Dalam sebuah diskusi publik yang digelar DPP Indonesia Youth Congress di Tamarin Hotel, Jakarta, Senin (2/3/2026), Ray mengulas pengalaman politik dua dekade silam saat Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai kandidat presiden. Kala itu, SBY masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Menurut Ray, situasi tersebut menghadirkan dinamika yang pada akhirnya mengubah peta politik nasional secara signifikan.

Ray menjelaskan bahwa pada 2004, publik menyaksikan bagaimana seorang perwira tinggi TNI yang berada di lingkar kekuasaan kemudian berkembang menjadi figur alternatif di luar kekuasaan. Saat ditanya mengenai kemungkinan maju dalam pemilihan presiden, jawabannya dinilai tidak tegas, tetapi aktivitas politik di lapangan terus berjalan. Kondisi itu memunculkan ketegangan politik yang berujung pada pencopotan dari jabatan kabinet. Namun alih-alih meredup, langkah tersebut justru menjadi momentum yang mendorong popularitasnya.

Keputusan politik yang diambil saat itu, lanjut Ray, justru memberi efek elektoral yang besar. Setelah tidak lagi berada di dalam kabinet, SBY memiliki ruang lebih luas untuk membangun citra sebagai figur perubahan. Ia kemudian mendirikan Partai Demokrat dan melaju dalam kontestasi Pilpres 2004. Hasilnya, ia berhasil mengungguli Megawati dalam pemilihan langsung pertama di Indonesia dan membuka babak baru dalam sejarah demokrasi nasional.

]]> https://eranasional.com/99230/dinamika-capres-2029-ray-rangkuti-singgung-kemiripan-situasi-sjafrie-dan-sby/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96826/dasco-pemilihan-presiden-dan-wapres-tetap-dipilih-rakyat https://eranasional.com/96826/dasco-pemilihan-presiden-dan-wapres-tetap-dipilih-rakyat#respond Tue, 20 Jan 2026 02:16:46 +0000 https://eranasional.com/96826/dasco-pemilihan-presiden-dan-wapres-tetap-dipilih-rakyat Jakarta, ERANASIONAL.COM — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Ahmad Dasco menegaskan bahwa proses Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tidak akan mengubah sistem pemilihan presiden.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa dalam pembahasan revisi UU Pemilu, mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak mengalami perubahan, tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

“Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat. Tidak ada perubahan terhadap sistem tersebut,” ujar Dasco dalam pertemuan terbatas yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (19/01/26).

Dasco menegaskan DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU Pilkada belum masuk Prolegnas Prioritas 2026. Saat ini fokus pembahasan ada pada revisi UU Pemilu.

“Mekanisme pemilihan presiden oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) tidak termasuk dalam agenda pembahasan DPR dan pemerintah. Tidak ada pembahasan UU Pilkada, DPR fokus membahas Undang-Undang Pemilu,” ujar Dasco

Dasco menegaskan kembali komitmen DPR untuk fokus pada pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang saat ini menjadi salah satu prioritas legislasi nasional.

“Pembahasan RUU Pilkada tidak termasuk dalam agenda legislatif yang akan dibahas dalam waktu dekat,” tambah Daco.

Hal ini sekaligus merespons berbagai spekulasi dan opini publik yang berkembang ditengah masyarakat mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Belum Terdapat DIM

Prasetyo menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat daftar inventaris masalah (DIM) yang secara resmi diajukan terkait RUU Pilkada, sehingga pembahasannya belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut Prasetyo, setiap rencana perubahan undang-undang akan melalui mekanisme legislasi yang terukur, transparan, dan melibatkan pembahasan bersama DPR RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita memastikan bahwa setiap proses legislasi tetap mengedepankan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, serta kepastian hukum,” tambahnya

Hal ini berkaitan dengan sikap PKB untuk bergabung atau di luar pemerintahan Prabowo-Gibran masih dalam proses pembahasan.

Muhaimin menyebut dinamika itu masih berjalan di internal, baik dengan para kader maupun Dewan Syuro PKB. Meski begitu, Muhaimin memastikan PKB tetap berkomitmen memperjuangkan perubahan usai Pilpres 2024.

“Soal di dalam (pemerintahan), maupun di luar, diskusi masih berlanjut. Tunggu saja perkembangan lebih lanjut, terutama Dewan Syuro minta waktu untuk diskusi dilanjutkan hari ini dan besok,” ujar Muhaimin dikutip Selasa (23/4/2024).

Muhaimin menyampaikan PKB bakal mempertimbangkan semua masukan baik internal maupun eksternal. Di sisi lain, Muhaimin menekankan bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 maka Koalisi Perubahan sudah berakhir.

Muhaimin juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh paslon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Ia pun berharap Prabowo-Gibran mampu merawat demokrasi dan wujudkan Indonesia yang adil, makmur, damai dan sejahtera.

“Tentu dengan keputusan MK, kami akui kami telah kalah. Semoga kemenangan pasangan nomor 02 ini bisa membawa Indonesia lebih baik maju adil makmur untuk semua,” tutur Imin.

“Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Selamat menjalankan amanat konstitusi selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua,” kata Anies dikutip dari youtube akun Anies Baswedan.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga memberikan pendapat pribadinya tentang sosok Prabowo Subianto yang menjadi presiden terpilih untuk periode 2024-2029. Menurut dia, menteri pertahanan tersebut adalah seorang patriot yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia.

Prabowo dinilai memiliki latar belakang yang baik karena berasal keluarga intelektual terpandang, yaitu anak dari Soemitro Djojohadikusumo. Hal ini, menurut Anies, mampu membuat Prabowo memahami arti demokrasi yang baik; termasuk keberadaan oposisi atau lawan politik dalam sistem negara ke depan.

Hal ini seolah menjadi pesan dan kritik Anies terhadap kabar upaya Prabowo untuk membuat koalisi gemuk pada pemerintahannya. Ketua Umum Partai Gerindra ini tengah berupaya mengajak bergabung para ketua umum partai politik pengusung lawannya di Pilpres 2024 yaitu PDIP, PPP, Partai Nasdem, PKB, dan PKS.

Selain soal oposisi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga meminta Prabowo menjaga keseimbangan dan independensi pada tiga cabang kekuasaan yakni legislatif, yudikatif, dan eksekutif; serta menjamin kebebasan media sebagai pilar keempat demokrasi.

Polemik yang muncuk pada Pilpres 2024 kerap dikaitkan dengan pelemahan sistem hukum pada lembaga yudikatif yang dituduh dipergunakan eksekutif untuk kepentingan tertentu. Prabowo pun sempat beberapa kali menebar peringatan dan ancaman kepada media yang kerap menulis sejumlah berita negatif tentang dirinya.

“Serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kebebasan rakyat di dalam bersuara, di dalam mengungkapkan pendapat, di dalam berserikat, berkumpul, sebuah proses demokrasi dan sebagai seorang patriot percaya akan mengembalikan dan akan menjaga nilai-nilai demokrasi ini di masa-masa Indonesia ke depan,” kata Anies.

Anies mengatakan keputusan MK pada perkara PHPU menjadi penanda berakhirnya seluruh proses Pilpres 2024. Salah satu prinsip demokrasi yang baik adalah peaceful transition of power atau perpindahan kewenangan yang berjalan dengan damai dari presiden petahana yang akan berakhir masa jabatannya kepada presiden terpilih.

“Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat,” kata Jokowi dikutip dari laman resmi Presiden RI, Selasa (23/4/2024).

“Tuduhan-tuduhan kepada pemerintah, seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah, telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah,” tegas Jokowi.

Jokowi meminta agar momentum ini menjadi faktor pendorong persatuan berbagai pihak. Sebab menurut dia, saat ini faktor eksternal geopolitik betul-betul menekan ke seluruh negara, sehingga bangsa Indonesia harus tetap bersatu, bekerja, dan membangun negara.

“Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan karena sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) besok ya,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, MK telah menolak keseluruhan gugatan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD kepada tergugat KPU.

“Menolak permohonan untuk seluruhnya,” ujar hakim Suhartoyo membacakan putusan MK dalam sidang PHPU.

Keputusan MK ini sekaligus menguatkan ketetapan yang dibuat KPU terkait dengan kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. KPU akan menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 pada pukul 10.00 WIB, Rabu (24/4/2024).

“Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kegagalan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode disikapi oleh Presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan… yang diposisikan sebagai pengganti presiden petahana, menurut Mahkamah kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon,” kata Hakim MK, Daniel Yusmic P. Foekh, dalam sidang pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024, di Gedung MK, Jakarta, Senin, (22/4/2024)

Daniel melanjutkan, dalil yang menyebutkan Presiden Jokowi melakukan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 juga tidak terbukti. Dia mengatakan, para pemohon tidak menjelaskan lebih jauh mengenai makna dan dampak cawe-cawe tersebut.

“Demikian pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 a quo, menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud Pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian,” kata dia.

Daniel mengatakan, berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, seperti artikel dan rekaman video berita memang menunjukan kegiatan Presiden Jokowi. Bukti-bukti yang diajukan, kata dia, juga menunjukkan berita media massa tentang pernyataan Presiden Jokowi tentang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

Namun menurut hakim, hal tersebut belum cukup kuat menunjukkan keterlibatan Presiden Jokowi. “Pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan, tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur,” kata Daniel.

Hal itu ia ungkapkan usai melaksanakan salat Idul Fitri di Halaman Balai Kota Solo pada Rabu (10/4) kemarin.

Saat ditanya soal niat Gibran, Anies enggan menanggapi dengan jawaban yang jelas. Ia menegaskan tak ingin membahas urusan politik dalam momen Lebaran.

“Kita Lebaran dulu dah. Udah politiknya nanti,” kata Anies, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (11/4/2024).

Lebih lanjut, Anies mengatakan hingga kini belum ada komunikasi langsung dari pihak Gibran untuk mengajaknya bertemu. Menurut Anies, informasi ini baru ia ketahui dari pemberitaan media.

Sebelumnya, Gibran mengungkapkan harapannya melangsungkan silaturahmi dengan para pimpinan partai. Selain itu, ia juga ingin bertemu tokoh-tokoh yang menjadi pesaingnya saat Pemilu 2024.

“Terutama tokoh-tokoh yang kemarin ikut berkontestasi,” ucap Gibran.

“Sepemahaman kami, hakim-hakim tidak tertarik memeriksa saksi dan ahli lebih lanjut, jadi bisa dibilang ahli dan saksi yang diajukan tidak berkualitas. Nah kalau begitu, sekali lagi tentu itu yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah dalam persidangan, yang dipertimbangkan adalah fakta persidangan yang diajukan di dalam persidangan, bukan di luar,” ujar Hasyim di gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).

Apalagi, kata Hasyim, dalam permohonan kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud tak terdapat dalil selisih perolehan suara yang menjadi obyek sengketa pemilu di MK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 473 UU MK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Sampai dengan pemeriksaan terakhir hari ini, tidak ada sama sekali soal suara saya di TPS ini mestinya sekian tapi di tulis KPU sekian, tidak ada. Oleh karena itu sebagaimana kita saksikan, majelis hakim pasti akan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan,” ungkap Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim menegaskan KPU akan mempertahankan keputusan KPU soal perolehan suara pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. KPU, kata Hasyim, sudah menyerahkan alat bukti-alat bukti yang memperkuat keputusan KPU soal perolehan suara Pilpres, formulir D hasil dari seluruh kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia.

“Kami dari KPU berusaha mempertahankan apa yang dikerjakan oleh KPU, berkaitan dengan perolehan suara di antaranya adalah alat bukti formulir D hasil di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten. Jadi yang di kecamatan ada 7277 kecamatan, di kabupaten ada 514 kabupaten/kota dan form D hasil di 38 provinsi kami sampaikan Sebagai alat bukti,” jelas Hasyim.

“Kami berikan keterangan, apakah ada selisih atau tidak, apakah ada keterangan keberatan atau tidak, ada tanda tangan oleh masing-masing saksi atau tidak. Ini sebagai cara kami untuk berbicara dalam persidangan. Kami yakin pasti hakim MK pasti mempertimbangkan apa yang didalilkan dan apa yang dibuktikan oleh masing-masing pihak, termasuk apa yang dijawab oleh KPU sebagai termohon, bukti apa yang diajukan oleh pihak KPU,” pungkas Hasyim menambahkan.

“Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin, 1 April 2024.

Suksesor Anwar Usman itu menyampaikan pemanggilan tersebut merupakan kesepakatan para Hakim Konstitusi. Kesepakatan diambil pada rapat yang dilakukan pada pagi tadi.

“Berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi,” ungkap dia.

Keempat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. MK juga memanggil pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Suhartoyo mengatakan keterangan empat menteri dan DKPP tersebut penting untuk didengar oleh mahkamah. Ia menepis bahwa pemanggilan tersebut untuk mengakomodir pemohon PHPU Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Karena sebagaimana diskusi universalnya, kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya inter partes itu kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta salah satu pihak. Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim,” jelas Suhartoyo.

Ia menambahkan permohonan pemohon menghadirkan menteri ditolak. Namun, MK mengambil sikap sendiri.

“Karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024,” ujar Suhartoyo.

Para pemohon yang dimaksud adalah gugatan dari pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Kedua pihak tersebut menyatakan KPU telah melanggar aturan yang mereka buat sendiri dengan menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden nomor urut 2. Oleh karena itu, dalam petitumnya, mereka meminta diskualifikasi Gibran dan pengulangan pemungutan suara tanpa pasangan Prabowo-Gibran.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum KPU, Hifdzil Alim, menyatakan apa yang disampaikan oleh para pemohon tidaklah relevan, aneh, dan tak terbukti. Selama proses pemilu, mulai dari pendaftaran hingga debat Pilpres 2024, tidak ada satu pun pemohon yang menyatakan keberatan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

“Hal tersebut tidak terbukti karena pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada KPU. Sebaliknya, pemohon bersama pasangan calon nomor urut 2, turut serta dalam seluruh tahapan proses pemilu, termasuk debat pasangan calon,” ujar Hifdzil di sidang MK.

Hifdzil menambahkan dalil pemohon terkait tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran pasangan calon baru diajukan setelah penghitungan suara dilakukan.

“Pertanyaannya adalah, jika pemohon memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 2024, apakah mereka akan menyatakan ketidakpenuhan syarat formil? Tentu tidak. Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan bahwa KPU dengan sengaja menerima pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum adalah tidak terbukti,” pungkas Hifdzil.

Dari 258 PHPU yang tercatat dalam laman resmi MK, mkri.id, sebanyak 2 sengketa hasil hasil Pilpres 2024, lalu 247 sengketa hasil pileg DPR dan DPRD serta 9 sengketa hasil pemilihan calon DPD.

Untuk sengketa hasil Pilpres 2024, terdapat dua pemohonnya, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.Sengketa hasil pileg diajukan oleh partai politik maupun caleg dari partai politik. Sejumlah partai yang telah mendaftarkan sengketa hasil pileg, antara lain PPP, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Garuda, Partai Hanura, Partai Perindo, PAN, Partai Adil Sejahtera Aceh, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Demokrat.

PPP, misalnya, mengajukan sengketa hasil pileg di 18 provinsi karena ada dugaan PPP kehilangan 200.000 suara sehingga mengakibatkan PPP tidak lolos ambang batas parlemen 4%.

Sementara itu, Partai Demokrat juga mengajukan permohonan sengketa hasil pileg PHPU 2024 terkait pelanggaran di 11 provinsi, di antaranya Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara.

Kepala Badan Hukum & Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat Mehbob menyampaikan terjadi pelanggaran yang merugikan perolehan suara Partai Demokrat, yakni penggelembungan suara bagi partai lain serta tidak diadakannya Rapat Pleno baik di distrik maupun di KPU kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.

Lain halnya dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang hanya mengajukan permohonan PHPU 2024 untuk dua provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur. Menurut Direktur LBH PSI Francine Widjojo, terdapat perbedaan antara penghitungan versi KPU dengan penghitungan versi PSI dari C1.

Sementara sembilan calon anggota DPD yang mengajukan sengketa hasil ke MK adalah H Edwin Pratama Putra dan Alpasirin (Riau), Sri Sulartiningsi (Kalimantan Utara), Irman Gusman (Sumatera Barat), lalu Gede Muhammad Ali Wirasakti Amir Murni (NTB) Nono Sampono (Provinsi Maluku), Simon Petrus Balagaise (Papua Selatan), Faisal Amri (Sumatera Utara), Arnold Benediktus Kayame (Papua Tengah).

Biden juga mengharapkan hubungan bilateral yang semakin kuat kedepannya di bawah pemimpin baru Indonesia.

Menurut rilis Gedung Putih yang diterima Sabtu, Biden dan Prabowo memuji hubungan baik antara Indonesia dan AS yang telah terjalin selama 75 tahun berlandaskan keyakinan pada nilai-nilai yang sama, yaitu demokrasi dan pluralisme.

“Presiden Biden berjanji untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia di bawah Kemitraan Strategis Komprehensif AS dan Indonesia dan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik,” kata pernyataan Gedung Putih tersebut.

Presiden Biden juga berjanji kepada presiden RI terpilih untuk terus memperkuat kerja sama dengan Indonesia demi mencapai kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman.

Joe Biden sebelumnya juga mengucapkan selamat kepada Prabowo dalam sebuah surat tertanggal 12 Maret 2024, saat calon presiden RI itu mengungguli perolehan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bersama calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan calon Prabowo-Gibran belum lama ini dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU RI pada 20 Maret 2024.

Ucapan selamat untuk Prabowo itu disampaikan Biden melalui surat yang diserahkan langsung oleh Duta Besar AS untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Yohannes Abraham saat dia berkunjung ke Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Putera sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ditetapkan menjadi wakil presiden terpilih usai menjadi pemenang Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto.

“Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses-proses yang ada,” kata Jokowi dikutip dari Sekretariat Presiden, Kamis (21/3/2024).

Menurut dia, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah melaksanakan proses pemungutan suara yang baik. Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu.

“Dan kerja keras KPU, Bawaslu saya kira patut kita apresiasi,” kata Jokowi.

KPU telah mengumumkan hasil Pemilu 2024, Rabu (20/3/2024). Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang usai mengantongi 96.214.691 suara atau setara 58,6% dari total suara sah nasional yaitu 164.227.472 suara.

Kemudian paslon nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar mendapatkan 40.971.906 suara atau setara 24,9% suara sah. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berada pada posisi terbawah dengan perolehan 27.040.878 atau setara 16,5% suara sah nasional.

Selama Pemilu, Jokowi pun kerap memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Sejumlah aktivis, akademisi, guru besar, hingga tokoh sempat mengkritik cawe-cawe Jokowi yang terlalu dalam dalam upaya memenangkan pasangan tersebut.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Whisnu Andiko pun berterima kasih kepada semua pihak. Sebab, tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berarti.

“Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi penyelenggara Pemilu 2024 yaitu KPU RI dan Bawaslu RI, beserta jajarannya,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya Kamis (21/3/2024).

Trunoyudo juga nengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak. Seperti masyarakat dan seluruh elemen bangsa khususnya doa para tokoh-tokoh agama untuk terselenggaranya pesta demokrasi dengan lancar, aman, dan damai.

“Kemudian para tim pemenang nasional masing-masing calon, dan seluruh partai politik beserta jajaran yang telah menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga, terjaga rasa persatuan dan kesatuan untuk kemajuan bagi masa depan bangsa,” ucap jenderal bintang satu itu.

Untuk diketahui, KPU mengumumkan bahwa pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024. Pasangan nomor urut 2 ini memperoleh suara 96.214.691 atau 58,6 persen.

Sedangkan, pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara atau 24,9 persen. Sementara itu, paslon capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 27.040.878 suara atau 16,5 persen.

Ucapan selamat dari berbagai pemimpin dunia pun berdatangan untuk Prabowo yang menjadi presiden terpilih Indonesia. Prabowo pun menyambut baik ucapan tersebut dan membagikannya di media sosial pribadi miliknya, seperti X dan Instagram.

Ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan diplomatik antarnegara dan meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang demi kepentingan bersama.

Dengan dukungan dan pengakuan dari para pemimpin dunia, menunjukkan jika Indonesia telah memiliki nama yang baik di mata mereka.

Berikut daftar pemimpin dunia yang memberi ucapan:

Via Telepon:

• Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese
• ⁠Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles
• ⁠Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong
• Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim
• ⁠Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe
• ⁠Perdana Menteri Albania, Edi Rama
• ⁠Presiden Timor Leste, José Ramos-Horta
• ⁠Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah
• ⁠Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Sinawatra
• ⁠Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair
• Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan
• Presiden Nicaragua, Daniel Ortega
• Raja Yordania, Abdullah II

Via Twitter / Surat:

• Perdana Menteri India, Narendra Modi
• ⁠Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak
• ⁠Presiden Rusia, Vladimir Putin
• ⁠Presiden China, Xi Jinping
• Presiden Filipina, Bongbong Marcos.
• Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez
• Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed Bin Zayed
• Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan
• Presiden Amerika Serikat, Joe Biden
• Presiden Swiss, Yang Mulia Viola Amherd

Via Tatap Muka:

1. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles