Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan ketiga pasangan capres-cawapres sudah konfirmasi, dan menyatakan akan hadir.

“Informasi yang kami peroleh, ketiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sudah mengkonfirmasi akan hadir,” kata Ali Fikri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Januari 2024.

Katanya, forum adu gagasan itu akan digelar di Gedung Merah Putih KPK.

Dia menjelaskan, program Penguatan Anti Korupsi (Paku) ini telah dijalankan KPK sejak tahun 2021. Hal ini guna menguatkan komitmen para pejabat untuk tidak korupsi.

“Paku Integritas merupakan program KPK sejak 2021 melalui Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat guna menguatkan komitmen antikorupsi para penyelenggara negara,” jelasnya.

Kata Ali lagi, program ini juga merupakan bagian dari pencegahan korupsi.

Terpenting, lanjut Ali, program ini digelar untuk menunjukkan komitmen para capres-cawapres dalam memberantas korupsi.

Dia mengatakan, KPK akan mengundang instansi penyelenggara Pemilu, KPU dan Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu).

“Ini sebagai upaya membangun komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi. Masing-masing akan diberi berkesempatan menyampaikan komitmennya,” jelas Ali Fikri.

“Hadir juga dari KPU dan Bawaslu. Karena dalam mengawal proses demokrasi, KPK juga memiliki agenda tentang ‘Hajar Serangan Fajar’ untuk mengawal proses demokrasi yang sedang berlangsung,” ungkapnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan pemberantasan korupsi memiliki keterkaitan erat. Penerapan SPBE yang maksimal bisa jadi jalan untuk mengangkat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang merosot empat poin, dari 38 pada 2021 menjadi 34 di 2022.

“Kalau kita lihat di berbagai negara di dunia, indeks SPBE dengan indeks-indeks pengukuran yang lain itu punya keterkaitan. Kita cek Denmark dan Finlandia, mereka punya indeks pembangunan e-government yang sangat baik dan faktanya indeks persepsi korupsinya juga menunjukan rapor gemilang,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.

Ditambahkannya, penerapan SPBE di Indonesia telah diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 132/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Aturan ini jadi komitmen pemerintah mengakselerasi implementasi integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tentu ada urgensi penyelenggaraan SPBE ini. Pertama, memudahkan warga untuk mengakses layanan publik, yang kedua untuk menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, indeks penegakan hukum, dan lain-lain,” imbuhnya.

Penerapan SPBE untuk pelayanan publik juga terus digencarkan KemenPAN-RB lewat Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Sistem ini akan mengintegrasikan berbagai pelayanan publik di berbagai tingkatan dari pusat hingga pelayanan di daerah hanya dalam satu platform.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyakini kemampuan SPBE untuk menekan korupsi di Indonesia. Menurutnya, layanan elektronik yang dibarengi dengan integritas pelayan publik bisa meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat, di sisi lain juga bisa mencegah terjadinya pungli, suap, dsb.

“Namun demikian, sebagaimana sistem apapun, yang terbaik sekalipun kita bangun tapi kalau tidak diimbangi dengan integritas, percuma,”ujar Alexander.

Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi PK Tahun 2023-2024 Fokus 3 diikuti oleh 19 Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal dari kementerian dan lembaga pelaksana aksi. Mereka menandatangani komitmen untuk melaksakan empat aksi pencegahan korupsi terkait penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Aksi tersebut sesuai dengan amanat fokus ketiga yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Aksi pada fokus ketiga mencakup penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pembangunan; penguatan integritas penanganan perkara pidana; penguatan pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN dan BUMD), serta penguatan sistem informasi kepegawaian berbasis merit.

Penandatanganan fokus ketiga ini menjadi penutup rangkaian penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi PK Tahun 2023-2024 yang digelar sejak 8 Maret 2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Hal ini ia sampaikan pada pemaparan dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Fokus 2: Keuangan Negara, Kamis (9/3/2023). Menurut Tito sebagai bagian dari kejahatan luar biasa, korupsi dan terorisme memiliki mekanisme penanganan yang sama.

“Untuk kejahatan extraordinary, misalnya terorisme. Kenapa itu bisa terjadi? Ada 3 faktor yaitu disaffective person, dilanjutkan dengan enabling group dan semakin berbahaya kalau ada yang namanya legitimizing ideology,” kata Tito.

Disaffective person adalah orang yang merasa diperlakukan tidak adil. Enabling group adalah kelompok yang memfasilitasi perilaku negatif. Legitimizing ideology adalah doktrin yang dapat digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi suatu tindakan atau kebijakan yang dianggap kontroversial atau tidak adil oleh sebagian orang.

Adanya konsep tersebut membuat penanganan kasus terorisme tidak hanya berfokus pada pemecahan jaringan dan ideologi, tetapi juga pada aksi pencegahan.

“Berdasarkan hal ini, maka penindakan pada kasus korupsi juga harus dimulai dari disaffective person, dilihat mereka merasa tidak adilnya di mana. Tentu dengan tidak meninggalkan aspek penindakan dan rehabilitasi,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti konsep keep them out of jail dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini berarti upaya pencegahan korupsi hanya dapat dikatakan berhasil jika tidak banyak koruptor yang ditangkap dan mendekam di penjara.

“Coba perhatikan negara maju contohnya negara-negara Skadinavia. Nanti jangan diperintil kata-kata saya, kita akan lakukan pencegahan dengan pendampingan. Namun jika ada bukti tegas, akan kita lakukan penindakan bila perlu OTT. Dalam kasus apapun, penindakan bukan satu-satunya senjata. Justru pencegahan adalah langkah terbaik,” ujar Tito. **