Fawait menjelaskan bahwa penilaian peserta mencakup aspek akademis maupun non-akademis termasuk penguasaan seni budaya lokal. Sementara itu, bupati juga memaparkan sejumlah capaian penting sektor kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Selanjutnya, sektor konektivitas transportasi udara menunjukkan perkembangan signifikan melalui rute penerbangan langsung menuju Jakarta. Langkah taktis ini terbukti mampu menggerakkan roda perekonomian daerah sepanjang tahun kemarin.

“Performa ekonomi Jember telah menjadi yang terbaik di wilayah Sekarkijang, ditandai dengan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” ujar Bupati Jember, Gus Fawait dalam sambutannya.

Fawait optimistis Jember akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi baru atau Singa Ekonomi dari ujung timur Jawa. Dengan demikian, visi besar ini membutuhkan kolaborasi serta kontribusi nyata dari Gus dan Ning terpilih.

Kemudian, bupati menyampaikan pesan khusus mengenai kebebasan berpendapat bagi kalangan mahasiswa di Kabupaten Jember. Pihak pemerintah daerah membuka ruang audiensi serta demonstrasi secara terbuka bagi generasi muda.

“Namun, pemerintah melarang keras tindakan yang mengarah pada caci maki, penghinaan, atau pelecehan martabat,” lanjut Fawait menegaskan pentingnya menjaga etika kesantunan budaya Jember.

]]> https://daerah.eranasional.com/102959/bupati-gus-fawait-apresiasi-finalis-gus-ning-jember/feed 0 Bambang S https://daerah.eranasional.com/102953/teori-disertasi-gus-fawait-pacu-ekonomi-jember https://daerah.eranasional.com/102953/teori-disertasi-gus-fawait-pacu-ekonomi-jember#respond Sat, 13 Jun 2026 01:03:01 +0000 https://daerah.eranasional.com/102953/teori-disertasi-gus-fawait-pacu-ekonomi-jember JEMBER, ERANASIONAL.COM – Kabupaten Jember berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi fantastis sebesar 6,35 persen pada Kuartal Pertama. Oleh karena itu, capaian impresif ini menempatkan Jember pada posisi tertinggi di wilayah Sekar Kijang.

Raihan tersebut bahkan sukses melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Sementara itu, lompatan indikator makro ini ternyata sejalan dengan riset mendalam pemimpin mudanya.

Gus Muhammad Fawait baru saja menyelesaikan ujian doktor di Universitas Airlangga Surabaya. Selanjutnya, beliau menyusun karya ilmiah penting tentang efektivitas alokasi belanja pemerintah daerah.

Fawait membedah bahwa instrumen APBD tidak boleh habis untuk belanja rutin yang konsumtif. Selain itu, pemerintah daerah harus menyalurkan anggaran secara taktis pada sektor produktif.

“Eksekusi program di lapangan yang bebas dari sumbatan birokrasi secara otomatis akan mempercepat perputaran uang,” kata Gus Muhammad Fawait dalam ringkasan hasil disertasinya.

Fawait menegaskan bahwa ketepatan program stimulus UMKM dan pertanian akan mendongkrak daya beli warga. Kemudian, implementasi formula anggaran yang tepat sasaran terbukti mampu menaikkan pendapatan riil masyarakat.

“Integrasi antara kajian ilmiah dalam disertasi dan implementasi kebijakan yang pro-rakyat menjadi komitmen penuh,” lanjut Fawait menjabarkan tanggung jawab moralnya.

Pada akhirnya, Jember kini menjelma sebagai kiblat utama pertumbuhan ekonomi regional. Oleh sebab itu, integrasi kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan secara nyata.

]]> https://daerah.eranasional.com/102953/teori-disertasi-gus-fawait-pacu-ekonomi-jember/feed 0 Bambang S https://eranasional.com/98973/kemendagri-tegaskan-pentingnya-indikator-bersama-untuk-pertumbuhan-ekonomi https://eranasional.com/98973/kemendagri-tegaskan-pentingnya-indikator-bersama-untuk-pertumbuhan-ekonomi#respond Sun, 01 Mar 2026 01:38:50 +0000 https://eranasional.com/98973/kemendagri-tegaskan-pentingnya-indikator-bersama-untuk-pertumbuhan-ekonomi Jakarta, ERANASIONAL.COM -– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan pentingnya penyusunan indikator bersama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Tomsi saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penurunan Kemiskinan, Pengangguran, Pengelolaan Lingkungan yang ASRI, dan Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan. Forum tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Melalui rakor tersebut, Tomsi berharap terbangun komitmen bersama lintas kementerian/lembaga untuk menghadirkan kebijakan berbasis data yang terukur dan berkelanjutan. Langkah ini diyakini dapat membuat upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran lebih efektif serta berdampak nyata bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan ketersediaan data dasar di setiap kabupaten/kota.

“Setelah itu, seluruh pihak perlu menyamakan persepsi terhadap indikator yang digunakan sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, sebagaimana mekanisme pengendalian inflasi yang rutin dilakukan. Persepsi kita [perlu] sama, baru kita mencoba untuk mengurai [masalah],” tambahnya.

Tomsi mengusulkan agar rakor terkait pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran dapat dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali dalam sebulan. Dengan demikian, perkembangan di setiap daerah dapat terukur dan dievaluasi secara konsisten dari waktu ke waktu.

“Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini kita membawa suatu keberkahan, dan tindak lanjutnya kita bisa konsisten setiap bulan, [Rakor] seperti [menangani] masalah inflasi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga berharap dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan dan penguatan data. Ia secara khusus meminta kontribusi dari jajaran BPS agar data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tentunya, kalau untuk data ini, kami mohon dari Pak Waka BPS nantinya, yang tentunya banyak sekali untuk memberikan kontribusi terhadap data-data tersebut,” ungkapnya.

Tomsi menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta dan berharap pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi yang produktif.

“Sore hari ini, kita harapkan, sambil menunggu berbuka, ada hal-hal yang mungkin bisa kita sharing bersama,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Menko AHY dalam kegiatan Town Hall Meeting Program Kementerian Transmigrasi di Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

“Tentunya kita berharap bisa terus mengejar pertumbuhan (ekonomi) yang tinggi, mengapa? karena kita harus memanfaatkan jendela yang begitu terbatas menghadapi bonus demografi,” ujar Menko AHY.

Dia menekankan untuk menjadikan bonus demografi sebagai modal besar kita untuk keluar dari yang sering disebut sebagai middle income trap atau jebakan kelas menengah.

“Kita berharap bisa naik kelas menjadi negara yang berpendapatan tinggi pada saatnya nanti dan ini harus kita kejar melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” ujar Menko AHY.

Dia sangat bersyukur jika Indonesia ekonominya bisa terus tumbuh secara positif di tengah dinamika geopolitik yang juga tidak mudah bagi negara-negara termasuk Indonesia untuk menavigasi banyak gejolak ketika ada ketegangan geopolitik.

“Termasuk perang yang sangat mungkin mengganggu stabilitas ekonomi termasuk rantai pasok energi dan lain sebagainya yang berpengaruh pada fundamental pertumbuhan ekonomi bangsa-bangsa sedunia termasuk Indonesia,” tambah Menko AHY

Menurut dia, tentunya semua pihak termasuk pemerintah berupaya dengan segala upaya faktor-faktor penopang ekonomi apakah itu konsumsi rumah tangga (domestic consumption), apakah itu belanja pemerintah atau government spending belanja pemerintah, apakah itu investasi maupun ekspor dihadapkan dengan impor Indonesia mudah-mudahan tumbuh dengan baik sehingga tetap positif.

Berbicara pertumbuhan ekonomi, lanjut dikatakan Menko AHY, tentu tidak boleh sepotong-sepotong. Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pemerataan, keadilan.

Menko AHY mengatakan tidak boleh kemudian menyisakan justru ada lapisan masyarakat yang prasejahtera yang terjebak dalam kemiskinan apalagi kemiskinan ekstrem.

“Itulah mengapa Bapak Presiden RI Prabowo Subianto juga menekankan pertumbuhan tinggi tapi merata di seluruh Indonesia tidak boleh ada kawasan manapun yang tertinggal termasuk Indonesia bagian timur termasuk saudara-saudara kita di Papua. Itu mengapa tadi juga hadir Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua karena kami perlu mendengar setiap saat apa yang menjadi prioritas atau yang diharapkan segera hadir dan tadi kita dengar bersama infrastruktur,” kata AHY.

Menkeu Purbaya mengamini besaran defisit APBN lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada APBN 2025 maupun laporan semester di pertengahan tahun 2025

Diketahui, defisit dalam APBN 2025 mulanya ditargetkan hanya 2,53% dari PDB atau Rp 616,2 triliun. Kemudian dikoreksi ke 2,78% sekitar Rp 662 triliun.

Menkeu Purbaya menjelaskan, pelebaran defisit tersebut merupakan strategi fiskal yang sengaja ditempuh untuk menjaga daya dorong ekonomi nasional melalui kebijakan countercyclical.

Menurut Purbaya, kebijakan fiskal 2025 dirancang agar perekonomian tetap mampu berekspansi meskipun tekanan global masih tinggi.

Ia menilai, koordinasi internal Kementerian Keuangan menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tanpa mengesampingkan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

Pertumbuhan Ekonomi di 2026

Namun dirinya yakin dapat menekan defisit tersebut dengan realisasi pertumbuhan ekonomi di angka 5,4% pada 2026.

“Saya yakin 2026 dengan membaiknya fondasi ekonomi dan momentum ekonomi ke depan, defisit bisa ditekan dengan dampak ekonomi ke masyarakat lebih besar. Tahun ini, kita asumsikan ekonomi 5,4%, kita coba tekan ke level lebih tinggi lagi,” tegasnya.

Selanjutnya, dikatakan dia, keseimbangan primer juga mengalami defisit Rp180,7 triliun.

“Pendapatan negara hingga akhir Desember 2025 pendapatan negara mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91,7%, dengan penerimaan pajak Rp 1.917,6 triliun, kepabeanan cukai Rp 300,3 juta dan PNBP Rp 534,1 triliun. Sedangkan untuk belanja negara mencapai Rp 2.602,3 triliun atau 96,3% dari perkiraan,” tandas Menkeu Purbaya.

Pesan ini disampaikan Direktur Jenderal SPSK, Masyita Crystallin, dalam Forum Deepening Sektor Keuangan di Yogyakarta yang dihadiri oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Kementerian Keuangan di daerah, bersama pelaku usaha dan akademisi.

Sejak awal, Dirjen SPSK menempatkan diskusi mengenai sektor keuangan Indonesia dalam konteks lanskap global yang tengah berubah cepat.

“Perkembangan teknologi, perubahan arah kebijakan fiskal di berbagai negara, serta dinamika kerja sama internasional membuat lingkungan ekonomi dan keuangan dunia menjadi semakin kompleks, namun sekaligus membuka peluang baru,” ujar Dirjen Masyita.

Dirjen SPSK mengatakan dalam lanskap global yang semakin beragam dan dinamis ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk tampil sebagai emerging stabilizer di kawasan, dengan memperkuat fondasi fiskal dan sektor keuangan agar semakin kredibel, terkoordinasi, dan responsif.

Dari gambaran global tersebut, pembahasan mengalir ke kondisi domestik yang menunjukkan kinerja positif. Perekonomian Indonesia pada triwulan III 2025 tumbuh sekitar 5 persen, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, investasi yang meningkat, dan ekspor yang terjaga. Seluruh sektor utama manufaktur, perdagangan, konstruksi, pertanian, informasi dan komunikasi, hingga transportasi tumbuh positif dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Ibu

Masyita menekankan bahwa capaian ini merupakan modal penting untuk melangkah ke fase transformasi berikutnya.

“kinerja ini menunjukkan ketangguhan dan kemampuan adaptasi ekonomi Indonesia; fondasi pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi, investasi, dan ekspor memberi ruang bagi kita untuk terus memperkuat kebijakan yang mendorong produktivitas,” tambah Dirjen SPSK.

Selanjutnya, perhatian diarahkan pada peran penguatan investasi dan sektor keuangan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi ke depan. Investasi didorong agar tidak hanya meningkat dari sisi jumlah, tetapi juga ditopang oleh sektor keuangan yang makin dalam, efisien, dan inklusif, sehingga mampu menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor bernilai tambah tinggi seperti hilirisasi sumber daya alam, energi baru dan terbarukan, manufaktur berteknologi, infrastruktur digital, dan ketahanan pangan.

Dirjen SPSK menegaskan penguatan investasi dan pendalaman sektor keuangan harus berjalan beriringan; investasi yang produktif membutuhkan sektor keuangan yang sehat, dalam, dan terpercaya agar benar-benar mendorong transformasi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

Dari sini, forum bergerak pada pembahasan mengenai struktur sektor keuangan Indonesia. Saat ini, peran perbankan masih sangat dominan, sementara pasar modal dan Industri Keuangan Nonbank (IKNB) seperti asuransi dan dana pensiu memiliki ruang yang luas untuk bertumbuh. Kondisi ini dipandang sebagai peluang strategis untuk memperluas sumber pembiayaan jangka panjang.

Dirjen SPSK menjelaskan bahwa dominasi perbankan menunjukkan kuatnya kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional, namun ke depan potensi pasar modal, asuransi, dan dana pensiun perlu dioptimalkan agar arsitektur sektor keuangan menjadi lebih seimbang dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

Menurut Masyita, dengan peran yang lebih kuat dari pasar modal, asuransi, dan dana pensiun, kita dapat membangun sektor keuangan yang lebih dalam, terdiversifikasi, dan siap menopang pembiayaan jangka panjang.

Dalam kerangka tersebut, lanjut kata Dirjen SPSK investor institusional terutama dana pensiun dan asuransi dipandang sebagai jangkar penting bagi stabilitas dan kedalaman pasar

“Dengan tata kelola yang baik dan orientasi jangka panjang, institusi-institusi ini dapat menjadi anchor investor yang memperkuat pasar modal sekaligus memperluas kepemilikan masyarakat terhadap instrumen keuangan,” ujar Dijren Masyita.

Dirjen SPSK menyampaikan bahwa investor institusional yang dikelola secara profesional dan berorientasi jangka panjang akan membuat pasar kita lebih dalam, likuid, dan menarik, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan perlindungan peserta maupun pemegang polis.

Sebagai landasan kebijakan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi payung utama dalam agenda penguatan investasi dan sektor keuangan.

DJSPSK mendapat mandat untuk mengharmoniskan kebijakan di perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, profesi keuangan, hingga kerja sama internasional, sehingga penguatan sektor keuangan berjalan selaras dan saling mendukung.

UU ini diimplementasikan antara lain melalui penguatan perbankan sebagai tulang punggung pembiayaan, reformasi dana pensiun agar lebih fleksibel dan relevan, pendalaman pasar modal dengan penambahan emiten dan instrumen, serta penguatan profesi keuangan seperti akuntan, aktuaris, dan penilai.

Dirjen SPSK menggambarkan bahwa UU P2SK adalah momentum besar untuk membangun sektor keuangan Indonesia yang lebih modern, inklusif, dan berdaya tahan; melalui implementasi UU ini.

“Pihaknya memperkuat tata kelola, memperluas akses, dan mendorong inovasi, termasuk integrasi teknologi digital dan pembiayaan berkelanjutan,” ucap Dirjen SPSK.

Kerangka Regulasi

Sejalan dengan penguatan kerangka regulasi, pemerintah juga mengoptimalkan peran APBN sebagai katalis. Salah satu inovasi kebijakan adalah penempatan dana pemerintah di perbankan untuk memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Skema ini dirancang agar bank memiliki ruang lebih luas dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, termasuk UMKM dan proyek strategis.

Dirjen SPSK menjelaskan bahwa penempatan dana pemerintah di perbankan dirancang untuk mempercepat perputaran ekonomi.

“Dengan likuiditas yang memadai, perbankan dapat lebih leluasa menyalurkan pembiayaan, sehingga aktivitas ekonomi di pusat maupun daerah dapat meningkat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” terang Dirjen SPSK.

Dari perspektif nasional, forum kemudian menyoroti pentingnya penguatan sektor keuangan di daerah, dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai contoh konkret.

“Perekonomian DIY tumbuh di atas rata-rata nasional, didukung oleh sektor manufaktur, konstruksi, pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Basis UMKM yang besar menunjukkan ekonomi rakyat yang dinamis. Agar potensi ini semakin berkembang, diperlukan akses yang lebih luas terhadap produk dan layanan keuangan mulai dari tabungan, pembiayaan, asuransi, hingga program pensiun,,” ucap Dirjen Masyita.

Dirjen SPSK mengatakan bahwa Yogyakarta memiliki ekosistem ekonomi yang kaya, mulai dari UMKM, sektor kreatif, hingga pendidikan.

“Tantangan sekaligus peluang ke depan adalah memastikan potensi ini terhubung dengan sektor keuangan, sehingga pelaku usaha dan pekerja di DIY dapat semakin berkembang dan terlindungi,” ujar Dirjen Masyita.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bagaimana instrumen keuangan negara, seperti Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN), telah berkontribusi membiayai berbagai proyek strategis di DIY, termasuk infrastruktur transportasi dan pengelolaan lingkungan. Ke depan, instrumen seperti obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan tata kelola yang baik.

Diirjen Masyita menjelaskan bahwa SBSN dan obligasi daerah memberikan opsi pembiayaan yang transparan dan akuntabel untuk proyek-proyek prioritas. “Bagi daerah, ini adalah cara untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal,” tambah dia.

Menutup sesi, Dirjen SPSK menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola sektor keuangan sebagai mitra strategis pembangunan.

“Sinergi antar-otoritas BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan bersama pelaku usaha dan masyarakat, disebut sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang kokoh dan berdaya saing. Mesin pertumbuhan fiskal, sektor swasta, dan sektor keuangan harus bergerak selaras. Dengan sektor keuangan yang terus diperkuat, kita bukan hanya menjaga stabilitas hari ini, tetapi juga menyiapkan landasan kokoh bagi generasi mendatang,” pungkas Dirjen SPSK

Hal itu dikatakan Wamenkeu Suahasil dalam forum diskusi bertajuk “Unlocking Regional Potential: SMVs as Catalysts for Inclusive and Sustainable Growth” pada Selasa (25/11/2025).

Diketahui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selaku Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu menyelenggarakan forum diskusi tersebut.

“Forum ini menjadi wadah strategis untuk mengintegrasikan peran SMV dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ekonomi nasional diharapkan terus tumbuh berkualitas, inklusif, dan berdampak luas. APBN difungsikan sebagai alat utama stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan, sekaligus memastikan program prioritas berjalan efektif dan melindungi masyarakat,” ujar Wamenkeu Suahasil seperti dikutip melalui siaran pers di Jakarta.

Untuk memperkuat kapasitas fiskal, Kemenkeu mendorong kontribusi SMV selaku instrumen fiskal dengan mandat masing-masing, di antaranya PT SMI sebagai katalis pembangunan infrastruktur, PT PII sebagai penyedia instrumen enabler berupa penjaminan sebagai ring fencing APBN, PT SMF sebagai penyedia likuiditas di ekosistem perumahan, dan LPEI sebagai katalisator ekspor melalui pembiayaan.

Dia mengatakan penyelenggaraan SMV Business Forum merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas SMV bersama pemerintah daerah, institusi pendidikan (PTNBH), lembaga pembiayaan, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya.

Forum ini diharapkan dapat menjadi platform kerja bersama untuk menyelaraskan arah pembangunan, memperkuat koordinasi fiskal, dan menghasilkan pipeline proyek yang benar-benar siap ditindaklanjuti.

“SMV Business Forum adalah momentum penting untuk memastikan bahwa sinergi lintas SMV benar-benar menjadi mesin percepatan pembangunan nasional yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Bersama-sama kita memperkuat pencapaian agenda pembangunan indonesia,” ucap Wamenkeu, Suahasil.

Senada dengan yang disampaikan oleh Wamenkeu, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan, “Kolaborasi pembiayaan melalui APBN maupun non APBN untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.”

Keputusan tersebut juga menyepakati Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang di dalamnya terdapat target pertumbuhan ekonomi nasional 2025 berkisar di 5,3-5,6%.

“Sasaran pembangunan RKP 2025 pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3-5,6%,” kata Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin dalam rapat tersebut di Jakarta, Kamis 4 Juli 2024.

Hal itu diambil atas kesepakatan rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Dengan keputusan ini, nantinya hasil tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Selain itu juga ditetapkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7-8%, angka tersebut naik dari sasaran yang diajukan pemerintah sebelumnya, 6-7%.

Kemudian Rasio Gini ditetapkan sebesar 0,379-0,382 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5%.

Selain itu, rapat tersebut juga menyepakati hasil Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN TA 2025.

Prabowo Subianto, Capres Nomor Urut 2, menjadi yang pertama menyampaikan gagasan. Sang Menteri Pertahanan itu menyebut pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka memiliki rencana besar yang diberi nama strategi transformasi bangsa.

“Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia seluruh rakyat Indonesia,” tegas Prabowo dalam Debat Capres di Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Salah satu proyek strategis pasangan tersebut, lanjut Prabowo, adalah memberi makanan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya.

“Ini akan mengatasi gizi anak stunting kemiskinan ekstrem ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan,” ujar Prabowo.

Hal-hal tersebut, tambah Prabowo, diyakini bakal menghasilkan dampak ekonomi.

“Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita minimal sekitar 1-2,5%,” ungkapnya.

“Indonesia ini terlalu banyak yang dikorupsi, jadi pertumbuhan ekonominya tidak pernah maksimal,” kata Mahfud, Jumat, 22 Desember 2023.

Menurut cawapres nomor urut tiga ini, tren pertumbuhan ekonomi suatu negara berbasis pada empat sektor, yakni belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, ekspor dan impor, serta digitalisasi.

Masalahnya, lanjut Mahfud, di keempat sektor itu terlalu banyak korupsi.

Dia kemudian mengungkapkan data perkara korupsi dan TPPU yang ditangani jajarannya selama empat tahun terakhir.

“Kasus korupsi dan pencucian uang yang saya tangani dalam empat tahun terakhir sebagai Menkopolhukam senilai Rp 700-an triliun,” ungkap Mahfud.

Adapun kasus-kasus korupsi yang dimaksud Mahfud yakni hak tagih skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang macet selama 22 tahun, mafia tanah, dana investasi di Asabri, penyanderaan 126 kapal pengangkut batu bara, hingga dugaan pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp346 triliun.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi menyelenggarakan Workshop Literasi Digital secara daring pada Minggu, 13 Agustus 2023 dengan topik “Transformasi Digital Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Dalam merespon hal tersebut, Kemenkominfo menyelenggarakan “Workshop Literasi Digital” dengan tagline yaitu Makin Cakap Digital 2023 dengan Kelompok Masyarakat dan Komunitas Sumatera.

Pertama dari Aina Masrurin, Ia menjelaskan tentang proses transformasi digtal bagi perekonomian ialah tentang infrastruktur digital.

Ia mengatakan dalam keberhasilan transformasi digital membutuhkan infrastruktur digital yang kuat dan terjangkau.

“Kerberhasilan transformasi digital membutuhkan infrastruktur digital yang kuat dan terjangkau, seperti jaringan internet yang merata dan stabil disetiap wilayah.” katanya.

Selain infrastruktur, ada keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk kemajuan transformasi digital.

“Selain infrastruktur, dalam transformasi digital membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi dibidang teknologi informasi.” tambahnya

Tidak hanya itu, Aina juga mengatakan faktor keamanan sangat penting dalam transformasi digital untuk melindungi data pribadi.

“Perlindungan data pribadi dan privasi penting menjadi tantangan yang perlu di atasi secara efektif, dan perlu adanya regulasi yang memadai serta perlu adanya kesadaran tentang keamanan digital dikalangan pengguna.” katanya.

Ari Ujianto mengatakan Dengan Literasi Digital yang baik maka Pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, akan semankin luas. Termasuk Peluang Usaha dalam upaya peningkatan ekonomi Pendapatan keluarga melalui penggunaan Teknologi Digital.

“Dengan Literasi Digital yang baik maka Pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, akan semankin luas. Termasuk Peluang Usaha dalam upaya peningkatan ekonomi Pendapatan keluarga melalui penggunaan Teknologi Digital.” Kata Ari.

Bevaola Kusumasari memberikan tips agar terhindar dari hacker atau serangan pada layanan bermedia sosial seperti mengamankan dengan menggunakan verifikasi 2 langkah, jaga data pribadi jangan dibagikan kesiapa pun.

“Pastikan keamanan dari gawai dan media digital yang kamu punya termasuk media sosial dan aplikasi perpesanan dengan menggunakan password yang kuat dan pastikan mengaktifkan 2FA (Two-Factor Authentication), Jaga data pribadi kita tetap aman dan jangan bagikan dengan siapapun, termasuk di media sosia, Selalu waspada akan tautan tak dikenal, jangan buka file atau tautan yang tidak dikenal yang dikirimkan lewat email, media sosial atau aplikasi chatting, Jangan merespon panggilan telepon dan pesan yang ujungnya meminta data pribadi atau password/PIN.” jelasnya.

Data Literasi Digital

Perlu diketahui, Berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center pada tahun 2021 disebutkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori “sedang” dengan angka 3.54 dari 5,00.

Maka dari itu, Workshop Literasi Digital ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.

Adapun informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo Facebook Page dan Kanal Youtube Literasi Digital Kominfo #MakinCakapDigital.

JAKARTA, Eranasional.com – Kompetisi BRI Liga 1 2023/2024 yang telah mulai digulirkan sejak 1 Juli 2023 lalu menciptakan euforia bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Di samping itu, lebih luas lagi berjalannya BRI Liga 1 berimbas pada aspek ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari penyelenggaraan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini.

Sebagaimana riset yang dilakukan oleh BRI Research Institute pada Juni 2023, BRI Liga 1 berpotensi menciptakan perputaran uang (output ekonomi) bagi perekonomian Indonesia mencapai Rp9 Triliun. Dari total angka tersebut, salah satu dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalah peluang terciptanya kesempatan kerja untuk 44 ribu orang di berbagai sektor.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BRI Sunarso pada saat press conference BRI Liga 1 musim 2023-2024 (26/6), bahwa dari perputaran uang tersebut (Rp9 triliun), dapat tercipta nilai tambah ekonomi (PDB) sebesar Rp4,8 triliun, tambahan pendapatan rumah tangga pekerja sebesar Rp1,8 triliun, potensi pendapatan pajak tidak langsung bagi pemerintah sebesar Rp721 miliar, serta penciptaan kesempatan kerja sekitar 44 ribu.

Berdasarkan hasil riset, penciptaan kesempatan kerja didominasi dari industri Pertanian serta food & beverages dengan total 11.485 orang. Hal ini tak lepas dari meningkatnya pendapatan yang dirasakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di sekitar stadion. Dari riset yang sama menyatakan, produk yang paling diminati masyarakat adalah produk makanan dan minuman (kuliner) serta merchandise.

Tak hanya itu, kesempatan kerja kedua terbanyak berpotensi tercipta di bidang Penyediaan Barang dan Jasa sebanyak 9.440 orang, kemudian diikuti sektor Perdagangan Besar (4.176 orang), Transportasi dan Akomodasi (5.288 orang), dsb. Oleh karena itu, penyelenggaraan kompetisi BRI Liga 1 tersebut diproyeksikan akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai sektor.

Sunarso optimis bahwa penyelenggaraan BRI Liga 1 tidak hanya meneruskan momentum kebangkitan sepak bola Indonesia, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

“Bergulirnya kompetisi BRI Liga 1 musim 2023-2024 dapat menjadi sebuah momentum dalam mengembangkan sepak bola nasional dan ekosistem ekonominya,” ucap Sunarso.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terus menggenjot capaian realisasi nilai investasi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan.

Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriono menjelaskan bahwa, di tahun 2023 ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu (DPMPTSP) setempat ditarget oleh Pemerintah Provinsi untuk mencapai realisasi investasi sebesar Rp110 Milliar.

Untuk mencapai hal tersebut, DPMPTSP Kota Pekalongan mengupayakan dengan pendampingan dan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)nya melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Sehingga, nantinya bisa diketahui bagaimana capaian realisasi investasi di Kota Pekalongan,” ucapnya di Hotel Nirwana Pekalongan, Minggu (25/6/2023).

Disamping itu, kata Beno, langkah ini bisa menjadi jejaring antara pelaku usaha untuk link and match business sehingga membentuk forum business yang terbatas untuk terus didorong agar dunia usaha lebih bergeliat kembali usai 3 tahun dilanda pandemi Covid-19.

Menurutnya, pada tahun 2023 ini dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI sudah mewajibkan para pelaku usaha menggunakan OSS RBA, sehingga mereka perlu mengupload dokumen kaitannya dengan kegiatan selama menjalankan usahanya.

“Dari target tahun ini Rp110 Milliar, untuk capaian realisasi investasi Triwulan I Tahun 2023 di Kota Pekalongan senilai Rp.28.177.270.000,” katanya.

“Dan Triwulan II Tahun 2023 masih proses perhitungan sampai akhir Bulan Juni nanti. Semoga dari target yang telah ditetapkan, kami bisa mencapainya, syukur-syukur bisa melebihi dari target,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Tahun 2023 ini tiga investor besar akan menanamkan modal di Kota Pekalongan. Ketiganya terdiri dari 2 investor hotel berbintang dan 1 restoran cepat saji, menanamkan modal hingga puluhan miliar rupiah di Kota Batik.

Adanya tiga investor besar ini membuktikan bahwa iklim investasi di Kota Pekalongan masih sangat menarik dan kondusif. (em-aha)

BANDUNG, Eranasional.com – Wakil Pimpinan Perum Bulog Cabang Bandung Periode 2020-2023, Imas Iin Lasmawati menyampaikan, Bulog Cabang Bandung berhasil memperoleh Rp13 miliar dalam empat bulan sejak Januari-April 2023. Capaian ini menjadi omzet terbesar untuk wilayah Jawa Barat.

“Saat Lebaran kemarin yang super sibuk, Alhamdulillah menghasilkan juga,” ujar Iin dalam acara pisah sambut di kantor Bulog Cabang Bandung, Rabu 3 Mei 2023.

Ia menjelaskan, omzet tersebut berasal dari hasil penjualan beras dan bahan pokok lain, seperti minyak, gula, terigu, dan daging.

Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menanggapi kinerja Bulog sebagai mitra strategis Pemerintah Kota Bandung, terutama dalam mengakomodasi kebutuhan pokok masyarakat.

“Bulog merupakan mitra Pemkot Bandung yang mampu mengayomi dan mengakomodasi salah satu kebutuhan masyarakat terutama beras. Bulog ikut berjibaku saat kita mengalami kesulitan seperti Covid-19,” ungkap Ema.

Selain itu, menurut Ema, peran Bulog sebagai mitra Pemkot Bandung juga dirasakan dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Beberapa program kolaborasi yang dijalin seperti Pasar Murah dan Operasi Pasar.

“Peran Bulog sangat luar biasa. Ini menjadi salah satu strategi untuk mengendalikan inflasi di Kota Bandung,” ujarnya.

Ia memaparkan, tahun lalu Kota Bandung cukup terperosok soal pengendalian inflasi. Bahkan masuk ke ranking 3 nasional sebagai kontributor inflasi tertinggi.

“Kita lakukan perbaikan, salah satunya melalui peran Bulog. Data month to month terbaru per hari ini, inflasi Kota Bandung yaitu  0,32 persen. Kita menjadi posisi kedua terbaik di Jabar,” paparnya.

“Sedangkan year on year, Kota Bandung menjadi yang terbaik. Padahal, kemarin kita sempat menjadi yang terburuk saat year on year-nya sampai di angka 7 persenan,” lanjut Ema.

Ia mengakui, biasanya inflasi Kota Bandung itu hanya 3-4 persen. Namun, kesalahan perhitungan waktu dalam mengambil kebijakan mengakibatkan inflasi meroket signifikan.

“Kemarin memang salah dalam berhitung waktu. Sekarang kita belajar dari kesalahan itu. Alhamdulillah dalam waktu yang sangat cepat kita sudah mampu mengendalikan inflasi,” ucapnya.

Menurutnya hal tersebut merupakan bahan evaluasi agar pengendalian inflasi yang baik ini bisa memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi ekonomi kota ke depannya.

“Pertumbuhan ekonomi kita sudah cukup naik signifikan dari yang sebelumnya -2,78 persen sekarang menjadi 5,41 persen,” tuturnya.

Ia berharap, arah positif pertumbuhan ekonomi dan menurunnya inflasi menunjukkan bersatu padunya kekuatan ekonomi kota yang semakin membaik.

“Apalagi Bandung merupakan barometer bagi wilayah lain. Maka dari itu, kami berkeyakinan Pimcab (Pimpinan cabang) Bulog Cabang Bandung yang baru bisa bersinergi lebih baik dengan Pemkot Bandung ke depannya untuk menjadi contoh bagi wilayah lain,” harapnya.

Saat ini Pimcab Bulog Bandung telah berganti dari Yuliani Alzam menjadi Erwin Budiana. Sedangkan Wakil Pimcab Bulog Bandung telah berganti dari Imas Iin Lasmawati menjadi Taufik Seprian.

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini mencapai 7,07% pada kuartal ke-II tahun 2021.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram dalam rangka menjaga dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-III dan kuartal-IV tahun 2021.

Surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021 yang ditujukan kepada para Kapolda agar memerintahkan Direskrimum dan Direskrimsus untuk melanjutkan dan meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan kordinasi dengan BPKP, Kejaksaan dan BPK RI di wilayah masing-masing untuk melaksanakan:

– Pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi belanja daerah (APBD) melalui koordinasi dan komunikasi dengan pemda untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

– Pemantauan, pengawasan, pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yakni dalam realisasi program dan penyerapan anggaran perlinkes, perlinsos, program prioritas, dukungan UMKM dan koorporasi serta insentif usaha.

– Mendukung kebijakan pemerintah terutama dalam rangka percepatan perizinian berusaha untuk menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan yang telah berinvestasi diwilayah masing-masing.

– Menghindari tindakan penegakan hukum yang kontra produktif sehingga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Komjen Agus membenarkan Surat Telegram tersebut untuk menjaga dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kwartal-III dan IV tahun 2021.

“Polri mendukung penuh pertumbuhan ekonomi nasional”, tegas Komjen Agus Sabtu (7/8/2021).

Lebih lanjut Komjen Agus mengatakan bahwa jajaran Polri harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah, bukan penyebab timbulnya masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-II tahun 2021 mencapai 7,07%.

Hal ini ditunjang dari belanja Pemerintah, konsumsi, investasi, ekspor dan sektor manufaktur.