“Terhadap 890 yang kami rekomendasi dilaksanakan PSU, yang dilaksanaan hanya di 729 TPS atau 82 persen saja. Sedangkan 84 TPS atau 9 persen tidak dilaksanakan,” kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam siaran pers, Rabu, 28 Februari 2024.

Lolly menyebutkan, dari 890 TPS yang direkomendasikan menyelenggarakan PSU, terbanyak berada di Provinsi Papua Pegunungan yaitu 94 TPS.

“Di Provinsi Papua 80 TPS, Sulawesi Selatan 70 TPS, Maluku 70 TPS, Nusa Tenggara Barat (NTB) 53 TPS, Nusa Tenggara Timur (NTT) 53 TPS, dan Sulawesi Tengah 42 TPS,” paparnya.

Dia mengungkapkan alasan KPU tak melaksanakan PSU di 84 TPS karena tidak memungkinkan dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu sehingga tidak cukup waktu untuk menyiapkan logistik.

Selain itu, Bawaslu mencatat, ada 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti di Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku, dan Papua.

“Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Lolly.

Selain itu, KPU juga tidak melaksanakan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Lanjutan (PSL) di 1 TPS dari total 136 TPS yang direkomendasikan untuk dilaksanakan PSL.

KPU juga tidak melaksanakan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di 9 TPS dari 657 TPS yang direkomendasikan melakukan PSS oleh Bawaslu RI.

“Tidak dapat dilaksanakannya PSS terjadi di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua dikarenakan adanya konflik antarmasyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg namun tidak ada titik temu, saat ini sedang proses penelusuran,” pungkasnya. (*)

Ketua KPU Kota Pekalongan Fajar Randi Yogananda menyebutkan, bahwa estimasi rekapitulasi tingkat kota bisa diselesaikan dalam satu hari, yaitu hanya membutuhkan 1,5 jam setiap kecamatan untuk mencocokan D Hasil dan diaplikasi SIREKAP.

“Terkait dengan kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 lalu sudah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Kalaupun di rekapitulasi tingkat Kota paling hanya mengoreksi administrasi data pemilih saja, namun tidak terpengaruh terhadap perolehan suara calon peserta pemilu,” kata Fajar.

Dia jelaskan, sejauh ini Kota Pekalongan tidak mendapat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu RI.

Setelah rekapitulasi tingkat kota, maka selanjutnya KPU akan menyerahkan hasilnya ke KPU Provinsi Jawa Tengah, dan berjenjang hingga nasional di tingkat KPU RI.

“Setelah rekapituasi secara nasional, kami masih menunggu apakah ada proses gugatan atau tidak dari peserta pemilu. Jika tidak ada gugatan, maka KPU Kota Pekalongan bisa menetapkan calon terpilihnya mengacu pada Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2024,” jelasnya.

“Biasanya nanti ada Surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) jika ada perkara yang teregister. Terkait tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, kami masih menghitung, apabila rekapitulasi sudah selesai, maka kami bisa menyajikan data tingkat partisipasi pemilih tersebut,” sambung Fajar. (*)

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik mengatakan 686 TPS itu tersebar di 38 provinsi, 216 kabupaten/kota, 396 kecamatan dan 497 desa/kelurahan.

“Dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari hingga 24 Februari 2024,” kata Idham Holik, Jumat, 24 Februari 2024.

Mengenai alasan kenapa KPU belum menindaklanjuti semuanya rekomendasi Bawaslu, kata Idham, harus dikaji lebih jauh oleh jajarannya di daerah.

Meski begitu, lanjut Idham, dirinya sudah menginstruksikan KPU provinsi dan kabupaten/kota serta petugas pemilu setempat untuk melakukan kajian faktual dan hukum secara komprehensif.

“Kalau sekiranya memang rekomendasi itu akurat dan faktual, maka laksanakan PSU. Tapi, kalau sekiranya hasil kajian berkata lain, maka sampaikanlah itu kepada Bawaslu yang menerbitkan surat rekomendasi,” ujar Idham.

Untuk diketahui, berdasarkan pengawasan Bawaslu, terdapat banyak hal yang menjadi penyebab keluarnya rekomendasi PSU di 780 TPS.

Hal yang terbanyak dimaksud yakni ditemukannya pemilih tidak ber-KTP atau tidak memiliki surat keterangan tapi diperbolehkan mencoblos di TPS padahal tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ataupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Selain itu, terdapat pemilih yang memiliki KTP elektronik yang mencoblos tidak sesuai dengan domisili dan tidak mengurus pindah tempat memilih.

Hal lainnya yaitu, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih.

Penemuan lainnya, Bawaslu juga menemukan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Dalam persoalan ini, Bawaslu merekomendasikan agar disampaikan permintaan saksi untuk hadir menyaksikan PSU.

Selain itu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diminta segera menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) paling lambat sehari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.

Bawaslu juga meminta KPU memberi tahu kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. (*)

Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT) Nonato Da Purificacao Sarmento mengatakan para oknum KPPS itu telah dipecat dan akan diproses secara hukum.

“Mereka sudah dipecat dan sudah ada petugas baru yang menggantikan mereka,” kata Nonato saat dikonfirmasi, Rabu, 21 Februari 2024.

Nonato menyebutkan, yang menemukan pelanggaran tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Lalu, pihaknya langsung menggelar rapat bersama sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu).

“Hasil rapat, merekomendasikan kepada KPU Sumba Barat Daya untuk mengganti oknum petugas KPPS itu dan menggelar pemungutan suara ulang (PSU),” jelasnya.

“Gakumdu juga memeriksa tujuh petugas KPPS dan sejumlah saksi lainnya,” sambung Nonato.

Dia menyebutkan, untuk penanganan hukum pelanggaran ini akan ditangani oleh Gakumdu Sumba Barat Daya.

Namun, Nonato tidak menjelaskan surat suara Pileg atau Pilpres yang dicoblos oleh pelaku.

Sementara itu, untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 02 di Desa Letekomouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya akan digelar pada hari Sabtu, 24 Februari. (*)

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan dengan ditemukannya dugaan itu maka sangat mungkin dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2.413 TPS tersebut.

“Kemungkinan PSU dilakukan di TPS-TPS itu besar sekali. Tapi sedang ditelusuri oleh Pawascam (Panitia Pengawas Kecamatan) dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apakah benar demikian,” kata Bagja kepada wartawan, Kamis, 15 Februari 2024.

Namun, Bagja mengaku pihaknya belum mendapatkan data detail berapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di 2.413 TPS tersebut.

Adapun dari laporan yang masuk ke Bawaslu RI, ribuan TPS itu tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten.

Juga ditemukan di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Loly Suhenty membeberkan masalah-masalah lainnya yang terjadi pada proses pemungutan suara.

Kata Loly, totalnya ada 13 masalah yang ditemukan, di antaranya terjadi intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara Pemilu 2024 di 2.632 TPS.

Sayangnya, Loly tidak menjelaskan secara tegas intimidasi seperti apa yang terjadi.

Masalah lainnya yaitu ditemukan kasus pemungutan suara di atas pukul 07.00 WIB di 37.466 TPS, dan di 12.284 TPS tidak tersedia alat bantu disabilitas netra atau braille template.

Kemudian, sebanyak 10.496 TPS yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap. Lalu, di 5.449 TPS petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)-nya tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

“Di 8.219 TPS didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Dan, di 6.084 TPS mengalami surat suaranya tertukar,” tambahnya.

Untuk diketahui, TPS yang mengalami surat suaranya tertukar berada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Masalah-masalah lainnya terjadi 2.509 TPS didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

“Sebanyak 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping,” ungkapnya.

Lanjut Loly, ada pula 3.521 TPS yang saksinya mengenakan atribut memuat unsur dukungan terhadap kontestan Pemilu 2024.

“3.724 TPS tidak memasang Papan Pengumuman DPT di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat,” papar Loly.

Kata Loly, saat ini jajaran pengawas Pemilu juga sedang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi PSU dan penghitungan suara ulang, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan. (*)

“Berdasarkan rilis tadi pagi, sekitar 1.400 TPS berpotensi melakukan PSU (pemungutan suara ulang),” kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat ditemui di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024.

Namun, lanjut Loly, kemungkinan dilakukan PSU sedang didalami. “Saat ini masih berproses,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga mendapatkan informasi, proses penghitungan suara masih banyak yang belum selesai dan masih dalam proses penyelesaian.

Sedangkan soal pelanggaran dalam Pemilu 2024, Loly memastikan Bawaslu akan mengecek jumlahnya. Kata dia, angka jumlah pelanggaran masih dinamis.

“Angkanya terus bergerak berkenaan dengan pelanggaran,” jelasnya.

Dia mengatakan, Bawaslu juga sedang mendalami peristiwa viral yang terkait dengan Pemilu 2024.

Di sisi lain, ungkap Loly, Bawaslu menemukan data 80.000 pemilih dalam satu TPS di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Padahal, berdasarkan ketentuan maksimal 300 pemilih dalam satu TPS.

“Bahkan ada yang 80.000 pemilih di satu TPS dari hasil Sirekap. Ini kan tidak mungkin dan sedang kami cek,” ujar Lolly. (*)