Dalam agenda tersebut, Anies menghadiri silaturahmi bersama pengurus, kader, relawan, dan simpatisan Gerakan Rakyat. Ia juga meresmikan kantor Sekretariat DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Makassar yang berlokasi di kawasan Paropo, Kecamatan Panakkukang.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan. Banyak wajah lama yang pernah menjadi bagian dari jaringan pendukung Anies pada Pilpres 2024 kembali berkumpul. Kini, sebagian dari mereka berada dalam wadah organisasi yang berkembang menjadi partai politik dengan target jangka panjang menghadapi kontestasi nasional berikutnya.

Meski namanya terus dikaitkan dengan Pilpres 2029, Anies tidak secara eksplisit berbicara mengenai pencalonan dirinya dalam agenda tersebut. Sebaliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih banyak menyoroti pentingnya memperkuat kerja-kerja sosial dan memperluas jangkauan Gerakan Rakyat di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Saya sampaikan terima kasih teman-teman di Gerakan Rakyat yang sudah memfasilitasi sehingga niat-niat baik untuk kemasyarakatan ada wadahnya,” kata Anies.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan dan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam gerakan perubahan. Menurutnya, perubahan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat.

Dari Relawan Menjadi Partai

Kunjungan Anies berlangsung di tengah proses transformasi Gerakan Rakyat dari organisasi kemasyarakatan menjadi kendaraan politik formal melalui Partai Gerakan Rakyat. Partai tersebut dideklarasikan pada Januari 2026 dan saat ini tengah membangun struktur organisasi di berbagai daerah sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Di Sulawesi Selatan, Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Sulsel, Asri Tadda, mengatakan bahwa basis utama organisasi berasal dari jaringan relawan yang terbentuk selama Pilpres 2024. Menurutnya, proses konsolidasi saat ini diarahkan untuk membangun organisasi politik yang lebih permanen dengan akar yang kuat di masyarakat.

Asri menyebutkan bahwa kepengurusan PGR Sulsel telah terbentuk di 18 kabupaten/kota. Sementara sejumlah daerah lainnya masih dalam proses penyempurnaan struktur organisasi. Di Kota Makassar sendiri, pembentukan struktur hingga tingkat kecamatan disebut telah rampung dan kini bergerak menuju tingkat kelurahan.

“Makassar adalah wajah Sulsel. Karena itu gaung perubahan harus kita menangkan dari kota ini,” ujar Ketua DPD PGR Kota Makassar, Firdaus Malie.

Firdaus menyebut kehadiran Anies menjadi energi baru bagi para relawan yang selama ini menunggu momentum untuk kembali berkonsolidasi. Ia menyatakan banyak kader dan simpatisan merasa rindu bertemu langsung dengan tokoh yang mereka dukung sejak Pilpres 2024.

Wacana Pilpres 2029

Di balik agenda konsolidasi tersebut, arah politik menuju Pemilu 2029 mulai terlihat. Sejumlah pengurus PGR Sulsel secara terbuka menyatakan harapan agar Anies kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu mendatang.

Asri Tadda mengatakan bahwa semangat perjuangan yang dibangun sejak Pilpres 2024 masih tetap terjaga. Menurutnya, Partai Gerakan Rakyat diharapkan dapat menjadi kendaraan politik yang mampu mengusung gagasan perubahan dalam kontestasi nasional berikutnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan resmi mengenai arah politik partai, termasuk soal pencalonan presiden, akan dibahas melalui forum internal setelah seluruh proses legalitas partai selesai. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) disebut akan menjadi forum strategis untuk menentukan langkah politik PGR ke depan.

Politik dan Kerja Sosial

Menariknya, di tengah berbagai spekulasi politik menjelang 2029, pesan utama yang disampaikan Anies justru tidak berfokus pada perebutan kekuasaan.

Ia menilai Gerakan Rakyat harus tetap hadir sebagai wadah yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Menurut Anies, banyak persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, organisasi tidak boleh hanya sibuk membangun struktur politik, tetapi juga harus aktif membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Sedang banyak masalah sosial hari ini dan saya berharap teman-teman di ormas Gerakan Rakyat bisa berbuat lebih banyak lagi supaya meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Pesan tersebut kemudian diteruskan kepada seluruh kader dan simpatisan oleh pengurus daerah. Mereka diminta untuk merangkul lebih banyak masyarakat, menjaga kerukunan, dan memperluas jangkauan gerakan sosial yang selama ini telah dibangun.

Momentum Politik Sulsel

Kehadiran Anies di Makassar juga terjadi di tengah meningkatnya aktivitas politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan sejumlah agenda nasional, termasuk rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Sulsel pada Oktober mendatang.

Situasi tersebut membuat Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang menarik perhatian berbagai kekuatan politik nasional. Di satu sisi, agenda pemerintahan berjalan dengan berbagai program pembangunan. Di sisi lain, jaringan politik yang lahir dari Pilpres 2024 mulai kembali mengonsolidasikan diri untuk menghadapi kontestasi berikutnya.

Bagi Gerakan Rakyat dan PGR Sulsel, kunjungan Anies bukan sekadar silaturahmi. Agenda tersebut menjadi simbol bahwa jaringan relawan yang pernah terbentuk masih hidup dan kini sedang bertransformasi menjadi kekuatan politik yang lebih terorganisir. Namun sebagaimana ditegaskan para pengurusnya, seluruh keputusan strategis tetap akan ditempuh melalui mekanisme resmi partai.

Sementara bagi Anies sendiri, pesan yang dibawanya dari Makassar tampak lebih luas dari sekadar politik elektoral.

“Jangkau semuanya,” pesannya. Sebuah kalimat singkat yang kini menjadi semangat baru bagi jaringan Gerakan Rakyat di Sulawesi Selatan dalam menatap perjalanan menuju 2029.

Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai angka 5 persen masih berada dalam batas yang ideal.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, mengatakan kenaikan ambang batas dari 4 menjadi 5 persen dapat mendukung penyederhanaan sistem kepartaian sekaligus membuat kerja parlemen lebih efektif.

“Kalau ideal ya kurang lebih sekitar itu. Angka 5 persen itu agak ideal lah,” ujar Komarudin di kompleks parlemen, Rabu (16/9).

Menurut dia, perubahan parliamentary threshold tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Pembahasan RUU Pemilu, kata Komarudin, harus memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“DPR harus hati-hati, baik koalisi maupun siapa, nanti pembahasan itu mengacu kepada MK,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima. Namun, dia melihat besaran ambang batas parlemen juga berkaitan dengan rencana penambahan jumlah kursi DPR.

Aria menyebut jumlah kursi DPR yang saat ini mencapai 580 berpotensi bertambah menjadi 600.

Jika jumlah kursi kembali meningkat, PDIP bahkan membuka kemungkinan memperjuangkan ambang batas hingga 6 persen.

Dalam keterangannya kepada media, Jamiluddin mengatakan dinamika politik lima tahun ke depan masih sangat cair. Karena itu, berbagai kemungkinan soal kandidat calon wakil presiden (cawapres) belum dapat dipastikan sejak dini.

“Peluang itu tetap ada. Dalam politik, segala sesuatu bisa berubah tergantung pada kinerja, persepsi publik, dan strategi partai,” ujarnya, Senin (16/2).

Menurut Jamiluddin, salah satu faktor utama yang bisa menguatkan posisi Teddy adalah konsistensi kinerjanya sebagai Seskab. Jabatan tersebut dinilai strategis karena berada di lingkar inti pemerintahan dan berperan penting dalam memastikan program-program presiden berjalan efektif.

Ia menilai, apabila kinerja Teddy stabil dan mendapat apresiasi publik hingga 2028, maka hal itu dapat menjadi modal politik yang signifikan. Apalagi, pada periode tersebut partai-partai politik biasanya mulai aktif memetakan figur yang berpotensi diusung dalam kontestasi Pilpres 2029.

“Tahun 2028 akan menjadi fase krusial. Jika performa Teddy tetap positif sampai saat itu, peluangnya untuk dilirik partai koalisi tentu semakin besar,” jelasnya.

]]> https://eranasional.com/98219/peluang-teddy-indra-wijaya-jadi-cawapres-prabowo-lebih-terbuka/feed 0 Aditya https://politik.eranasional.com/85086/prabowo-tolak-dicalonkan-lagi-di-pilpres-2029-jika-program-tak-berhasil https://politik.eranasional.com/85086/prabowo-tolak-dicalonkan-lagi-di-pilpres-2029-jika-program-tak-berhasil#respond Sat, 15 Feb 2025 22:41:24 +0000 https://politik.eranasional.com/85086/prabowo-tolak-dicalonkan-lagi-di-pilpres-2029-jika-program-tak-berhasil Bogor, ERANASIONAL.COM – Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra meminta tidak dicalonkan lagi dalam Pemilihan Presiden 2029 jika program yang dijalankan pemerintahannya tidak berhasil.

“Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029, saya katakan, kalau program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus,” kata Prabowo dalam sambutannya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2025).

Prabowo menegaskan bahwa keinginannya sejak kecil adalah melihat Indonesia menjadi negara yang hebat.

Prabowo menilai jika program pemerintahannya tidak berhasil dan mengecewakan rakyat, ia merasa malu untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden pada Pilpres tahun 2029.

“Saya, kalau mengecewakan ke rakyat, saya malu untuk maju lagi. Dari kecil, saya hanya ingin melihat Indonesia hebat,” kata Prabowo.

Kepala Negara juga membantah bahwa dirinya dikendalikan oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan intervensi atau “cawe-cawe”, istilah yang sering disebut oleh Jokowi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Partai Gerindra memutuskan mendukung Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada 2029.

Hal tersebut tertuang dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (13/2).

“Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Beliau menjawab, ‘Insya Allah,’ namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” kata Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di Hambalang.

Muzani mengatakan keputusan itu diambil oleh perwakilan seluruh pengurus DPP, DPD dan DPC Gerindra seluruh Indonesia yang hadir dalam KLB pada Kamis (13/2/2025).