sekda-sekda lain kan aman-aman aja tuh,” katanya dikutip pada Minggu, 2 Juni 2024. Deolipa juga menduga, ada rasa sakit hati atau cemburu dari kubu lawan terhadap Supian Suri.

“Bisa jadi ketakutan, takut hilang kekuasaan di Depok ini. Jadi Sekda Depok benar-benar ketika dia mau menjadi calon walikota oh dihajar terus,” tuturnya. “Jadi ada ketakutan, ada cemburu, ada sakit hati, ada ketar ketir. Pokoknya semua yang negatif ada di situ,” sambungnya.

Lebih lanjut dosen UI tersebut mensinyalir, ketakutan itu dipicu lantaran Supian Suri atau yang akrab disapa SS ini telah menguasai peta politik dan akar permasalahan di Kota Depok.

Dukungan ini disampaikan Koordinator Relawan KADO untuk Depok, Haekal Rivaldy Wardana, ketika mengambil formulir pendaftaran calon wali kota dan calon wakil wali kota di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Depok, Jawa Barat, Senin (27/5/2024).

Haekal dan beberapa orang relawan datang ke kantor DPD PSI Kota Depok sekitar pukul 15.00 WIB.

“Sejak sebelum Mas Kaesang menjadi Ketum PSI, warga Depok sudah menginginkan beliau menjadi wali kota. Hari ini kami mengambil formulir untuk mendaftarkan calon wali kota dan calon wakil wali kota di Pilkada Kota Depok,“ ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin.

Dia mengklaim, dukungan ini merupakan aspirasi warga Kota Depok yang menginginkan anak bungsu Presiden Jokowi itu memimpin dan membawa perubahan ke Kota Depok.

Haekal juga sempat menjadi koordinator Relawan Kaesang ‘Sang Menang’ untuk Kecamatan Sukmajaya. “Dari kegiatan relawan dan sepanjang kampanye Pemilu lalu, saya mendapat banyak aspirasi warga agar memperjuangkan Mas Kaesang menjadi wali kota,” tuturnya.

Adapun KADO untuk Depok menilai politikus PSI Faldo Maldini sebagai pasangan yang tepat untuk Kaesang.

“Bang Faldo selama bertahun-tahun tinggal di Depok dan sangat memahami kota ini. Sosoknya sebagai politisi muda di tingkat nasional sangat sesuai untuk mendampingi Mas Kaesang memimpin Kota Depok,” kata dia.

Ketua Desk Pilkada PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra, mengatakan akan menyampaikan aspirasi ini ke DPP PSI. Dia juga mengapresiasi keinginan warga Kota Depok agar Kaesang dan Faldo dicalonkan oleh PSI.

“Kami akan menyampaikan aspirasi ini dan tentunya nanti menjadi wewenang Mas Kaesang dan DPP PSI untuk memutuskannya,” ujar dia.

“Siapapun calon yang mendapat rekomendasi dari DPP akan kami perjuangkan untuk menang di Pilkada Kota Depok 2024.”