Sri Mulyani mengatakan perlinsos dialokasikan untuk stabilisasi dan penghapusan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Alokasi anggaran perlinsos dilaksanakan oleh berbagai kementerian, lembaga, dan berasal dari bagian dari KL maupun bagian anggaran bernada hukum negara serta transfer,” ungkap Sri Mulyani dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024).

Alokasi anggaran sebesar Rp75,6 T oleh Kemensos disalurkan melalui program bantuan sosial (bansos), yaitu program keluarga harapan hingga kartu sembako. Sementara Rp80,5 T dikelola oleh beberapa kementerian lembaga untuk perlindungan sosial.

“Seperti Kemdikbud dan Kemenag melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi,” jelasnya.

“Kementerian kesehatan melalui program Kartu Indonesia Sehat. Kementerian Tenaga Kerja untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan, dan BNPB untuk dana siap pakai bencana,” tambah Sri Mulyani.

Menkeu menjelaskan anggaran terbesar, sebesar Rp340,7 T, merupakan perlinsos dalam bentuk subsidi energi yaitu BBM, LPG, dan listrik. Sementara subsidi non-energi disalurkan kepada pupuk, PSO, kredit usaha rakyat, bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan belanja.