Fraksi PKS melalui Anggota Panja RUU Pemilu, Jazuli Juwaini, optimis pembahasan dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan.

Menurutnya, pembahasan akan dimulai setelah pembukaan masa sidang pada 9 November mendatang, sehingga ditargetkan rampung sebelum penutupan masa sidang 2026.

“Masa sidang yang akan datang ini kan mulai tanggal 9 [November] ya kan? Satu bulan lah kurang lebih. Insyaallah selesai. Saya optimis itu bisa selesai,” ujar Jazuli di kompleks parlemen, Senin (2/11).

Jazuli menjelaskan, saat ini DPR masih berada dalam masa reses di mana para anggota dewan turun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi konstituen.

Oleh karena itu, pembahasan RUU tidak dapat dipaksakan lebih awal karena menyerap masukan masyarakat adalah kewajiban yang beriringan dengan tugas legislasi.

Di sisi lain, target waktu PKS ini berbeda dengan proyeksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Anggota Komisi II DPR dari PKB, Muhammad Khozin, memprediksi pengesahan RUU Pemilu baru akan rampung pada Maret 2027 sebagai batas maksimum.

“Ya kalau ini pembahasan tiga bulan berarti Januari, Februarinya, Maret lah, tiga bulan berikutnya, maksimum ya itu,” kata Khozin, Selasa (29/9).

10 Isu Krusial RUU Pemilu

Komisi II DPR saat ini telah memetakan 10 isu krusial dalam RUU Pemilu. Sejumlah poin utama mencakup:

• Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

• Ambang batas parlemen (parliamentary threshold)

• Ambang batas presiden (presidential threshold)

• Keterwakilan perempuan

• Penggunaan kecerdasan artifisial (AI)

• Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. []

Hal tersebut dilakukan DPC PKB Depok guna menyusun strategi baru dalam menyongsong Pemilu 2029 mendatang. Sejumlah agenda tengah dipersiapkan mulai dari konsolidasi internal pengurus dan kader, pembukaan pendaftaran recrutment kader baru hingga plangisasi kesekretariatan Pengurus Anak Cabang (PAC).

“PKB karena Kick-Off sudah dibunyikan, agenda PKB mulai hari ini adalah membuka pendaftaran atau rekrutmen anggota baru DPC PKB. Jadi masyarakat nanti yang ingin bergabung dengan PKB, silakan bisa datang ke kantor DPC,” ujar Siswanto Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok usai mengikuti Fun Games Mini Soccer bersama pengurus anak cabang, Selasa (10/2/2026).

Selain itu, Siswanto mengungkapkan bahwa yang tak kalah penting yang menjadi fokus utama bagi pihaknya adalah Konsolidasi. Hal itu dilakukan guna mengejar target penambahan kursi legislatif sebagaimana yang telah dimandatkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat.

“Target dari DPW PKB Jawa Barat untuk Depok pada pemilu 2029 nanti adalah delapan kursi, meningkat dari perolehan yang ada saat ini yakni lima kursi,” ungkap Siswanto.

Dirinya optimis bahwa target penambahan kursi dapat terlampaui mengingat dengan adanya kesolidan kader partai dan strategi baru yang tengah dibangun.

“Tapi kalau melihat kesolidan dari para kader, pengurus, kemudian instrumen-instrumen yang kita bangun, ini bisa lebih dari 8 kursi,” kata Siswanto.

Langkah strategis selanjutnya seiring ditekannya tombol kick-off perjuangan menuju Pemilu 2029 tersebut. Siswanto menyampaikan bahwa DPC PKB Kota Depok akan memperluas basis massa melalui pembukaan pendaftaran dan rekrutmen anggota baru yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Partai kini tengah bersiap menyambut siapa pun yang ingin berkontribusi bagi kemajuan kota, melalui jalur politik,” terangnya.

Masih kata Siswanto, PKB bahkan tidak akan sekadar menunggu untuk merangkul bergabung dalam bagiannya. Melainkan akan menerapkan strategi aktif untuk menjangkau warga lebih dekat.

“Kalau memang memungkinkan, kita yang akan menjemput bola. Menjemput bola itu artinya kita akan mendatangi ke masyarakat, kemudian menawarkan untuk bergabung dengan PKB,” jelasnya.

Selain itu Siswanto juga mempercayai bahwa dengan struktur partai yang diisi banyaknya anak muda akan dapat membantu mendulang suara pada pemilu 2029 mendatang. Mengingat bonus demografi pemilih pada pemilu mendatang akan didominasi oleh kalangan Gen Z dan Millenial.

Oleh karenanya, strategi yang akan diterapkan agar kader muda yang saat ini tengah mengisi kepengurusan dapat semakin percaya diri. DPC PKB akan melakukan ‘Plangisasi’ (Pemasangan Plang-RED) di setiap kesekretariatan Pengurus Anak Cabang (PAC).

“Kemarin kita ditargetkan ada Plangisasi Kesekretariatan PAC. Jadi 11 Kecamatan ini, nanti ada kantor PAC yang itu bisa dilihat oleh publik dan masyarakat, karena Plangisasi itu nanti kita akan pasang di tempat-tempat titik strategis yang bisa dilihat banyak orang,” pungkasnya.

Melalui semangat baru ini, PKB memastikan bahwa politik bukan lagi hal yang eksklusif, melainkan wadah pengabdian yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, dengan kombinasi rekrutmen aktif dan penataan administrasi yang lebih baik. PKB optimis kehadiran mereka ke depan akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya warga Kota Depok. (**)

Kegiatan yang digelar di Hotel Howard Johnson Kota Pekalongan pada Minggu (7/9) kemarin dinilai penting sebagai langkah strategis di masa non-tahapan Pemilu, guna menginventarisir permasalahan yang dapat dijadikan bahan perbaikan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada 2029 dan 2031.

“Pada masa non tahapan ini, kita belajar dari persoalan-persoalan yang ada untuk perbaikan ke depan. Termasuk melibatkan Gen-Z, khususnya siswa SMP kelas 3, karena pada tahun 2029 mereka sudah menjadi pemilih pemula,” ujar Wahyudi Sutrisno, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Ia menuturkan, bahwa pihaknya mendapatkan dorongan dari anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly agar mengundang pelajar SMP kelas 3 untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini.

“Saya mengutip pernyataan dari pak Goyud (sapaan akrab Wahyudin Noor Aly) yang dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa pendidikan politik harus diberikan kepada mereka yang belum mengenal Pemilu seperti siswa kelas 3 SMP,” tuturnya.

Hal itu dilakukan, agar nantinya mereka tidak menjadi pemilih pragmatis. Maka, perlu ditanamkan pondasi untuk bernegara dan berbangsa yang baik melalui Pemilu. Oleh karena itu, ilmu tentang demokrasi yang baik harus ada di benak para pelajar.

“Saat ini, kita juga mempunyai program, selain Bawaslu goes to Campus juga Bawaslu goes to School dan Bawaslu mengajar. Program itu kita gunakan sebagai sarana untuk sosialisasi, baik untuk pelajar SMP hingga mahasiswa,” terangnya.

Selain itu, Wahyudi menyoroti perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), yang dapat memunculkan bentuk pelanggaran baru.

Ia menegaskan, Bawaslu harus mengantisipasi potensi pelanggaran digital, mulai dari manipulasi konten hingga praktik politik uang berbasis platform digital.

“Kalau dulu orang membagi amplop, ke depan bisa saja dilakukan lewat koin digital seperti Shopee, OVO, dan lainnya. Ini harus diwaspadai,” tegas Wahyudi.

Hal senada disampaikan Miftahuddin, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, yang menekankan pentingnya penguatan regulasi terkait dunia digital.

“Tantangan teknologi digital, termasuk AI, sangat luar biasa. Regulasi tentang sara, politik identitas, maupun digitalisasi perlu direvisi bahkan diganti agar sesuai dengan dinamika Pemilu mendatang. Ini akan kami usulkan ke Komisi II DPR RI,” jelasnya.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly, yang mendorong agar Bawaslu lebih aktif melakukan sosialisasi ke pelajar SMP.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Bawaslu berharap dapat membangun kesadaran politik sejak dini sekaligus memperkuat sistem pengawasan untuk menghadapi tantangan Pemilu masa depan. (em-aha)

“Kalau PDI Perjuangan hari ini baru akan rapat menyikapi hal tersebut. Tadi Pak Deddy Sitorus selaku Ketua Bidang Pemilu Pilkada baru mengadakan rapat untuk menentukan sikap DPP PDI Perjuangan, seperti apa menyikapi putusan MK,” ujar Politikus PDI Perjuangan Aria Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menyatakan pihaknya masih mengkaji putusan MK tersebut. Ia mengakui putusan ini memang memicu perdebatan di banyak kalangan.

“Ada yang menyampaikan bahwa ada Undang-Undang, Konstitusi, Undang-Undang Dasar, ada yang dilanggar, antara lain Pasal 22E dan juga Pasal 18E4, kalau tidak salah itu,” kata Adies.

Wakil Ketua DPR RI tersebut menambahkan pihaknya juga tengah mencermati implikasi jika putusan MK ini benar-benar diterapkan.

Menurut Adies, sistem pemilu serentak yang diterapkan selama ini juga berdasarkan putusan MK sebelumnya.

“Sekarang aja dengan keserentakan ini sesuai dengan putusan MK juga, PUU Nomor 55 Tahun 2019, nomor 55 itu kan memberikan enam pilihan. Pilihan pertama dan ke-6 atau ke-2 ke-6 saya lupa, itu yang antara lain secara serentak, itu kan juga putusan MK yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pemilu,” jelas Adies.

Sebagaimana diketahui, MK memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah harus dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan.

Pemilu nasional meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan daerah yang berdekatan membuat partai politik rentan terjebak pada praktik pragmatisme politik.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025, menyampaikan bahwa kecenderungan itu muncul karena partai politik tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan kadernya untuk bertarung di setiap jenjang pemilu. []

“Tantangan penanganan politik uang itu pelaku dan penerima bisa dipidana,” kata Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha dalam Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), di Jakarta Selatan, Senin.

Rapat tersebut membahas terkait Koordinasi Senta Gakkumdu “Fasilitas dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Tahun 2024.”

Munandar mengatakan politik uang merupakan tantangan terberat bagi tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di setiap wilayah DKI Jakarta.

Adapun dalam pencegahan, Bawaslu DKI menggandeng berbagai pihak terkait yakni tokoh masyarakat, organisasi, hingga warga setempat sebagai pengawasan partisipatif.

“Jadi sebenarnya logistik ini kan tantangan terberatnya adalah di aspek distribusi ya. Seperti diketahui kemarin hampir 800-an ribu TPS ya. Di hari yang sama harus sampai tepat waktu dengan situasi kondisi geografi yang sangat beragam,” kata Yulianto, Sabtu (13/7/2024).

Dia mengatakan perlu kerja keras dalam proses distribusi yang dilakukan secara berjenjang. Mulai dari KPU pusat, kemudian turun langsung ke KPU kabupaten/kota, lalu didistribusikan lagi ke kecamatan.Belum lagi soal petimbangan waktu, serta evaluasi dari yang perlu diserahkan terkait pendistribusian logistik.

Selain itu, Yulianto menyampaikan peraturan KPU (PKPU) belum rampung sepenuhnya. KPU masih harus menyiapkan beberapa hal sebelum dikirim ke Komisi II untuk mendapatkan persetujuan di rapat dengar pendapat (RDP).

Sama seperti di Pemilu 2024, kata Yulianto, pilkada 2024 akan berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait dengan pola-pola pengamanan logistik.

“Itu disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang (money politics),” ujar Puan, Minggu (26/5/2024).

Puan Maharani menambahkan, buruknya penyelenggaraan Pemilu 2024 juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas V PDIP merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem pemilu, konsolidasi demokrasi.

Peninjauan kembali juga diperlukan di pelembagaan partai politik, penguatan pers dan masyarakat sipil, serta mendorong reformasi sistem hukum yang berkeadilan.

Sri Mulyani menjelaskan salah satu faktor peningkatan belanja pada tiga bulan pertama tahun ini ialah kegiatan pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2024 yang menghabiskan biaya mencapai Rp18,2 triliun. Kemudian, belanja barang juga ditopang pembayaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Kementerian Agama.

“Belanja barang naik signifikan, karena terkait belanja Pemilu yang mayoritas belanja barang, baik kegiatan pelaksanaan maupun pengawasan Pemilu. Selain itu juga untuk pembayaran BOS,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN April 2024, Jumat (26/4/2024).

Berdasarkan rincian Kemenkeu, belanja barang Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatat mencapai Rp18,2 triliun. Ini antara lain untuk pembayaran honorarium badan adhoc, pemungutan dan penghitungan suara, pengadaan barang/jasa/logistik Pemilu 2024.

Kemudian, belanja barang oleh Polri Rp7,1 triliun. Anggaran digunakan untuk operasi keamanan, pengadaan/dukungan logistik, dan pelayanan kesehatan.

Belanja barang Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp6,6 triliun, yang digunakan untuk pembayaran BOS dan peningkatan mutu serta relevansi pendidikan.

Selanjutnya, Kementerian Pertahanan menghabiskan belanja barang mencapai Rp6,5 triliun. Anggaran ini digunakan antara lain untuk pengelolaan barang milik negara (BMN) Matra darat/laut/udara/integratitf, pengadaan/harwat alutsista, operasi pertahanan serta pelayanan kesehatan.

Terakhir, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggunakan belanja barang sebesar Rp4,5 triliun. antara lain untuk pembayaran honorarium pengawas adhoc, pengawasan penyelenggaraan Pemilu, serta pengawasan hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Secara akumulasi, belanja pemerintah pusat pada kuartal I tercatat Rp427,6 triliun. Angka ini tercatat melonjak 23,1% dibanding realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Secara porsi, angkanya tercatat 17,3% dari pagu anggaran 2024.

“Peningkatan belanja pemerintah pusat terjadi karena aktivitas front loading Pemilihan Umum (Pemilu) yang terjadi Februari. Jadi banyak sekali belanja penyelenggaraan Pemilu,” papar Sri Mulyani.

Berdasarkan rincian data Kemenkeu, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp222,2 triliun atau 20,4% dari pagu. Angka ini dipengaruhi oleh bantuan program sembako, penyaluran bansos, dan dukungan pelaksanaan Pemilu.

Kemudian, belanja non-K/L Rp205,4 triliun atau 14,9% dari pagu. Angka ini dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

“Belanja yang tumbuh 23,1% pasti mempengaruhi kinerja perekonomian, ini salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi kuartal I,” kata Sri Mulyani.

Saldi Isra mengatakan tidak tepat MK dijadikan ‘keranjang sampah’ untuk menyelesaikan semua masalah terkait pemilu.

Berawal saat Saldi menjelaskan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan MK tidak hanya sebatas mengadili angka atau hasil rekapitulasi. Akan tetapi, kata Saldi, MK juga dapat menilai tahapan pemilu soal penetapan suara sah.

“Berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas, telah jelas bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu,” kata Saldi dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Saldi mengatakan MK merupakan lembaga konstitusional terlepas dari aturan yang termaktub dalam undang-undang itu. MK, kata Saldi, sejatinya, MK bukan tempat tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu.

“Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu,” ujarnya.

“Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi,” kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Senin, 1 April 2024.

Suksesor Anwar Usman itu menyampaikan pemanggilan tersebut merupakan kesepakatan para Hakim Konstitusi. Kesepakatan diambil pada rapat yang dilakukan pada pagi tadi.

“Berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi,” ungkap dia.

Keempat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. MK juga memanggil pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Suhartoyo mengatakan keterangan empat menteri dan DKPP tersebut penting untuk didengar oleh mahkamah. Ia menepis bahwa pemanggilan tersebut untuk mengakomodir pemohon PHPU Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Karena sebagaimana diskusi universalnya, kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya inter partes itu kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta salah satu pihak. Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim,” jelas Suhartoyo.

Ia menambahkan permohonan pemohon menghadirkan menteri ditolak. Namun, MK mengambil sikap sendiri.

“Karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024,” ujar Suhartoyo.

“NKRI segogyanya memeriksa pemohon permohonan a quo mempermasalahkan pelanggaran TSM nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena satu alasan danya kekosongan hukum dalam undang-undang pemilu,” kata Yusril di ruang sudang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Sebelumnya, MK telah menerima gugatan PHPU dari pasangan capres dan cawapres, Anies-Muhaimin (AMIN), serta Ganjar-Mahfud MD. Gugatan diajukan karena kedua kubu tidak puas dengan hasil Pilpres 2024 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Anies-Muhaimin menyampaikan sembilan permohonan atau petitum dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu, 27 Maret 2024.

Dalam permintaan ke majelis hakim MK, antara lain agar hasil pemilihan presiden (pilpres) 2024 dibatalkan dan Pilpres digelar ulang tanpa Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau Prabowo tetap ikut tapi mengganti calon wakil presidennya.

Hal serupa juga disampaikan pasangan Ganjar-Mahfud. Kubu Ganjar-Mahfud meminta MK mendiskualifikasikan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kedua, MK juga diminta memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS.

Menurut Trunoyudo, Polri memberikan pengamanan khusus baik terhadap gedung MK maupun hakim yang menangani kasus tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan sidang berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

“Pengamanan khusus diberikan selama sidang terkait pemilu di Mahkamah Konstitusi, terutama terhadap hakim MK yang menangani sidang perkara Pemilu 2024,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Rabu (27/3/2024).

Polri juga akan berkoordinasi dengan petugas keamanan internal MK dalam melaksanakan tugas pengamanan. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses sidang.

Sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilpres 2024 dijadwalkan pada Rabu (27/3/2024), terbagi dua sesi. Pertama, sidang permohonan paslon nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada pukul 08.00 WIB. Kedua, sidang permohonan paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud Md pada pukul 13.00 WIB.

Selanjutnya, tahapan pemeriksaan persidangan dan penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta pemberi keterangan akan dilakukan pada Kamis (28/3/2024). Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan persidangan yang akan berlangsung dari 1 hingga 18 April 2024, dan pengucapan putusan atau ketetapan pada 22 April 2024.

mengklaim telah memiliki sejumlah bukti dan saksi tentang terjadinya kecurangan pada Pemilu 2024 yang berjalan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo pun membeberkan sejumlah tuduhan kecurangan Pemilu 2024. Menurut dia, hal ini bermula saat Ketua MK, Anwar Usman memimpin dan memutus perkara gugatan pasal batas usia UU Pemilu.

Padahal, pasal tersebut secara langsung menyangkut kepentingan keponakan dan sekaligus putera sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024.

“Pada saat itu, awal cerita inilah yang kemudian rasa-rasanya pemilu menjadi pertanyaan banyak pihak,” kata Ganjar, Kamis (21/3/2024).

Kecurangan pada tahap awal tersebut berlanjut sepanjang kontestasi politik Pilpres 2024. Hasil kecurangan tersebut diklaim nampak pada pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil Pemilu 2024, Rabu (20/3/2024).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Whisnu Andiko pun berterima kasih kepada semua pihak. Sebab, tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berarti.

“Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi penyelenggara Pemilu 2024 yaitu KPU RI dan Bawaslu RI, beserta jajarannya,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulisnya Kamis (21/3/2024).

Trunoyudo juga nengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak. Seperti masyarakat dan seluruh elemen bangsa khususnya doa para tokoh-tokoh agama untuk terselenggaranya pesta demokrasi dengan lancar, aman, dan damai.

“Kemudian para tim pemenang nasional masing-masing calon, dan seluruh partai politik beserta jajaran yang telah menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024. Sehingga, terjaga rasa persatuan dan kesatuan untuk kemajuan bagi masa depan bangsa,” ucap jenderal bintang satu itu.

Untuk diketahui, KPU mengumumkan bahwa pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024. Pasangan nomor urut 2 ini memperoleh suara 96.214.691 atau 58,6 persen.

Sedangkan, pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara atau 24,9 persen. Sementara itu, paslon capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 27.040.878 suara atau 16,5 persen.

Ucapan selamat dari berbagai pemimpin dunia pun berdatangan untuk Prabowo yang menjadi presiden terpilih Indonesia. Prabowo pun menyambut baik ucapan tersebut dan membagikannya di media sosial pribadi miliknya, seperti X dan Instagram.

Ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan diplomatik antarnegara dan meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang demi kepentingan bersama.

Dengan dukungan dan pengakuan dari para pemimpin dunia, menunjukkan jika Indonesia telah memiliki nama yang baik di mata mereka.

Berikut daftar pemimpin dunia yang memberi ucapan:

Via Telepon:

• Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese
• ⁠Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles
• ⁠Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong
• Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim
• ⁠Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe
• ⁠Perdana Menteri Albania, Edi Rama
• ⁠Presiden Timor Leste, José Ramos-Horta
• ⁠Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah
• ⁠Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Sinawatra
• ⁠Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair
• Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan
• Presiden Nicaragua, Daniel Ortega
• Raja Yordania, Abdullah II

Via Twitter / Surat:

• Perdana Menteri India, Narendra Modi
• ⁠Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak
• ⁠Presiden Rusia, Vladimir Putin
• ⁠Presiden China, Xi Jinping
• Presiden Filipina, Bongbong Marcos.
• Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez
• Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed Bin Zayed
• Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan
• Presiden Amerika Serikat, Joe Biden
• Presiden Swiss, Yang Mulia Viola Amherd

Via Tatap Muka:

1. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles