JAKARTA, Eranasional.com – Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan menggelar sidang putusan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah satu poinnya soal penundaan Pemilu 2024. Sidang putusan banding digelar pada 11 April 2023.

“Perkara perdata gugatan dari Partai Prima dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 757/Pdt.G/2022/PT.Jkt.Pst. yang dalam proses penanganan banding atas permohonan banding dari Komisi Pemilihan Umum RI di PT DKI teregister dalam nomor 230/PDT/2023/PT.DKI dan sedang dipersiapkan untuk sidang pembacaan putusannya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023,” kata Pejabat Humas PT Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan, Sabtu (8/4/2023).

Majelis hakim banding untuk perkara tersebut terdiri dari tiga orang, yakni  Sugeng Riyono, Subachran Hardi Mulyono dan Haris Munandar.

Seperti diketahui, Putusan PN Jakpus tersebut berawal dari gugatan yang dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022. Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Partai Prima mengaku mengalami kerugian immaterial yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU.

Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan. Hasilnya, hakim mengabulkan seluruh gugatan Partai Prima.

Hakim menyatakan KPU melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024.

Menanggapi putusan PN Jakpus itu, KPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Hari ini KPU sudah menyampaikan memori banding di PN Jakpus,” kata Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa KPU RI Andi Krisna di PN Jakpus, Jumat (10/3).

Andi mengatakan KPU telah menyampaikan dokumen banding tersebut ke PN Jakpus. Selain itu, KPU telah menerima akta permohonan banding itu.

“Tadi sudah kami sampaikan dokumen dan sudah kita terima akta permohonan banding, sehingga dengan demikian KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menanggapi kembali bergulirnya wacana penundaan pemilu di publik. Sebagai institusi penyelenggara pemilu, menurut Hasyim, KPU memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan sesuai perencanaan.

“KPU adalah yang menyelenggarakan pemilu, maka kami harus memastikan bahwa Pemilu jalan terus sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan,”katanya saat ditemui di depan Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (6/2/2023).

Hasyim juga mengatakan KPU telah menyiapkan anggaran sesuai dengan kebutuhan Pemilu 2024.

“Anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah. Anggaran sudah, DIPA daftar isian anggaran sudah diberikan kepada KPU,” ucapnya

Sebelumnya, wacana penundaan pemilu 2024 kembali digulirkan oleh oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhammad Mardiono pada Sabtu lalu, 4 Februari 2023.

Pria yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu awalnya menilai masyarakat tidak terlalu antusias menyambut Pemilu 2024.

Madiono mengaku sempat berkeliling ke-30 provinsi dan dia melihat masyarakat lebih memedulikan pada pemulihan ekonomi ketimbang pemilu.

“Antusiasme masyarakat menanggapi pemilu itu saya lihat tidak begitu respon tinggi, tetapi agak dingin,” ujarnya.

Mardiono mengingatkan, Indonesia termasuk negara yang masih pada tahap recovery atau penyembuhan dari trauma pandemi Covid-19. Sehingga, menurut dia, saat melaksanakan tahun politik nanti jangan sampai merusak pemulihan masyarakat dari trauma usai hadapi dua tahun belakangan akibat Covid-19.

“Jangan sampai tahun politik ini mengganggu pada situasi masyarakat atau rakyat yang masih trauma itu,” ujarnya.

Hasyim Asyari enggan mengomentari alasan yang diungkapkan Muhammad Mardiono tersebut. Hasyim hanya menegaskan kalau pihaknya hanya akan bertugas sebagai KPU, dimana menurutnya memastikan penyelenggaraan pemilu tetap berjalan. “Jangan tanya saya, KPU memastikan Pemilu jalan terus,” kata dia.

Hasyim Asyari pun mengarahakan untuk mencari tahu langsung dari simber yang menyebutkan adanya wacana penundaan pemilu. “Kalau ada orang mengatakan pemilu ditunda tanya pada orang itu,” ucapnya.

Presiden Jokowi pernah menegaskan menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dalam rapat dengan sejumlah menteri pada 10 April 2022.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyatakan pemerintah tidak melakukan upaya untuk memperpanjang masa jabatannya atau pun menambah periode kepemimpinannya.

“Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” kata Jokowi. **

JAKARTA, Eranasional.com- Wacana dugaan penundaan Pemilu 2024 kembali bergulir. Terbaru Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo yang melemparkan wacana itu.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, mengatakan ada dua penyebab usulan tunda Pemilu 2024 makin santer belakangan ini.

Dua penyebab tersebut berkaitan dengan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai NasDem yaitu Anies Baswedan.

Alasan pertama yaitu karena kekuasaan cemas Anies menjadi presiden dengan dukungan rakyat yang sangat melimpah seperti banjir bandang.

“Mengapa makin kencang usul tunda Pemilu? Ke-1, karena kekuasaan cemas Anies jadi presiden yg kini dukungan rakyat untuknya sperti banjir bandang,” ujar Benny, dikutip NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Senin (12/12).

Alasan yang kedua yaitu seandainya Anies terpilih menjadi presiden, maka kasus korupsi pihak kekuasaan akan dibongkar.

Oleh karena itu, masih menjadi misteri apakah upaya penundaan Pemilu akan berhasil terwujud atau tidak. Namun, perlu diperingatkan bahwa rakyat mungkin murka karena hal tersebut.

“Ke-2, kalo Anies presiden korupsi kekuasaan akan dibongkar. Apakah tunda Pemilu berhasil?Awas rakyat murka.Menakutkan!” ujar Benny.

Berdasarkan hasil survei lembaga Poltracking soal kepuasan kinerja Joko Widodo (Jokowi) – Maruf Amin, Bamsoet mengaitkannya dengan keinginan rakyat kembali dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Bamsoet mempertanyakan apakah hasil survei tersebut menunjukkan keinginan rakyat untuk kembali dipimpin oleh Presiden Jokowi terlepas dari pro kontra di masyarakat.

JAKARTA – Massa yang dikomandoi mahasiswa dan elemen masyarakat berorasi di depan Gedung DPR RI menuntut tidak ada penundaan pemilu 2024 dan juga meminta kepada pemerintah untuk mengkaji harga pertamax.

Kordinator BEM SI yang melakukan orasi dari atas mobil menyampaikan kedatangan teman teman mahasiswa untuk menuntut pemerintah tidak menunda pemilu 2024 serta tidak memperpanjang masa jabatan presiden dan pemerintah mengkaji harga pertamax.

“Kami disini mahasiswa dan elemen masyarakat yang hadir disini meminta tidak ada penundaan pemilu tahun 2024 mendatang serta tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden,” Ucap mahasiswa dari mobil dengan menggunakan pengeras suara.

Selain itu mereka juga meminta kepada pemerintah mengkaji ulang harga bahan bakar pertamax yang mulai 1 april 2022 naik Rp. 12.500

“Dan juga kepada pemerintah mohon untuk mengkaji ulang harga pertamax.” Ucapnya

Terlihat dari pantauan Eranasional.com, beberapa pendemo ingin mencoba memanjat gerbang dari DPR RI.

Sambil orasi mengeman “Hidup Mahasiswa, Hidup Perempuan Indonesia, Hidup Rakyat Indonesia”

Eranasional.com – Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri dikabinetnya untuk fokus bekerja untuk membangun indonesia dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang dihadapi.

Jokowi mengingatkan kepada menterinya jangan sampai adalagi yang menyuarakan mengenai penundaan pemilu.

“Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak!” Kata Jokowi Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Selasa, 5 April 2022.

Dalam sidang kabinet tersebut juga Jokowi mengingatkan lebih baik fokus pada kebijakan yang harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat.

“Kepada semua Menteri dan Kepala Lembaga, agar kebijakan yang diambil itu tepat. Sikap-sikap, kebijakan-kebijakan, pernyataan-pernyataan kita harus memiliki sense of crisis. Harus sensitif terhadap kesulitan-kesulitan rakyat. Jangan sampai seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi.” Kata Jokowi.

Ditambah saat ini menjelang perayaan Idul Fitri, dan mudik lebaran. Jokowi juga menekankan kepada seluruh jajarannya untuk betul-betul mempersiapkannya.

“Hati-hati arus mudik. Ini bisa di luar perkiraan kita. Sebab itu, semua, Kapolri dibantu TNI, Menteri Perhubungan, dikoordinasi Pak Menko, betul-betul menyiapkan ini. Jangan sampai keliru mempersiapkan jalur mudik yang baik. Minimalisir kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nantinya.” Ungkap Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar mempercepat penyaluran bantuan sosial sebelum lebaran tiba.

“Berkaitan dengan bantuan sosial, saya harapkan, baik PKH maupun lain-lain, plus kemarin, BLT minyak goreng, bisa disalurkan secepat-cepatnya, sebelum Lebaran tiba.” Kata Jokowi.

Eranasional.com – Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah dengan tegas menolak penundaan Pemilu 2024. Politisi PKS Tifatul Sembiring menyindir apakah LBP masih bagian pemerintah?

Sindiran mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di era SBY diungkapkan lewat akun Twitter resminya pada Sabtu pagi (19/3).

Selain membuat cuitan, politisi PKS ini juga menautkan berita berisi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD tersebut.

“Kalau begitu tegas ya Prof, soal penundaan pemilu diluar agenda pemerintah. Etapi, pak LBP ini masih bagian pemerintah nggak?,” cuit Tifatul Sembiring di Twitter-nya.

Kalau begitu tegas ya Prof., soal penundaan pemilu diluar agenda pemerintah. Etapi, pak LBP ini masih bagian pemerintah nggak…?

*OpungMaenKucing2anhttps://t.co/Ifv0zhoWms

— Tifatul Sembiring (@tifsembiring) March 18, 2022

“OpungMaenKucing2an,” lanjut Tifatul dalam tagarnya

Cuitan LBP dalam cuitan politisi PKS ini diduga kuat menuju pada Luhut Binsar Panjaitan yang saat ini menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di Kabinet Jokowi-MA.

Sebelumnya, beredar dokumen surat undangan berkop Kemenko Polhukam yang akan menggelar rapat koordinasi mengenai pemunduran Pemilihan Umum 2024 dan calon penjabat kepala daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/3/2022).

Dalam dokumen yang tersebar, surat ini bernomor B-709/DN.00.03/3/2022 dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Djaka Budi Utama pada Rabu (16/3/2022).

Dalam surat itu tertuang perihal permohonan agar Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Kota Balikpapan, dan Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan bersedia menjadi narasumber.

Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menjawab isu mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.

Luhut sebut perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi membuat Indonesia jadi lebih baik

Eranasional.com – Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei yang melibatkan 1.197 responden terkait wacana Penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hasilnya, mayoritas warga menolak kedua wacana itu.

Direktur LSI Djayadi Hanan saat acara peluncuran hasil survei menyampaikan mayoritas responden, yaitu 70 persen dari total 1.197 orang, menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Hasil survei yang sama juga menunjukkan 64 persen dari 1.197 responden setuju pemilihan umum tetap digelar pada 2024 meskipun nanti masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Menanggapi hasil survei LSI tersebut, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan seluruh elite politik agar menghentikan polemik atas wacana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Hasto, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh ambisi elite politik tertentu, tapi oleh kehendak rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi negara UUD 1945.

“Hasil survei (LSI) semakin memperkuat sikap politik PDIP. (Namun) ada (atau) tidak adanya survei, sikap PDIP setia pada konstitusi,” kata Hasto pada acara peluncuran hasil survei LSI, Kamis (3/3/2022).

Hasto menambahkan, PDIP memiliki sikap yang sama dengan para responden, yakni menolak penundaan Pemilu 2024.

“PDIP akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang penundaan Pemilu” tegas Hasto.

Dalam kesempatan yang sama, ia lanjut mengingatkan para pihak bahwa ketaatan terhadap konstitusi merupakan sikap yang penting.

“Hukum dasar (pada konstitusi) ini memiliki roh. Hukum dasar ini tidak hanya melihat hukum teks,” terang dia.

Dengan demikian, para pejabat yang telah bersumpah taat kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi janji itu dan taat terhadap seluruh ketentuan yang ada.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menyampaikan penyelenggaraan Pemilu akan menghasilkan legitimasi.

Legitimasi, menurut Hasto, merupakan hal penting karena itu menunjukkan dukungan rakyat terhadap para pemimpin yang terpilih saat pemilihan umum.

“Legalitas dan legitimasi ini juga jadi persoalan yang sangat penting,” kata dia.

Karena itu, Hasil berharap para elite politik memperhatikan sikap publik terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana yang ditunjukkan salah satunya oleh hasil survei LSI. (Suara)