“Meminta kepada KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jujur dan adil, khususnya Pilpres dengan mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada sekarang ini,” kata Haposan Situmorang, perwakilan relawan Ganjar-Mahfud dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Minggu, 18 Februari 2024.

Dia membeberkan kecurangan yang terjadi dimulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat usia capres-cawapres yang membuat putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi kontestan Pilpres 2024.

KPU sendiri, lanjut Haposan, menerima pendaftaran Gibran padahal revisi UU Pemilu pasca MK mengubah persyaratan capres-cawapres itu.

“Hal ini terbukti dengan keputusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang menyatakan Komisioner KPU melakukan kesalahan. Ini sifatnya final and binding,” jelasnya.

Tak hanya itu, sebagai Presiden RI, Jokowi dinilai cawe-cawe alias ikut campur dalam urusan Pemilu 2024, khususnya pelaksanaan Pilpres 2024 dengan mengerahkan aparat dan bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan kandidat tertentu.

Dia menduga, penggunaan aparat di bidang hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik demi mendukung salah satu pasangan.