Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq.

Kata dia, ihaknya tak menerima hasil Pileg 2024 yang menyatakan partainya tak lolos ke parlemen setelah tak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Diketahui, Partai Perindo hanya meraih 1.955.154 suara atau setara 1,28 persen di Pileg 2024.

“Sikap partai Perindo sangat tegas dan jelas tidak menandatangani seluruh hasil rekap yang ada di KPU terkait dengan pileg maupun pilpres,” kata Rofiq dalam keterangannya, Kamis 21 Maret 2024.

Menurut dia, terdapat berbagai kecurangan dan skenario yang dilakukan selama pemilu baik sebelum pemilu, saat pelaksanaan dan setelah pemungutan suara.

“Dalam pemilu kali ini paling penuh masalah. Banyak sekali kecurangan yang ditampakkan baik sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan,” ujarnya.

Rofiq mendesak DPR segera menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Untuk itu sebagai bagian dari sikap Partai Perindo yang selanjutnya adalah kita minta agar pemilu baik terkait dengan Pilpres maupun pileg yang hari ini kita tidak tahu terkait dengan kebenaran hasil yang ada, maka Partai Perindo mengajukan pemilihan ulang,” kata Rofiq kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Rofiq mengungkap, banyaknya anomali Sirekap KPU membuat kerugian terhadap partai politik sehingga para peserta Pemilu mengalami satu kebingungan di dalam mengikuti proses ini.

“Kita akhirnya bersikap bahwa tentu dengan adanya Sirekap yang telah dibuktikan yang telah kita tampilkan ini sangat sangat tidak profesional,” ucap Rofiq.

“Apa yang ada di dalam sirekap itu juga menunjukkan bahwa penyelenggara tidak berkompeten di dalam menjadikan sebuah data,” imbuh dia.

Selain itu, lanjut Rofiq, lembaga pengawasan dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dinilai tak bisa mengakomodir berbagai dugaan kecurangan pemilu.

“Hari ini Pemilu sangat berkurang soal legitimasinya, bisa melihat secara langsung terhadap Sirekap ini dan mereka tidak mengetahui secara sesungguhnya apa yang terjadi karena ketika kami menyatakan bahwa prosesnya sudah benar tetapi hasilnya tidak pernah benar,” tegas dia.

“Keberatan ini mungkin belum resmi, tapi kalau melihat penyelenggara dari debat ketiga nanti itu semuanya MNC group,” kata Grace Natalie di Jakarta, Minggu, 31 Desember 2023.

Alasan keberatan Grace karena pemilik dari MNC adalah Ketua Umum Perindo, partai yang mendukung capres-cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Lebih baik ditimbang ulang oleh KPU. Saya berharap agar ada kombinasi dari media penyelenggara debat capres ketiga,” ujarnya.

“Saya ingatkan, pemilik dari MNC Group adalah pak Hary Tanoe, ketua umum partai yang hari ini mendukung pasangan calon nomor urut tiga. Rasanya, lebih baik ditimbang ulang oleh KPU,” sambung Grace.

Lanjut Grace, hal itu berharap dilakukan agar tidak ada spekulasi dan polemik di kemudian hari.

“Ada baiknya KPU menimbang kembali,” ucap Grace.

Tanggapan MNC Group

Menanggapi kekhawatiran itu, MNC Group menjelaskan bahwa penetapan MNC sebagai TV penyelenggara debat ketiga capres-cawapres berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU.

“Penetapan MNC sebagai TV penyelenggara debat ketiga capres-cawapres melalui SK KPU,” kata Direktur Corporate Secretary MNC Group Syafril Nasution, Minggu, 31 Desember 2023.

Syafril pun memastikan MNC Group akan melaksanakan tugas penyelenggaraan debat atas dasar perintah KPU, bukan atas perintah partai politik.

“Kami melaksanakan perintah KPU, bukan melaksanakan perintah partai politik atau pihak tertentu,” pungkasnya. (*)

Hasil survei menyebutkan PDIP menjadi pemenang Pemilu 2024. Sedangkan, PPP dan PSI tidak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Survei digelar pada 23-24 Desember 2023 atau setelah debat cawapres kedua yang digelar pada 22 Desember 2023 lalu.

Survei melibatkan 1.217 responden yang dipilih secara acak dan dilakukan dengan metode wawancara langsung lewat telepon oleh pewawancara yang sudah profesional.

Margin of error survei yakni sekitar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Para responden diberi pertanyaan ‘Jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang ini, partai atau calon dari partai mana yang akan ibu/bapak pilih dari partai berikut ini?’.

Berikut ini hasil survei elektabilitas partai politik versi lembaga survei Indikator Politik:

PDIP 19,1%

Partai Gerindra 18,2%

Partai Golkar 9,3%

PKB 7,8%

Partai NasDem 6,2%

PKS 6%

PAN 4,5%

Partai Demokrat 4,4%

PPP 2,8%

PSI 2,4%

Perindo 1,7%

Partai Ummat 0,8%

Partai Hanura 0,4%

PBB 0,4%

Partai Gelora 0,3%

Partai Buruh 0,2%

Partai Garuda 0,2%

PKN 0,1%

Tidak Tahu/Tidak Jawab 15,1%.

Direktur Parameter Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan PDIP dan Gerindra masih bisa saling menyalip di posisi teratas.

“Kita tidak tahu siapa yang akan unggul nanti di antara kedua partai ini, karena selisihnya di dalam margin of error 2,9% plus minus,” kata Burhanuddin saat memaparkan survei, Selasa, 26 Desember 2023.

Menyinggung PSI yang dinahkodai putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut dia sangat berat bisa masuk ke parlemen.

“Tidak hanya PSI, PPP juga sulit untuk lolos parliamentary threshold. Saya tidak ingin mengatakan dua partai ini pasti tidak lolos,” ujarnya.

“Mereka harus strugling (berjuang) jika ingin lolos dari lubang jarum 4%. Masih ada waktu dua bulan,” pungkas Burhanuddin. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Sekjen Perindo Ahmad Rofiq mengatakan pihaknya menutup pintu untuk Ferry Irawan maju sebagai caleg di Pemilu 2024 usai menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Venna Melinda. Rofiq menegaskan tak ada ruang bagi pelaku kekerasan di partainya.

“Perindo partai sangat sensitif dengan kekerasan. Siapapun yang melakukan itu saya pastikan tidak ada ruang sedikitpun di Perindo untuk bisa bernapas,” kata Ahmad Rofiq, Senin (23/1/2023).

Dia menyebut Ferry Irawan memang belum diresmikan sebagai bakal caleg Perindo. Namun, ia memastikan pintu untuk Ferry Irawan sudah tertutup.

“Kendati Ferry belum secara resmi mendaftar di Perindo sebagai bakal caleg. Namun, saya bisa memastikan bahwa Perindo akan tutup pintu,” ungkapnya.

Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPP Partai Perindo Tama Satrya Langkun menambahkan, status Ferry bukan sebagai kader partai, meski begitu partainya akan bertindak tegas dengan mencoret Ferry jika memang dia terbukti bersalah.

“Kami cek, statusnya dia belum punya KTA (Kartu Tanda Anggota). Bahwa dia ikut dalam bursa bakal caleg masih diproses. Kalau terbukti bersalah pasti kita coret dong,” tegas Tama.

Tama menyayangkan terjadinya kasus KDRT yang menimpa Venna Melinda. Apalagi, Venna Melinda memang sedang turun menyapa ke konstituen untuk keperluan pencalegan di 2024.

“Kami sangat menyayangkan dengan apa yang terjadi. Mudah-mudahan Mbak Venna segera pulih secara fisik dan psikis. Kami berharap proses penegakan hukum. Kami menghargai hak semua pihak, terlapor dan pelapor,” ujarnya.

“Mbak Venna ke Kediri sedang menyapa konstituen. Memang belum ada penentuan DCT (Daftar Calon Tetap), tapi memang kami di Perindo bagi mereka yang bakal caleg sudah harus mulai menyapa konstituen, menyapa masyarakat, termasuk mengumpulkan informasi yang diperlukan,” sambungnya.