JAKARTA, Eranasional.com – Politik uang sudah menjadi penyakit di setiap Pemilu. Karena itu dia meminta semua pihak terlibat untuk menghilangkan politik uang. Bahkan Jokowi mengaku menyaksikan sendiri praktik politik uang itu.

“Kalo ada yang bilang enggak ada, saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut Pilkada, Pemilihan Walikota dua kali, pemilihan Gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan Presiden dua kali. Jadi kalo ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Konsolidasi Nasional Bawaslu 2022 di Jakarta, Sabtu 17 Desember 2022.

Karena itu, Presiden Jokowi meminta Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam mengawasi praktik politik uang yang terjadi di lapangan setiap Pemilihan Umum (Pemilu).

Partisipasi masyarakat juga harus digencarkan dengan memberian pendidikan politik dan literasi untuk menjaga Pemilu yang berintegritas dan berkualitas tanpa politik uang.

Selain itu, Bawaslu juga diminta untuk memperketat aturan terhadap praktik politik uang, apalagi sanksi yang diterapkan juga masih sedikit.

“Yang terkena sanksi juga sedikit. Ini ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan mengganggu demokrasi kita. Demokrasi Indonesia,” kata Jokowi.

Presiden menambahkan bahwa Bawaslu dan KPU harus membuat aturan yang jelas, rinci dan efektif agar tidak menimbulkan multitafsir.

Aturan dan sanksi tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat secara luas agar tidak ada pelanggar yang mengelak. ***