“Data yang masuk sudah ratusan,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo, dikutip Senin (19/8/2024).

Benny mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menelusuri dugaan pencatutan KTP tersebut.

“Kami juga sedang melakukan penelusuran sekaligus pendalaman terhadap persoalan isu pencatutan KTP ini,” ujar dia.

Sebelumnya, salah satu warga Jakarta Pusat, Samson (45) melapor ke Polda Metro Jaya karena KTP miliknya dicatut untuk mendukung Dharma-Kun pada Jumat (16/8/2024) malam . Laporan diterima dengan nomor LP/B/4830/VIII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 16 Agustus 2024.

Terlapor yang masih diselidiki diduga melanggar Pasal 67 Ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Diketahui, kabar pencatutan KTP sepihak untuk dukungan di Pilgub Jakarta ramai di X. Sejumlah pengguna akun mengunggah bukti tangkapan layar KTP-nya tercatut untuk mendukung Dharma-Kun.

Melalui akun X pribadinya, Anies mengungkapkan data dirinya aman dari pencatutan sepihak untuk kebutuhan syarat dukungan paslon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana yang akan maju di di Pilgub DKI.

“Alhamdulillah, KTP saya aman,” tulis mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, Jumat (16/8/2024).

Diketahui, kedua anaknya yakni Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan terdaftar sebagai pendukung Dharma-Kun tanpa sepengetahuan mereka berdua. Anies melampirkan bukti tangkapan layar hasil pengecekan NIK KTP milik kedua anaknya.

“KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :),” jelasnya.

Pengguna media sosial, khususnya yang berdomisili di Jakarta, sedang ramai membahas dugaan pencatutan identitas sebagai syarat dukungan paslon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Tidak sedikit dari mereka yang mengamuk karena namanya terdaftar, ketika mereka tidak tahu-menahu perihal paslon tersebut.

Netizen pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan investigasi terkait kasus ini. Netizen merasa tidak terima identitasnya digunakan tanpa izin.