Menurut Abdul Rahman, narasi yang disampaikan Presiden berpotensi mengabaikan prinsip inklusivitas dan partisipasi publik yang menjadi fondasi demokrasi.

Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan kritik terhadap akademisi, aktivis, jurnalis, hingga organisasi masyarakat sipil.

Presiden juga menggunakan istilah “Londo Ireng” untuk menyebut kelompok yang dinilai memiliki pola pikir layaknya penjajah, meski berasal dari bangsa sendiri.

Prabowo menilai sebagian kalangan tersebut lebih banyak melontarkan kritik dibanding memberikan solusi nyata.

Ia juga menyinggung dugaan adanya organisasi masyarakat sipil yang menerima pendanaan asing untuk memengaruhi opini publik.

Selain itu, Presiden mengkritik akademisi yang dinilai lebih aktif berdebat di media sosial dibanding menghasilkan solusi atas persoalan bangsa.

Sementara terhadap media, Prabowo menyoroti praktik pemberitaan yang dianggap lebih mengejar sensasi daripada menyajikan informasi yang berimbang.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Rahman menyatakan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi, bukan bentuk permusuhan terhadap negara.

“Pernyataan Bapak Presiden mencerminkan ketidakpahaman mendasar terhadap esensi masyarakat inklusif. Penggunaan istilah ‘Londo Ireng’ adalah bentuk dehumanisasi terhadap rekan-rekan kita yang berjuang lewat pena, riset, dan advokasi. Dalam negara demokratis yang sehat, kritik dari akademisi dan OMS bukanlah serangan personal, melainkan mekanisme kontrol sosial yang vital untuk menjaga agar kekuasaan tidak absolut,” tegas Abdul Rahman saat dihubungi wartawan di Makassar, Jumat (24/7/2026).

Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (19/1) di Ruang Sidang MK, Jakarta, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers yang selama ini dinilai multitafsir dan rawan disalahgunakan.

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dalam pertimbangan hukumnya menyoroti posisi wartawan yang dinilai sangat rentan mengalami kriminalisasi ketika menjalankan tugas jurnalistik. Menurut Mahkamah, ketidakjelasan makna perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU Pers telah membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk langsung menggunakan instrumen pidana maupun perdata tanpa melalui mekanisme khusus yang diatur dalam UU Pers.

“Ketentuan norma a quo tidak dapat dipahami secara sempit sebagai perlindungan yang hanya bersifat administratif atau insidental saja,” ujar Guntur.

Mahkamah menegaskan bahwa karya jurnalistik merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Produk jurnalistik pers adalah bagian dari implementasi terhadap hak konstitusional warga negara,” lanjutnya.

Dalam putusannya, MK menekankan bahwa UU Pers merupakan lex specialis, atau undang-undang yang bersifat khusus, sehingga harus didahulukan dibandingkan ketentuan hukum umum lainnya seperti KUHP atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

]]> https://daerah.eranasional.com/96819/uji-materi-uu-pers-dikabulkan-mk-perkuat-perlindungan-wartawan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/71433/dpr-pastikan-ruu-penyiaran-tak-akan-batasi-kerja-pers https://eranasional.com/71433/dpr-pastikan-ruu-penyiaran-tak-akan-batasi-kerja-pers#respond Tue, 14 May 2024 14:11:48 +0000 https://eranasional.com/71433/dpr-pastikan-ruu-penyiaran-tak-akan-batasi-kerja-pers Jakarta, ERANASIONAL.COM – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran DPR RI memastikan revisi UU Penyiaran tidak membungkam kebebasan pers di Indonesia.

“Tidak ada tendensi untuk membungkam pers dengan RUU Penyiaran ini,” kata anggota Panja Nurul Arifin di Jakarta, Selasa (15/5/2024).

Lanjut dia, Komisi I DPR RI terus membuka diri terhadap masukan seluruh lapisan masyarakat terkait RUU Penyiaran, karena RUU masih akan diharmonisasi di Badan Legislasi DPR RI.

“RUU Penyiaran yang tengah dibahas di DPR, masih dalam proses, jadi belum final,” katanya menegaskan.

Dia menjelaskan beberapa pasal RUU Penyiaran yang mendapatkan kritik, seperti pada Pasal 8A ayat (1) huruf (q) dan Pasal 42, yang memberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Selain itu, Pasal 50B ayat (2) huruf (c) yang memuat larangan isi siaran dan konten siaran menayangkan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

“RUU yang beredar bukan produk yang final, sehingga masih sangat dimungkinkan untuk terjadinya perubahan norma dalam RUU Penyiaran,” katanya.

Menurut dia, terdapat beberapa pokok yang diatur pada RUU Penyiaran, seperti pengaturan penyiaran dengan teknologi digital dan penyelenggaraan platform digital penyiaran, perluasan wewenang KPI, hingga penegasan migrasi analog ke digital atau analog switch-off.

Kata dia, RUU Penyiaran ini adalah perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mana sebetulnya sudah digulirkan sejak tahun 2012. Namun seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, kita memerlukan penguatan regulasi penyiaran digital, khususnya layanan Over The Top (OTT) dan User Generated Content (UGC).

“Jadi secara substansi kita memang membutuhkan revisi UU Penyiaran ini,” ujarnya.

Kepala Kepala Bappeda Kota Depok Dadang Wihana mengatakan keberhasilan program pembangunan yang selama ini dilaksanakan tidak lepas dari berbagai usulan masyarakat dan berbagai elemen lainnya, tidak terkecuali kalangan pers.

“Terlebih rekan-rekan pers yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok,” kata Dadang, Kamis, 22 Februari 2024.

Menurut dia, peran pers dalam menyukseskan pembangunan yaitu menyampaikan sesuatu informasi sesuai fakta dan data.

“Kerja sama yang sudah terjalin selama ini antar Pemkot Depok dengan insan pers’ terlebih anggota PWI Depok tentunya menjadi bekal dalam menindak lanjuti berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini,” tuturnya.

Lanjut Dadang, peranan pers dalam pembangunan, khususnya di Depok yaitu sebagai agen pembaharuan (agent of social change) atau membantu memperkenalkan perubahan sosial.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, sangat mengapresiasi kegiatan Forum Rencana Kerja Bapedda Kota Depok yang memberikan kesempatan bagi anggota PWI Depok untuk menyampaikan berbagai persoalan dan permasalahan, maupun kendala yang selama ini dihadapi kalangan pers dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

“Adanya pemberitaan baik itu keberhasilan, kekurangan atau masalah di Pemkot Depok yang disampaikan para wartawan,  tentunya menjadi salah satu produk jurnalistik. Kalau pun ada masalah dapat ditangani dengan jalan terbaik, mulai dari hak jawab hingga ke Dewan Pers,” kata Rusdy.

“Saya berkeyakinan kalangan wartawan di Kota Depok, khususnya anggota PWI Depok yang memang diharuskan mengikuti OKK hingga UKW tentunya sudah memahami dan mengetahui rambu-rambu tata cara penulisan yang baik,” sambungnya.

Dia berharap jajaran Pemkot Depok  tidak perlu khawatir terkait kritik yang disampaikan melalui tulisan atau pemberitaan.

“Tentunya harus melalui komunikasi yang baik dengan silaturahmi serta saling kenal untuk berdiskusi terkait pembangunan yang akan dilaksanakan masa mendatang demi kemajuan masyarakat Depok secara keseluruhan,” pungkas Rusdy. (*)

Jokowi menjelaskan, bahwa peraturan tersebut berlaku untuk media massa dan platform digital, tapi tidak untuk konten kreator. Dengan begitu, lanjut Jokowi, para pelaku konten kreator tidak perlu khawatir.

“Kepada teman-teman konten kreator yang kabarnya khawatir terhadap perpres ini, saya sampaikan bahwa perpres ini tidak berlaku untuk kreator konten,” kata Jokowi dalam pidatonya di acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 20 Februari 2024.

“Silakan dilanjutkan kerja sama yang selama ini sudah dengan platform digital. Silakan lanjut terus karena memang tidak ada masalah,” sambungnya.

Jokowi juga memastikan bahwa Perpres publisher rights tidak bermaksud mengurangi kebebasan pers di Indonesia. Karena perpres ini tidak mengatur konten pers.

Menurut dia, perpres ini justru lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers untuk menciptakan jurnalisme yang berkualitas.

Kata Jokowi, pemerintah hanya mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas.

Diakuinya, pembahasan mengenai peraturan publisher rights memakan waktu sangat panjang dan melelahkan.

Sebab, muncul perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital. Platform digital skala besar pun mempunyai aspirasi yang berbeda terkait ini.

Pada saat bersamaan, Dewan Pers, perwakilan perusahaan pers, dan perwakilan asosiasi media terus mendesak pemerintah untuk merampungkan persoalan tersebut.

“Akhirnya kemarin saya meneken perpres tersebut,” kata Jokowi.

Jokowi mengeklaim, perpres ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia. Menjauhkan jurnalisme dari konten-konten negatif, dan mendekatkan dengan jurnalisme yang mengedukasi.

Jokowi menegaskan, melalui perpres ini, pemerintah ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional, dengan menciptakan kerja sama yang adil antara perusahaan pers dan platform digital.

“Tentang implementasi perpres ini, kita masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, terutama selama masa transisi implementasi perpres ini, baik itu perihal respons dari platform digital dan respons dari masyarakat pengguna layanan,” tuturnya. (*)

Eranasional.com – Hari Pers Nasional (HPN) diperingati tanggal 9 Februari setiap tahunnya. HPN ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 1985 oleh Presiden RI ke-2, Soeharto.

Hari Pers Nasional memiliki sejarah yang erat hubungannya dengan sejarah pers nasional, yakni dengan berdirinya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Berikut ulasan lengkap Hari Pers Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 Februari.

Berawal dari Sejarah Pers Indonesia

Sejarah Hari Pers Nasional berawal dari sejarah pers nasional sejak masa pergerakan menuju kemerdekaan. Melansir situs Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), kala itu wartawan memiliki dua peran sekaligus dalam rangka mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Pertama, wartawan sebagai aktivis pers yang melaksanakan tugas-tugas pemberitaan dan penerangan demi membangkitkan kesadaran nasional.

Kedua, wartawan sebagai aktivis politik yang melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan membangun perlawanan rakyat terhadap penjajah.

Sejarah Pers Nasional di Awal Kemerdekaan RI

Setelah masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, wartawan Indonesia masih melakukan peran ganda mereka sebagai aktivis pers sekaligus aktivis politik. Di masa kemerdekaan Indonesia, kedudukan dan peranan wartawan khususnya, dan pers pada umumnya, mempunyai arti strategik sendiri dalam upaya lanjutan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang puncak acaranya akan diselenggarakan pada (9/2/2023) di Gedung Serbaguna, Medan, Sumatera Utara.

Presiden Joko Widodo direncanakan juga turut hadir. Mengangkat tema “Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat”, pada puncak acara HPN 9 Februari 2023, akan diadakan pameran HPN yang menunjukan perkembangan pers Indonesia selama tiga abad.

“Peringatan Hari Pers harus menjadi momentum untuk semakin meningkatkan peran pers sebagai piranti demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sajian informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya. Karena itu, segenap insan pers harus dapat meningkatkan kualitas pemberitaan berkualitas, yang hanya dapat dihasilkan oleh pers yang berkinerja secara profesional,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sekaligus Panitia HPN 2023, di Jakarta, Senin (30/1)

Lanjutnya menjelaskan sebelum puncak HPN pada 9 Februari, panitia HPN juga telah menyiapkan berbagai kegiatan menarik.

Dimulai pada Selasa 7 Februari dengan kegiatan workshop digital di Kampus USU, seminar dan workshop Adinegoro dan media sustainability di Hotel Grand Mercure Medan, Anugerah Kebudayaan di Hotel Santika Dyandra Medan, serta program Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) di Hotel Khas Parapat.

“Dilanjutkan pada Rabu, 8 Februari digelar seminar internasional trade, tourism, and investment forum for North Sumatera di Hotel Adi mulia, Konvensi Media Massa di Ballroom Hotel Grand Mercure, Seminar olahraga dan Rakernas di Hotel Santika Dyandra. Kemudian seminar dana perimbangan pusat dan daerah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain menjadi sebuah industri, media massa juga menjadi representasi institusi publik dan sekaligus institusi sosial.

Media massa tidak sekedar menjadi sarana penyebarluasan informasi, tetapi juga merepresentasikan fungsi kontrol, fungsi kritik, sekaligus memberikan ruang bagi partisipasi publik.

Dengan jangkauan dan tingkat aksesibilitas yang luas, media massa juga mempunyai peran strategis untuk membentuk opini publik, sebagai dinamisator dan mobilisator sosial, sekaligus akselerator perubahan.

“Tidak heran jika wartawan mempunyai kedudukan strategis dalam industri media, baik dalam memberi warna dan corak pemberitaan, maupun dalam merekonstruksi persepsi dan opini publik yang dibangun dari sumber informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Peran media dalam menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, pada gilirannya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat, yaitu masyarakat yang melek informasi dalam makna yang sebenarnya,” pungkas Bamsoet.

JAKARTA, Eranasional.com –Jelang Pemilu serentak 2024, pers diharapkan memiliki kesadaran dalam memainkan perannya yang strategis. Yakni membendung pembelahan sosial seperti yang terjadi pada Pemilu sebelumnya.

Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Seminar yang digelar oleh Dewan Pers, Kamis (26/1).

Pers dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesadaran dalam memainkan peran strategis dan sentral tersebut.

Misalnya, lanjut Mahfud, selektif memilih narasumber yang kompeten dan bertanggungjawab, memilih judul dan angle berita yang konstruktif sehingga tidak larut dalam praktik dan fenomena clickbait.

“Dalam arti membuat judul berita yang bombastis yang terkadang tidak sesuai dengan isi beritanya. Kesemua itu tentu harus disertai pula dengan kemampuan para wartawan di lapangan yang dibekali dengan kemampuan teknis dan wawasan yang memadai,” papar Mahfud MD yang sambutannya dibacakan oleh Deputi Bidang Kesatuan Bangsa, Kemenko Polhukam, Janedjri M. Gaffar.

Dalam seminar bertema “Pers dan Pemilu Serentak 2024” ini, Janedjri menegaskan, pers sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran strategis dalam membendung dan menjadi jalan keluar bagi kian maraknya hoax dan disinformasi menjelang dan selama penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang disebarluaskan terutama melalui media sosial

Pers sebagai institusi yang memiliki standar etik dan standar akurasi yang tinggi, serta budaya check and recheck dapat menjadi pilihan utama untuk mengawal dan mengarahkan masyarakat pada pilihan-pilihan yang rasional dan obyektif.

“Bukan pilihan yang berdasarkan pada kebencian atau ketidak sukaan pada salah satu kelompok,” tambah Janedjri yang juga mantan Sekjen Mahkamah Konstitusi ini.

Pers menurut Mahfud MD juga harus menjadi referensi utama agar pilihan rakyat pada Pemilu Serentak 2024 mendatang didasari oleh pertimbangan kepentingan keutuhan, kesatuan, dan kemajuan bangsa

“Bukan didasari oleh sentimen pribadi atau kelompok,” pungkasnya.

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menegaskan, kemerdekaan pers di era pasca reformasi memiliki landasan yang semakin kuat karena kekuasaan pemerintah adalah residu dari hak asasi dan demokrasi.

“Hak asasi diberikan semua, lalu pemerintah diberi sisanya, sedikit, untuk mengatur. Nah era ini menjadi tantangan baru bagi kemerdekaan pers tanah air” ujar Menko Polhukam Mahfud MD di hadapan sekitar 30 ahli pers dari Dewan Pers dalam diskusi yang berlangsung hari Jumat (20/8).

Di era sekarang lanjut Mahfud, khususnya sesudah amandemen UUD 1945, kekuasaan pemerintah hanyalah merupakan residu dari hak asasi. Kalau dulu sebelum reformasi, yang terjadi sebaliknya, hak asasi merupakan residu dari pemerintah.

“Kalau dulu, wartawannya ditangkap, dulu ada istilah bredel, ada blackout, kemudian dilarang membeli kertas kepada pemerintah. Itu dulu. Di zaman reformasi kita ubah, mengambil semua konvensi PBB tentang hak asasi” lanjut Menko Mahfud.

Dalam konteks saat ini, terhadap peran pers sebagai lembaga yang melakukan kontrol sosial, pemerintah sangat mengharapkan pers tetap melakukan tugas itu dengan baik.

“Karena itu, pers adalah mitra strategis pemerintah. Masukan, saran, dan kritik yang disampaikan publik di media massa, adalah salah satu dasar pemerintah dalam pembuatan kebijakan” tegas Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini kemudian menyoroti beberapa tantangan bagi pers saat ini. Antara lain perkembangan teknologi menjadi tantangan utama bagi pers, sehingga pers harus terus melakukan konvergensi untuk dapat bertahan hidup.

Mahfud Md juga berharap agar kualitas dan kompetensi para jurnalis dan pengelola media terus ditingkatkan.

“Dengan kualitas teknis dan etik yang baik, pers kita bisa menghindari terjadinya kesalahan kutip, judul yang tidak sesuai dengan isi berita, data tidak akurat, nara sumber yang tidak kredibel, atau mencampurkan fakta dengan opini” pungkasnya.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo dipastikan akan menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dari Istana Merdeka secara Virtual pada puncak acara HPN 9 Februari mendatang.

Kepastian kehadiran presiden tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, ketika menerima Audensi secara virtual Pengurus PWI Pusat dan Panitia Hari Pers Nasional 2021 Selasa, (2/2/2021)

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden akan mulai hadir dalam rangkaian HPN 2021 pada pukul 09.30 WIB. Pratikno juga berharap lewat momentum Hari Pers Nasional 2021 yang mengangkat Tema “Bangkit Dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers Sebagai Akselerator Perubahan”, dirinya berharap pers sebagai salah satu pilar demokrasi bersama negara bisa mengawali kebangkitan dan kekuatan untuk keluar dari pandemi covid-19.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat yang juga Penanggung Jawab HPN 2021, Atal S.Depari melaporkan tentang kesiapan pelaksanaan HPN 2021 yang tahapannya sudah dimulai dari tanggal 4 Februari dengan menghadirkan serangkaian kegiatan seperti seminar, konvensi dan acara puncak yang dipusatkan di Ancol ini akan diikuti secara virtual ribuan wartawan anggota PWI dari seluruh Indonesia serta anggota organisasi konstituen Dewan Pers.

Dalam audensi virtual dengan Mensesneg, Atal S Depari di dampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mochtar, Ketua Panitia HPN Auri Jaya, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto, Bendahara Umum Muhammad Ihsan, Wakil Bendahara Umum PWI Pusat Dar Edi Yoga, Kesit B Handoyo, Merdy Sofiansyah dan Penanggung Jawab Humas HPN Mercys Charles Loho.*

Eranasional.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar buka puasa bersama dengan para awak media yanh bertugas di kota Depok di Godong Ijo jalan raya Bojongsari, Kamis (23/5/2019).

Acara yang diikuti ratusan wartawan itu dihadiri Walikota Depok, Muhammad Idris,  Kepala Diskominfo kota Depok, Sidik Mulyono beserta jajarannya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kania Parwati, Kepala BKPSDM, Supian Suri, Camat Bojongsari Dede Hidayat, para Lurah, Danramil 05/Sawangan, Kapten Arm Erwin Saputra dan Kapolsek Sawangan Kompol Suprasetyo.

Kepala Diskominfo Kota Depok, Sidik Mulyono, memberikan apresiasi kepada awak media atas kehadiran mengikuti acara buka puasa bersama.

“Banyaknya awak media yang hadir pada acara ini sebagai salah satu bentuk ikatan emosional yang tak bisa dipisahkan terhadap pembangunan Kota Depok demi terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius,” kata Sidik.

Senada, Walikota Mohammad Idris sangat apresiasi atas kehadiran awak media di buka puasa bersama.

“Alhamdulillah, teman-teman media yang bisa hadir dalam kegiatan ini mari kita sama-sama membangun Kota Depok,” katanya.

Idris menambahkan, pihaknya siap menerima kriktikan dan saran mengingat tingginya perhatian media terhadap perkembangan pembangunan Kota Depok.

“Tanpa media  kami bukan siapa-siapa, di acara ini kedepan agar dapat rutin dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas, saya minta apa yang sudah di usulkan, kami akan mendorong agar ke depan bisa terwujud,” ujar Idris.

Sementara, dialog dan tanya jawab seputar pasar murah dengan pembicara Kepala Disdagin, Kania Parwati, berlangsung serius dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan.

Acara ditutup dengan buka puasa bersama dan silaturahmi yang sebelumnya diisi doa yang dipimpin Kadiskominfo, Sidik Mulyono.*