JAKARTA, Eranasional.com – Universitas Indonesia (UI) angkat suara terkait meme Ketua DPR RI Puan Maharani yang diedit dengan badan tikus oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI.

UI menyatakan menghargai kebebasan menyampaikan aspirasi, tapi dengan cara-cara yang beradab.

“Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi, Universitas Indonesia menjunjung tinggi kebebasan menyampaikan aspirasi. Dalam banyak hal, sangat mungkin ada perbedaan persepsi dan pendapat. Kita tidak menafikan itu, dan menghargai perbedaan yang terjadi,” kata Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI Amelita Lusia, Kamis (23/3/2023).

Namun, lanjut Amelita, kebebasan beraspirasi juga harus disikapi dengan analisis persoalan dengan cermat serta sesuai adab, budaya, dan Undang-Undang yang berlaku.

“Semangat kebebasan akademik tersebut mengedepankan kecermatan analisis persoalan secara komprehensif dari berbagai perspektif, akan mempertajam nalar dan memperkaya cakrawala sivitas akademika,” tuturnya.

“Selanjutnya, penyampaian pendapat dan aspirasi harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan adab, budaya, dan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengikat semua warga negara termasuk civitas akademika,” sambungnya.

Menurut Amelita, perlu juga menjaga ketertiban hingga kehormatan seluruh pihak dalam menyampaikan aspirasi.

“Walau ada perbedaan, pendapat dan aspirasi perlu disampaikan dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kehormatan semua orang,” imbuhnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mengkritik disahkannya Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai bentuk protesnya, mereka mengunggah meme Ketua DPR RI Puan Maharani bebadan tikus.

Dilihat Eranasionalcom, Kamis (22/3/2023), dalam unggahannya BEM UIB mengkritik sikap DPR yang mendukung pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. BEM UI juga mengubah akronim DPR menjadi Dewan Perampok Rakyat.

Selain memuat sejumlah kalimat kritik, unggahan itu juga menampilkan meme Puan dengan badan tikus. Meme itu juga disertai tulisan ‘Kami Tidak Butuh Dewan Perampok Rakyat’.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang angkat bicara terkait unggahan tersebut. Dia menyebut hal itu sebagai bentuk kemarahan BEM UI atas sikap DPR.

“Saya rasa keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR,” kata Melki, Kamis (23/3/2023).

Melki menilai dengan sikap DPR yang mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi UU berseberangan dengan kehadiran DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat. Dia menilai sikap DPR itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

“Kami rasa DPR sudah tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat dan lebih pantas diganti namanya menjadi Dewan Perampok, Penindas, ataupun Pengkhianat Rakyat. Sebab produk hukum inkonstitusional yang mereka sahkan kemarin jelas merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai dengan isi hati rakyat,” katanya.

“DPR harusnya menuruti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dengan partisipasi bermakna, bukannya malah turut mengamini tindakan inkonstitusional Presiden Jokowi dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja yang menyalahi konstitusi,” sambungnya.

Melky menegaskan, melalui unggahan tersebut, BEM UI memberikan pesan kepada masyarakat untuk tidak lagi berharap atas kinerja DPR. Dia menilai DPR telah menghianati kepercayaan masyarakat.

“Melalui publikasi tersebut kami ingin menyampaikan pada masyarakat untuk jangan berharap dan percaya banyak pada DPR saat ini, karena bagi kami DPR tak lebih dari perampas hak masyarakat dan pelanggar konstitusi,” pungkas Melki.

Respon PDIP

Menanggapi itu, politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengaku khawatir BEM UI dimanfaatkan kelompok tertentu untuk berkegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik

“Saya khawatir ada yang memanfaatkan BEM-UI untuk melakukan ekspresi kegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik. Mahasiswa seharusnya menekankan krida-krida yang analitik solutif. Menantang diskusi dan debat yang rasional argumentatif. Bukan mengumbar umpatan dan narasi yang mendegradasi esensi tugas pokoknya,” kata Hendrawan.

Dia menyebut DPR melalui Badan Legislasi mengadakan rangkaian acara untuk menyerap aspirasi para pihak yang relevan. Menurutnya, sejumlah guru besar dilibatkan untuk melakukan asesmen akhir, termasuk guru besar dari UI.

“Untuk mengantisipasi ekses yang tak diinginkan (unwanted effects) dari UU Ciptaker, kita harus membangun ekosistem dunia usaha yang lebih berkeadilan di masa depan. Di Fraksi PDIP DPR sedang dipikirkan dan diperdebatkan kemungkinan menggulirkan RUU Cipta Keadilan dengan metode Omnibus,” ucapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut tidak ada alasan lain bagi pemerintah untuk mempertahankan Perppu Cipta Kerja. Sebab, Perppu ini tidak kunjung disetujui DPR lewat paripurna hingga penutupan masa sidang III Tahun 2022-2023 pada 16 Februari 2023.

“Prof Mahfud, saya pikir paham tentang ini,” ujar mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Rabu (1/3/2023).

Mahfud, kata Denny, dalam pendapat-pendepatanya di masa lalu juga menyatakan Perpu harusnya dicabut bila tak dapat persetujuan DPR. “Jadi memang tak ada jalan lain, kecuali dicari alasan yang melanggar konstitusi,” ujarnya.

Jokowi sudah meneken Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Perppu Cipta Kerja disetujui Baleg DPR pada 15 Februari 2023.

Namun hingga Masa Sidang III berakhir lewat paripurna pada 16 Februari 2023, tak ada ketuk palu pengesahan Perppu Cipta Kerja oleh DPR

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sudah sejak 17 Februari mendesak pemerintah mencabut Perppu Cipta Kerja karena tak disetujui hingga 16 Februari. Saat dikonfirmasi, Mahfud menjawab santai. “Kan sudah lama mereka bilang begitu, ya biar saja,” kata Mahfud saat dihubungi.

Akan tetapi, Mahfud MD belum menjelaskan lagi ketika dikonfirmasi apakah berdasarkani Undang-Undang Dasar 1945, Perppu Cipta Kerja ini masih bisa dibahas di paripurna DPR pada Masa Sidang berikutnya, yaitu Masa Sidang IV.

Padahal, Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan alias UU PPP, sudah memberi penegasan soal ini.

Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut

Makna dari frasa “persidangan yang berikut” ini dijelaskan dalam Pasal 52 di UU PPP.  Beleid ini direvisi lewat UU Nomor 13 Tahun 2022, namun Pasal 52 tidak mengalami perubahan sama sekali.

Penjelasan dari Pasal 52 ini berbunyi:

“Yang dimaksud dengan ‘persidangan yang berikut’ adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan”

Itu artinya, kata Denny, Perppu Cipta Kerja harus dicabut karena tidak berlaku lagi. “Kalau ada yang katakan sudah disetujui Baleg, itu pendapat yang mengada-ada, karena persetujuan di Baleg bukan persetujuan DPR, DPR itu di sidang paripurna DPR,” kata dia.

Aturan main soal Perppu Cipta Kerja sudah tertuang di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Saat itu, Mahfud sendiri sebagai Ketua Hakim MK yang mengetuk palu untuk putusan tersebut.

Dalam Putusan MK ini, Mahfud memberikan alasan berbeda
(concurring opinion) dan hakim konstitusi Muhammad Alim memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Denny mengutip alasan berbeda dari Mahfud ini dalam berkas perbaikan permohonan di MK.

Sebab saat ini, Denny juga menjadi kuasa hukum dari sejumlah federasi serikat pekerja atas gugatan formil Perpu Cipta Kerja di MK. Senin kemarin, sidang pemeriksaan pendahuluan kedua digelar.

Adapun bunyi pendapat Mahfud di Putusan MK Nomor 138 yang dikutip dalam berkas perbaikan permohonan ini yaitu sebagai berikut:

“…Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR ‘mestinya’ tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu,”

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti juga berkomentar soal sikap Mahfud atas desakan agar Perppu Cipta Kerja ini dicabut.

Ia melihat kata-kata “biar saja” yang disampaikan Mahfud merupakan respons dari seorang menteri yang notabene penyelenggara negara. “Itulah mungkin budaya hukum yang ingin diperlihatkan oleh penguasa,” kata Susi

Budaya hukum, kata dia, adalah persepsi penguasa terhadap hukum. Budaya hukum sangat ditentukan oleh nilai yang dianut. “Berhukum kok seperti ini?” ujar Susi heran.

Seperti Denny, Susi sepakat Perppu Cipta Kerja harus dicabut sesuai Pasa l22 UUD 1945 dan Pasal 52 UU PPP.

Ia menegaskan tidak ada lagi celah hukum bagi pemerintah untuk menjustifikasi bahwa Perppu Cipta Kerja masih bisa dibahas di Masa Sidang IV.

Ia mengatakan penjelasan Pasal 52 yang menyebut persidangan yang berikut adalah persidangan pertama, merupakan penafsiran otentik dari pembuat undang-undang.

Kalau pemerintah tidak mencabut dan DPR mendiamkan, kata Susi, artinya mereka undang-undang yang dibuat bersama.

“Bagaimana mungkin pembentuk undang-undang tidak mentaatI ketentuan yang dibuat sendiri?” ujarnya.

Susi tak sendirian. Menurut dia, suara yang sama untuk mencabut Perppu Cipta Kerja juga mencuat di kalangan pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS).

Kalaupun nanti pemerintah mencabut Perpu ini, dan menerbitkan Perppu baru agar bisa dibahas di Masa Sidang IV, Susi menyebut upaya ini juga diluar nalar. Perpu lahir karena ada kegentingan yang memaksa.

Maka, Perpu baru pengganti Perppu saat ini tidaklah memenuhi syarat konstitutif. “Kegentingan memaksa kan enggak bisa direncanakan,” ujarnya. **

JAKARTA, Eranasional.com – Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS, Amin AK mengatakan, pengaturan tentang pemberian sertifikat halal dalam Perpu Cipta Kerja itu berpotensi menurunkan kualitas dan jaminan kehalalan suatu produk. “PKS menyoroti adanya pengaturan ini,” kata Amin dalam diskusi daring, Selasa, 21 Februari 2023.

Amin mengatakan PKS mempermasalahkan tentang adanya Komite Fatwa Produk Halal. Komite tersebut nantinya beranggotakan ulama dan akademisi yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada menteri.

Komite tersebut berwenang menetapkan kehalalan produk dalam kondisi yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja.

PKS, kata Amin, beranggapan keberadaan komite tersebut bakal mereduksi kewenangan Majelis Ulama Indonesia yang selama ini berwenang penuh dalam dalam menetapkan kehalalan suatu produk.

Amin mengatakan partainya khawatir tidak ada sistem kontrol terhadap siapa saja ulama dan akademisi yang bisa masuk dalam komite tersebut. Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi membuat kualitas sertifikasi kehalalan suatu produk akan dipertanyakan.

Amin mengatakan Perpu Cipta Kerja juga memangkas waktu proses penerbitan sertifikat halal. Perpu Cipta Kerja mengatur waktu pengurusan sertifikat halal bagi usaha mikro, kecil dan menengah adalah 12 hari.

Proses itu dihitung sejak pengajuan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan verifikasi validasi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH). Sebelumnya, dalam UU Cipta Kerja waktu pengurusan itu adalah 21 hari.

Dalam perpu omnibus itu, proses penetapan ketetapan halal yang dilakukan oleh MUI, MUI kab/kota, atau Majelis Permusyawaratan Aceh yang dilakukan melalui sidang fatwa halal paling lama tiga hari kerja sejak diterima laporan dari LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

Menurut dia, aturan ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, pengurangan waktu itu bisa mempercepat proses mengurus sertifikat halal bagi usaha kecil.

Akan tetapi, dia khawatir waktu yang singkat itu membuat pemeriksaan kehalalan suatu produk tidak akan maksimal. “Nanti bisa sembarangan dan sembrono,” ujarnya.

Sebelumnya, DPR telah menyetujui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Keputusan ini diteken dalam rapat badan legislasi (baleg) DPR dan DPD RI bersama pemerintah yang digelar pada Rabu, 15 Februari 2023.

Dari 9 fraksi di DPR, sebanyak 7 fraksi menyatakan setuju dan 2 fraksi menolak keputusan tersebut. Dua fraksi yang menolak adalah Partai Demokrat dan PKS. DPD RI juga menolak Perpu ini.

Perpu Cipta Kerja dibuat oleh pemerintah Presiden Joko Widodo setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusannya, MK meminta pemerintah merevisi UU tersebut dalam waktu dua tahun. Bukannya merevisi aturan itu, pemerintah justru menerbitkan perpu.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggelar unjuk rasa besar-besaran hari ini, Senin (6/2/2023). Apa saja tuntutan mereka kali ini?

Dalam tuntutannya, mereka menuntut DPR RI untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja.

Mereka juga mendesak DPR untuk mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dan segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

“Dalam aksinya, Partai Buruh akan menyuarakan penolakan terhadap isi Perpu No 2 Tahun 2022 terkait omnibus law Cipta Kerja. Setidaknya ada sembilan poin yang dipermasalahkan dalam omnibus law Cipta Kerja, meliputi upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Selain itu, para buruh juga menyoroti RUU Kesehatan, yakni mengenai revisi beberapa pasal di Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau UU BPJS. Dalam revisi ini, Dewan Pengawas dari unsur buruh dikurangi menjadi satu.

“Yang membayar BPJS itu buruh, kok wakil kami dikurangi? Kok malah unsur buruh dan pengusaha yang dikurangi? Harusnya yang dikurangi itu gaji DPR itu,” ujar Said.

Masih mengenai UU BPJS, kewenangan BPJS yang semula di bawah Presiden menjadi di bawah Menteri Kesehatan juga disoroti.

Said Iqbal mengatakan, pengelola jaminan sosial di seluruh dunia mayoritas di bawah Presiden, bukan kementerian.

Menurutnya, BPJS adalah lembaga yang mengumpulkan uang dari rakyat dengan jumlah yang terus membesar, sehingga harus berada di bawah presiden.

Partai Buruh juga memberikan dukungan terhadap organisasi tenaga kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI.

Surat izin praktik dokter tidak boleh dikeluarkan sembarangan, karena pelayanan kesehatan mempertaruhkan hidup mati pasien.

“Secara bersamaan dengan penolakan terhadap RUU Kesehatan, Partai Buruh mendesak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan. Hal ini sebagaimana yang diminta presiden,” ujarnya.

Said Iqbal melanjutkan, rancangan undang-undang terkait kepentingan bisnis terkesan cepat sekali disahkan, tetapi giliran RUU PPRT yang bersifat perlindungan tak kunjung disahkan.

“Jangan-jangan ada kepentingan industri farmasi, rumah sakit swasta besar, dan membuka ruang komersialisasi kesehatan dalam RUU Kesehatan sehingga pembahasannya terkesan cepat? Sedangkan yang bersifat perlindungan, seperti halnya RUU PPRT yang sudah 19 tahun tak kunjung disahkan,” ujar Said Iqbal.

Sementara itu, Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz juga meminta agar Pengawasan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) di sektor industri pertambangan diperketat. Dia pun menyinggung soal K3 yang menyebabkan konflik PT PT Gunbuster Nickel Industri (GNI).

“Karena persoalan K3 inilah yang salah satunya memicu konflik di perusahaan GNI,” kata dia lewat keterangan tertulis.

Selain itu, hal lain yang disoroti adalah perlindungan buruh perkebunan dan perlindungan buruh outsourcing perusahaan BUMN, misalnya berbagai permasalahan yang terjadi di perusahaan outsourcing di lingkungan PT PLN (Persero). Selain itu, buruh juga menolak ERP atau kebijakan bayar berjalan elektronik.

Aksi hari ini akan dipusatkan di depan gedung MPR/DPR/DPD RI di Senayan, Jakarta dengan melibatkan ribuan buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Di Jakarta ditargetkan 5 ribu (peserta unjuk rasa hari ini),” kata Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh Kahar S. Cahyono.

Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa dilakukan serempak di berbagai kota industri, antara lain Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Batam, Pekanbaru, Ternate, Ambon, Kupang, dan lain-lain. Di masing-masing kota, peserta aksi unjuk rasa hari ini berkisar ratusan hingga ribuan pekerja/buruh.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Buruh dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggelar aksi besar-besaran pada Senin (6/2) pekan depan di sejumlah kota. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Gedung DPR RI, Senayan, yang melibatkan ribuan buruh dari Jabodetabek.

Selain di Jakarta, aksi juga akan digelar secara serentak di berbagai kota industri, antara lain Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Batam, Pekanbaru, Ternate, Ambon, Kupang, dan beberapa kota industr lainnya.

“Dalam aksinya, Partai Buruh akan menyuarakan penolakan terhadap isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Jumat (3/2/2023).

Said Iqbal menyebutkan, ada 9 poin yang dipermasalahkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja, yaitu upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana.

Aksi unjuk rasa ini juga disebut akan menyuarakan penolakan terhadap RUU Kesehatan yang tengah bergulir di parlemen.

Dalam hal ini, Partai Buruh menyoroti revisi beberapa pasal di UU BPJS, antara lain berkurangnya perwakilan buruh menjadi satu di Dewan Pengawas. “Yang membayar BPJS itu buruh. Kok wakil kami dikurangi,” ujar Said.

JAKARTA, Eranasional.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja terus digoyang. Terbaru, 13 organisasi buruh melayangkan gugatan. Gugatan tersebut dipicu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan kepada pemerintah dan DPR merevisi UU Ciptakerja, bukan mencabut.

Berdasarkan gugatan yang dilansir website MK, Minggu (29/1/2023), 13 organisasi buruh bersatu yang menggugat Perppu Cipta Kerja yaitu:

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional

2. Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI

3. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI

4. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin – SPSI

5. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi KSPSI

6. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat

7. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan

8. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia

9. Gabungan Serikat Buruh Indonesia

10. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia

11. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

12. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

13. Serikat Buruh Sejahtera Independen ’92

“Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus, dan/atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berlaku kembali,” demikian permohonan 13 organisasi buruh itu.

Berdasarkan Putusan MK 91/2020, MK jelas mengarahkan pembuatan Undang-undang, bukan Perppu. Jika pun akan diubah dengan Perppu, maka semestinya harus terdapat dasar kegentingan yang memaksa yang sangat tidak terbantahkan, bukan hanya perkiraan atau dugaan.

“Tanpa adanya kegentingan yang tidak terbantahkan, Perppu Cipta Kerja akan menjadi pelanggaran serius atas Putusan MK 91/2020. Meminjam konsep adanya pelecehan parlemen (contempt of parliament), maka tindakan pembuatan Perppu Cipta Kerja tersebut yang tidak menghormati Putusan MK 91/2020 adalah pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi (contempt of constitutional court),” tegas pemohon.

Menurut pemohon, Presiden tidak menghormati putusan yang meminta UU Cipta Kerja, dan bukan membuat Perppu.

“Hal tersebut adalah preseden buruk yang dilakukan oleh Presiden dan memberikan contoh bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat tidak dihormati. Jika dibiarkan, maka preseden buruk tersebut akan dapat terulang kembali, yakni dengan menggenting-gentingkan situasi negara, tanpa maksud untuk menyelamatkan bangsa dan negara, seorang Presiden dapat menerbitkan Perppu yang akan menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi,” jelas pemohon.

Lebih berbahaya lagi, kata pemohon, tidak melaksanakan putusan MK berarti melanggar konstitusi. “Mengingat Mahkamah Konstitusi adalah constitution organ yang eksistensi dan fungsinya diatur dalam UUD 1945. Pelanggaran konstitusi adalah salah satu definisi ‘pengkhianatan terhadap negara’ yang membuka pintu bagi proses pemakzulan presiden (impeachment),” ucap pemohon.

Pemohon menampik dalil Presiden bila Indonesia sedang genting dan butuh Perppu. Pemohon mengutip pernyataan mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014, Muhammad Chatib Basri yang mengatakan Indonesia tidak akan terkena dampak yang signifikan akibat resesi ekonomi global yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023.

Chatib Basri mengemukakan, analisa bahwa kondisi Indonesia yang tidak begitu interdependensi dengan negara-negara lain yang dapat menjadi faktor penyelamat dari dampak resesi global.

Negara yang sangat bergantung pada ekonomi global akan menerima dampak paling besar ketika terjadi guncangan ekonomi seperti saat ini muncul. Oleh karena itu, ia mencontohkan negara seperti Singapura akan mengalami dampak resesi ekonomi paling besar pada 2023.

“Oleh karena itu, penerbitan Perppu Cipta Kerja senyatanya adalah bentuk lari dari tanggung jawab karena tidak mampu (unable) dan tidak mau (unwilling) melaksanakan Putusan MK 91/2020,” tegas pemohon lagi.

Permohonan ini sudah didaftarkan di MK dan sedang diproses di kepaniteraan.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Komisi Nasiona Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan penerbitan Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Sebab, kata dia, Perppu tersebut tidak dibahas secara terbuka kepada publik.

Atnike mengatakan, keterbukaan kepada publik itu berarti pelibatan masyarakat secara aktif dan substansial. Hal tersebut, kata dia, sudah dijamin dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

“Asas keterbukaan publik itu termasuk didalamnya hak partisipasi dan keterbukaan informasi harus dihormati dan dipenuhi oleh negara,” kata Atnike pada Sabtu 14 Januari 2023.

Atnike mengatakan alasan kegentingan yang memaksa penerbitan Perppu Cipta Kerja belum terpenuhi dalam indikator perspektif pelaksanaan hak asasi manusia oleh pemerintah.

Bahkan, menurut dia, penerbitan Perppu Cipta Kerja malah meniadakan keterlibatan masyarakat.

“Dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan cacat formil UU Cipta Kerja adalah minimnya pelibatan masyarakat secara substansial.

Dengan terbitnya perppu tersebut justru hak masyarakat malah semakin ditiadakan,” kata dia dalam keterangan tertulis.

Terakhir, Atnike mengatakan penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu bertentangan dengan perintah MK yang menyebut harus ada perbaikan dalam kurun waktu dua tahun.

Ia mengatakan dalam jangka waktu tersebut, seharusnya pemerintah segera menampung aspirasi masyarakat seluas-luasnya guna melaksanakan putusan MK tersebut.

“Partisipasi tersebut meliputi hak untuk didengar pendapat dan sikapnya tanpa adanya paksaan, meliputi; hak utuk didengar, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, hak mendapatkan jawaban atas pendapatnya,” kata Atnike.

Oleh sebab itu, Atnike mengatakan Komnas HAM mendesak pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang pembahasan Perppu Cipta Kerja.

Hal tersebut, kata dia, untuk memenuhi unsur partisipasi substansial masyarakat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh MK.

“Kami juga mendorong DPR untuk membuka ruang dialog dengan kelompok kepentingan atas Perppu Cipta Kerja,” ujarnya.

Penolakan terhadap Perppu Cipta Kerja terus muncul dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Hari ini ribuan massa buruh turun ke jalan untuk menolak beleid yang diterbitkan di akhir tahun lalu itu.

“Kami minta peraturan PHK dihapus. Tidak memutus kontrak tiba-tiba tanpa alasan jelas,” kata salah satu karyawan PT Indonesia Epson Industry Bekasi, Fadilah Nur Rahma, di lokasi unjuk rasa, Sabtu, 14 Januari 2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan, tujuan pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari situasi ekonomi global.

“Tahun 2023 itu dunia internasional sudah pasti akan mengalami perfect storm, apa itu? Badai ekonomi, resesi, inflasi, stagflasi, krisis energi dan sebagainya,” ujar Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Minggu (8/1/2023).

Pada tahun ini, kata Mahfud, Indonesia juga akan mengalami masalah pertumbuhan ekonomi global. Itu berdasarkan penilaian World Bank, International Monetary Fund (IMF), Islamic Development (IDB), dan Organitation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Oleh karena itu, pemerintah menertibkan Perppu Cipta Kerja. Tujuannya agar investasi dari luar negeri bisa masuk.

“Menyelamatkan ekonomi masyarakat itu yang pokok. Nah caranya ya investasi masuk, yang dari luar negeri, yang dari dalam luar negeri, dipercepat pertumbuhan ekonomi kemudian proses perizinan di kehutanan, pertanian, semua.

Dibuat dulu strateginya, langkah strategisnya tahun 2023,” ucap Mahfud. “Kan sudah jelas kata presiden,” imbuh dia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022.

Perppu ini menggantikan UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Airlangga mengatakan, putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat telah mempengaruhi perilaku dunia usaha dalam dan luar negeri yang menunggu keberlanjutan UU tersebut.

Karena itu, pemerintah menilai perlu ada kepastian hukum dari UU tersebut karena pemerintah mengatur bahwa defisit anggaran tahun depan sudah tidak boleh lebih dari 3 persen dan menargetkan investasi sebesar Rp 1.400 triliun.

Ia menambahkan, Perppu Cipta Kerja juga mendesak dikeluarkan karena Indonesia dan semua negara tengah menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim.

“Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi,” kata Airlangga. **

JAKARTA, Eranasional.com – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang diundangkan pada 30 Desember 2022 lalu. Dengan berlakunya Perppu Cipta Kerja ini, maka Undang-Undang Cipta Kerja dicabut dan dinyatakan tak berlaku.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menyampaikan, terbitnya Perppu Cipta Kerja ini mengubah, menghapus, dan menetapkan pengaturan baru terhadap beberapa ketentuan yang diatur sebelumnya dalam empat Undang-Undang (UU) di bidang ketenagakerjaan.

Adapun keempat UU tersebut yakni UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU 24/2011 tentang Badan Pelindungan Jaminan Sosial, dan UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berikut, substansi UU Cipta Kerja yang diubah dalam Perppu Cipta Kerja, khususnya terkait substansi ketenagakerjaan.

1. Ketentuan alih daya atau outsourcing (pasal 64)
Dalam UU Cipta Kerja tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal ini dimaknai bahwa pelaksanaan alih daya dapat dilakukan atau terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.

Sedangkan Perppu Cipta Kerja mengatur alih daya dibatasi hanya dapat dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan. Hal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

2. Ketentuan Upah Minimum (pasal 88C, 88D, dan pasal 88F)
Penegasan syarat penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK). UMKM dapat ditetapkan bila hasil penghitungannya lebih tinggi dari upah minimum provinsi.

Sementara itu, bagi kabupaten/kota yang belum mempunyai UMKM dan akan menetapkan UMK, harus memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam PP.

Perubahan formula perhitungan upah minimum. Formula perhitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu. Formula ini lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Kewenangan pemerintah menetapkan formula penghitungan upah minimum berbeda, dalam hal terjadi keadaan tertentu. Ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pemerintah, guna mengantisipasi keadaan tertentu yang berdampak pada kelangsungan bekerja dan kelangsungan usaha.

Misalnya dalam hal terjadi bencana yang ditetapkan oleh presiden, kondisi luar biasa perekonomian global dan/nasional seperti bencana non-alam pandemi.

3. Perubahan frasa cacat menjadi disabilitas
Pada pasal 67, perubahan frasa penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas, di mana pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas. **

JAKARTA, Eranasional.com – Kemnaker rencananya bakal melakukan revisi formula penghitungan upah minimum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Cipta Kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, perubahan formula penghitungan upah minimum akan dijelaskan lebih rinci melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang kebijakan pengupahan.

“Di Perppu ini di singgung ada perbaikan formula atau minimum ya. Nanti secara detail juga akan kami cantumkan di dalam revisi PP Nomor 36 tahun 2021,” katanya, Jumat, 7 Januari.

Kata Indah, formula penghitungan upah dalam Perppu Cipta Kerja ini merupakan respons atas aspirasi publik yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

“Formulanya sudah lebih merespons yang kita dapatkan dari serap aspirasi publik. Bahwa formula di Undang-undang Cipta Kerja untuk upah minimum, tidak bisa 100 persen diterima, maka ada perubahan di Permen Nomor 18 Tahun 2022,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Indah juga menepis kabar bahwa adanya kekuasaan pemerintah dalam mengatur upah minimun suatu daerah melalui Perppu Cipta Kerja ini.

Indah mengatakan penetapan upah oleh pemerintah tersebut bakal diaplikasikan pada suatu daerah yang tengah mengalami bencana nasional.

Nantinya, sambung Indah, pemerintah pusat bakal berperan untuk menetapkan upah minimum dari daerah tersebut, sesuai kondisi yang terjadi ketika bencana nasional.

“Jadi tidak benar kalau ada hoaks yang mengatakan bahwa Perppu Cipta kerja ini mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah pusat, atau Menaker untuk menetapkan upah semua daerah di Indonesia itu tidak benar, tidak benar,” ujarnya.

“Hanya memberi wewenang pemerintah pusat menetapkan pada daerah yang memang jika terjadi bencana nasional,” pungkas Indah. **

JAKARTA, Eranasional.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (5/1/2023).

Perppu itu baru sepekan yang lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), tepatnya pada tanggal 30 Desember 2022 menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Yang menggugat Perppu Cipta Kerja adalah seorang dosen dan Konsultan Hukum Kesehatan bernama Hasrul Buamona dan Koordinator Advokasi Migrant Care, Siti Badriyah.

Perppu Cipta Kerja juga digugat oleh Konsultan Hukum para Anak Buah Kapal (ABK) Harseto Setyadi Rajah dan seorang mantan ABK Migran, Jati Puji Santoso.

Tidak ketinggalan dari kalangan mahasiswa juga menggugat Perppu Cipta Kerja itu yaitu Syaloom Mega G Matitaputty dan Ananda Luthfia Ramadhani, keduanya mahasiswa Universitas Sahid.

Mereka memberi kuasa kepada Koordinator Tim Kuasa Hukum Penggugat UU Cipta Kerja Viktor Santoso Tandiasa dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

“Pesan dari upaya ini adalah jangan lecehkan Mahkamah Konstitusi,” kata Viktor, Jumat (6/1/2023).

Dia menilai tindakan pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja merupakan bentuk pelecehan terhadap MK.

Menurutnya, apabila Perppu itu tidak dibatalkan, maka semua Lembaga negara berpotensi akan mengikuti pembangkangan yang sama untuk tidak mematuhi putusan MK apabila tidak sejalan dengan keinginannya.

“Maka untuk apa lagi ada MK? Jangan membangkang UUD 1945, tindakan menerbitkan Perppu ini merupakan pembangkangan terhadap konstitusi,” tegas Viktor.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 diharapkan memberi kepastian hukum dan menjadi implementasi dari putusan MK.

Airlangga berpandangan, putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat mempengaruhi perilaku dunia usaha dalam maupun luar negeri yang menunggu keberlanjutan UU tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu ada kepastian hukum dan UU tersebut. Apalagi, pemerintah tengah mengatur bahwa defisit anggaran tahun 2023 tidak boleh lebih dari 3 persen dan menargetkan investasi sebesar Rp1.400 triliun.

Menurut Airlangga, Perppu Cipta Kerja ini mendesak dikeluarkan karena Indonesia dan semua negara juga tengah menghadapi ancaman krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim.

“Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak. Pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi globak yang terkait dengan ekonomi,” pungkas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

JAKARTA, Eranasional.com – Jelang tutup tahun 2022, Presiden Joko Widodo memberikan kado akhir tahun bagi masyarakat Indonesia. Kado itu bernama Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022) yang diterbitkan pada 30 Desember 2022. Namun, kado ini ternyata tidak disambut gembira oleh (sebagian besar) masyarakat Indonesia.

Sebabnya, kado ini justru semakin menguatkan bahwa Presiden Jokowi dianggap tidak menghormati hukum dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

Presiden dan Perppu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan suatu produk hukum yang diterbitkan oleh presiden dengan prosedur di luar kondisi normal.

Dikatakan demikian karena Perppu merupakan produk yang dikeluarkan oleh eksekutif, tapi kedudukannya setara dengan undang-undang.

Padahal, dalam teori separation of powers, kekuasaan legislasi berada pada lembaga legislatif. Namun, dalam hal ini justru presiden yang memimpin jalannya penerbitan suatu produk legislasi, yang dalam proses pembentukannya tidak melibatkan lembaga legislatif.

Pada beberapa negara dengan sistem presidensial, perppu merupakan bagian dari kekuasaan Presiden dalam bidang perundang-undangan.

Istilah lain dari Perppu ini antara lain constitutional decree authority, executive decree authority, atau presidential decree authority.

Termasuk di dalam kelompok kekuasaan ini adalah dalam hal pengajuan rancangan undang-undang, maupun dalam hal veto terhadap suatu rancangan undang-undang.

Selain itu juga terdapat produk hukum yang dikeluarkan oleh presiden seperti peraturan pemerintah ataupun peraturan presiden.

Dalam sistem presidensial, terdapat relasi yang sangat erat antara terbitnya perppu dengan kondisi devided government.

Kondisi ini terjadi karena kelemahan dari sistem presidensial yang memberikan kuasa rakyat kepada eksekutif dan legislatif sehingga sangat mungkin terjadi minority government.

Artinya, eksekutif tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari legislatif sehingga timbul instabilitas pemerintahan. Salah satunya imbasnya adalah dengan lahirnya perppu dari tangan presiden.

Contoh paling menarik adalah di Brasil pada 1990 ketika dipimpin oleh Fernando Affonso Collor De Mello. Dalam temuan Neto (2002), De Mello menerbitkan sekitar 36 perppu dalam tempo 15 hari awal dia memimpin.

Bahkan, dalam tahun pertamanya, De Mello menerbitkan setidaknya 160-an perppu.

Bila dibandingkan dengan Indonesia, maka presiden kita masih dapat menahan diri untuk mengeluarkan perppu. Pemerintahan Jokowi dari 2014-2022 setidaknya telah mengeluarkan 8 perppu.

Sedangkan pada masa pemerintahan SBY telah menerbitkan 19 Perppu. Di Indonesia, perppu diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945.

Dalam pasal tersebut diatur mengenai kriteria terkait perppu yang dikeluarkan oleh presiden. Pertama, adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedua, perppu bersifat sementara hingga DPR memberikan persetujuan terhadap perppu tersebut.

Jika DPR setuju, maka perppu tersebut akan ditetapkan menjadi undang-undang. Namun, apabila DPR tidak setuju, maka perppu tersebut harus dicabut.

Memaknai kegentingan memaksa Perdebatan selanjutnya adalah memaknai hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Dalam pertimbangan Perppu Cipta Kerja, setidaknya ada tujuh kondisi yang dianggap memenuhi parameter kegentingan memaksa oleh presiden.

Pertama, pemenuhan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kedua, penyerapan tenaga kerja dan adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat mengganggu perekonomian nasional.

Ketiga, perlunya penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan cipta kerja.

Keempat, kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja.

Kelima, perlunya terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan sejumlah permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang dengan metode omnibus.

Keenam, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan UU Cipta Kerja sebelumnya.

Ketujuh, respons terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan kenaikan inflasi yang akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

Ketujuh hal inilah yang kemudian direspons oleh pemerintah dengan mengeluarkan Perppu Cipta Kerja.

Pertanyaannya, apakah parameter tersebut tepat dikatakan sebagai kegentingan memaksa? Dalam aturan di Indonesia, tidak ada aturan yang jelas terkait parameter kegentingan memaksa tersebut.

Kondisi kegentingan memaksa pada akhirnya merupakan subyektif presiden. Namun, MK dalam Putusan No.138/PUU-VII/2009 telah memberikan panduan bagi presiden terkait parameter kegentingan yang memaksa.

Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.

Kedua, adanya kekosongan hukum karena belum ada UU yang mengatur, atau UU yang tersedia tidak memadai.

Ketiga, pembuatan UU dengan prosedur biasa memerlukan waktu yang lama sedangkan keadaan yang mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan dalam mengatasi kekosongan hukum tersebut.

Meski MK sudah memberikan panduan, namun penerbitan perppu ini masih berpotensi menimbulkan masalah.

Menurut Fitra Arsil (2018), ada tiga potensi masalah, yakni: (i) makna kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum; (ii) perlunya penilaian yang cukup mengenai makna kekosongan hukum; dan (iii) penjelasan presiden tentang proses legislasi biasa dianggap tidak bisa dilakukan karena alasan waktu.

Ketiga potensi ini setidaknya harus dapat dijelaskan dengan tegas oleh presiden dihadapan DPR.

Mencermati putusan MK tentang UU Cipta Kerja Problematika Perppu 2/2022 tidak lepas dari Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 tentang pembatalan secara formil UU Cipta Kerja.

Bahkan putusan MK tersebut juga menjadi salah satu konsiderans dalam penerbitan Perppu ini.

Namun, apakah tepat pelaksanaan Putusan MK ini dengan penerbitan perppu? Untuk menjawab ini, kita perlu mencermati kembali putusan MK tersebut.

Hal utama yang membuat UU Cipta Kerja dibatalkan adalah karena MK menimbang bahwa tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas dan tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011.

Tidak adanya asas keterbukaan dan “partisipasi bermakna” atau meaningful participation menjadi unsur utama karena suatu UU yang dibuat oleh presiden dan DPR akan berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan partisipasi yang luas dan cukup untuk menampung aspirasi dari masyarakat.

Namun, partisipasi ini lagi-lagi “diabaikan” dengan penerbitan Perppu 2/2022. Selanjutnya, meski MK menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil, namun MK memandang bahwa pembuatan UU dengan metode omnibus tetap diperlukan.

Alasannya adalah untuk mengatasi obesitas regulasi dan tumpang tindih aturan dari berbagai sektor.

Oleh karena itu, MK kemudian memerintahkan pembuat UU untuk membuat landasan hukum yang dapat mengakomodasi pembuatan UU dengan metode omnibus.

Perintah ini kemudian direspons oleh DPR dan Presiden dengan merevisi UU 12/2011, yang kemudian menjadi UU 13/2022.

Dengan adanya dasar hukum ini, diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dan sesuai untuk mengakomodasi pembuatan UU dengan metode omnibus.

Selain itu, MK juga memberikan kesempatan maksimal 2 tahun kepada pembuat UU untuk dapat membuat “UU Cipta Kerja” yang baru yang sesuai dengan asas dan tata cara pembuatan UU sesuai dengan UU 13/2022.

Alih-alih membuat UU baru, Presiden justru menerbitkan Perppu 2/2022 sebagai jalan pintas untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang telah dibatalkan.

Padahal, waktu 2 tahun dianggap cukup untuk proses legislasi secara normal. Apalagi, dalam masa pandemi ini, DPR dan Presiden beberapa kali membahas dan membuat UU dalam tempo yang cukup cepat. Mengacu kepada penjabaran di atas, tampaknya kita perlu menolak kado akhir tahun dari Presiden ini.

Alih-alih melibatkan masyarakat, justru Presiden Jokowi kembali unjuk kekuasaannya di tengah banyaknya polemik ketatanegaraan di Indonesia belakangan ini.

Bahkan, dapat dikatakan Presiden sebenarnya percaya diri bahwa Perppu ini akan diloloskan oleh DPR dengan melihat komposisi fraksi pendukung pemerintah di DPR.

Dengan demikian, jalan satu-satunya untuk menjaga marwah negara hukum kita adalah melalui pengujian undang-undang di MK. Bila Perppu ini diajukan, semoga saja MK masih tetap dapat menjaga marwah negara hukum di Indonesia.

JAKARTA, Eranasional.com – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) mendesak Presiden Jokowi menarik dan mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang alias Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Massa aksi mendesak Jokowi menerbitkan perppu pembatalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinilai sesat.

Massa buruh mengumumkan tuntutannya itu saat berdemonstrasi di depan gedung DPR RI, Kamis (5/1/2023) siang. Aliansi aksi itu gabungan dari 40 serikat buruh.

“Kami mendesak Presiden Jokowi menarik perppu itu serta membuat perppu baru untuk mencabut UU Cipta Kerja karena sesat,” kata Rudi HB Daman, Ketua Gabungan Serikat Buruh Indonesia yang menjadi juru bicara massa aksi

Selain itu, Rudi mendesak DPR menolak Perppu No 2/2022 agar tidak disahkan menjadi undang-undang.

“DPR seharusnya bersidang menggunakan hak angket untuk memeriksa Jokowi atas terbitnya perppu yang melanggar konstitusi,” tegas Rudi

AASB juga menyerukan kepada seluruh kaum buruh Indonesia, akademisi, praktisi demokrasi serta seluruh rakyat untuk bersatu melawan Perppu No 2/2022.

Lanjut Rudi mengatakan, perppu yang diterbitkan Jokowi itu adalah bentuk pembangkangan, penghianatan dan kudeta terhadap konstitusi

Selain itu, penerbitan Perppu Cipta Kerja tersebut dinilai melecehkan putusan Mahkamah Konstitusi.

MK sebelumnya menyatakan UU Cipta Kerja sebagai produk hukum yang inskonstitusional bersayarat, melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Dalam uji formil, UU Cipta Kerja tidak memenuhi dua syarat utama. Pertama, tidak memiliki dasar atau bantalan hukum dalam pembuatannya. Kedua, tidak memenuhi syarat partisipasi bermakna

“Maka sudah pasti secara formil dan materiilnya UU Cipta Kerja ini adalah barang haram,” kata Rudi.

Tapi, pemerintah malah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan tidak menjalankan amar putusan MK tersebut.

Apalagi, kata Rudi, Perppu No 2/2022 itu adalah alat represi untuk memaksa kehidupan kaum buruh menjadi lebih buruk.

“Kami menilai penerbitan perppu ini jelas tidak memenuhi syarat penerbitannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 UUD 1945 juncto putusan MK Nomor138/PUU-II/2009,” ucap Rudi

Kehadiran perppu tersebut, tambah Rudi, jelas mengganggu, merusak tatanan dan merugikan kehidupan bernegara  yang demokratis.

Tidak hanya itu, terbitnya perppu tersebut juga menambah daftar panjang tindakan ugal-ugalan pemerintah dalam membuat sejumlah kebijakan.

“Presiden telah menipu rakyat karena saat itu Jokowi meminta kaum buruh dan masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja agar melakukan pengujian hukum MK. Saat MK memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional, Presiden justru mengakalinya dengan menerbitkan perppu,” jelas Rudi.

JAKARTA, Eranasional.com – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memaparkan 8 ketentuan upah dari sisi pengusaha dan buruh.

Ketentuan tentang pengupahan dalam Perppu Cipta Kerja turut mengubah sejumlah pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketentuan terkait pengupahan yang berubah dalam UU No, 13/2003 itu adalah pemerintah menyisipkan Pasal 88A. Dalam pasal tersebut terdapat 8 ayat yang ditambahkan terkait pengupahan.

“Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusanya Hubungan Kerja,” demikian isi Pasal 88A ayat (1) UU No. 13/2003 yang sudah diubah melalui Perppu Cipta Kerja.

Sedangkan dalam Ayat (2) disebutkan, “Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.” Lalu, Ayat (3) berbunyi, “Pengusaha wajib membayar Upah kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan kesepakatan.” “Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,” bunyi isi Pasal 88A ayat (4).

Pasal 88A Ayat (5) menyatakan, “Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian pada Ayat (6) disebutkan, “Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran Upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari Upah Pekerja/Buruh.”

“Pekerja/Buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda,” demikian isi Pasal 88A ayat (7).

Lantas Pasal 88A Ayat (8) menyebutkan, “Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada Pengusaha dan/atau Pekerja/Buruh dalam pembayaran Upah.”

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perppu Cipta Kerja, Jumat (30/12/2022), menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Keputusan Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja dikritik keras oleh Koordinator Tim Kuasa Hukum Penggugat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Viktor Santoso Tandiasa.

“Tindakan ini adalah bentuk perbuatan melanggar hukum pemerintah atas putusan MK. Bahkan, dapat dikatakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi,” tegas Viktor.

Dia menyatakan bahwa MK dalam putusannya mengamanatkan agar pemerintah dan DPR memperbaiki prosedur pembentukan UU Cipta Kerja dan memaksimalkan partisipasi publik.

Bukannya menjalankan amanat konstitusi tersebut, pemerintah justru melakukan pembangkangan dan mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu.

“Sebagaimana amanat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, apabila dalam dua tahun atau sampai dengan 25 November 2023 tidak diperbaiki, maka akan inkonstitusional secara permanen,” papar Viktor.

“Namun, ternyata pemerintah bukannya memanfaatkan dua tahun ini untuk memperbaiki tapi malah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu,” tuturnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 itu diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK.

Kata dia, putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat telah mempengaruhi perilaku dunia usaha dalam dan luar negeri yang menunggu keberlanjutan UU tersebut.

Oleh sebab itu, pemerintah menilai, perlu ada kepastian hukum dari UU tersebut karena pemerintah mengatur bahwa defisit anggaran tahun depan sudah tidak boleh lebih dari 3% dan menargetkan investasi sebesar Rp1.400 trilun.

Menurut Airlangga, Perppu Cipta Kerja juga mendesak dikeluarkan karena Indonesia dan semua negara tengah menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim.

“Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi,” jelas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

Airlangga menyebutkan Indonesia saat ini menghadapi potensi resesi global, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi.

Selain itu, jumlah negara yang bergantung ke Dana Moneter Internasional (IMF) pun disebut semakin bertambah. “Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik tentang Ukraina-Rusia dan konflik lain juga belum selesai,” ujar Airlangga.

MK sebelumnya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat pada November 2021 lalu. MK menilai, metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

MK juga menilai, dalam pembentukannya, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. Namun, pertemuan itu dinilai belum sampai pada tahap substansi UU.

Begitu pula dengan draf UU Cipta Kerja juga dinilai Mahkamah tidak mudah diakses oleh publik. Oleh karena itu, MK menyatakan, UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen.